Pembatasan Kapal Asing Jangan Direvisi

JAKARTA—Para pelaku usaha meminta pemerintah untuk konsisten menjalankan PM 48 Tahun 2011 dengan tidak mengundurkan jadwal pemberlakuan sesuai jenis kapal demi kepastian investasi.

“Pelaku usaha lokal sudah siap menjalankan PM 48/2011. Kita harapkan tidak ada pengunduran jadwal,” tegas Wakil  Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA)Sugiman Layanto di Jakarta, Rabu (11/1).

PM 48 Tahun 2011 berisikan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri realistis untuk dicapai oleh pelaku usaha lokal.

Sesuai PM 48/2011 pemerintah  memberikan batas waktu bagi kapal asing yang beroperasi di kegiatan lepas pantai (Offshore) demi menjaga konsistensi azas cabotage dijalankan.

Dalam aturan itu secara rinci  diatur tentang jangka waktu penggunaan kapal asing  dimaksud berdasarkan jenis kegiatan dan jenis kapal. Kegiatan survei minyak dan gas bumi dengan penggunaan kapal survey seismik, survei geofisika dan survei geoteknis diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2014.

Untuk kegiatan konstruksi lepas pantai ditetapkan berdasarkan jenis kapal yaitu untuk kapal derrick/crane, pipe/cable/Subsea Umbilical Riser Flexible (SURF) laying barge/vessel diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2013.

Sementara untuk jenis kapal Diving Support Vessel (DSV) diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2012. Kegiatan pengeboran diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2015. Kegiatan penunjang operasi lepas pantai diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2012. Terakhir, kegiatan pengerukan serta salvage dan pekerjaan bawah air diberi jangka waktu sampai dengan akhir Desember 2013.

Selanjutnya dikatakan, untuk mengetahui kemampuan kapal berbendera Indonesia baik jenis maupun jumlahnya serta kebutuhannya peraturan menteri ini menyebutkan Direktur Jenderal Perhubungan Laut harus melakukan evaluasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan mengikut sertakan penyedia jasa serta asosiasi pengguna jasa agar dapat diketahui dengan jelas dan transparan tentang ketersediaan kapal berbendera Indonesia.

Izin penggunaan kapal asing tersebut diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan administratif dan telah dilakukan upaya pengadaan kapal berbendera Indonesia minimum 1 (satu) kali namun ternyata memang tidak tersedia (dibuktikan dengan pengumuman lelang). Hal ini bertujuan untuk menerapkan azas cabotage secara konsekuen pada angkutan laut dalam negeri.

“Aturan tersebut sudah bagus. Saat ini pelaku usaha kapal lokal sedang menyiapkan diri mendapatkan kapal sesuai jadwal,” katanya.

Diungkapkannya,  saat ini ada kemajuan dari penerapan Cabotage karena kala tender dibuka dari mulai lelang sudah dipirioritaskan bagi kapal berbendera Indonesia. “Ini sangat bagus, BP Migas dan Kemenhub sudah sejalan. Suasana kondusif ini harus dijaga agar kapal berbendera Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” katanya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s