Pelaksanaan Aturan Keselamatan Penerbangan Diperketat

JAKARTA–Komisi V DPR RI meminta pelaksanaan aturan keselamatan penerbangan diperketat agar pengguna tidak dirugikan.

“Berbagai kriteria keamanan dan keselamatan sudah jelas, tetapi pelaksanaanya perlu diperhatikan,” ungkap  Anggota Komisi V Rustanto Wahidi Fraksi Partai Demokrat di Jakarta, Senin (30/1).

Disarankannya, Kementrian Perhubungan  selaku regulator mengambil sanksi tegas apabila menemukan adanya pelanggaran baik itu dilakukan oleh operator maupun direksi. “Kalau perlu, cabut ijin penerbangannya,” tegasnya.

Diingatkannya, Kemenhub harus berhati-hati  mengeluarkan ijin penerbangan dengan melihat  pembatasan jam terbang ataupun rute penerbangan dengan mempertimbangkan pelayanan yang maksimal kepada penumpang.

Wakil Ketua Komisi V DPR  Muhidin Mohamad Said meminta perlu pelaksanaan secara konsisten dan konsekuen sehingga apa yang diharapkan mampu tercapai. “Kita ingin mengetahui langkah yang sudah diambil Kemenhub, bahkan maskapai,” tuturnya.

Dimintanya,  kepada operator penerbangan untuk membuat kriteria khusus mengenai masalah keselamatan yang dilaporkan secara berkala.

Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bhakti menegaskan  akan menerapkan pemeriksaan penyalahgunaan narkoba di lingkungan penerbangan pada 2012.

Dimana, masing-masing operator mempunyai program dalam pengawasan kepada personilnya. “Pengawasan dari pemerintah, tetap ada, dari eksternal ada, oleh karena itu internal juga harus ada,” jelasnya.

Dikatakannya,  dalam peraturan internasional telah menerapkan dan mewajibkan setiap operator penerbangan diharuskan melakukan pemeriksaan internal terhadap drug dan alkohol secara rutin kepada personil penerbangan maupun ground staf.

Di Indonesia beberapa operator telah menerapkan sistem ini, antara lain Garuda Indonesia dan Batavia Air.

“Langkah-langkah tegas terhadap personil operasi pesawat udara yang menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang, yakni pembekuan sementara lisensi, pembekuan sementara lisensi dilakukan pada saat personil operasi pesawat udara masih dalam proses penyidikan pihak Kepolisian sampai proses pengadilan. pencabutan lisensi, dan pencabutan lisensi dilakukan apabila personil operasi pesawat udara terbukti bersalah berdasarkan keputusan hukum,” katanya.

Sementara itu Direktur Pelayanan Garuda Indonesia Agus Priyanto mengatakan  pihaknya memiliki standarisasi perekrutan awak kabin, antara lain memenuhi kualifikasi Civil Aviation Safety Regulation (CASR), Safety Management System, dan Crew Resource Managemen.

“Semua awak kabin harus menyelesaikan pelatihan ulang keselamatan untuk jenis pesawat yang ditugaskan kepada mereka dalam jangka waktu 12 bulan kalender,” terangnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s