KPPU Lanjutkan Dalami Implementasi RA

JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melanjutkan pendalaman pemeriksaan implementasi regulated agent (RA/ Agen Inspeksi)mengingat adanya dana masyarakat yang ditarik oleh swasta dan bisa menganggu persaingan usaha.

“Soal RA  masih perlu dilanjutkan pemeriksaannya, mengingat adanya pemungutan dana ke masyarakat yang nantinya akan berdampak pada terganggunya daya saing dalam berusaha,” kata Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tadjuddin Neor Said di Jakarta, Kamis (19/1).

Dijelaskannya, hal yang diperhatikan dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan Kemenhub untuk mengizinkan atau merestui pihak swasta yakni perusahaan RA untuk menarik dana biaya pemeriksaan kargo dari masyarakat.

“Bagi KPPU harus jelas dasar hukumnya, apalagi peraturan RA ini berpotensi mengganggu daya saing negara karena adanya peningkatan biaya pemeriksaan kargo. Padahal kita tidak bisa menghindari pasar global yang akan terjadi sebentar lagi. Makanya kami akan teruskan pemeriksaan,” tuturnya.

Menurutnya,  soal keamanan seharusnya menjadi tanggung jawab negara, bukan ditangani pihak swasta.

“Swasta itu akan mencari untung, jadinya biaya pemeriksaan akan mahal,” jelasnya.

Masih menurutnya,  biaya pemeriksaan kargo oleh perusahaan RA yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta dinilai terlalu tinggi.

Jika dibandingkan dengan tarif pemeriksaan kargo di Singapura hanya 1 sen dolar Singapura atau sekitar 70 rupiah  per kilo gram, sedangkan tarif RA di Tanah Air sekitar 450 rupiah per kg.

Dikatakannya,  KPPU juga akan menelusuri keberadaan enam perusahaan RA yang ada. “Mengapa hanya enam, sedangkan pemeriksaan kargo di Bandara Soekarno-Hatta jumlahnya banyak. Harusnya ditangani RA yang lebih banyak lagi agar persaingan sehat,” tuturnya.

Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Bandara Soekarno-Hatta Arman Yahya mengatakan pihaknya siap membantu KPPU untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan.

Arman menjelaskan pada pertemuan terakhir dengan KPPU kemarin, dibicarakan soal dasar hukum Kemenhub mengizinkan swasta menarik dana dari masyarakat untuk biaya pemeriksaan kargo. Tetapi belum membahas soal besaran tarif.

“KPPU belum mau menyentuh soal tarif sampai mereka tahu jelas dasar hukum penarikan uang oleh swasta. Mereka menilai tidak ada UU yang mengatur Kemenhub menyatakan swasta dapat menarik dana dari masyarakat,” tutur Arman.

Ditegaskannya,  asosiasi masih keberatan soal keberadaan perusahaan RA atau agen inspeksi ini. Adanya agen inspeksi ini tidak menambah tingkat keamanan barang-barang yang akan dikirim. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu masih ada barang berbahaya yang lolos dari pemeriksaan agen inspeksi.[Dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s