Kemenhub Lakukan Regrouping Pelabuhan

JAKARTA–Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sedang melakukan regrouping dan klusterisasi pelabuhan sekitar 100 pelabuhan utama dan pengumpan yang ada di Indonesia untuk meningkatkan daya saing perekonomian dan menurunkan biaya logistik nasional.

“Proses regrouping dan klusterisasi pelabuhan itu sedang berlangsung. Kita targetkan pada akhir tahun ini sudah selesai,” ungkap Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Selasa (7/2).

Diungkapkannya, untuk melakukan regrouping dan klusterisasi, instansinya menggandeng operator pelabuhan (Pelindo), Kementrian BUMN, dan Kementrian Keuangan. “Kita mengajak semua pihak karena atas masukan dari pebisnis di pelayaran menyarankan pemerintah lebih berkonsentrasi terhadap masalah pelabuhan agar berfungsi maksimal,” katanya.

Dijelaskannya, untuk regrouping nantinya hal yang diperhatikan masalah perkembangan ekonomi daerah pelabuhan itu berada, pergerakan arus barang, dan penyesuaian dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Nanti akan dilihat koridor di MP3EI yang menjanjikan untuk disesuaikan dengan pelabuhan. Kita inginnya semua menjadi satu kesatuan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakanya, untuk proses pembangunan pelabuhan di Indonesia, bagi pelabuhan khusus badan usaha cukup mengajukan ijin ke Kemenhub. Jika pelabuhan yang dibangun di kawasan Ekonomi Khusus tunduk pada Undang-undang Kawasan Khusus. Terakhir, untuk pelabuhan yang memiliki cost recovery ditawarkan melalui dua metode yakni Public Private Partnership (PPP) dan penunjukkan langsung BUMN. “Penunjukkan langsung BUMN itu dimungkinkan karena di UU BUMN memang dinyatakan perusahaan negara bisa membangun infrastruktur dasar. Kita sudah melakukan hal ini untuk kereta api bandara,” katanya.

Dijelaskannya, payung hukum yang digunakan untuk penunjukkan langsung adalah Peraturan Presiden (Perpres). “Perpres terbaru adalah untuk pembangunan terminal Kali Baru. Ini keputusan bersama para menteri untuk memajukan terminal Kali Baru. Pengembangan harus dilakukan karena kapasitas melebihi proyeksi, ” katanya.

Menanggapi hal itu Dirut Pelindo II RJ Lino menyarankan, pemerintah dalam melakukan regrouping harus melihat kondisi nyata di pasar. “Jangan membuat keputusan yang malah menghilangkan potensi pasar. Tidak jamannya lagi diatur semuanya melalui keputusan pemerintah. Misalnya, soal Hub Port, diputuskan dimana, tetapi pasarnya tidak ada di situ. Bisa-bisa nanti surat keputusan Presiden tidak berlaku di pasar,” katanya.

Dicontohkannya, komoditas holtikultura yang dilarang masuk ke pelabuhan Tanjung Priok, melainkan hanya di pelabuhan Belawan dan Surabaya karena alasan karantina. “Coba lihat itu pelabuhan Surabaya yang lebih jelek dari Tanjung Priok. Kita lihat juga sebagian besar pasar itu di Jakarta. Dari Surabaya ke Jakarta sudah pasti ada biaya, kembalinya itu kosong. Ini siapa yang bayar? karena itu saya menyarankan mengambil keputusan harus melihat secara holistik,” katanya. [dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s