Biaya Kir akan Dihapus

JAKARTA— Kementrian Perhubungan (Kemenhub) tengah mengaji untuk menghapus biaya uji kir agar Dinas Perhubungan di daerah bisa fokus melakukan uji teknis kendaraan tanpa dibebani target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Nanti  Dinas Perhubungan di daerah  tidak perlu lagi cari uang dari hasil uji kir kendaraan  sebagai  PAD,   akan kita ganti  dengan subsidi senilai   pendapatan dari Kir setiap tahunnya.  Dinas Perhubungan akan fokus   melakukan uji kir yang benar sesuai dengan standar operation prosedur (SOP) atau  menertibkan terminal,” ungkap  Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan Suroyo Alimoeso di Jakarta, Selasa (28/2).

Dikatakannya,  Direktorat Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan akan meminta kepada seluruh Dinas Propinsi di seluruh Indonesia untuk mendata, berapa besar pendapatan Dinas Perhubungan dari hasil kir. Laporan tersebut akan dilakukan pembahasan dan pengkajian dilapangan untuk menentukan berapa besar subsidi yang akan diberikan.

Menurutnya, tidak hanya soal Kir. Dijadikannya terminal sebagai PAD juga di persoalkan karena  menghilangkan fungsinya  sebagai pelayanan.

“Saya sering  mendapat keluhan masukan dari banyak pihak tentang perilaku Dinas Perhubungan di daerah yang sering melanggar ketentuan yang telah digariskan pemerintah pusat. Misalnya soal kir. Banyak pengusaha, saat uji kir hanya membawa satu mobil yang akan di kir dan setumpuk buku kir. Pemeriksaan hanya formalitas saja, dan kemudian buku kir langsung di stempel dan di tandatangani sebagai tanda lulus uji. Diselesaikannya dengan amplop,’’ sindirnya.

Begitu juga perilaku Dinas Perhubungan di terminal. Aturan yang baku adalah, begitu bus masuk ke dalam terminal, sopir menyerahkan persyaratan administarsi seperti buku kir, SIM, STNK dan sebagainya. Setelah dilakukan pemerikasaan, dalam kurun waktu yang sudah ditentukan bus harus keluar dari terminal.

Tapi kenyataannya, setelah dikasih salam tempel, bus bisa parkir di tempat itu melebihi batas waktu yang ditentukan. Akibatnya menimbulkan antrian dan kemacetan di dalam dan luar terminal. ‘’Terminal harusnya menjadi tempat pelayanan, bukan tempat cari tambahan,’’ tegasnya.

Kaji Tarif
Lebih lanjut Suroyo mengungkapkan, kajian lain yang dilakukan adalah  terkait tarif khusus angkutan penyeberangan bagi truk kelebihan muatan yang masuk kategori 9. Tarif khusus layak diterapkan karena  90 persen  dari total truk yang diangkut kapal penyeberangan per hari yakni 3.500 unit tergolong over load (kelebihan muatan).

Dijelaskannya, kondisi ini nanti akan diatur dalam tarif, dimana kendaraan kelebihan panjang dan  over load akan dikenakan tarif khusus. Pasalnya, kondisi kapal mampu menampung 75 truk, karena banyak truk kelebihan panjang, jadi hanya mampu memuat 50 truk, mereka mengurangi space. Dengan demikian, truk kelebihan panjang dan over load ini akan dikenakan tarif khusus,

“ Tarif space yang akan dikenakan kalau panjang melanggar, dan tarif kelebihan berat juga diberlakukan. saat ini  soal ketentuan tarif khusus truk  over load ini tinggal meminta pengesahan dari Menteri Perhubungan.,” tuturnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s