Audit Kelayakan Angkutan Umum Harus Diperketat

JAKARTA – Pemerintah  diminta untuk memperketat pengawasan dan penerapan pengujian laik jalan atau KIR angkutan umum di Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan angkutan umum.

Menurut Anggota Panitia Kerja Keselamatan Transportasi Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia meskipun pengujian kelaikan jalan ini telah dilimpahkan kepada pemerintah kota (pemko) maupun pemerintah kabupaten (pemkab), namun sebagai pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mempunyai andil yang besar dalam mengawasi pengujian oleh Perusahaan Otobus (PO).

“Audit kelayakan angkutan umum yang seharusnya dilakukan enam bulan sekali ini masih tidak berjalan dengan baik, karena sarana infrastruktur yang tidak disiapkan oleh pemerintah,” katanya di Jakarta, Senin (13/2).
Dikatakannya, sarana infrastruktur yang masih belum dimiliki oleh pemerintah dalam penerapan uji kelaikan diantaranya terbatasnya alat pengujian, maupun lahan yang belum memadai untuk tempat pengujian pada angkutan umum.

Selain itu menurutnya, pemerintah harus melakukan audit KIR sesuai aturan dalam Undang-undang (UU) No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“KIR ini harus secara aturan telah berjalan dengan baik, melalui pengujian emisi maupun pengujian rem yang telah ada dalam aturan UU LLAJ, apakah semua itu prosesnya telah berjalan dengan banar karena ini tanggung jawab di pusat,” jelasnya.

Direktur LLAJ Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Sudirman Lambali mengakui beberapa kabupaten maupun kota di Indonesia, kelengkapan saran pengujian kelaikannya masih belum tersedia.

Provinsi yang menurutnya masih belum lengkap sarana infrastruktur pengujian kelaikannya yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan beberapa daerah di wilayah Sumatra.

“Karena telah sesuai dengan otonomi daerah maka seluruh anggaran harus menggunakan dana dari pemerinta daerah, pada hal menurut UU LLAJ seluruh KIR angkutan umum harus mewajibkan menggunakan alat kelaikan,” katanya.

Diungkapkannya,  Kemenhub akan menurunkan kendaraan alat uji keliling yang akan dioperasikan bagi pemkota maupun pemkab yang belum memiliki sarana pengujian kelaikannya. Dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Diten Perhubungan Darat 2012, dana yang disiapkan untuk satu unitnya sekitar 1,2-1,5 miliar rupiah.

“Kita akan membantu daerah yang belum memilki KIR melalui lima unit kendaraan alat uji keliling, kelimanya akan mulai dioperasikan pada awal tahun 2013 mendatang dengan APBN 2012,” jelasnya.

Dijelaskannya, Kemenhub akan mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi untuk pengoprasian kendaraan alat uji keliling ini sehingga dinilai lebih tepat sasaran. Selain itu, koordinasi dengan pemda tersebut akan memudahakan pengewasan KIR oleh dinas perhubungan.

“Pengalaman sebelumnya pemda tidak sanggup biaya operasionalnya dengan daya listrik yang besar ketika dilakukan pengujian, selain itu juga tenaga penguji yang terbatas, untuk itu harus dilakukan pembahasan mendalam dengan pemerintah provinsi,” katanya.[Dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s