Membangun Konektivitas Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Kala Evert Erenst Mangindaan dilantik sebagai Menteri Perhubungan dalam perombakan kabinet Indonesia bersatu (KIB II) terbaru mulai Rabu (19/10), menggantikan Freddy Numberi, salah satu yang ingin  dilakukannya adalah  menyukseskan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kemenhub memiliki peran strategis dalam MP3EI yakni menjamin adanya konektivitas antar enam koridor yang ditetapkan.

Di sektor udara yang menjadi perhatian untuk konektivitas adalah masalah ketersediaan Bandara Udara yang mampu mendukung MP3EI. Pada tahun depan dipastikan Bandara Kuala Namu di Medan bisa beroperasi setelah sering molor. Tahun ini, Bandara Internasional Lombok telah beroperasi.

Masalah kapasitas bandara juga menjadi sorotan dari pelaku usaha di industri penerbangan. Misalnya, bandara Soekarno-Hatta yang menjadi pintu gerbang masuk ke Indonesia memiliki keterbatasan landasan pacu. Hal ini memacu terjadinya antrian pesawat untuk lepas landas atau mendarat.

Angkasa Pura II telah menargetkan pada  kuartal I 2012 akan dilaksanakan tender untuk peningkatan kapasitas Bandara Soekarno Hatta. Pada tahun depan juga ditargetkan groun breaking bisa dilakukan.

Proses pengembangan Bandara SOekarno Hatta  mutlak untuk dilakukan. Hal itu mengingat jumlah pergerakan penumpang saat ini telah mencapai dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia, yaitu 44,3 juta penumpang per tahun yang dilayani 14 maskapai pada jalulr penerbangan domestik dan 41 maskapai di rute internasional.

Sedangkan kapasitas terminal yang tersedia hanya untuk melayani 22 juta penumpang per tahun. Target dari revitalisasi ini adalah meningkatkan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta agar dapat melayani hingga 62 juta penumpang per tahun pada 2014.

Bandara lainnya yang sedang ditingkatkan kapasitasnya adalah Ngurah Rai  (Denpasar) dan Juanda (Surabaya) yang akan ada terminal baru.

Masalah lain dari infrastruktur pendukung adalah pekerjaan rumah mendirikan single provider untuk Air Traffic Services (ATS). Terkatung-katungnya single provider ini berhembusnya isu radar di beberapa bandara Indonesia tidak bisa mendukung industri penerbangan.

Sementara di sektor kelautan adalah masalah penyelesaian tender kali baru yang terkatung-katung. Pengumuman tender yang dilansir panitia tender Kalibaru menyebutkan empat peserta yang lolos prakualifikasi adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero); konsorsium PT Pelabuhan Socah Madura dan PSA SE ASIA PTE Limited; konsorsium PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), International Container Terminal Services Inc, dan PT Sinar Rajawali Cemerlang.

Dua peserta lain yang lolos prakualifikasi adalah konsorsium PT Hutchison Port Indonesia, PT Brilliant Permata Negara, PT Salam Pacific Indonesia Lines, dan COSCO Pacific Limited; serta yang terakhir adalah konsorsium 4848 Global System, Mitsui & CO Limited, Evergreen, dan PT Nusantara Infrastruktur.

Namun, adanya keistimewaan terhadap Pelindo II dengan Right to Match menjadikan sebagian peserta tender keberatan.

Pemerintah memiliki beberapa alternatif untuk mengatasi tersendatnya tender Kali Baru, diantaranya  berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) penugasan badan usaha untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian. Saat ini tender Terminal Kali Baru tersendat pada tahap prakualifikasi.

Pembangunan dan pengeoperasian Terminal Peti Kemas Kalibaru tersebut harus selesai pada 2014, dikarenakan peningkatan jumlah barang perti kemas semakin meningkat. Apabila tidak selesai pada 2014 makan akan terjadi penumpukan barang di terminal tersebut.

Hal lain yang harus dilakukan di sektor kelautan adalah masalah menghadapi beyond cabotage. Kondisi ini adalah dimana untuk angkutan ekspor diangkut oleh kapal berbendera Indonesia. Selama ini kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha terkait pajak yang tinggi dan pola pembayaran pengiriman barang yang kurang menguntungkan kapal Indonesia.

Di sektor Kereta Api tentunya masalah Kereta Api Bandara dan MRT masih menjadi cerita lama yang harus dibereskan oleh Kemenhub. Selain itu pengadaan rel ganda juga harus secepatnya diselesaikan. Belum lagi masalah pemisahan aset PT Kereta Api Indonesia yang akan menjadi parameter untuk menentukan aturan terkait Track Access Charge (TAC), Infrastructure Maintenance Operation (IMO), dan Public Service Obligation (PSO).

Sementara di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) adalah berpacunya dengan waktu dalam penyediaan penerbang karena sekarang masih tingginya pilot asing.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan mencatat industri penerbangan nasional kekurangan 480 tenaga pilot per tahun. Sekolah penerbangan milik pemerintah dan swasta domestik hanya mampu mencetak 320 pilot atau 40 persen dari total kebutuhan per tahun.

Diperkirakan kebutuhan pilot sepanjang 2011-2015 mencapai 4.000 orang atau 800 orang per tahun. Namun, kemampuan pasok pilot dari sekolah penerbang di Tanah Air baru mencapai 320 orang per tahun atau 1.600 orang sampai 2015. Jika masalah SDM ini tak dibersekan, kasus mogok pilot karena ketidaksetaraan kesejahteraan seperti di garuda Indonesia tahun ini bisa terulang.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s