Agen Inspeksi Sebaiknya Dikelola Negara

JAKARTA–Pengelolaan pemeriksaan keamanan kargo udara sebaiknya dikelola oleh negara bukan agen inspeksi swasta (Regulated Agent/RA) karena berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghilangkan pendapatan negara.

“Kami mendesak agar aturan tentang Agen Inspeksi ini dicabut. Jika dipaksakan akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar luar negeri,” ungkap Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Minggu (4/12).

Menurutnya, adanya agen inspeksi justru terjadi kenaikan tarif pemeriksaan kargo udara sebesar 1250 persen, dimana tarif sebelumnya hanya sebesar 60 rupiah menjadi 1050 rupiah per Kg.

Padahal, di Singapura hanya diterapkan tarif 140 rupiah per Kg, dan di Thailand diberlakukan gratis dimana negara yang menanggung. “Belum lagi potensi kehilangan pendapatan  negara sebesar 368 miliar rupiah karena agen inspeksi itu semua swasta,” ungkapnya.

Disarankannya, pemerintah memegang peranan agen inspeksi ini dengan melakukan tender ulang, sementara biaya pengoperasian ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

“Kami tidak anti dengan agen inspeksi, tetapi proses dan implementasinya harus transparan sehingga tidak merugikan negara,” tegasnya.

 

Cabut Tarif .

Sementara itu, sejumlah perusahaan jasa pengiriman dan pemilik barang yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Indonesia (Asperindo), Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB), Serikat Pekerja Surat Kabar (SPS), dan PT Pos Indonesia meminta Kementerian Perhubungan membatalkan pemberlakuan tarif baru RA yang berlaku mulai 1 Desember 2011.

Bahkan asosiasi ini mengancam untuk melakukan aksi mogok tidak angkut kargo pada 14 Desember 2011. Selain soal tarif, beberapa maskapai juga menemukan barang yang terlarang masuk kargo pesawat. Barang-barang kargo tersebut sebenarnya sudah diperiksa x-ray perusahaan RA.

Garuda Indonesia melakukan pengecekan secara acak atau random cek untuk barang kargo yang hendak masuk pesawat di gudang lini 1. Berdasarkan pantauan seorang penjaga mesin x-ray di gudang domestik Garuda itu, ditemukan sejumlah barang yang tidak boleh masuk pesawat seperti aerosol, aki, stabilizer.

Begitu juga dengan Lion Air yang melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh barang kargo domestik yang akan diangkut ke pesawat. Petugas x-ray maskapai ini juga banyak menemukan barang-barang yang tidak boleh masuk pesawat.

Cabut tarif baru

Ketua ALFI untuk Bandara Soekarno-Hatta Arman Yahya menegaskan,  Kemenhub harus membatalkan pemberlakuan tarif baru RA yang efektif pada 1 Desember 2011 yang diumumkan dengan selebaran yang tertempel di gudang RA tanpa ditandatangani satu pihakpun.

Namun dalam selebaran itu tertera logo dari Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura II, PT Fajar Anugerah Semesta, PT Padjajaran Global Service, dan PT Duta Angkasa Prima Kargo.

Dalam selebaran yang bertuliskan pemberitahuan tersebut disebutkan terhitung 1 Desember 2011 jam 00.00 WIB biaya jasa pemeriksaan keamanan barang dan pos internasional melalui Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan RA di pergudangan lini 1.

Diungkapkannya,  pihaknya memang sempat ada rencana mogok pada 1 Desember, namun belum terlaksana karena pemberitahuannya mendadak dan tidak semua anggota dan pemilik barang tahu. “Kami baru dapat info kenaikan tarif RA internasional pada 30 November sore, maka malamnya, kami langsung buat pernyata mogok. Tetapi banyak anggota dan pengusaha yang tidak tahu. Mereka pada 1 Desember antar barang kargo ke bandara. Makanya kami putuskan untuk tetap angkut kargo karena nanti kan barang mereka busuk, kita gak mau itu terjadi,” kata Arman.

Untuk itu pihaknya mempunyai opsi kedua, yakni pada 14 Desember pihaknya menghimbau kepada pengusaha untuk tidak mengirim barang. “Kalaupun memang mau mengirimkan barang melalui laut atau darat,” kata Arman. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan dan sikap tegas dari forwarder.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S. Gumay mengatakan pemerintah tidak berwenang menentukan tarif, itu sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan RA.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s