101211 Membangun Angkutan Berbasis Kereta

Pemerintah akhirnya mulai membuka mata tentang peran penting membangun angkutan berbasis kereta api. Hal itu ditandai dengan disetujuinya rencana memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi PT Kereta Api Indonesia (KAI)  untuk kereta barang  mulai Januari 2012 mendatang.

Kantor MenkoPerekonomian telah memberikan sinyal  persetujuan dengan subsidi sekitar 150 miliar rupiah. Diharapkan adanya BBM subsidi akan menekan biaya logistic di Indonesia yang terkenal tinggi.

Meskipun diakui kebijakan ini   berbenturan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan anggaran untuk mengurangi biaya subsidi, tetapi selagi anggaran tersebut masih dialokasikan dalam APBN maka penggunaannya tidak boleh diskriminatif.

Diharapkan  berkembangnya transportasi melalui kereta api barang,  maka d biaya logistik dalam negeri dapat ditekan dari 14-15 persen dari biaya produksi menjadi minimal 10 persen.

Indonesia memang terkenal sebagai negara yang memiliki biaya logistik tinggi. Jika dinegara lain, biaya logistic 4 persen, di negeri ini bisa mencapai   14-15 persen.

Wamenhub Bambang Susantono mengungkapkan, kebijakan ini diambil karena semua angkutan harus ada kesetaraan dalam subsidi. “Jadi pemikiran dasarnya adalah ingin memindahkan angkutan barang di jalan ke angkutan kereta api,” jelas Bambang

Menurutnya, jika  truk ada subsidi, maka kereta barang juga harus ada subsidi. “Kebijakan ini akan efektif pada 1 Januari 2012 mendatang. Aturan ini nantinya berupa peraturan presiden (perpres) yang akan ditandatangani Presiden,” katanya.

Seperti diketahui, saat ini truk barang mendapatkan subsidi sebesar 50 persen. Dimana harga solar sebesar  9 ribu rupiah per  per liter sehingga harga solar untuk truk barang saat ini sebesar 4.500 rupiah  per liter, sementara harga BBM untuk kereta sehingga tidak bisa ber saing dengan truk barang.

Menurutnya,  subsidi yang diberikan kepada PT KAI untuk kereta barang, bisa memberikan efisiensi yang cukup besar. Sebagai contoh, jelasnya, satu truk kontener menghabiskan BBM sebesar 0,5 liter per kilometer, sedangkan kereta barang hanya menghabiskan 0,5 liter per kilometer per kontener.

Dengan tingkat keiritan lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan truk barang, kereta barang bakal menjadi angkutan barang yang diminati oleh pengusaha untuk mengirimkan barangnya.

“Kalau itu terjadi, maka akan terjadi efisiensi terhadap angkutan. Ini juga untuk menghindari penggunaan  angkutan kontener di jalan raya. Satu rangkaian kereta bisa mengangkut 40-60 kontener, tapi kalau lewat jalan akan diangkut oleh truk sejumlah itu juga,” katanya.

Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia  Kurniadi Atmosasmito mengungkapkan, selama ini dengan membeli  BBM non subsidi, pihaknya merugi 60 juta liter atau senilai 300 miliar rupiah. “Sejak 2006, kami harus nombok 300 miliar rupiah  per tahun, untuk membeli BBM non subsidi,” tuturnya.
Berdasarkan catatan, sejak Maret tahun lalu, PT Kereta Api harus membeli BBM solar non subsidi seharga 9 ribu rupiah perliter untuk mengoperasikan kereta ekonomi,
Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia  menyambut baik keputusan pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM untuk kereta mulai 1 Januari 2012. “Meski baru kereta barang yang diberi subsidi, itu merupakan langkah maju,” katanya.

Diharapkannya, mulai saat ini PT Kereta Api Indonesia  sebagai operator perkeretaapian di Indonesia harus berbenah terutama dari segi pelayanan maupun peningkatana kondisi sarana prasarana kereta api.

Disarankannya, pemerintah mulai  untuk memprioritaskan pengembangan transportasi massal atau angkutan publik. Pengembangan transportasi publik selain menguntungkan bagi warga pengguna, juga bakal berdampak pada kondisi kemacetan lalu lintas.

Diungkapkannya, saat ini kemacetan parah di kota-kota besar sudah merugikan masyarakat hingga triliunan Rupiah.  Diperkirakan pada tahun 2020, kerugian ekonomi per tahun akibat kemacetan di Jakarta mencapai  65 triliun rupiah. Sementara untuk Kota Bandung kerugian mencapai  35, 4 triliun rupiah  per tahun pada tahun 2030.

Saat ini masyarakat harus merogoh kocek hingga 30 persen dari total penghasilannya untuk keperluan transportasi. Bandingkan dengan warga Afrika Selatan yang hanya 10 persen dan Amerika Serikat yang hanya 4,86 persen dari penghasilan mereka, untuk keperluan transportasi.

“Itu sebabnya, pembenahan dan pembangunan transportasi massal harus dimulai dari sekarang, agar kerugian yang diderita masyarakat akibat keacetan tidak semakin besar,” katanya.

Anggota Komisi V lainnya, KH Abdul Hakin  KAI memang   layak mendapatkan  BBM bersubsidi dari pemerintah karena sesuai dengan Perpres No.9/2006  tentang Harga Jual BBM Dalam Negeri.
“Kereta api jelas harus mendapatkan subsidi sehingga PT KA apalagi hal itu sudah diatur  dalam Perpres No.9/2006,” katanya.

Menurutnya,  dalam lampiran perpres No.9/2006 ditegaskan bahwa untuk sektor transportasi subsidi premium dan minyak solar diberikan kepada semua sarana transportasi darat (kendaraan bermotor, kereta api) yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP),  kapal berbendera nasional dengan trayek dalam negeri, kendaraan bermotor milik InstansiPemerintah/Swasta, Kapal milik Pemerintah atau kendaraan bermotor milik pribadi.

Disesalkannya, kebijakan pemerintah yang selama ini menganaktirikan sektor perkeretaapian.  Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menggiatkan sektor transportasi salah sasaran. kebijakan subsidi BBM selama ini tidak memihak pada transportasi publik seperti kereta api.
Dari besaran subsidi BBM pada APBN 2011 sebesar  187,6 triliun rupiah sebanyak 89 persen dinikmati angkutan darat. Dan, khusus untuk premium, 53 persen dinikmati mobil pribadi. Sementara kereta api tidak mendapatkan subsidi.

“Jika pemerintah ingin memindahkan angkutan penumpang dan barang dari jalan raya ke kereta api, maka kebijakan yang diambil harus menjadikan kereta api lebih kompetitif dibandingkan moda lain, termasuk memberikan subsidi BBM sesuai dengan perpres No.9/2006,” katanya.

Disayangkannya, selama ini yang dilakukan pemerintah sebaliknya. Subsidi BBM untuk kereta dicabut, kereta dikenakan PPn sementara moda transportasi lain seperti truk barang tidak dikenakan. Ini kan jelas bahwa pemerintah tidak serius untuk mengembangkan kereta api yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi massal khususnya untuk angkutan penumpang.
Dikatakannya, jika subsidi diberikan pada kereta api,   pengelola kereta api tidak perlu merugi dan dapat berinvestasi untuk pembangunan jaringan rel baru, pengadaan rangkaian-rangkaian gerbong, serta membuat tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

“Semua itu berdampak langsung pada peningkatan layanan transportasi publik menjadi lebih baik. Jika layanan transportasi publik jauh lebih baik, maka penggunaan kendaraan pribadi akan jauh berkurang sehingga solusi atas kemacetan dengan sendirinya teratasi,” kata Hakim.[dni]

Iklan

1 Komentar

  1. Ayo-ayo buat kereta api dari Sumatera sampai Bali! 🙂

    http://bonekarusia.wordpress.com/2011/05/21/revitalisasi-kereta-api-trans-sumatera-jawa-bali-railways/


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s