101211 Membangun Angkutan Berbasis Kereta

Pemerintah akhirnya mulai membuka mata tentang peran penting membangun angkutan berbasis kereta api. Hal itu ditandai dengan disetujuinya rencana memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi PT Kereta Api Indonesia (KAI)  untuk kereta barang  mulai Januari 2012 mendatang.

Kantor MenkoPerekonomian telah memberikan sinyal  persetujuan dengan subsidi sekitar 150 miliar rupiah. Diharapkan adanya BBM subsidi akan menekan biaya logistic di Indonesia yang terkenal tinggi.

Meskipun diakui kebijakan ini   berbenturan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan anggaran untuk mengurangi biaya subsidi, tetapi selagi anggaran tersebut masih dialokasikan dalam APBN maka penggunaannya tidak boleh diskriminatif.

Diharapkan  berkembangnya transportasi melalui kereta api barang,  maka d biaya logistik dalam negeri dapat ditekan dari 14-15 persen dari biaya produksi menjadi minimal 10 persen.

Indonesia memang terkenal sebagai negara yang memiliki biaya logistik tinggi. Jika dinegara lain, biaya logistic 4 persen, di negeri ini bisa mencapai   14-15 persen.

Wamenhub Bambang Susantono mengungkapkan, kebijakan ini diambil karena semua angkutan harus ada kesetaraan dalam subsidi. “Jadi pemikiran dasarnya adalah ingin memindahkan angkutan barang di jalan ke angkutan kereta api,” jelas Bambang

Menurutnya, jika  truk ada subsidi, maka kereta barang juga harus ada subsidi. “Kebijakan ini akan efektif pada 1 Januari 2012 mendatang. Aturan ini nantinya berupa peraturan presiden (perpres) yang akan ditandatangani Presiden,” katanya.

Seperti diketahui, saat ini truk barang mendapatkan subsidi sebesar 50 persen. Dimana harga solar sebesar  9 ribu rupiah per  per liter sehingga harga solar untuk truk barang saat ini sebesar 4.500 rupiah  per liter, sementara harga BBM untuk kereta sehingga tidak bisa ber saing dengan truk barang.

Menurutnya,  subsidi yang diberikan kepada PT KAI untuk kereta barang, bisa memberikan efisiensi yang cukup besar. Sebagai contoh, jelasnya, satu truk kontener menghabiskan BBM sebesar 0,5 liter per kilometer, sedangkan kereta barang hanya menghabiskan 0,5 liter per kilometer per kontener.

Dengan tingkat keiritan lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan truk barang, kereta barang bakal menjadi angkutan barang yang diminati oleh pengusaha untuk mengirimkan barangnya.

“Kalau itu terjadi, maka akan terjadi efisiensi terhadap angkutan. Ini juga untuk menghindari penggunaan  angkutan kontener di jalan raya. Satu rangkaian kereta bisa mengangkut 40-60 kontener, tapi kalau lewat jalan akan diangkut oleh truk sejumlah itu juga,” katanya.

Direktur Keuangan PT Kereta Api Indonesia  Kurniadi Atmosasmito mengungkapkan, selama ini dengan membeli  BBM non subsidi, pihaknya merugi 60 juta liter atau senilai 300 miliar rupiah. “Sejak 2006, kami harus nombok 300 miliar rupiah  per tahun, untuk membeli BBM non subsidi,” tuturnya.
Berdasarkan catatan, sejak Maret tahun lalu, PT Kereta Api harus membeli BBM solar non subsidi seharga 9 ribu rupiah perliter untuk mengoperasikan kereta ekonomi,
Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia  menyambut baik keputusan pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM untuk kereta mulai 1 Januari 2012. “Meski baru kereta barang yang diberi subsidi, itu merupakan langkah maju,” katanya.

Diharapkannya, mulai saat ini PT Kereta Api Indonesia  sebagai operator perkeretaapian di Indonesia harus berbenah terutama dari segi pelayanan maupun peningkatana kondisi sarana prasarana kereta api.

Disarankannya, pemerintah mulai  untuk memprioritaskan pengembangan transportasi massal atau angkutan publik. Pengembangan transportasi publik selain menguntungkan bagi warga pengguna, juga bakal berdampak pada kondisi kemacetan lalu lintas.

Diungkapkannya, saat ini kemacetan parah di kota-kota besar sudah merugikan masyarakat hingga triliunan Rupiah.  Diperkirakan pada tahun 2020, kerugian ekonomi per tahun akibat kemacetan di Jakarta mencapai  65 triliun rupiah. Sementara untuk Kota Bandung kerugian mencapai  35, 4 triliun rupiah  per tahun pada tahun 2030.

Saat ini masyarakat harus merogoh kocek hingga 30 persen dari total penghasilannya untuk keperluan transportasi. Bandingkan dengan warga Afrika Selatan yang hanya 10 persen dan Amerika Serikat yang hanya 4,86 persen dari penghasilan mereka, untuk keperluan transportasi.

“Itu sebabnya, pembenahan dan pembangunan transportasi massal harus dimulai dari sekarang, agar kerugian yang diderita masyarakat akibat keacetan tidak semakin besar,” katanya.

Anggota Komisi V lainnya, KH Abdul Hakin  KAI memang   layak mendapatkan  BBM bersubsidi dari pemerintah karena sesuai dengan Perpres No.9/2006  tentang Harga Jual BBM Dalam Negeri.
“Kereta api jelas harus mendapatkan subsidi sehingga PT KA apalagi hal itu sudah diatur  dalam Perpres No.9/2006,” katanya.

Menurutnya,  dalam lampiran perpres No.9/2006 ditegaskan bahwa untuk sektor transportasi subsidi premium dan minyak solar diberikan kepada semua sarana transportasi darat (kendaraan bermotor, kereta api) yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP),  kapal berbendera nasional dengan trayek dalam negeri, kendaraan bermotor milik InstansiPemerintah/Swasta, Kapal milik Pemerintah atau kendaraan bermotor milik pribadi.

Disesalkannya, kebijakan pemerintah yang selama ini menganaktirikan sektor perkeretaapian.  Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menggiatkan sektor transportasi salah sasaran. kebijakan subsidi BBM selama ini tidak memihak pada transportasi publik seperti kereta api.
Dari besaran subsidi BBM pada APBN 2011 sebesar  187,6 triliun rupiah sebanyak 89 persen dinikmati angkutan darat. Dan, khusus untuk premium, 53 persen dinikmati mobil pribadi. Sementara kereta api tidak mendapatkan subsidi.

“Jika pemerintah ingin memindahkan angkutan penumpang dan barang dari jalan raya ke kereta api, maka kebijakan yang diambil harus menjadikan kereta api lebih kompetitif dibandingkan moda lain, termasuk memberikan subsidi BBM sesuai dengan perpres No.9/2006,” katanya.

Disayangkannya, selama ini yang dilakukan pemerintah sebaliknya. Subsidi BBM untuk kereta dicabut, kereta dikenakan PPn sementara moda transportasi lain seperti truk barang tidak dikenakan. Ini kan jelas bahwa pemerintah tidak serius untuk mengembangkan kereta api yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi massal khususnya untuk angkutan penumpang.
Dikatakannya, jika subsidi diberikan pada kereta api,   pengelola kereta api tidak perlu merugi dan dapat berinvestasi untuk pembangunan jaringan rel baru, pengadaan rangkaian-rangkaian gerbong, serta membuat tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

“Semua itu berdampak langsung pada peningkatan layanan transportasi publik menjadi lebih baik. Jika layanan transportasi publik jauh lebih baik, maka penggunaan kendaraan pribadi akan jauh berkurang sehingga solusi atas kemacetan dengan sendirinya teratasi,” kata Hakim.[dni]

Butuh Dana Besar Bangun Prasarana KA

Kebutuhan biaya pengembangan perkeretaapian nasional dalam kurun waktu 2010-2014 lumayan besar. Diperkirakan  mencapai  82 triliun rupiah. Wilayah Jabodetabek saja membutuhkan   biaya 30 triliun rupiah.

Realitasnya, kemampuan anggaran Pemerintah sangat terbatas, khususnya untuk pembangunan dan pengembangan prasarana kereta api.

Melihat kenyataan di atas, dapat dipastikan Pemerintah akan melibatkan pihak swasta dalam pengerjaan proyek infrastruktur. Permasalahannya, hingga saat ini pun belum ada konsistensi kebijakan, dukungan peraturan perundang-undangan serta perencanaan pembangunan yang realistis dan transparan.

Bahkan, sampai saat ini Rencana Induk Perkeretaapian Nasional yang mencakup pembangunan Jawa, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, Papua dan Bali masih dalam tahap penyusunan.

“Dana pemerintah sangat terbatas, sementara kereta api sebagai tulang
punggung perekonomian juga membutuhkan dukungan yang sangat besar. Untuk menyiasati kesulitan itu, mau tidak mau harus melibatkan peran swasta ataupun asing dalam mengakselerasi pembangunan,” ujar pengamat transportasi Universitas Soegijapranata Joko Setijowarno.

Menurutnya, pembangunan dan pengembangan prasarana perkeretaapian
sangat mendesak mengingat beban jalan raya yang terlalu berat harus segera dipindahkan ke jalan rel. Di samping itu, prasarana juga terkait dengan keselamatan dari perjalanan kereta itu sendiri.

Jika Pemerintah ingin melibatkan peran investor swasta dalam pembangunan prasarana yang menunjang infrastruktur perkeretaapian maka sejatinya memberikan dukungan yang  total, seperti adanya regulasi yang memberikan kemudahan dalam perizinan ataupun insentif-insentif seperti perpajakan dan kepabeanan.

“Selama ini kan Pemerintah selalu mendukung pembangunan jalan tol, maka tidaklah bijak jika tidak mendukung kereta api yang jelas-jelas menjadi tulang punggung perekonomian. Transportasi massal kan sudah seharusnya mendapat prioritas,” tegasnya.

Anggota DPR RI Komisi V dari fraksi PKS Abdul Hakim menilai  kualitas pelayanan kereta api khususnya untuk kelas ekonomi sangat memprihatinkan. Hal ini karena   PT KAI  sebagai operator tidak hanya memberikan pelayanan tapi juga menangani perawatan prasarana KA yang diserahkan pemerintah.

“Sementara, Pemerintah tidak mengimbanginya dengan pemberian subsidi atau PSO yang sesuai. Karena itu, kami mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan perkeretaapian, melakukan audit dan inventarisasi aset terhadap PT KAI serta memisahkan aspek kelembagaan sehingga tidak terjadi lagi  tumpang tindih tugas dan kewenangan,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
mengaku sedang merumuskan aturan khusus terkait pembangunan rel kereta
api untuk publik oleh badan usaha. Aturan tersebut dirumuskan sebagai produk turunan dari Undang-undang No 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Penerbitan aturan tersebut kian mendesak untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kereta api sebagai angkutan massal untuk barang dan penumpang. Melalui aturan itu, badan usaha, baik milik negara, daerah, maupun swasta dimungkinkan untuk membangun prasarana kereta api.

Aturan tersebut rencananya  dirumuskan dalam bentuk Keputusan Menteri (KM). Tapi harus menunggu kajian terkait formulasi perhitungan PSO (public service obligation), IMO (infrastructure maintanance and operation), dan TAC (track access charge) selesai.

Pemerintah menyadari  terbatasnya kemampuan keuangan dan
tingginya kebutuhan akan sarana transportasi massal berbiaya murah, menjadikan  keterlibatan badan usaha dalam pembangunan jalur ganda kereta api
semakin diperlukan.

Pemerintah memiliki pemikiran, nantinya tender pembangunan rel akan dilakukan oleh
pemerintah. Adapun, rel yang dibangun oleh badan usaha tetap dimiliki oleh pemerintah, tetapi dikelola melalui mekanisme konsesi. Hak maupun jangka waktu konsesi sendiri akan dihitung berdasarkan nilai investasi badan usaha dan trafik lalu lintas kereta di jalur tersebut.[dni]

101211 IAA Luncurkan Rute Jakarta – Semarang

JAKARTA–Indonesia Air Asia Indonesia (IAA) meluncurkan  rute domestik Jakarta – Semarang  dengan frekuensi penerbangan 2 kali per hari.

Rute tersebut beroperasi tanggal 9 Maret 2012, dan penjualan kursi mulai dilakukan tanggal 1 Desember 2011.

Presiden Direktur IAA  Dharmadi mengungkapkan,  pada 2010 perseroan  menguasai 41.09 persen  pangsa pasar penumpang angkutan udara luar negeri.

“Kami berkomitmen  apabila konektivitas internasional IAA  sudah berjalan dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah kembali menggarap rute domestik. Dibukanya rute Jakarta – Semarang ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan komitmen tersebut,” katanya di Jakarta, Rabu (30/11).

Diharapkannya,  dalam jangka panjang perseroan  dapat menghubungkan kota-kota utama maupun sekunder di Indonesia dengan destinasi-destinasi internasional yang tergabung dalam jaringan rute AirAsia.

Dikatakannya, masuknya IAA ke Semarang juga didukung oleh aktivitas online di kota tersebut yang terus meningkat.

BerdasarkanstudiYahoo! TNS Net Index 2011, Semarang menduduki posisi kelima dengan jangkauan internet mencapai 32 persen  setelah Jabodetabek, Surabaya, Medan, dan Bandung.

Di samping itu, hasil riset menunjukkan bahwa konsumen Indonesia semakin meminati e-commerce, dan semakin percaya untuk melakukan pembelian secara online.

“Hal ini merupakan potensi yang luar biasa bagi AirAsia Indonesia. Kami akan terus menghadirkan promo menarik online, sehingga diharapkan dapat mendorong masyarakat Semarang dan sekitarnya untuk bertransaksi melalui website kami,” katanya.

Untuk merayakan dibukanya rute baru ini, IAA  menawarkan harga istimewa yaitu mulai dari  59 ribu rupiah  sekali jalan khusus bagi pemegang kartu AirAsia HSBC, dan mulai dari 99 ribu rupiah sekali jalan bagi seluruh penumpang.

Promo ini hanya bisa didapatkan melalui pemesanan online di http://www.airasia.com  dan berlaku untuk periode pembelian mulai dari 1 Desember hingga 7 Desember 2011, dan periode perjalanan mulai dari tanggal 9 Maret 2012 hingga 27 Oktober 2012.[Dni]

101211 Pemerintah Siapkan Standarisasi Pelaut

JAKARTA–Pemerintah menyiapkan standarisasi untuk para pelaut Indonesia agar  memenuhi prasyarat pelayaran nasional terbaru.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Leon Mohammad mengatakan standardisasi terkait dengan implementasi standar pelaut internasional yaitu Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) yang diamandemen di Manila pada 2010 lalu.

“Adanya standar baru tersebut, sekitar 340.000 pelaut di Indonesia harus di-standar ulang agar memenuhi standar pelayaran nasional,” katanya di Jakarta, Rabu (30/11).

Diungkapkannya,  pemerintah memiliki waktu lima tahun untuk melakukan standardisasi pelaut sebanyak itu.

“Standardisasi itu akan dimulai pada 2 Januari 2012 sampai 31 Desember 2016. Pada 1 Januari 2017 seluruh pelaut di dunia harus berstandar STCW yang baru,” katanya.

Dijelaskannya,  terjadinya peningkatan standardisasi pelaut tersebut terkait dengan semakin tingginya teknologi pelayaran dunia. Saat ini kapal-kapal di dunia telah memiliki perlengkapan dengan teknologi yang lebih tinggi.

“Nantinya, pelaut Indonesia yang akan bekerja di kapal asing harus memiliki sertifikat standar STCW yang baru. Bila tidak, mereka tidak akan diterima,” tuturnya.

Menurut Menteri Perhubungan EE. Mangindaan standardisasi profesionalisme pelaut dalam mewujudkan pelayaran yang selamat, aman, efisien, dan laut yang bebas polusi dapat dicapai dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan transportasi laut.

“Para pemangku kepentingan ini harus terus mengupayakan berbagai pendekatan dalam penerapsn konvensi internasional di bidang standar pelatihan, sertifikasi, dan jaga laut bagi pelaut termasuk Amandemen Manila,” tuturnya.

Diungkapkannya,  kontribusi pelayaran dalam perdagangan global telah mencapai 90 persen  dan kemajuan teknologi menimbulkan berbagai tantangan baru di bidang industri pelayaran dan perkapalan, sehingga berdampak pada kondisi profesionalisme pelaut.

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, lanjutnya, maka Amandemen Manila mengutamakan tiga hal pokok yakni pelatihan, sertifikasi, dan jaga laut bagi pelaut.

Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perhubungan Bobby R Mamahit mengungkapkan,  pemerintah telah menyiapkan 32 sekolah tinggi dan balai pelatihan pelayaran di Indonesia untuk melakukan standardisasi kembali pelaut-pelaut Indonesia.

Menurutnya, saat ini baru ada 32 sekolah yang memiliki fasilitas berstandar internasional untuk meningkatkan kompetensi pelaut sesuai dengan konvensi internasional Standards of Training, Certification and Watchkeeping (STCW) yang baru.

Para pelaut nasional yang berjumlah 340.000 orang tersebut, lanjutnya, harus memiliki sertifikat standar pelaut yang baru. “Waktu yang diberikan selama lima tahun. Pelaut harus menyesuaikan ijasahnya dengan standar internasional. Nah, baru ada 32 sekolah yang memiliki fasilitas berstandar internasional,” kata Bobby.

Diungkapkannya,  fasilitas tersebut antara lain simulator kapal yang harganya mahal dan belum bisa dibeli oleh sekolah swasta. Saat ini ada 2.000 sekolah pelayaran swasta yang juga mendidik calon pelaut. Para calon perwiranya saat lulus memenuhi standar STCW yang baru harus melakukan pelatihan khusus di 32 sekolah yang telah ditetapkan.

“Kecuali kalau mereka bisa membeli simulator atau fasilitas yang sesuai dengan standar internasional,” ujarnya.

Dijelaskannya,  satu unit simulator saja harganya 2 juta dollar AS. Saat ini, dari sekitar 340.000 orang pelaut Indonesia, sebanyak 77.000 pelaut bekerja pada perusahaan pelayaran asing.

“Para pelaut yang bekerja di perusahaan asing ini menjadi salah satu sumber devisa negara karena memiliki penghasilan tinggi,” kata Bobby.[dni]

Garuda dan AP Kembangkan Layanan Kebandaraan

JAKARTA–PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT Angkasa Pura I dan II (AP I dan II) melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di bidang pengembangan layanan bandar udara.

Dalam rilis yang diterima Senin, (28/11), dikatakan  penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan oleh Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Emirsyah Satar, Direktur Utama PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II Tri S. Sunoko di Nusa Dua, Bali.

Juru bicara Garuda Indonesia Pujobroto menjelaskan, penandatangangan MoU ini nantinya akan meliputi kerjasama pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh masing-masing institusi untuk membangun kemitraan strategis dalam meningkatkan fasilitas dan layanan Bandar Udara di Indonesia khususnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan dan Bandara Internasional Ngurah Rai.

“Ini bentuk sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN),” katanya.

Dijelaskannya, kerjasama peningkatan layanan dan peningkatan fasilitas tersebut diantaranya penataan terminal penumpang, informasi penerbangan, area keberangkatan, area kedatangan, imigrasi, area transit, penanganan bagasi, sistem keamanan, kebersihan bandara, serta aksesabilitas bandara. Khususnya bandara Internasional Soekarno Hatta, Garuda Indonesia dan PAP II bekerjasama juga dalam bidang airport management hotel.

Menurutnya, bagi Garuda Indonesia, melalui kerjasama ini, maka pengembangan serta penataan terminal 2E dan 2F – sebagai terminal dedicated Garuda Indonesia – Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng serta bandara lainnya dapat segera dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Garuda Indonesia menjadi anggota aliansi penerbangan global.

Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengharapkan,  kerjasama ini akan segera dapat meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa Garuda Indonesia maupun masyarakat pengguna bandara.

“Selain itu, kerjasama ini tentunya akan mendukung program Garuda Indonesia untuk menjadi anggota aliansi global dalam waktu dekat ini serta untuk meraih predikat maskapai bintang lima pada tahun 2014 mendatang,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama  Angkasa Pura II Tri S. Sunoko, mengharapkan kerjasama antara Garuda Indonesia dan Angkasa Pura II ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan pelayanan kepada para penumpang di terminal.

”Sudah saatnya kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para pengguna jasa Bandara, terlebih lagi Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan gerbang masuk utama ke Indonesia,” kata  Tri.

Direktur Utama PT Angkasa Pura I Tommy Soetomo mengatakan AP I selalu berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa penerbangangan,  dan salah satu realisasi dari komitmen tersebut adalah dengan menjalin kerjasama dengan Garuda Indonesia.

”Kami berharap melalui kerjasama ini maka para pengguna jasa bandara, khususnya pengguna jasa Garuda Indonesia akan semakin nyaman terbang melalui bandara – bandara dibawah pengawasan AP I,” kata Tommy.

Emirsyah  mengharapkan, pelaksanaan kerjasama peningkatan pelayanan dan fasilitas serta penataan Bandara ini diharapkan juga dapat memberikan nilai tambah kepada para pengguna jasa khususnya pada saat pre-flight dan post-flight yang merupakan bagian dari konsep layanan ”Garuda Indonesia Experience” yang mengedepankan layanan terbaik kepada para pengguna jasa.

Berdasarkan catatan, kerjasama peningkatan fasilitas pelayanan dan pengembangan Bandara ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang sama yang dilakukan oleh Garuda Indonesia dengan PT AP I dan PT AP II tahun 2010 lalu. Dalam jangka panjang, kerjasama ini akan diperluas dengan meliputi keseluruhan Bandara yang ada di Indonesia yang disinggahi oleh penerbangan Garuda Indonesia.[dni]

101211 Damri Incar Angkutan Barang

JAKARTA— Perum Damri mengincar angkutan barang  dengan mengembangkan moda terusan di pasar domestik dan regional agar dapat menutup kerugian perseroan dari angkutan kota  sebesar 22 miliar rupiah per tahun

“Kami akan memanfaatkan  pertemuan sinergi BUMN di Bali yang dipimpin deputi bidang infrastruktur Kementerian Negara BUMN untuk untuk menjalin sinergi antar BUMN khusus konektivitas angkutan barang di wilayah-wilayah tertentu,” ungkap  Direktur Teknik Perum Damri Bagus Wisanggeni di Jakarta, Kemarin.

Dijelaskannya,  moda terusan yang  dinilai cukup menjanjikan itu dikembangkan melalui pola kerjasama antar operator transportasi laut dan udara. Diantaranya, memaksimalkan potensi rute perintis Damri di 23 provinsi yang sampai saat ini melayani di kota-kota kabupaten ke desa-desa terpencil.

Menurutnya, alat produksi, berupa bus angkutan penumpang, truk dan trailer, sangat potensial dalam mendukung angkutan barang. Pengembangan bisnis itu dapat dilakukan melalui pola kerjasama antar sesama BUMN, swasta dan pemerintah daerah (Pemda).

“Sinergi antar BUMN itu penting sekali untuk mendukung terlaksananya angkutan khusus barang dengan mengembangkan moda terusan di pasar domestik dan regional. Selama ini kami banyak mengalami kesulitan soal sinergi ini karena banyak hal-hal dilapangan yang perlu penanganan serius,” katanya.

Masih menurutnya, Damri memiliki potensi untuk mengembangkan angkutan barang ini karena sudah menguasai jaringan layanan di seluruh Indonesia dan regional itu. Sampai saat ini, hanya Perum Damri sebagai operator transportasi darat yang menguasai layanan antar pulau di seluruh Indonesia dan di lintas negara.

“Aset yang kami miliki bukan hanya armada angkutan, bus, truk dan trailer tetapi juga jaringan rute. Kami bukan hanya melayani pasar domestik, juga regional seperti ke Malaysia, Brunai Darussalam dan Papua Neugini,” tuturnya.

Diungkaokannya,  soal jaringan rute ini juga pihaknya melayani rute perintis di daerah-daerah Kabupaten yang belum dilayani pihak lain. “Saat ini kami melayani rute perintis di 23 provinsi dari Aceh sampai Merauke. Terakhir dapat tender perintis untuk angkutan di Medan, yakni di Tani Jaya Besitang, perbatasan Singkil-Medan. Setiap tahun hampir ada tambahan rute perintis baru,” katanya.

Diperkirakannya,   jika tercapai ekspansi angkutan barang ini, pihaknya dapat menutupi kerugian dari angkutan bus kota sebesar 22 miliar rupiah per tahun. Kerugian ini disebabkan tarif yang sangat rendah sebagai bentuk pelayanan ke masyarakat.

Saat ini bus kota Damri melayani di 10 kota di Indonesia dengan jumlah bus kota 550 unit, yakni Surabaya, Jember, Solo, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Bandar Lampung, Medan, Makassar, dan Batam.[dni]

101211 Kapasitas Bandara Husein Sastranegara akan Meningkat

JAKARTA—Kapasitas bandara  Husein Sastranegara Bandung akan ditingkatkan oleh PT Angkasa Pura II (API II) dari biasanya menampung 600 ribu penumpang menjadi dua juta penumpang per tahun yang menelan investasi  sekitar  354 miliar rupiah.

VP Civil Construction AP II Agung Sedayu mengungkapkan, rencana pembangunan  dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama akan menelan dana sebesar  84 miliar rupiah, serta  tahap kedua dan ketiga menelan  270 miliar rupiah. “Dana itu dari internal perusahaan,” katanya  di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, setelah  luas   bandara Husein Sastranegara ditingkatkan dari  5.000 meter persegi menjadi 18.000 meter persegi  maka kapasitas yang dimiliki bisa menampung   2 juta orang per tahun.

“Kami harus memperbaiki layanan dan fasilitas di Terminal Husein Sastranegara   karena yang datang kebanyakan turis dari luar negeri,” jelasnya.

Diungkapkannya,  pembangunan terminal baru tersebut saat ini sedang menunggu selesainya  proses pembebasan lahan. AP II akan membebaskan lahan milik PT Dirgantara Indonesia. “Ini kan sesama BUMN, jadi diharapkan proses pembebasannya bisa cepat dilaksanakan,” ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini Bandung menjadi salah satu tujuan wisatawan asal negeri Jiran, Malaysia dan Singapura. Maskapai asal negeri itu yaitu Malaysia Airlines dan Indonesia AirAsia telah memiliki penerbangan rutin ke kota kembang. Dari Bandung, Indonesia Air Asia memiliki penerbangan langsung ke Bali, Medan, dan Kuala Lumpur. Sedangkan maskapai Singapura Slik Air memiliki penerbangan sebanyak lima kali seminggu ke Bandung.

Sedangkan pemain lokal yang sudah terbang ke bandara Husein Sastranegara adalah Merpati Nusantara Airline, Susi Air, Sriwijaya Air, Sky Aviation, dan Wings Air. Ramainya maskapai melayani rute ke Bandung tak bisa dilepaskan dari diperpanjangnya runway bandara sehingga bisa darati oleh pesawat berbadan lebar.[dni]

Loop Line Diminta Lebih Dipersiapkan

JAKARTA–Kementrian Perhubungan (Kemenhub) meminta  PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Kereta Commuter Jakarta (KCJ) lebih mempersiapkan uji coba Loop Line agar tidak terjadi penumpukan penumpang dan keterlambatan kereta.

“Rendahnya persiapan internal dari KAI dan KCJ memicu penumpukan penumpang kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek,” ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tundjung Indrawan di Jakarta, Jumaat (2/12).

Menurutnya, persiapan sarana dengan rencana, harus saling bersinergi, sehingga tujuan dari sistem jalur melingkar (Loop Line)  mampu terwujud.

“Sarana yang dioperasikan dengan rencana yang baru harus matching, dalam arti antara feeder dengan loopline,” katanya.

Menurutnya,  pembangunan prasarana belum mendukung secara penuh pelaksanaan sistem loop line. Dinamika masyarakat dalam melakukan perpindahan harus diiringi dengan fasilitas yang memadai.

 

“Kalau saya katakan siap 100 persen belum, tapi sedang mengarah kesana, ada fasilitas-fasilitas yang perlu diperbaiki,” jelasnya.

Dikatakannya, minimnya sosialisasi kepada masyarakat akan perubahan jadwal dari sistem loop line juga menjadi masalah. Banyak penumpang kereta api belum memahami dari perubahan single operation menjadi pola melingkar.

Dijelaskannya, kekacauan dari sistem loop line pada uji coba akan menjadi bahan evaluasi. “Tidak menutup kemungkinan perpanjangan waktu sebelum menerapkan secara penuh dari pola jalur melingkar,” katanya.

Seperti diketahui, PT KAI terhitung mulai Kamis, 1 Desember 2011 memberlakukan perubahan grafik perjalanan  kereta api (Gapeka).

Perubahan ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. D3/189 tanggal 17 November 2011 setelah adanya persetujuan dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dengan surat No. KA.407/A-259/DJKA/10/11 tanggal 28 Oktober 2011 tentang pelaksanaan Gapeka tahun 2011 dan Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KA.407/SK.102/DJKA/10/2011, tanggal 26 Oktober 2011 tentang Gapeka tahun 2011.

Masa uji coba sistem loop line berlaku 1-4 Desember, selanjutnya pada 5 Desember mulai penerapan.[dni]

Agen Inspeksi Sebaiknya Dikelola Negara

JAKARTA–Pengelolaan pemeriksaan keamanan kargo udara sebaiknya dikelola oleh negara bukan agen inspeksi swasta (Regulated Agent/RA) karena berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghilangkan pendapatan negara.

“Kami mendesak agar aturan tentang Agen Inspeksi ini dicabut. Jika dipaksakan akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar luar negeri,” ungkap Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Minggu (4/12).

Menurutnya, adanya agen inspeksi justru terjadi kenaikan tarif pemeriksaan kargo udara sebesar 1250 persen, dimana tarif sebelumnya hanya sebesar 60 rupiah menjadi 1050 rupiah per Kg.

Padahal, di Singapura hanya diterapkan tarif 140 rupiah per Kg, dan di Thailand diberlakukan gratis dimana negara yang menanggung. “Belum lagi potensi kehilangan pendapatan  negara sebesar 368 miliar rupiah karena agen inspeksi itu semua swasta,” ungkapnya.

Disarankannya, pemerintah memegang peranan agen inspeksi ini dengan melakukan tender ulang, sementara biaya pengoperasian ditanggung oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

“Kami tidak anti dengan agen inspeksi, tetapi proses dan implementasinya harus transparan sehingga tidak merugikan negara,” tegasnya.

 

Cabut Tarif .

Sementara itu, sejumlah perusahaan jasa pengiriman dan pemilik barang yang tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspress Indonesia (Asperindo), Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB), Serikat Pekerja Surat Kabar (SPS), dan PT Pos Indonesia meminta Kementerian Perhubungan membatalkan pemberlakuan tarif baru RA yang berlaku mulai 1 Desember 2011.

Bahkan asosiasi ini mengancam untuk melakukan aksi mogok tidak angkut kargo pada 14 Desember 2011. Selain soal tarif, beberapa maskapai juga menemukan barang yang terlarang masuk kargo pesawat. Barang-barang kargo tersebut sebenarnya sudah diperiksa x-ray perusahaan RA.

Garuda Indonesia melakukan pengecekan secara acak atau random cek untuk barang kargo yang hendak masuk pesawat di gudang lini 1. Berdasarkan pantauan seorang penjaga mesin x-ray di gudang domestik Garuda itu, ditemukan sejumlah barang yang tidak boleh masuk pesawat seperti aerosol, aki, stabilizer.

Begitu juga dengan Lion Air yang melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh barang kargo domestik yang akan diangkut ke pesawat. Petugas x-ray maskapai ini juga banyak menemukan barang-barang yang tidak boleh masuk pesawat.

Cabut tarif baru

Ketua ALFI untuk Bandara Soekarno-Hatta Arman Yahya menegaskan,  Kemenhub harus membatalkan pemberlakuan tarif baru RA yang efektif pada 1 Desember 2011 yang diumumkan dengan selebaran yang tertempel di gudang RA tanpa ditandatangani satu pihakpun.

Namun dalam selebaran itu tertera logo dari Kementerian Perhubungan, PT Angkasa Pura II, PT Fajar Anugerah Semesta, PT Padjajaran Global Service, dan PT Duta Angkasa Prima Kargo.

Dalam selebaran yang bertuliskan pemberitahuan tersebut disebutkan terhitung 1 Desember 2011 jam 00.00 WIB biaya jasa pemeriksaan keamanan barang dan pos internasional melalui Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan RA di pergudangan lini 1.

Diungkapkannya,  pihaknya memang sempat ada rencana mogok pada 1 Desember, namun belum terlaksana karena pemberitahuannya mendadak dan tidak semua anggota dan pemilik barang tahu. “Kami baru dapat info kenaikan tarif RA internasional pada 30 November sore, maka malamnya, kami langsung buat pernyata mogok. Tetapi banyak anggota dan pengusaha yang tidak tahu. Mereka pada 1 Desember antar barang kargo ke bandara. Makanya kami putuskan untuk tetap angkut kargo karena nanti kan barang mereka busuk, kita gak mau itu terjadi,” kata Arman.

Untuk itu pihaknya mempunyai opsi kedua, yakni pada 14 Desember pihaknya menghimbau kepada pengusaha untuk tidak mengirim barang. “Kalaupun memang mau mengirimkan barang melalui laut atau darat,” kata Arman. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan dan sikap tegas dari forwarder.

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti S. Gumay mengatakan pemerintah tidak berwenang menentukan tarif, itu sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan RA.[dni]

101211 Pemisahan Aset Kereta Api Segera Selesai

JAKARTA—Proses Pemisahan  aset kereta api nasional senilai 55,68 triliun rupiah segera  selesai pada tahun ini guna menunjang hadirnya  multioperator perkeretaapian.
“Prosesnya sudah selesai di Kementrian Perhubungan (Kemenhub), selanjutnya  diserahkan ke Kementerian Keuangan. Kebetulan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pemisahan aset perkeretaapian antara milik negara dan PT Kereta Api Indonesia (KAI)sebagai  syarat untuk pelaksanaan proyek kerjasama pemerintah dan swasta. Targetnya  tahun ini selesai,” ungkap Dirjen Perkertaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dijelaskannya,   pemisahan aset  merupakan amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Regulasi mengamanatkan aset perkeretaapian harus dipisahkan antara milik negara dan PT KAI. Pemisahan aset ini juga akan sebagai dasar untuk menetapkan neraca awal PT KAI. Langkah ini  juga  sebagai acuan munculnya multioperator perkeretaapian di Tanah Air.
“Aset-aset itu sedang diaudit atau diinventarisasi oleh Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Diharapkan semuanya tuntas tahun ini,” ungkapnya.
Berdasarkan catatan Kemenhub   total aset prasarana perkeretaapian nasional mencapai 55,68 triliun rupiah. Aset sebesar itu tengah diinventarisasi untuk dipisahkan antara aset negara dan aset PT Kereta Api Indonesia(KAI).
Aset itu terdiri dari aset tanah (Rp34,91 triliun), aset jalan kereta api (Rp18,73 triliun), aset jembatan (Rp 1,98 triliun), dan aset gedung dan bangunan kereta api (Rp 52,84 miliar). Aset sebesar itu  yang sudah dicatat Kemenhub tersebut sudah didasarkan pada ketentuan UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Selanjutnya Tundjung mengungkapkan,  nantinya juga akan ada pemisahan badan usaha yang mengelola sarana dan prasarana perkeretaapian.
“Pemisahannya itu berbentuk badan usaha, hanya akan dipisah menjadi dua. Jadi namanya, PT KAI sarana dan PT KAI prasarana, keduanya merupakan badan usaha baru penyelenggara prasarana dan badan usaha baru penyelenggara sarana,” jelasnya.
Dikatakannya,  badan usaha yang mengurusi sarana perkeretaapian itu murni akan mengurus operasional kereta api, seperti penjualan tiket. Kemudian prasarana itu akan mengatur pelaksanaan seperti jadwal kereta api.
Menurutnya, seiring dengan adanya pemisahan aset serta terbentuknya dua badan usaha perkeretaapian, akan lebih mudah mengatur soal subsidi untuk kereta api yang dituangkan dalam Track Access Charge (TAC) dan Infrastructure Maintenance and Operations (IMO), serta Public Service Obligation (PSO).
“Nanti anak keluar peraturan soal IMO, TAC dan PSO yang benar. Dengan aturan itu akan mendorong percepatan pemisahan aset,” katanya.[dni]