041111 Pemerintah Diminta Hentikan Perebutan Frekuensi 3G

JAKARTA–Pemerintah diminta bersikap tegas untuk menghentikan perang rebutan kanal di frekuensi 3G yang melibatkan Telkomsel, Three, dan Axis selama setahun belakangan ini agar kondisi industri telekomunikasi lebih kondusif dan sehat.

“Serangan terhadap Telkomsel sebagai flag carrier di industri telekomunikasi oleh pihak asing yang menguasai Axis dan Three sudah tidak benar. Mereka mendesak Telkomsel pindah kanal  tanpa dasar hukum yang jelas. Padahal Telkomsel telah menduduki kanal nomor 4 di frekuensi 2,1GHz sejak 2009,” ungkap Direktur Center for Indonesian Telecommunication Regulation Study (Citrus) Asmiati Rasyid di Jakarta, Kamis (3/11).

Diungkapkannya, dibalik perebutan spektrum ini terindikasi kuat multi kepentingan pemain  industri global (vendor, investor, dan operator asing) yang berusaha untuk menguasai indusatri layanan broadband wireless di tanah air. “Seperti  disampaikan seorang staf khusus Menkominfo Tifatul Sembiring kala bertemu saya pada 14 Juli lalu, terungkap bahwa kebijakan penataan frekuensi 3G dilakukan demi kepentingan vendor. Ini harus disikapi hati-hati,” katanya.

Menurutnya, untuk meminimisasi kerugian negara, blok 2 dan blok 6 di spektrum 2,1 GHz secepatnya dialokasikan kepada operator yang benar-benar membutuhkan. “Prioritas dan priviliege harus diberikan kepada flag carrier yang mengemban kepentingan nasional dan terjaganya kepentingan publik,” tuturnya.

Dikatakannya, sesuai dengan asas manfaat dan tujuan UU persaingan sehat, seharusnya pengalokasian berdasarkan kriteria dan prioritas yang jelas yaitu tergantung pada jumlah pelanggan. “Telkomsel memiliki lebih 100 juta pelanggan, Axis “hanya” 15 juta pelanggan. Tentu wajar Telkomsel diberikan blok ketiga di 2,1 GHz,” katanya.

Disarankannya, pemerintah berani melakukan audit frekuensi dan menarik kembali spektrum yang belum juga dipakai sama sekali oleh operator, serta mengenakan denda bagi operator yang kedapatan tidak memaksimalkan sumber daya alam terbatas tersebut. “Sangkarut ini akibat tidak adanya arah kebijakan persaingan yang jelas, khususnya pengalokasian spektrum sehingga 75 persen frekuensi 3G dikuasai asing,” katanya.

Menanggapi hal itu, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mempersilahkan setiap pemangku kepentingan di sektor telekomunikasi melalui jalur resmi tanpa tedensi memanaskan suasana.

“Cara-cara memanaskan, apalagi dengan memfitnah atau obrolan teman  dianggap wawancara, tidak elok lah. Apalagi oleh akademisi yang diajarkan berdialog dengan cara-cara  elegan, sebab geser-menggeser frekuensi bukanlah Revolusi Prancis yang harus menumpahkan darah dan ini kan juga bukan soal perkara penindasan,” sindirnya.

Pengamat telematika Koesmarihati Koesnoro mengatakan, walaupun Telkomsel 65 persen sahamnya dimiliki Telkom, tetapi posisinya tidak dominan karena hak veto berlaku jika kepemilikan dibawah 30 persen.

“Tidak bisa dibilang Telkomsel di-drive sepenuhnya oleh Telkom, SingTel berpengaruh kuat di operator itu. Karena itu digulirkan ide buy back oleh Telkom,” jelasnya.

Disarankannya, Telkomsel dalam mengekspansi layanan data berbasis teknologi 3G untuk me-refarming frekuensi 1.800 MHz yang dikuasai selebar 22,5 Mhz. “Frekuensi itu juga cocok untuk 3G setelah refarming,” katanya.

Direktur Penjualan Axis Syakieb Sungkar mengaku bingung dengan perkembangan penataan frekuensi 3G.  “Kami serahkan ini ke semua regulator.  Kami hanya menjalankan sesuai yang ada di regulasi,” katanya.

Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan penataan frekuensi 3G akan selesai jelang tutup tahun ini. Penataan berdasarkan hasil rapat pleno Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dimana  memutuskan Telkomsel  yang telah datang duluan di kanal 4 dan 5 diminta pindah ke kanal 5 dan  6 agar Tri bisa berada di kanal 1 dan 2, sedangkan Axis di 3 dan 4.

Posisi  sekarang adalah Tri berada di kanal 1, NTS (3), Telkomsel (4 dan 5), Indosat (7 dan 8), XL (9 dan 10). Sementara kanal nomor 2, 6, 11, dan 12 kosong.[dni]

Iklan

1 Komentar

  1. Terkadang pemerintah kita lebih mengutamakan produk yang dimiliki oleh investor asing dari pada produk asli dalam negeri.
    Sebuah KEBIAJAKAN yang “TIDAK BIJAK” yang membuat banyak orang indoinesia lebih memilih untuk membangun bangsa lain dari pada bangsa sendiri. (udah banyak kok contohnya, hehehehehe)


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s