031111 Aturan Teknis Netral Teknologi Prematur

JAKARTA—Rencana Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mengeluarkan tiga aturan teknis terkait netral teknologi dinilai prematur dan tidak mengindahkan hasil uji coba di lapangan, serta suara industri.
”Kemenkominfo terkesan tergesa-gesa sekali ingin mengeluarkan aturan teknis dalam bentuk Keputusan Dirjen (KepDirjen) untuk netral teknologi seusai keluarnya Permenkominfo No 19/2011, tanpa melihat kondisi di lapangan,” ungkap VP Teknologi Riset Global (TRG) Achmad Sariwijaya di Jakarta, Rabu (2/11).
Permenkominfo No 19/2011 adalah regulasi tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel berbasis netral teknologi. Guna mendukung regulasi ini akan keluar tiga KepDirjen yakni terkait standarisasi, perangkat, dan koordinasi guardband. Kabar terakhir menyebutkan dua KepDirjen sudah ditandatangani oleh Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika M.Budi Setyawan.
Diungkapkan Achmad, hasil uji coba untuk  interferensi antara teknologi wiMax 16d dan wiMax 16e, terjadi interferensi khususnya untuk teknologi wiMAx 16d. ”Mengingat saat itu uji coba  sedang berlangsung, sedangkan konsultasi publik tentang standar sudah ditutup, maka dibuat skenario,  KepDirjen yang sudah diumumkan jalan terus, selanjutnya  disiapkan kepDirjen baru yang mengatur tentang koordinasi antar operator terkait dengan interferensi. Ini namanya terlampau dipaksakan untuk kejar tayang,” keluhnya.
Disayangkannya, regulator sangat yakin gangguan tidak akan terjadi antar pemilik frekuensi karena diasumsikan tidak ada satupun operator yang akan menjalankan standar wiMax 16d. ”Hal yang lebih aneh adalah  terjadinya kewajiban pembayaran kepada negara jika nantinya dipilih wiMax 16e di beberapa zona. Ini hal yang mengingkari kala netral teknologi dijalankan dimana dijanjikan sumbangan ke negara tidak berkurang,” ungkapnya.
Berdasarkan catatannya, jika operator menjalankan wiMax 16e  untuk zona Jawa Barat terjadi penurunan pembayaran kewajiban dari sekitar 25,218 miliar rupiah turun 20,84 persen menjadi 19,962 miliar rupiah. Banten dan Botabek turun 1,46 persen dari 121,201 miliar rupiah menjadi  119,435 miliar rupiah. Penurunan pembayaran terbesar terjadi di Maluku dan Malut yakni 51,59 persen dari 533 juta menjadi 258 juta rupiah dan kepulauan Riau sebesar 48,53 persen dari 4 miliar rupiah menjadi 2,059 miliar rupiah.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s