021111 Kemenkominfo Harapkan Penataan Frekeunsi 3G Segera Selesai

JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)  menargetkan penataan frekuensi  3G, khususnya masalah pengalokasian blok kedua untuk masing-masing pemain bisa diselesaikan menjelang tutup tahun ini agar kualitas layanan data yang dinikmati masyarakat meningkat.

“Penataan kanal  3G terus berjalan,akhir tahun ini diharapkan bisa selesai. Kita tidak mau masalah ini berlarut-larut karena menyangkut pada kualitas layanan yang diterima masyarakat,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di Jakarta, Selasa (1/11).

Menurutnya,  sesuai dengan rencana  penataan yang dilakukan pemerintah maka Telkomsel harus pindah kanal, untuk memberikan ruang bagi operator lain agar masing-masing pemain mendapatkan kanal yang berdampingan.  “Telkomsel harus patuh, karena yang melakukan penataan adalah pemerintah, ” tegasnya.

Masih menurutnya, biaya perpindahan kanal  tidak besar, mengingat   hal ini pernah dilakukan  XL Axiata. “XL sudah pindah dan tidak besar biayanya,” tuturnya.

Sebelumnya, hasil rapat pleno Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) juga sudah memutuskan Telkomsel yang telah datang duluan di kanal 4 dan 5 diminta pindah ke kanal 5 dan 6 agar Hutchison CP Telecom (Tri) bisa berada di kanal 1 dan 2, sedangkan Axis Telecom di 3 dan 4.

Posisi sekarang adalah Tri berada di kanal 1, NTS (3), Telkomsel (4 dan 5), Indosat (7 dan 8), XL (9 dan 10). Sementara kanal nomor 2, 6, 11, dan 12 kosong. Telkomsel, yang menggunakan satu kanal jatah Tri harus rela bergeser.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno  menyatakan enggan untuk pindah kanal karena sudah terlanjur berinvestasi. Jika pun dipaksakan pindah, ada konsekuensi penurunan kualitas layanan dan harus mengeluarkan dana yang besar.

“Kami bukan memaksakan kehendak, tetapi frekuensi harus dikelola oleh operator yang benar-benar serius memanfaatkan spektrum untuk kepentingan masyarakat. Kanal yang sudah ada saja belum dimanfaatkan secara optimal oleh satu operator, lantas minta tambahan. Regulator harus bijaksana dan memikirkan kepentingan masyarakat,” keluhnya.

Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengatakan frekuensi 3G ditata karena sangat kotor. “Kanal paling bersih dan siap dipakai saat itu yang ditempati Telkomsel dan Indosat saat ini. Itulah asal muasal kenapa alokasinya seperti  sekarang ini,” tuturnya.

Sementara itu, Chief Technology Officer Smartfren Telecom Merza fachys mengakui, telah dipanggil oleh regulator terkait wacana penataan secara keseluruhan frekuensi 2,1 GHz. “Kami ditawarkan untuk pindah ke frekuensi yang digunakan untuk Long Term Evolution (LTE). Dalam persepsi kami itu adalah di 700 MHz,” katanya.

Dikatakannya, perseroan sedang mengaji kemungkinan terburuk yakni pindah alokasi frekuensi. “Kita terus terang keberatan pindah alokasi frekeunsi karena sudah berinvestasi besar. Terlalu banyak resiko ekonomisnya. Jika pun harus menggelar LTE, kita akan minta minimal 20 MHZ, dan harus diingat frekuensi 700 MHz itu baru bersih dari TV analog beberapa tahun ke depan ,” katanya.

Smartfren di frekuensi 3G memiliki 5 kanal masing-masing selebar 1,25 MHz. Perusahaan ini sedang terlibat sengketa dengan Kemenkominfo terkait tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang telah mencapai satu triliun rupiah.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menyarankan   Telkomsel  legawa bergeser agar penataan lebih mudah dilakukan pemerintah dan tidak melebar ke spectrum atau pemain lain.  “Jangan hanya karena punya pelanggan besar terus bersikap egois,” katanya.

Wakil Komisi I DPR RI Hayono Isman mengaku memiliki perhatian terhadap masalah  masalah penataan frekuensi 3G yang masih terkatung-katung sejak diputuskan dua tahun lalu.

“Kami akan mendengar pendapat dari pihak-pihak terkait masalah ini seperti BRTI, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan pelaku usaha agar kepentingan masyarakat umum tidak dikorbankan,” katanya.

Menurutnya, sikap dari Komisi I DPR RI dalam melihat industri telekomunikasi belum berubah yakni menghargai perbedaan dari kepemilikan dan konten.  “Kami mendorong pemain yang sudah besar untuk go global, sementara pemain baru tumbuh di daerah agar kompetisi sehat tetap terjaga  demi peningkatan kualitas yg menguntungkan public,” katanya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s