011111 Garuda Gandeng Martina Berto

JAKARTA–PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menggandeng Martina Berto yang merupakan bagian dari Martha Tilaar Group untuk bekerjasama dalam peningkatan service dan keterampilan grooming frontliners maskapai tersebut.

Adanya kerjasama tersebut, maka nantinya Martha Tilaar Group akan mengadakan pendidikan dan pelatihan grooming, etiquette, dan pelatihan perawatan kecantikan bagi frontliners Garuda Indonesia di Jakarta dengan menggunakan produk make-up dari Martha Tilaar yaitu Sariayu Martha Tilaar.

Produk tersebut dibuat secara khusus agar serasi dengan seragam frontliners Garuda Indonesia. Sementara itu, untuk tatanan dan kesehatan rambut dipercayakan kepada produk Rudy Hadisuwarno Cosmetics. Pelatihan kecantikan tersebut akan dimulai pada bulan November 2011.

Direktur Layanan Garuda Indonesia, Agus Priyanto mengatakan bahwa kerjasama dengan Martha Tilaar ini sesuai dengan konsep layanan Garuda Indonesia, yaitu “Garuda Indonesia Experience”.

“Jajaran frontliners merupakan faktor penting mengingat mereka adalah petugas yang pertama kali bertemu dengan para pengguna jasa. Selain  dituntut  memiliki profesionalisme   yang dapat melaksanakan tugas dengan baik  dalam aspek pelayanan -, para frontliners juga dituntut memiliki kepribadian yang baik  dan penampilan yang serasi,” katanya melalui keterangan tertulis, Senin (31/10).

Pada kesempatan lain, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengungkapkan, perseroan akan membangun hanggar di Batam untuk perawatan pesawatnya.

“Batam terletak di wilayah yang strategis dimana bandaranya cukup memadai dan memenuhi syarat, dekat dengan Singapura dimana dukungan untuk suku cadang menjadi lebih mudah, dan juga lingkungan Batam sebagai kawasan industri menjadi kunggulan tersendiri,” katanya.

Diungkapkannya, lahan yang akan dibangun seluas 40.000m2 yang nantinya kan dibangun menjadi beberapa tahapan.

Untuk tahap pertama akan dibangun 1 buah hangar dengan kemampuan menampung dua buah pesawat Boeing 737 – 900 ER serta apron yang mampu menampung 3 pesawat.

Sarana pendukung lainnya yang akan dikembangkan merupakan bengkel-bengkel pendukung seperti avionic shop dan lain-lain.

“Kami harapkan hanggar ini bisa menyeraptenaga kerja, skill, dan tenaga kerja umum lainnya mulai dari 200 – 650 orang,” tuturnya.[dni]

291011 Telkom Optimistis Catat Kinerja Positif

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) optimistis mencatat kinerja positif hingga tutup tahun 2011 dengan posisi pertumbuhan single digit untuk top dan bottom line.

“Melihat kinerja yang diraih oleh perseroan hingga kuartal ketiga 2011, rasanya Telkom masih mampu membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang positif di kisaran single digit,” ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah ketika dihubungi Jumaat (28/10).
Menurutnya, penopang kinerja perseroan nantinya akan datang dari layanan data yang tumbuh di atas rata-rata industri serta media dan edutainment yang mampu mencatat pertumbuhan sekitar 60 persen. “Kalau untuk layanan seluler itu industrinya sudah tumbuh single digit. Sementara telepon kabel masih  minus 7-8 persen atau sama dengan industri,” katanya.
Diungkapkannya,  hingga kuartal tiga 2011   pendapatan  operasi (operating revenues) sebesar 53,05 triliun rupiah atau naik   3,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2010 sebesar   51,31 triliun rupiah.
Penopang pertumbuhan omset tak bisa dilepaskan dari  kenaikan jumlah pelanggan yang menggembirakan dibandingkan periode yang sama pada 2010, yaitu pelanggan telephony naik 10,6 persen  dari 118,2 juta menjadi 130,7 juta yang terdiri dari pelanggan seluler (Telkomsel) naik 11,8 persen dari 93,1 juta menjadi 104,1 juta, pelanggan Flexi naik 7,9 persen  dari 16,7 juta menjadi 18,1 juta dan pelanggan wireline naik 2,1 persen dari 8,3 juta menjadi 8,5 juta. Jumlah pelanggan Telkom Group secara keseluruhan sampai dengan Triwulan III-2011 mencapai 132,9  juta pelanggan.
Sayangnya, laba bersih dari Telkom mengalami penurunan sebesar 6,4 persen dari 8,9 triliun rupiah pada periode kuartal tiga 2010 menjadi 8,3 triliun rupiah pada kuartal III/2011.
“Penurunan laba bersih karena adanya program pensiun dini yang sudah dua tahun tidak dilakukan.  Kita alokasikan dana  629 miliar rupiah  untuk Pendi yang diikuti oleh 762 karyawan dan berlaku efektif 1 Oktober 2011. Pemicu lainnya yang menekan bottom line adalah   biaya lain-lain, antara lain BHP Frekuensi. Seandainya Pendi tidak ada dan laba dinormalisasi tumbuhnya bisa sebesar  2,1 persen,” katanya.
Berkaitan dengan kinerja anak usaha yang berkontribusi paling dominan yakni Telkomsel, menurut Rinaldi, sudah menunjukkan perbaikan dengan mencatat omset  12,8 triliun rupiah atau naik 7,5 persen dibandingkan periode sama 2010 sebesar 11,9 triliun rupiah.
Adapun  total biaya operasi Telkomsel naik 3,6 persen dari  7,67 triliun rupiah  menjadi  7,95 triliun rupiah dan laba bersih naik 12,5 persen  dari  3,13 trilun rupiah  (Q3/2010)  menjadi  3,52 triliun. Rupiah pada kuartal II/2011.

Kinerja XL
Secara terpisah, Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi mengungkapkan, berkat peningkatan  layanan data sebesar 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya,  omset perseroan masih bisa sama dengan rata-rata industri yakni tumbuh 8 persen.

“Jika pada periode kuartal III/2010 kami memiliki omset sekitar 13 triliun rupiah, maka pada kuartal III/2011 diraup sebesar  13,96 triliun rupiah. Ini berkat kontribusi jasa non percakapan yang mencapai 50 persen bagi total omset,” katanya.
Hal itu terlihat dari  trafik data meningkat sebesar 278 persen dari 1,7 Petabyte menjadi 6,5 Petabyte dalam kurun waktu setahun dan pengguna layanan data telah mencapai 24,1 juta. XL sendiri memiliki 43,4 juta pelanggan.
Sedangkan  laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi (EBITDA) meningkat sebesar 3 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sehingga dibukukan menjadi  7 triliun rupiah  dengan marjin 50 persen.  Sementara  laba bersih sebesar  2,2 triliun rupiah atau naik lima persen dibandingkan periode sama tahun lalu senilai 2,1 triliun rupiah.
Diungkapkannya, perseroan akan semakin ekspansif mengembangkan jaringan data. Untuk itu, XL baru saja menandatangani fasilitas pinjaman dengan Bank Mandiri sebesar  3 triliun rupiah untuk periode 3 tahun yang sebagian besar digunakan untuk pembiayaan kembali pinjaman. Rasio hutang perusahaan tetap sehat dengan rasio hutang terhadap ekuitas sebesr 0,7x.
XL berencana untuk mengeluarkan sekitar  6 triliun rupiah  untuk pembelanjaan modal di tahun 2011, dimana lebih dari separuhnya akan ditujukan untuk bisnis layanan data dan akan dibiayai secara internal. Sampai dengan akhir September 2011, XL telah membayar belanja modal sebesar  4,1 triliun rupiah.

Pada kesempatan lain, Pengamat telematika Bayu Samudiyo mengatakan, melihat kinerja yang diraih oleh Telkom dan XL, industri telekomunikasi masih mencari keseimbangan baru untuk keluar dari kondisi pasar yang jenuh.

“Layanan data yang dianggap sebagai solusi untuk pengganti omset suara belum bekerja optimal karena model bisnisnya belu ketemu yang ideal. Rasanya hingga akhir tahun nanti secara keseluruhan industri telekomunikasi hanya tumbuh di kisaran 7-8 persen, mengingat kuartal III setiap tahunnya adalah periode paling tinggi pertumbuhannya,” katanya.[dni]

281011 Menanti Jaminan Kenyamanan Bagi Penumpang

 

Pemerintah pada 8 Agustus lalu  lalu telah mensahkan hadirnya regulasi tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang dituangkan dalam  Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011.
Regulasi tersebut ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Freddy Numberi  dimana salah satu diantaranya mewajibkan maskapai untuk membayar ganti rugi tunai atas keterlambatan pesawat lebih dari 4 jam sebesar 300 ribu rupiah.
Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay mengungkapkan, regulasi tersebut mengatur enam hal pokok, yakni pertama, penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap dan luka-luka. Kedua, hilang atau rusaknya bagasi kabin. Ketiga, hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat. Keempat, hilang, musnah, atau rusaknya kargo. Kelima, keterlambatan angkutan udara, dan keenam, kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
“Aturan ketat yang mengacu pada hukum internasional dinilai mampu memberikan jaminan kuat yang melahirkan kepercayaan pengguna jasa (penumpang) terhadap penyedia jasa (maskapai). Kepercayaan dari masyarakat itulah yang mendorong tren pertumbuhan penumpang pesawat udara untuk terus bergeliat,” katanya di Jakarta, belum lama ini.
Regulasi ini merupakan upaya memfasilitasi terjadinya hubungan hukum yang lebih kuat antara maskapai dengan penumpang terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan pengangkutan udara. Asuransi ini bukanlah suatu pilihan, tetapi sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi maskapai selaku pengangkut.
Bisa dikatakan, penerapan peraturan ini merupakan respons terhadap keinginan masyarakat untuk mendapatkan keamanan dalam transportasi udara.
Hal yang paling disorot dalam regulasi ini ialah tanggung jawab maskapai terkait keterlambatan jadwal penerbangan (delay) yang kerap terjadi dan merugikan penumpang selaku pengguna jasa penerbangan.
“Salah satu esensi penting dari regulasi ini ialah melindungi kepentingan masyarakat selaku konsumen. Hak dan kewajiban dari pengguna jasa maupun penyedia jasa menjadi lebih jelas. Ketika terjadi wan prestasi, maka bisa diselesaikan melalui mekanisme arbitrase atau pengadilan karena hubungan hukum sudah lebih kuat,” ungkap Menteri Perhubungan Freddy Numberi.
Harus diakui, persoalan keterlambatan penerbangan sudah sangat sering terjadi pada bisnis penerbangan di Indonesia sehingga Pemerintah berinisiatif memberikan jaminan agar delay penerbangan bisa berkurang.
Maskapai selaku operator pun diharuskan menjelaskan alasan konkret kenapa terjadi delay. Alasan teknis operasional jangan lagi digunakan, karena masyarakat selaku pengguna yang membayar jasa berhak mengetahui kejadian sebenarnya atau penyebab delay secara rasional.
Dalam aturan disebutkan, disebutkan jumlah ganti rugi penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena kecelakaan diberikan 1,25 miliar rupiah, jumlah yang sama juga diberikan kepada orang yang cacat tetap menurut ketentuan dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 hari.
Soal tanggung jawab pemberian ganti rugi atas keterlambatan pesawat atau delay, pada pasal 10 disebutkan keterlambatan lebih dari 4 jam diberikan ganti rugi 300 ribu rupiah  per penumpang.
Sedangkan, pada pasal 5 disebutkan jumlah ganti rugi terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat diganti 200 ribu rupiah   per kilogram dan paling banyak 4 juta rupiah per penumpang. Selanjutnya pada pasal 7 disebutkan untuk ganti rugi kehilangan kargo, diganti 100 ribu rupiah per kg kepada pengirim, dan jika rusak diganti 50 ribur rupiah  per kg.
Dalam Permenhub ini, sudah mulai diatur jelas tanggung jawab dari maskapai selaku pengangkut, yakni kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita penumpang dan atau pengirim barang serta pihak ketiga. Bentuk tanggung jawab maskapai akan berbentuk asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara, yakni perjanjian antara pengangkut dengan konsorsium perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian oleh penumpang dan atau pengirim barang.
Jika terbukti mengalami kerugian akibat kelalaian maskapai, masyarakat berhak mengajukan klaim dengan menyertakan bukti tiket atau dokumen perjalanan. Mekanismenya tentu sudah diatur, dimana maskapai harus mempermudah penumpang melanjutkan proses klaim kepada pihak asuransi.
Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Edward Alexander Silooy mengungkapkan,  besaran atas santunan korban meninggal dan cacat tetap akibat kecelakaan pesawat udara ini sesuai dengan konvensi Montreal 1999.
“Kita sebenarnya sudah ketinggalan dengan negara-negara lainnya, Singapore Airlines sudah menerapkan besaran satu miliar rupiah sejak tahun 2000, mereka sudah meratifikasi,” kata Silooy.
Namun harus menjadi perhatian juga, lanjutnya, masyarakat tidak bisa sembarangan mengklaim kerugian jika akibat yang ditimbulkan bukan serta-merta kesalahan maskapai. Karena itulah, regulasi ini akan memfasilitasi hak dan kewajiban kedua belah pihak serta pihak ketiga.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengharapkan  maskapai selaku operator tidak  terlalu khawatir adanya regulasi ini. “Intinya operator jangan takut dulu karena setelah simulasi tetap ada dialog dengan pihak operator,” jelasnya.
Ditegaskannya, untuk kompensasi, prinsipnya Kemenhub ingin membuat kompensasi ini tidak memberatkan. “Jumlah kompensasi yang di terapkan nanti win-win solution,” kata Bambang lagi.
Dikatakannya, mengenai besaran tarif asuransi, dipastikan akan masuk dalam komponen tarif pengangkutan udara, yang terdiri dari tarif jarak, Iuran Wajib Jasa Raharja, surcharge, dan PPN 10  persen. Tarif asuransi ini akan masuk dalam komponen tarif jarak. “Tentu, besarannya tidak bisa melampaui batas, maskapai harus pandai mengemasnya sehingga tidak juga mengurangi kesetiaan pelanggan,” katanya.
Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyambut gembira keluarnya regulasi ini dan mengharapkan konsumen angkutan udara semakin terlindungi.
“Kompetisi yang ketat diantara maskapai belum menjadikan pelayanan sebagai faktor kuat memikat penumpang. Saat ini maskapai banyak berpromosi tarif murah sehingga mengorbankan kualitas layanan ke pengguna jasa,” katanya.[dni]

281011 Tarik Menarik Kepentingan Melindungi Pelanggan

 

Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang digelar sejak aturan ini dikeluarkan lumayan panas.
Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sebenarnya menargetkan aturan ini berlaku penuh pada 8 November 2011 atau tiga bulan sejak naskah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan pada 8 Agustus lalu.
Namun,  Indonesia National Air Carriers Association (INACA) sudah menunjukkan sinyal penolakkan implementasi atas regulasi ini. “Kami sudah meminta ini untuk dikaji kembali. Sekarang ada tim bernegosiasi dengan pemerintah,” ungkap Ketua Umum Inaca Emirsyah Satar belum lama ini.
Sekjen INACA Tengku Burhanuddin mengatakan selama ini keterlambatan atau delay telah diatur dalam Peraturan Menhub No. KM 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. “Soal asuransi delay, biar saja diberlakukan sesuai KM 25/2008 yang sudah berlaku saat ini,” katanya.
Menurutnya, sesuai KM 25/2008  maskapai wajib memberikan kompensasi makanan ringan dan minuman jika pesawat delay 30 menit – 90 menit. Selain itu,  maskapai wajib menambah makanan berat hingga memberikan akomodasi untuk diangkut penerbangan hari berikutnya jika pesawat terlambat lebih dari 180 menit atau maskapai membatalkan penerbangan.
Masih menurutnya,  keputusan memberikan kompensasi keterlambatan bergantung pada masing-masing maskapai. “Karena ada maskapai yang full service dan low cost carrier atau berbiaya rendah, tidak semua bisa diganti uang,” tuturnya.
Kompensasi uang tunai diberikan jika terkait dengan masalah bagasi seperti bagasi hilang, rusak atau terlambat. Menurutnya, keputusan Menhub tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak perlu lagi mengatur asuransi keterlambatan.
Diungkapkannya, kemungkinan implementasi aturan ini akan ditunda dan ada revisi khususnya tentang   konsorsium asuransi dan pelayanan waktu delay, serta  pasal lain yang menyangkut itu.
”Jika aturan ini diterapkan tentu akan memberatkan maskapai. Pada waktunya kalau terjadi sesuatu premi asuransi akan naik karena santunan didasarkan  kecelakaan  berbasis PP 40 dan PM No 77,  kenaikannya akan  sangat tinggi,” katanya.
Dia meminta, pemerintah untuk jernih melihat kondisi Indonesia yang penuh tantangan dari sisi geografis sehingga implementasi aturan itu tidak akan mudah.  ”Jangan memperlakukan Indonesia ini seperti semuanya kota-kota besar saja,” katanya.
Juru Bicara Kemenhub Bambang S Ervan mengakui adanya  wacana untuk menunda dulu implementasi aturan tersebut  sambil membahas kesiapan  maskapai. ”Ini masih wacana, keputusan ada di tangan Dirjen Perhubungan Udara,” katanya.
Ditegaskannya,  pembahasan tentang aturan itu sudah  dengan maskapai  sebelum peraturan  ditetapkan. ”Demokrasi memberikan ruang kepada pemangku kepentingan  untuk presure pemerintah. Kebijakan pemerintah bukan lagi keputusan mati yang tidak bisa berubah. Kemenhub berupaya untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia dan pengguna jasa,” kilahnya.
Menurutnya, Kewajiban yang harus dilaksanakan pengguna jasa (konsumen) merupakan hak yang diterima penyedia jasa (airlines). Namun, sebaliknya kewajiban yang harus dilaksanakan penyedia jasa merupakan hak pengguna jasa. ”Itulah yang harus diseimbangkan dan tidak boleh berat sebelah oleh regulator,” tuturnya.[dni]

281011 Pemerintah Gandeng Swasta Kembangkan Bandara

JAKARTA–Pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan bandar udara (Bandara) di tanah air yang masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan nilai investasi mencapai 32 triliun rupiah.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, peluang bagi swasta dibuka dalam bentuk tender dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP).

“Ada sejumlah bandara yang harus dikembangkan dan masuk dalam program MP3EI.  Pengembangannya butuh dana Rp32 triliun,” katanya di Jakarta, Kamis (27/10).

Diungkapkannya,  dari total kebutuhan dana tersebut, pemerintah hanya mampu menyiapkan dana sebesar 20 persen atau 6,4 triliun rupiah. Sisanya akan dibuka kesempatan bagi investor berpartisipasi dengan menggunakan pola kerjasama pemerintah dan swasta atau PPP.

“Nanti investor akan kembangkan atau bangun bandara dan mereka akan mendapat konsesi, setidaknya 30 tahun atau bisa diperpanjang,” jelasnya.

Dikatakannya, pola yang diadopsi untuk pengembangan dan pembangunan sejumlah bandara ini akan sama seperti yang diberlakukan untuk proyek di pelabuhan, yakni menggunakan pola PPP. Bagi operator, misalnya PT Angkasa Pura I atau II  yang sudah lebih dulu mengelola bandara terkait, dan berinisiatif untuk mengembangkan, akan mendapat hak keistimewaan.

“Kalau nanti dalam pengembangan bandara yang sudah ada maupun bandara baru, misalnya Angkasa Pura I atau  II berinisiatif, mereka bisa mendapat hak keistimiweaan seperti di pelabuhan, misalnya hak right to match,” jelasnya.

Diungkapkannya, kedepannya bandara-bandara di Tanah Air akan sepenuhnya dikelola dan dikembangkan swasta, pemerintah hanya bertindak sebagai regulator.

“Pola PPP untuk bandara memang masih baru dan belum pernah diterapkan karena peraturannya masih baru. Selama ini dalam pengembangan bandara, pemerintah bertanggung jawab pada sisi udara, swasta di sisi darat. Nantinya tidak demikian, bisa secara penuh dikelola swasta, pemerintah hanya dari sisi regulasi,” katanya.

Menurutnya,  bandara-bandara di Tanah Air memang sudah waktunya dikembangkan, bahkan ada yang harus bangun baru, seperti Soekarno-Hatta Jakarta, dan Ngurah Rai Bali.

Masih menurutnya,  untuk pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, masih dilakukan pengkajian apakah akan membangun terminal penumpang batu menjadi terminal 4 dan landasan pacu (runway) ketiga atau membenahi terminal ketiga dan hanya dua runway. “Apapun skenarionya untuk bandara ini, tetap kita harus bangun yang baru, karena pada 2019 akan terjadi lonjakan penumpang menjadi 70 juta,” tegasnya.

Sementara Direktur Utama Angkasa Pura I Tommy Soetomo menyatakan. siap mengembangkan sejumlah bandara di bawah naungannya seperti.  Ngurah Rai (Bali),Sepinggan (Balikpapan), Bandara Internasional Lombok, dan Adi Sutjipto (Yogyakarta).

Dikatakannya, perseroan.  sudah menganggarkan dana sekitar 5 triliun-6 triliun rupiah  untuk membangun sejumlah bandara di bawah naungannya.

Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, pihaknya sudah mendapat komitmen pinjaman dari Bank Mandiri senilai 5 triliun rupiah.

“Kami sudah ada kesepakatan dari Bank Mandiri yang siap danai 5 triliun rupiah, tetapi yang kami pakai mungkin hanya 2 triliun rupiah, sisanya dari dana internal kami, tahun depan akan dieksekusi,” katanya.

Dicontohkannya,  untuk pengembangan bandara di Bali,  disiapkan dana 2 triliun rupiah, untuk Sepinggan Balikpapan (Rp1,6 triliun). “Kedua bandara ini harus secepatnya dibangun karena kapasitasnya sudah sudah tidak memadai lagi menampung lonjakan penumpang. Kalaupun harus bangun bandara baru misalnya untuk di Bali, kami siap berkompetisi dengan investor lain,” kata Tommy.

Ditegaskannya,  AP I siap berkompetisi dengan investor lain yang ingin mengembangkan bandara di Tanah Air, karena dengan adanya kompetisi, akan memicu pihaknya untuk terus maju.

Menurutnya,  sudah seharusnya bandara di Tanah Air dikembangkan karena kapasitas tampungnya sudah tidak memadai lagi, dan pengembangan diberikan ke swasta dalam pola PPP, sama seperti yang diterapkan sejumlah negara.

Diungkapkannya, berdasarkan hasil riset dari Macquaire, banyak negara yang sudah menerapkan pola PPP untuk pengembangan bandara, seperti Bandara Mumbai India, dikerjakan oleh swasta GVK Afrika Selatan senilai 800 juta dollar AS, pemerintah hanya memegang sisa saham 26 persen, swasta mendapat konsesi selama 30 tahun dan dierpanjang selama 30 kemudian.[dni]

271011 Isu Keamanan dan Privasi Hantui Komputasi Awan

Industri komputasi tengah mengalami pergeseran paradigma dalam hal pengoperasiannya di seluruh dunia. Terdapat peningkatan kesadaran di kalangan konsumen dan perusahaan untuk mengakses sumber daya Teknologi Informasi (TI)  secara ekstensif melalui sebuah model utilitas atau  lebih dikenal  komputasi awan (Cloud Computing/Cloud).

Layanan Cloud terutama segmen Infrastructure as a Service (IaaS) diyakini akan  tumbuh 53.4 persen  selama periode 2010 – 2014 karena industri semakin sadar manfaat efisiensi biaya yang ditawarkan jasa ini.
Di Indonesia, sektor  Banking, Financial Services & Insurance (BFSI), Manufaktur, dan Telco/IT akan berkontribusi sebesar  65 persen  dari pasar data center di industri.
Namun masih banyak perusahaan yang menunjukkan sikap skeptis terhadap penerapan sistem Cloud karena adanya kekhawatiran atas keamanan (Security) dan privasi (Privacy). Hal ini, diperparah dengan rendahnya konektivitas internet broadband yang handal di Indonesia.
Diyakini pasar Cloud  Indonesia tengah berada dalam kurva pertumbuhan pesat dan semakin banyak perusahaan yang akan menjadikan Cloud sebagai prioritas   dalam tahun-tahun mendatang. Hal itu ditunjukkan adanya peningkatan permintaan dari perusahaan-perusahaan lokal yang   mulai memahami lebih banyak aplikasi model dan adanya kesempatan untuk mengurangi biaya dan mendorong terciptanya efektivitas.
Penggagas Komunitas Indonesia Cloud Forum (@idcloudforum) Teguh Prasetya mengungkapkan,  angka serangan lewat DOS attack di Indonesia saja mendapat porsi 5 persen dari total yang dirangkum vendor keamanan jaringan Kaspersky pada Q2-2011.
“Industri yang paling sering diserang tentunya industri yang berhubungan dengan transaksi keuangan,” ungkapnya di Jakarta,   (Rabu 26/10).
Direktur IT & Supply Telkom Indra Utoyo mengatakan, terdapat  tujuh risiko yang mengemuka soal keamanan  di Cloud Computing yang tahun ini pasarnya diperkirakan mencapai  2,1 triliun rupiah di Indonesia.
Ketuju risiko itu adalah Privilege User Access, Regulatory Compliance, Data allocation, Data Secure, Recovery, Investigative support, dan terakhir Longterm Viability.
Tak Perlu Khawatir
“Jeleknya pengetahuan orang tentang keamanan di Internet yang menghantui adopsi Cloud Computing. Selain itu juga orang merasa lebih aman menyimpan data di komputer sendiri daripada di cloud. Padahal kenyataannya, data di cloud bisa jadi jauh lebih aman daripada data tersimpan di komputer sendiri,” kata  National Technology Officer di PT Microsoft Indonesia, Tony Seno Hartono.
Ditegaskannya,   industri tak perlu khawatir  karena data bisa dipastikan lebih aman karena ada aturan yang mengharuskan setiap penyelenggara layanan Cloud Computing untuk patuh terhadap regulasi dan aturan yang terkait.
Sebagai contoh, ISO 27002 yang merupakan standar praktik terbaik pada keamanan informasi yang bisa juga digunakan untuk menilai tingkat keamanan di suatu penyedia jasa layanan Cloud Computing.
Selain kekhawatiran akan faktor keamanan, privasi juga menjadi isu yang menjadi perhatian Microsoft. “Era social media mengubah kebiasaan orang dalam menangani privasi. Privasi menjadi sangat penting di Cloud Computing, karena tingkat privasi yang diinginkan setiap orang berbeda-beda. Dengan kemampuan privasi data, maka setiap orang bisa menentukan siapa yang berhak mengakses atau mengubah suatu informasi berdasarkan identifikasi digital,” papar Tony.
Menurut Country Manager Cloud Computing Services IBM Indonesia  Kurnia Wahyudi   tingginya perhatian pengguna terhadap isu keamanan di dunia cloud computing, justru bisa dijadikan lahan bisnis baru bagi para penyedia layanan tersebut.
“Melihat hal ini, kami melihat bahwa isu keamanan justru bisa dijadikan nilai lebih dari tiap-tiap perusahaan dalam persaingan mereka dalam dunia layanan cloud computing,” ujarnya.
Dijelaskannya, jika para cloud provider  jeli melihat peluang,  sebenarnya isu tersebut bisa dijadikan  celah’ faktor penentu kompetisi dalam dunia layanan cloud. “Para konsumen nantinya jadi bisa memilih provider mana yang sungguh-sungguh peduli akan isu ini, sehingga pengguna jadi percaya terhadap mereka,” ungkap Kurnia.
Dikatakannya, hal yang patut dipertanyakan sedari awal ialah standarisasi aman itu sendiri. “Masalah keamanan itu sebenarnya yang menetukan pengguna sendiri. Cloud provider hanya menyesuaikan,” jelasnya.
VP Engagement Practice Ericsson Indoensia Rustam Effendie mengungkapkan, masalah  keamanan bisa dimulai dari   sisi jaringan penghantar, namun pengguna akan diminta untuk membayar tarif premium untuk layanan ini. “Keterbatasan infrastuktur dasar seperti listrik sangat memberatkan perusahaan telekomunikasi memberikan akses broadband yang murah,” katanya.
Siapkan Aturan
Sementara Kepala Sub Teknologi dan Infrastruktur Ditjen Aptika Kominfo, Nooriza, mengatakan, pemerintah tengah  menyiapkan aturan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (PITE) tentang isu keamanan dan privasi di cloud computing.
“Ini peluang usaha nasional. Apapun layanan yang ditempatkan di Indonesia akan mendorong tumbuhnya industri layanan yang dimaksud, begitu juga dengan cloud computing. Di dalam RPP PITE menyebutkan bahwa Data Center perusahaan layanan transaksi elektronik di Indonesia harus berada di dalam wilayah teritori Indonesia. Hal ini akan mendukung peluang bisnis cloud computing di Indonesia,” katanya.
Dijelaskannya,  kebijakan ini diterbitkan demi keamanan data nasional, data kepemerintahan, dan transaksi antarpemerintah selaku sektor publik dengan masyarakat. “Agar data tersebut juga tidak disalahgunakan oleh pihak lain yang berada di luar dan dalam teritori Indonesia,” tegasnya.
Direktur Strategic Business Development Intel Indonesia Harry K Nugraha menyarankan adanya  standar dan kriteria spesifik dari penyelenggaraan layanan cloud computing di Indonesia. “Sebaiknya para pemangku kepentingan di cloud itu yang mengusulkan ke pemerintah hal-hal yang harus diregulasi atau tidak, karena mereka yang tahu kebutuhannya,” katanya.
Praktisi telematika Mochammad James Falahuddin  menyarankan, diperlukan pihak ketiga yang berdiri di atas semua platform untuk melakukan autentifikasi dari standar layanan cloud computing. “Cloud di masa depan akan bisa berinterperobilitas antar pemain. Harus segera dibuat pihak ketiga yang melakukan standarisasi,” katanya.[dni]

271011 Microsoft Siapkan Model Bisnis Komputasi Awan

JAKARTA—Microsoft menyatakan kesiapannya dalam menyediakan layanan Cloud Computing atau komputasi awan yang lengkap untuk segala kebutuhan pengguna di Indonesia dengan menyiapkan beberapa skema model bisnis.

“Komputasi awan bukanlah solusi untuk semua masalah Teknologi Informasi (TI), tetapi merupakan satu komponen dari satu solusi TI yang lengkap, yang biasanya merupakan gabungan dari layanan awan ditambah dengan aplikasi yang terpasang di server milik sendiri. Kami telah menyiapkan beberapa  model bisnis untuk solusi ini,” ungkap  National Technology Officer PT Microsoft Indonesia, Tony Seno Hartono di Jakarta, Rabu (26/10).
Diungkapkannya, beberapa skema bisnis yang disiapkan bagi perusahaan ingin mengadopsi komputasi awan, pertama   Pay As you Grow  atau  Pay As You Use, dimana  pembayaran dialakukan per bulan, subscription base dan sesuai dengan apa yang digunakan bulan tersebut.
Kedua, Start anytime, Stop Anytime. Model ini mengurangi resiko investasi IT, karena bisa membayar sesuai yang dibutuhkan, dan dapat mulai atau berhenti subscription process kapan saja sesuai kebutuhan.
Ketiga,  menggeser  belanja modal menjadi biaya operasi   dimana cara pembiayaan TI melalui Operating Expenses dan tidak di claim menjadi aset perusahaan, sehingga lebih meringankan pengusaha.
Keempat  Outsourced complexity dimana sebagian besar maintenance akan di lakukan oleh pihak partner yang memberikan jasa hosting dan menjalankan semua aplikasi. Kelima Get The Latest Technology Automatically yang memungkinkan pelanggan selalu mendapatkan teknologi terbaru dari Microsoft.
 Sedangkan produk dan fitur terkait cloud computing yang ditawarkan adalah Microsoft Exchange Online,  Microsoft SharePoint Online,  Microsoft Office Communications, dan Microsoft Office Live Meeting.
“Komputasi awan bukan teknologi baru tapi satu tahapan evolusi komputasi yang natural. Microsoft akan menjadikan Indonesia sebagai Knowledge Base Society dengan cara 1. mendorong industri kreatif, entrepreunership, transformasi pendidikan, dan transparansi di pemerintahan, dimana implementasi komputasi awan salah satu strateginya,” katanya.[dni]