011111 Kepemilikan Asing di Cloud Provider akan Dikaji

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mengaji tentang batas kepemilikan asing di perusahaan yang bergerak sebagai penyedia layanan cloud computing (Cloud Provider) untuk meningkatkan daya saing pemain lokal.
“Komputasi awan atau cloud computing ini membuka peluang usaha nasional. Kita belum memiliki aturan yang bicara tentang cloud computing. Nanti, masalah isu pembatasan kepemilikan juga akan dikaji agar pemain lokal bisa bersaing,” ungkap  Kepala Sub Teknologi dan Infrastruktur Ditjen Aptika Kemenkominfo Nooriza di Jakarta, belum lama ini.
Dikatakannya, dalam perkembangan nantinya pemerintah mengusahakan dukungan ke penerapan cloud computing diatur secara jelas regulasinya. Salah satunya sedang digodok tentang mengharuskan data center dan data recovery berada di Indonesia. “Kita sedang menyelesaikan Rancangan Peraturan pemerintah (RPP) untuk Undang-Undang Informasi dan Elektronika (RPP ITE). Akhir tahun ini akan selesai,” ungkapnya.
Dijelaskannya, pertimbangan pemerintah mengatur alokasi Data Center  dan Data Recovery   di Indonesia sebagai upaya strategis  dalam melindungi kepentingan negara dan warga, implementasi pasal 40 ayat (2) UU ITE, dan mengingat   dalam teknologi informasi data center adalah  aset penting dalam operasional penyelenggaraan pelayanan publik dan mengandung resiko, maka pemerintah perlu untuk menerapkan kebijakan  itu  serta menjamin kedaulatan data nasional.
“Masih banyak yang perlu diatur dalam cloud computing ini. Misalnya pihak yang bisa salaing share data antar negara atau contability agent dimana Indonesia belum memilikinya. Belum lagi masalah jaminan keberlangsungan dan antisipasi jika cloud provider bangkrut,” tuturnya.
National Technology officer Microsoft Indonesia tony Seno Hartono mengungkapkan, di dunia belum ada diterbitkan undang-undang (UU) khusus terkait cloud computing. “Jika di Indonesia rujukan yang bisa dilihat mengenai aturan cloud dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU ITE. Itu cakupannya sudah luas,” jelasnya.
Direktur TI & Supply Telkom Indra Utoyo mengatakan, hadirnya aturan yang jelas terkait cloud computing mutlak dibutuhkan karena inovasi ini mengubah paradigma dari sebelumnya memiliki asset menjadi mengalihdayakannya.
“Di pemerintahan itu sudah terbiasa membeli asset berupa server. Kalau cloud itu semua akan dialihdayakan. Nah, bagaimana konsep ini diatur sehingga tidak melanggar aturan tentang asset di pemerintahan,” katanya.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s