011110 DPR Sorot Penataan Frekuensi 3G

JAKARTA–Komisi I DPR RI akan membahas masalah penataan frekuensi 3G yang masih terkatung-katung sejak diputuskan dua tahun lalu.
“Kami akan mendengar pendapat dari pihak-pihak terkait masalah ini seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan pelaku usaha agar kepentingan masyarakat umum tidak dikorbankan,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hayono Isman di Jakarta, Senin (31/10).

Menurutnya, sikap dari Komisi I DPR RI dalam melihat industri telekomunikasi belum berubah yakni menghargai perbedaan dari kepemilikan dan konten.

“Kami mendorong pemain yang sudah besar untuk go global, sementara pemain baru tumbuh di daerah agar kompetisi sehat tetap terjaga  demi peningkatan kualitas yg menguntungkan public,” katanya.
Sekjen Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiadi meminta agar pemerintah bersikap lebih tegas dalam penataan pembagian kanal 3G tahap kedua di kalangan operator telepon seluler.   “Sebenarnya tidak perlu berlarut-larut, tergantung pada kemauan pemerintah untuk menegakkan aturan yang telah dibuat,” kata Wigantoro.
Sebelumnya, hasil rapat pleno Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sudah memutuskan Telkomsel  yang telah datang duluan di kanal 4 dan 5 diminta pindah ke kanal 5 dan  6 agar Tri bisa berada di kanal 1 dan 2, sedangkan Axis di 3 dan 4.

Posisi  sekarang adalah Tri berada di kanal 1, NTS (3), Telkomsel (4 dan 5), Indosat (7 dan 8), XL (9 dan 10). Sementara kanal nomor 2, 6, 11, dan 12 kosong.

KPPU menyatakan tengah melakukan penyelidikan dan akan melakukan pemanggilan sejumlah pihak, terkait adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat serta monopoli pada penataan frekuensi 3G tahap kedua. Dugaan KPPU itu terjadi lantaran sejak diputuskan dua tahun lalu, hingga kini belum ada kemajuan apapun yang berarti dari pelaksanaan pembagian kanal tersebut.
Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno menegaskan enggan untuk pindah kanal karena sudah terlanjur berinvestasi. Jika pun dipaksakan pindah, ada konsekuensi penurunan kualitas layanan dan harus mengeluarkan dana yang besar.

“Kami bukan memaksakan kehendak, tetapi frekuensi harus dikelola oleh operator yang benar-benar serius memanfaatkan spektrum untuk kepentingan masyarakat. Kanal yang sudah ada saja belum dimanfaatkan secara optimal oleh satu operator, lantas minta tambahan.  Regulator harus bijaksana dan memikirkan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Sarwoto menambahkan pihaknya menunggu proses penataan ulang secara keseluruhan, dan sebaiknya sekalian tata ulang konsolidasi menuju Long Term Evolution (LTE).

”Struktural strategik jangka panjang penting untuk mendukung ekonomi broadband. Spektrum jelas siapa, dapat apa, berapa invest, dan apa sanksinya bila tidak invest, transparan dan auditable. Telekomunikasi adalah sektor riil, jangan diarahkan hanya main kertas,” ujarnya.

Direktur Layanan Korporasi Tri Sidarta Sidik mengungkapkan Tri harus mendapatkan tambahan kanal pada tahun ini agar kualitas layanannya tidak menurun.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s