281011 Tarik Menarik Kepentingan Melindungi Pelanggan

 

Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang digelar sejak aturan ini dikeluarkan lumayan panas.
Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sebenarnya menargetkan aturan ini berlaku penuh pada 8 November 2011 atau tiga bulan sejak naskah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan pada 8 Agustus lalu.
Namun,  Indonesia National Air Carriers Association (INACA) sudah menunjukkan sinyal penolakkan implementasi atas regulasi ini. “Kami sudah meminta ini untuk dikaji kembali. Sekarang ada tim bernegosiasi dengan pemerintah,” ungkap Ketua Umum Inaca Emirsyah Satar belum lama ini.
Sekjen INACA Tengku Burhanuddin mengatakan selama ini keterlambatan atau delay telah diatur dalam Peraturan Menhub No. KM 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. “Soal asuransi delay, biar saja diberlakukan sesuai KM 25/2008 yang sudah berlaku saat ini,” katanya.
Menurutnya, sesuai KM 25/2008  maskapai wajib memberikan kompensasi makanan ringan dan minuman jika pesawat delay 30 menit – 90 menit. Selain itu,  maskapai wajib menambah makanan berat hingga memberikan akomodasi untuk diangkut penerbangan hari berikutnya jika pesawat terlambat lebih dari 180 menit atau maskapai membatalkan penerbangan.
Masih menurutnya,  keputusan memberikan kompensasi keterlambatan bergantung pada masing-masing maskapai. “Karena ada maskapai yang full service dan low cost carrier atau berbiaya rendah, tidak semua bisa diganti uang,” tuturnya.
Kompensasi uang tunai diberikan jika terkait dengan masalah bagasi seperti bagasi hilang, rusak atau terlambat. Menurutnya, keputusan Menhub tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak perlu lagi mengatur asuransi keterlambatan.
Diungkapkannya, kemungkinan implementasi aturan ini akan ditunda dan ada revisi khususnya tentang   konsorsium asuransi dan pelayanan waktu delay, serta  pasal lain yang menyangkut itu.
”Jika aturan ini diterapkan tentu akan memberatkan maskapai. Pada waktunya kalau terjadi sesuatu premi asuransi akan naik karena santunan didasarkan  kecelakaan  berbasis PP 40 dan PM No 77,  kenaikannya akan  sangat tinggi,” katanya.
Dia meminta, pemerintah untuk jernih melihat kondisi Indonesia yang penuh tantangan dari sisi geografis sehingga implementasi aturan itu tidak akan mudah.  ”Jangan memperlakukan Indonesia ini seperti semuanya kota-kota besar saja,” katanya.
Juru Bicara Kemenhub Bambang S Ervan mengakui adanya  wacana untuk menunda dulu implementasi aturan tersebut  sambil membahas kesiapan  maskapai. ”Ini masih wacana, keputusan ada di tangan Dirjen Perhubungan Udara,” katanya.
Ditegaskannya,  pembahasan tentang aturan itu sudah  dengan maskapai  sebelum peraturan  ditetapkan. ”Demokrasi memberikan ruang kepada pemangku kepentingan  untuk presure pemerintah. Kebijakan pemerintah bukan lagi keputusan mati yang tidak bisa berubah. Kemenhub berupaya untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia dan pengguna jasa,” kilahnya.
Menurutnya, Kewajiban yang harus dilaksanakan pengguna jasa (konsumen) merupakan hak yang diterima penyedia jasa (airlines). Namun, sebaliknya kewajiban yang harus dilaksanakan penyedia jasa merupakan hak pengguna jasa. ”Itulah yang harus diseimbangkan dan tidak boleh berat sebelah oleh regulator,” tuturnya.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s