281011 Pemerintah Gandeng Swasta Kembangkan Bandara

JAKARTA–Pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan bandar udara (Bandara) di tanah air yang masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan nilai investasi mencapai 32 triliun rupiah.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, peluang bagi swasta dibuka dalam bentuk tender dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP).

“Ada sejumlah bandara yang harus dikembangkan dan masuk dalam program MP3EI.  Pengembangannya butuh dana Rp32 triliun,” katanya di Jakarta, Kamis (27/10).

Diungkapkannya,  dari total kebutuhan dana tersebut, pemerintah hanya mampu menyiapkan dana sebesar 20 persen atau 6,4 triliun rupiah. Sisanya akan dibuka kesempatan bagi investor berpartisipasi dengan menggunakan pola kerjasama pemerintah dan swasta atau PPP.

“Nanti investor akan kembangkan atau bangun bandara dan mereka akan mendapat konsesi, setidaknya 30 tahun atau bisa diperpanjang,” jelasnya.

Dikatakannya, pola yang diadopsi untuk pengembangan dan pembangunan sejumlah bandara ini akan sama seperti yang diberlakukan untuk proyek di pelabuhan, yakni menggunakan pola PPP. Bagi operator, misalnya PT Angkasa Pura I atau II  yang sudah lebih dulu mengelola bandara terkait, dan berinisiatif untuk mengembangkan, akan mendapat hak keistimewaan.

“Kalau nanti dalam pengembangan bandara yang sudah ada maupun bandara baru, misalnya Angkasa Pura I atau  II berinisiatif, mereka bisa mendapat hak keistimiweaan seperti di pelabuhan, misalnya hak right to match,” jelasnya.

Diungkapkannya, kedepannya bandara-bandara di Tanah Air akan sepenuhnya dikelola dan dikembangkan swasta, pemerintah hanya bertindak sebagai regulator.

“Pola PPP untuk bandara memang masih baru dan belum pernah diterapkan karena peraturannya masih baru. Selama ini dalam pengembangan bandara, pemerintah bertanggung jawab pada sisi udara, swasta di sisi darat. Nantinya tidak demikian, bisa secara penuh dikelola swasta, pemerintah hanya dari sisi regulasi,” katanya.

Menurutnya,  bandara-bandara di Tanah Air memang sudah waktunya dikembangkan, bahkan ada yang harus bangun baru, seperti Soekarno-Hatta Jakarta, dan Ngurah Rai Bali.

Masih menurutnya,  untuk pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, masih dilakukan pengkajian apakah akan membangun terminal penumpang batu menjadi terminal 4 dan landasan pacu (runway) ketiga atau membenahi terminal ketiga dan hanya dua runway. “Apapun skenarionya untuk bandara ini, tetap kita harus bangun yang baru, karena pada 2019 akan terjadi lonjakan penumpang menjadi 70 juta,” tegasnya.

Sementara Direktur Utama Angkasa Pura I Tommy Soetomo menyatakan. siap mengembangkan sejumlah bandara di bawah naungannya seperti.  Ngurah Rai (Bali),Sepinggan (Balikpapan), Bandara Internasional Lombok, dan Adi Sutjipto (Yogyakarta).

Dikatakannya, perseroan.  sudah menganggarkan dana sekitar 5 triliun-6 triliun rupiah  untuk membangun sejumlah bandara di bawah naungannya.

Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, pihaknya sudah mendapat komitmen pinjaman dari Bank Mandiri senilai 5 triliun rupiah.

“Kami sudah ada kesepakatan dari Bank Mandiri yang siap danai 5 triliun rupiah, tetapi yang kami pakai mungkin hanya 2 triliun rupiah, sisanya dari dana internal kami, tahun depan akan dieksekusi,” katanya.

Dicontohkannya,  untuk pengembangan bandara di Bali,  disiapkan dana 2 triliun rupiah, untuk Sepinggan Balikpapan (Rp1,6 triliun). “Kedua bandara ini harus secepatnya dibangun karena kapasitasnya sudah sudah tidak memadai lagi menampung lonjakan penumpang. Kalaupun harus bangun bandara baru misalnya untuk di Bali, kami siap berkompetisi dengan investor lain,” kata Tommy.

Ditegaskannya,  AP I siap berkompetisi dengan investor lain yang ingin mengembangkan bandara di Tanah Air, karena dengan adanya kompetisi, akan memicu pihaknya untuk terus maju.

Menurutnya,  sudah seharusnya bandara di Tanah Air dikembangkan karena kapasitas tampungnya sudah tidak memadai lagi, dan pengembangan diberikan ke swasta dalam pola PPP, sama seperti yang diterapkan sejumlah negara.

Diungkapkannya, berdasarkan hasil riset dari Macquaire, banyak negara yang sudah menerapkan pola PPP untuk pengembangan bandara, seperti Bandara Mumbai India, dikerjakan oleh swasta GVK Afrika Selatan senilai 800 juta dollar AS, pemerintah hanya memegang sisa saham 26 persen, swasta mendapat konsesi selama 30 tahun dan dierpanjang selama 30 kemudian.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s