281011 Menanti Jaminan Kenyamanan Bagi Penumpang

 

Pemerintah pada 8 Agustus lalu  lalu telah mensahkan hadirnya regulasi tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang dituangkan dalam  Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011.
Regulasi tersebut ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Freddy Numberi  dimana salah satu diantaranya mewajibkan maskapai untuk membayar ganti rugi tunai atas keterlambatan pesawat lebih dari 4 jam sebesar 300 ribu rupiah.
Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay mengungkapkan, regulasi tersebut mengatur enam hal pokok, yakni pertama, penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap dan luka-luka. Kedua, hilang atau rusaknya bagasi kabin. Ketiga, hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat. Keempat, hilang, musnah, atau rusaknya kargo. Kelima, keterlambatan angkutan udara, dan keenam, kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
“Aturan ketat yang mengacu pada hukum internasional dinilai mampu memberikan jaminan kuat yang melahirkan kepercayaan pengguna jasa (penumpang) terhadap penyedia jasa (maskapai). Kepercayaan dari masyarakat itulah yang mendorong tren pertumbuhan penumpang pesawat udara untuk terus bergeliat,” katanya di Jakarta, belum lama ini.
Regulasi ini merupakan upaya memfasilitasi terjadinya hubungan hukum yang lebih kuat antara maskapai dengan penumpang terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan pengangkutan udara. Asuransi ini bukanlah suatu pilihan, tetapi sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi maskapai selaku pengangkut.
Bisa dikatakan, penerapan peraturan ini merupakan respons terhadap keinginan masyarakat untuk mendapatkan keamanan dalam transportasi udara.
Hal yang paling disorot dalam regulasi ini ialah tanggung jawab maskapai terkait keterlambatan jadwal penerbangan (delay) yang kerap terjadi dan merugikan penumpang selaku pengguna jasa penerbangan.
“Salah satu esensi penting dari regulasi ini ialah melindungi kepentingan masyarakat selaku konsumen. Hak dan kewajiban dari pengguna jasa maupun penyedia jasa menjadi lebih jelas. Ketika terjadi wan prestasi, maka bisa diselesaikan melalui mekanisme arbitrase atau pengadilan karena hubungan hukum sudah lebih kuat,” ungkap Menteri Perhubungan Freddy Numberi.
Harus diakui, persoalan keterlambatan penerbangan sudah sangat sering terjadi pada bisnis penerbangan di Indonesia sehingga Pemerintah berinisiatif memberikan jaminan agar delay penerbangan bisa berkurang.
Maskapai selaku operator pun diharuskan menjelaskan alasan konkret kenapa terjadi delay. Alasan teknis operasional jangan lagi digunakan, karena masyarakat selaku pengguna yang membayar jasa berhak mengetahui kejadian sebenarnya atau penyebab delay secara rasional.
Dalam aturan disebutkan, disebutkan jumlah ganti rugi penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena kecelakaan diberikan 1,25 miliar rupiah, jumlah yang sama juga diberikan kepada orang yang cacat tetap menurut ketentuan dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 hari.
Soal tanggung jawab pemberian ganti rugi atas keterlambatan pesawat atau delay, pada pasal 10 disebutkan keterlambatan lebih dari 4 jam diberikan ganti rugi 300 ribu rupiah  per penumpang.
Sedangkan, pada pasal 5 disebutkan jumlah ganti rugi terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat diganti 200 ribu rupiah   per kilogram dan paling banyak 4 juta rupiah per penumpang. Selanjutnya pada pasal 7 disebutkan untuk ganti rugi kehilangan kargo, diganti 100 ribu rupiah per kg kepada pengirim, dan jika rusak diganti 50 ribur rupiah  per kg.
Dalam Permenhub ini, sudah mulai diatur jelas tanggung jawab dari maskapai selaku pengangkut, yakni kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita penumpang dan atau pengirim barang serta pihak ketiga. Bentuk tanggung jawab maskapai akan berbentuk asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara, yakni perjanjian antara pengangkut dengan konsorsium perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian oleh penumpang dan atau pengirim barang.
Jika terbukti mengalami kerugian akibat kelalaian maskapai, masyarakat berhak mengajukan klaim dengan menyertakan bukti tiket atau dokumen perjalanan. Mekanismenya tentu sudah diatur, dimana maskapai harus mempermudah penumpang melanjutkan proses klaim kepada pihak asuransi.
Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Edward Alexander Silooy mengungkapkan,  besaran atas santunan korban meninggal dan cacat tetap akibat kecelakaan pesawat udara ini sesuai dengan konvensi Montreal 1999.
“Kita sebenarnya sudah ketinggalan dengan negara-negara lainnya, Singapore Airlines sudah menerapkan besaran satu miliar rupiah sejak tahun 2000, mereka sudah meratifikasi,” kata Silooy.
Namun harus menjadi perhatian juga, lanjutnya, masyarakat tidak bisa sembarangan mengklaim kerugian jika akibat yang ditimbulkan bukan serta-merta kesalahan maskapai. Karena itulah, regulasi ini akan memfasilitasi hak dan kewajiban kedua belah pihak serta pihak ketiga.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengharapkan  maskapai selaku operator tidak  terlalu khawatir adanya regulasi ini. “Intinya operator jangan takut dulu karena setelah simulasi tetap ada dialog dengan pihak operator,” jelasnya.
Ditegaskannya, untuk kompensasi, prinsipnya Kemenhub ingin membuat kompensasi ini tidak memberatkan. “Jumlah kompensasi yang di terapkan nanti win-win solution,” kata Bambang lagi.
Dikatakannya, mengenai besaran tarif asuransi, dipastikan akan masuk dalam komponen tarif pengangkutan udara, yang terdiri dari tarif jarak, Iuran Wajib Jasa Raharja, surcharge, dan PPN 10  persen. Tarif asuransi ini akan masuk dalam komponen tarif jarak. “Tentu, besarannya tidak bisa melampaui batas, maskapai harus pandai mengemasnya sehingga tidak juga mengurangi kesetiaan pelanggan,” katanya.
Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyambut gembira keluarnya regulasi ini dan mengharapkan konsumen angkutan udara semakin terlindungi.
“Kompetisi yang ketat diantara maskapai belum menjadikan pelayanan sebagai faktor kuat memikat penumpang. Saat ini maskapai banyak berpromosi tarif murah sehingga mengorbankan kualitas layanan ke pengguna jasa,” katanya.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s