281011 Menanti Jaminan Kenyamanan Bagi Penumpang

 

Pemerintah pada 8 Agustus lalu  lalu telah mensahkan hadirnya regulasi tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang dituangkan dalam  Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77/2011.
Regulasi tersebut ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Freddy Numberi  dimana salah satu diantaranya mewajibkan maskapai untuk membayar ganti rugi tunai atas keterlambatan pesawat lebih dari 4 jam sebesar 300 ribu rupiah.
Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay mengungkapkan, regulasi tersebut mengatur enam hal pokok, yakni pertama, penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap dan luka-luka. Kedua, hilang atau rusaknya bagasi kabin. Ketiga, hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat. Keempat, hilang, musnah, atau rusaknya kargo. Kelima, keterlambatan angkutan udara, dan keenam, kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
“Aturan ketat yang mengacu pada hukum internasional dinilai mampu memberikan jaminan kuat yang melahirkan kepercayaan pengguna jasa (penumpang) terhadap penyedia jasa (maskapai). Kepercayaan dari masyarakat itulah yang mendorong tren pertumbuhan penumpang pesawat udara untuk terus bergeliat,” katanya di Jakarta, belum lama ini.
Regulasi ini merupakan upaya memfasilitasi terjadinya hubungan hukum yang lebih kuat antara maskapai dengan penumpang terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan pengangkutan udara. Asuransi ini bukanlah suatu pilihan, tetapi sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi maskapai selaku pengangkut.
Bisa dikatakan, penerapan peraturan ini merupakan respons terhadap keinginan masyarakat untuk mendapatkan keamanan dalam transportasi udara.
Hal yang paling disorot dalam regulasi ini ialah tanggung jawab maskapai terkait keterlambatan jadwal penerbangan (delay) yang kerap terjadi dan merugikan penumpang selaku pengguna jasa penerbangan.
“Salah satu esensi penting dari regulasi ini ialah melindungi kepentingan masyarakat selaku konsumen. Hak dan kewajiban dari pengguna jasa maupun penyedia jasa menjadi lebih jelas. Ketika terjadi wan prestasi, maka bisa diselesaikan melalui mekanisme arbitrase atau pengadilan karena hubungan hukum sudah lebih kuat,” ungkap Menteri Perhubungan Freddy Numberi.
Harus diakui, persoalan keterlambatan penerbangan sudah sangat sering terjadi pada bisnis penerbangan di Indonesia sehingga Pemerintah berinisiatif memberikan jaminan agar delay penerbangan bisa berkurang.
Maskapai selaku operator pun diharuskan menjelaskan alasan konkret kenapa terjadi delay. Alasan teknis operasional jangan lagi digunakan, karena masyarakat selaku pengguna yang membayar jasa berhak mengetahui kejadian sebenarnya atau penyebab delay secara rasional.
Dalam aturan disebutkan, disebutkan jumlah ganti rugi penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena kecelakaan diberikan 1,25 miliar rupiah, jumlah yang sama juga diberikan kepada orang yang cacat tetap menurut ketentuan dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 hari.
Soal tanggung jawab pemberian ganti rugi atas keterlambatan pesawat atau delay, pada pasal 10 disebutkan keterlambatan lebih dari 4 jam diberikan ganti rugi 300 ribu rupiah  per penumpang.
Sedangkan, pada pasal 5 disebutkan jumlah ganti rugi terhadap penumpang yang mengalami kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat diganti 200 ribu rupiah   per kilogram dan paling banyak 4 juta rupiah per penumpang. Selanjutnya pada pasal 7 disebutkan untuk ganti rugi kehilangan kargo, diganti 100 ribu rupiah per kg kepada pengirim, dan jika rusak diganti 50 ribur rupiah  per kg.
Dalam Permenhub ini, sudah mulai diatur jelas tanggung jawab dari maskapai selaku pengangkut, yakni kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita penumpang dan atau pengirim barang serta pihak ketiga. Bentuk tanggung jawab maskapai akan berbentuk asuransi tanggung jawab pengangkut angkutan udara, yakni perjanjian antara pengangkut dengan konsorsium perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian oleh penumpang dan atau pengirim barang.
Jika terbukti mengalami kerugian akibat kelalaian maskapai, masyarakat berhak mengajukan klaim dengan menyertakan bukti tiket atau dokumen perjalanan. Mekanismenya tentu sudah diatur, dimana maskapai harus mempermudah penumpang melanjutkan proses klaim kepada pihak asuransi.
Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Edward Alexander Silooy mengungkapkan,  besaran atas santunan korban meninggal dan cacat tetap akibat kecelakaan pesawat udara ini sesuai dengan konvensi Montreal 1999.
“Kita sebenarnya sudah ketinggalan dengan negara-negara lainnya, Singapore Airlines sudah menerapkan besaran satu miliar rupiah sejak tahun 2000, mereka sudah meratifikasi,” kata Silooy.
Namun harus menjadi perhatian juga, lanjutnya, masyarakat tidak bisa sembarangan mengklaim kerugian jika akibat yang ditimbulkan bukan serta-merta kesalahan maskapai. Karena itulah, regulasi ini akan memfasilitasi hak dan kewajiban kedua belah pihak serta pihak ketiga.
Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengharapkan  maskapai selaku operator tidak  terlalu khawatir adanya regulasi ini. “Intinya operator jangan takut dulu karena setelah simulasi tetap ada dialog dengan pihak operator,” jelasnya.
Ditegaskannya, untuk kompensasi, prinsipnya Kemenhub ingin membuat kompensasi ini tidak memberatkan. “Jumlah kompensasi yang di terapkan nanti win-win solution,” kata Bambang lagi.
Dikatakannya, mengenai besaran tarif asuransi, dipastikan akan masuk dalam komponen tarif pengangkutan udara, yang terdiri dari tarif jarak, Iuran Wajib Jasa Raharja, surcharge, dan PPN 10  persen. Tarif asuransi ini akan masuk dalam komponen tarif jarak. “Tentu, besarannya tidak bisa melampaui batas, maskapai harus pandai mengemasnya sehingga tidak juga mengurangi kesetiaan pelanggan,” katanya.
Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyambut gembira keluarnya regulasi ini dan mengharapkan konsumen angkutan udara semakin terlindungi.
“Kompetisi yang ketat diantara maskapai belum menjadikan pelayanan sebagai faktor kuat memikat penumpang. Saat ini maskapai banyak berpromosi tarif murah sehingga mengorbankan kualitas layanan ke pengguna jasa,” katanya.[dni]

281011 Tarik Menarik Kepentingan Melindungi Pelanggan

 

Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang digelar sejak aturan ini dikeluarkan lumayan panas.
Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sebenarnya menargetkan aturan ini berlaku penuh pada 8 November 2011 atau tiga bulan sejak naskah ditandatangani oleh Menteri Perhubungan pada 8 Agustus lalu.
Namun,  Indonesia National Air Carriers Association (INACA) sudah menunjukkan sinyal penolakkan implementasi atas regulasi ini. “Kami sudah meminta ini untuk dikaji kembali. Sekarang ada tim bernegosiasi dengan pemerintah,” ungkap Ketua Umum Inaca Emirsyah Satar belum lama ini.
Sekjen INACA Tengku Burhanuddin mengatakan selama ini keterlambatan atau delay telah diatur dalam Peraturan Menhub No. KM 25/2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara. “Soal asuransi delay, biar saja diberlakukan sesuai KM 25/2008 yang sudah berlaku saat ini,” katanya.
Menurutnya, sesuai KM 25/2008  maskapai wajib memberikan kompensasi makanan ringan dan minuman jika pesawat delay 30 menit – 90 menit. Selain itu,  maskapai wajib menambah makanan berat hingga memberikan akomodasi untuk diangkut penerbangan hari berikutnya jika pesawat terlambat lebih dari 180 menit atau maskapai membatalkan penerbangan.
Masih menurutnya,  keputusan memberikan kompensasi keterlambatan bergantung pada masing-masing maskapai. “Karena ada maskapai yang full service dan low cost carrier atau berbiaya rendah, tidak semua bisa diganti uang,” tuturnya.
Kompensasi uang tunai diberikan jika terkait dengan masalah bagasi seperti bagasi hilang, rusak atau terlambat. Menurutnya, keputusan Menhub tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak perlu lagi mengatur asuransi keterlambatan.
Diungkapkannya, kemungkinan implementasi aturan ini akan ditunda dan ada revisi khususnya tentang   konsorsium asuransi dan pelayanan waktu delay, serta  pasal lain yang menyangkut itu.
”Jika aturan ini diterapkan tentu akan memberatkan maskapai. Pada waktunya kalau terjadi sesuatu premi asuransi akan naik karena santunan didasarkan  kecelakaan  berbasis PP 40 dan PM No 77,  kenaikannya akan  sangat tinggi,” katanya.
Dia meminta, pemerintah untuk jernih melihat kondisi Indonesia yang penuh tantangan dari sisi geografis sehingga implementasi aturan itu tidak akan mudah.  ”Jangan memperlakukan Indonesia ini seperti semuanya kota-kota besar saja,” katanya.
Juru Bicara Kemenhub Bambang S Ervan mengakui adanya  wacana untuk menunda dulu implementasi aturan tersebut  sambil membahas kesiapan  maskapai. ”Ini masih wacana, keputusan ada di tangan Dirjen Perhubungan Udara,” katanya.
Ditegaskannya,  pembahasan tentang aturan itu sudah  dengan maskapai  sebelum peraturan  ditetapkan. ”Demokrasi memberikan ruang kepada pemangku kepentingan  untuk presure pemerintah. Kebijakan pemerintah bukan lagi keputusan mati yang tidak bisa berubah. Kemenhub berupaya untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia dan pengguna jasa,” kilahnya.
Menurutnya, Kewajiban yang harus dilaksanakan pengguna jasa (konsumen) merupakan hak yang diterima penyedia jasa (airlines). Namun, sebaliknya kewajiban yang harus dilaksanakan penyedia jasa merupakan hak pengguna jasa. ”Itulah yang harus diseimbangkan dan tidak boleh berat sebelah oleh regulator,” tuturnya.[dni]

281011 Pemerintah Gandeng Swasta Kembangkan Bandara

JAKARTA–Pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan bandar udara (Bandara) di tanah air yang masuk dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan nilai investasi mencapai 32 triliun rupiah.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan, peluang bagi swasta dibuka dalam bentuk tender dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta atau public private partnership (PPP).

“Ada sejumlah bandara yang harus dikembangkan dan masuk dalam program MP3EI.  Pengembangannya butuh dana Rp32 triliun,” katanya di Jakarta, Kamis (27/10).

Diungkapkannya,  dari total kebutuhan dana tersebut, pemerintah hanya mampu menyiapkan dana sebesar 20 persen atau 6,4 triliun rupiah. Sisanya akan dibuka kesempatan bagi investor berpartisipasi dengan menggunakan pola kerjasama pemerintah dan swasta atau PPP.

“Nanti investor akan kembangkan atau bangun bandara dan mereka akan mendapat konsesi, setidaknya 30 tahun atau bisa diperpanjang,” jelasnya.

Dikatakannya, pola yang diadopsi untuk pengembangan dan pembangunan sejumlah bandara ini akan sama seperti yang diberlakukan untuk proyek di pelabuhan, yakni menggunakan pola PPP. Bagi operator, misalnya PT Angkasa Pura I atau II  yang sudah lebih dulu mengelola bandara terkait, dan berinisiatif untuk mengembangkan, akan mendapat hak keistimewaan.

“Kalau nanti dalam pengembangan bandara yang sudah ada maupun bandara baru, misalnya Angkasa Pura I atau  II berinisiatif, mereka bisa mendapat hak keistimiweaan seperti di pelabuhan, misalnya hak right to match,” jelasnya.

Diungkapkannya, kedepannya bandara-bandara di Tanah Air akan sepenuhnya dikelola dan dikembangkan swasta, pemerintah hanya bertindak sebagai regulator.

“Pola PPP untuk bandara memang masih baru dan belum pernah diterapkan karena peraturannya masih baru. Selama ini dalam pengembangan bandara, pemerintah bertanggung jawab pada sisi udara, swasta di sisi darat. Nantinya tidak demikian, bisa secara penuh dikelola swasta, pemerintah hanya dari sisi regulasi,” katanya.

Menurutnya,  bandara-bandara di Tanah Air memang sudah waktunya dikembangkan, bahkan ada yang harus bangun baru, seperti Soekarno-Hatta Jakarta, dan Ngurah Rai Bali.

Masih menurutnya,  untuk pengembangan Bandara Soekarno-Hatta, masih dilakukan pengkajian apakah akan membangun terminal penumpang batu menjadi terminal 4 dan landasan pacu (runway) ketiga atau membenahi terminal ketiga dan hanya dua runway. “Apapun skenarionya untuk bandara ini, tetap kita harus bangun yang baru, karena pada 2019 akan terjadi lonjakan penumpang menjadi 70 juta,” tegasnya.

Sementara Direktur Utama Angkasa Pura I Tommy Soetomo menyatakan. siap mengembangkan sejumlah bandara di bawah naungannya seperti.  Ngurah Rai (Bali),Sepinggan (Balikpapan), Bandara Internasional Lombok, dan Adi Sutjipto (Yogyakarta).

Dikatakannya, perseroan.  sudah menganggarkan dana sekitar 5 triliun-6 triliun rupiah  untuk membangun sejumlah bandara di bawah naungannya.

Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, pihaknya sudah mendapat komitmen pinjaman dari Bank Mandiri senilai 5 triliun rupiah.

“Kami sudah ada kesepakatan dari Bank Mandiri yang siap danai 5 triliun rupiah, tetapi yang kami pakai mungkin hanya 2 triliun rupiah, sisanya dari dana internal kami, tahun depan akan dieksekusi,” katanya.

Dicontohkannya,  untuk pengembangan bandara di Bali,  disiapkan dana 2 triliun rupiah, untuk Sepinggan Balikpapan (Rp1,6 triliun). “Kedua bandara ini harus secepatnya dibangun karena kapasitasnya sudah sudah tidak memadai lagi menampung lonjakan penumpang. Kalaupun harus bangun bandara baru misalnya untuk di Bali, kami siap berkompetisi dengan investor lain,” kata Tommy.

Ditegaskannya,  AP I siap berkompetisi dengan investor lain yang ingin mengembangkan bandara di Tanah Air, karena dengan adanya kompetisi, akan memicu pihaknya untuk terus maju.

Menurutnya,  sudah seharusnya bandara di Tanah Air dikembangkan karena kapasitas tampungnya sudah tidak memadai lagi, dan pengembangan diberikan ke swasta dalam pola PPP, sama seperti yang diterapkan sejumlah negara.

Diungkapkannya, berdasarkan hasil riset dari Macquaire, banyak negara yang sudah menerapkan pola PPP untuk pengembangan bandara, seperti Bandara Mumbai India, dikerjakan oleh swasta GVK Afrika Selatan senilai 800 juta dollar AS, pemerintah hanya memegang sisa saham 26 persen, swasta mendapat konsesi selama 30 tahun dan dierpanjang selama 30 kemudian.[dni]