211011 PT KAI Layak Pakai BBM Bersubsidi

JAKARTA—PT Kereta Api Indonesia (KAI) dinilai layak mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dari pemerintah karena sesuai dengan Perpres No.9/2006  tentang Harga Jual BBM Dalam Negeri.

Anggota Komisi V DPR RI KH Abdul Hakim menilai harga BBM untuk kereta api sebesar 9 ribu rupiah per lliter dinilai melanggar Perpres No. 9/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.55/2005 tentang Harga Jual BBM dalam Negeri.

“Kami meminta pemerintah untuk segera memberikan subsidi BBM bagi PT KA. Sebagai moda transportasi public, kereta api jelas harus mendapatkan subsidi sehingga PT KA apalagi hal itu sudah diatur  dalam Perpres No.9/2006. Namun, mengapa sejak Maret tahun lalu, kereta api tidak lagi mendapat subsidi,” katanya di Jakarta,  Kamis (20/10).

Menurutnya,  dalam lampiran perpres No.9/2006 ditegaskan bahwa untuk sektor transportasi subsidi premium dan minyak solar diberikan kepada semua sarana transportasi darat (kendaraan bermotor, kereta
api) yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP),  kapal berbendera nasional dengan trayek dalam negeri, kendaraan bermotor milik InstansiPemerintah/Swasta, Kapal milik Pemerintah atau kendaraan bermotor milik pribadi.

Disesalkannya, kebijakan pemerintah yang selama ini menganaktirikan sektor perkeretaapian.  Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menggiatkan sektor transportasi salah sasaran. kebijakan subsidi BBM selama ini tidak memihak pada transportasi publik seperti kereta api.

Dari besaran subsidi BBM pada APBN 2011 sebesar  187,6 triliun rupiah sebanyak 89 persen dinikmati angkutan darat. Dan, khusus untuk premium, 53 persen dinikmati mobil pribadi. Sementara kereta api tidak mendapatkan subsidi.

“Jika pemerintah ingin memindahkan angkutan penumpang dan barang dari jalan raya ke kereta api, maka kebijakan yang diambil harus menjadikan kereta api lebih kompetitif dibandingkan moda lain, termasuk memberikan subsidi BBM sesuai dengan perpres No.9/2006,” katanya.

Disayangkannya,  hal yang dilakukan pemerintah sebaliknya. Subsidi BBM untuk kereta dicabut, kereta dikenakan PPn sementara moda transportasi lain seperti truk barang tidak dikenakan. Ini kan jelas bahwa pemerintah tidak serius untuk mengembangkan kereta api yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi massal khususnya untuk angkutan penumpang.

Seperti diketahui, sebab sejak Maret tahun lalu, PT Kereta Api harus membeli BBM solar non subsidi seharga 9 ribu rupiah perliter untuk mengoperasikan kereta ekonomi, Akibatnya setahun ini PT KAI merugi hingga setengah triliun rupiah.

Jika subsidi diberikan pada kereta api, kata Hakim, pengelola kereta api tidak perlu merugi dan dapat berinvestasi untuk pembangunan jaringan rel baru, pengadaan rangkaian-rangkaian gerbong, serta membuat tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

“Semua itu berdampak langsung pada peningkatan layanan transportasi publik menjadi lebih baik. Jika layanan transportasi publik jauh lebih baik, maka penggunaan kendaraan pribadi akan jauh berkurang sehingga solusi atas kemacetan dengan sendirinya teratasi,” kata Hakim.[Dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s