201011 Merehabilitasi Bisnis Konten Komersial

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengambil langkah dramatis pada Jumaat (14/10) lalu dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 177/BRTI/2011. Dalam SE tersebut diperintahkan kepada 10 operator telekomunikasi untuk menghentikan penawaran konten melalui SMS broadcast, pop screen, atau voice broadcast sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Berikutnya, operator harus melakukan deaktivasi/unregistrasi paling lambat Selasa, 18 Oktober 2011 pukul 00.00 WIB untuk semua layanan Jasa Pesan Premium (termasuk namun tidak terbatas pada SMS/MMS Premium berlangganan, nada dering, games atau wallpaper) kecuali untuk layanan publik dan fasilitas jasa keuangan serta pasar modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memberikan notifikasi deaktivasi dan informasi cara registrasi ulang bagi pengguna yang berminat tanpa dikenakan biaya tambahan.

Menyediakan data rekapitulasi pulsa pengguna yang terpotong akibat layanan Jasa Pesan Premium yang diaktifkan melalui SMS broadcasting/ pop screen. Mengembalikan pulsa pengguna yang pernah diaktifkan dan dirugikan akibat layanan Jasa Pesan Premium

Terakhir, pelaksanaan butir 1 sampai 4 di atas wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala kepada BRTI dimulai hari Rabu, 19 Oktober 2011 dan setiap hari Rabu pada tiap minggunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Instruksi dari regulator direspons oleh para operator yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) dengan menghentikan penawaran konten komersial melalui SMSbroadcast, pop screen, atau voice broadcast terhitung sejak Selasa (18/10).

Sayangnya, untuk Ring Back Tone (RBT) terkesan ada tarik-menarik penghentiannya. ATSI mengambil langkah untuk penghentian RBT menunggu pelanggan usai masa berlangganannya (harian, mingguan, atau bulanan) dengan alasan tidak mengambil hak pelanggan yang telah membayar di depan.

Langkah yang diambil operator ini bisa dimaklumi mengingat dari nilai bisnis konten komersial sebesar 7 triliun rupiah, RBT mendominasi kontribusinya. Apalagi jika melihat pola pembagian dimana misalnya, sebesar 60 persen untuk penyedia konten dan 40 persen untuk operator.

Harus diingat 60 persen yang menjadi hak penyedia konten , masih harus dibagi lagi dengan pihak ketiga seperti label, artis, publisher, perusahaan advertising, dan marketing. Jika deaktivasi dilakukan, tentunya uang yang sudah dibagi-bagi itu perhitungannya akan merepotkan restitusinya.

Anggota Komite BRTI Heru Sutadi mengakui, dari evaluasi sementara terhadap langkah deaktivasi konten komersial, RBT tidak dihentikan oleh operator sesuai SE. ”Hari ini kita masih menunggu laporan operator, dan besok akan kita minta klarifikasinya untuk dibawa ke pleno pada siang harinya,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (19/10).

Diungkapkannya, hasil pertemuan terakhir dengan operator terdapat keberatan khususnya instruksi untuk melakukan deaktivasi atau unreg layanan konten komersial mulai Selasa (18/10) dengan alasan kemampuan masing-masing pelaku usaha berbeda-beda.

“Operator boleh beralasan, tetapi kami sudah memberikan batas waktu yang lumayan rasional untuk menjalankan instruksi tersebut. Ketegasan harus ditunjukkan oleh regulator terhadap operator saat ini karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha di sektor telekomunikasi mulai menurun akibat maraknya kasus sedot pulsa,” ketusnya.

Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono menjelaskan, langkah mengeluarkan SE pada Jumat lalu untuk merehabilitasi nama baik semua pihak yang terlibat di konten komersial yang telah tercoreng karena adanya isu sedot pulsa. ”Jika langkah teknis (penghentian dan registrasi ulang) tidak ditempuh, kredibilitas penyedia konten dan operator tidak akan terehabilitasi dengan cepat.Sekali lagi, ini adalah langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada para pelaku usaha, bukan BRTI mau unjuk kuasa,” tegasnya.

Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno menghimbau pelanggan yang merasa dirugikan oleh konten komersial untuk melakukan pengaduan ke call center BRTI atau cal center di masing-masing operator dan berjanji setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara serius. “Termasuk melaksanakan restitusi kepada pelanggan yang terbukti dirugikan. Hal ini dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kebijakan masing-masing operator,” jelasnya.

Dikatakannya, ATSI juga sepakat prosedur berlangganan perlu dievaluasi dari waktu ke waktu dan prosedur berhenti berlangganan harus dilakukan sesederhana dan semudah mungkin.

“Sejauh ini anggota ATSI sangat responsif terhadap keluhan konten komersial. Terbukti, dari catatan BRTI lebih dari 90 persen keluhan yang masuk ke mereka sudah ditangani dengan baik. Bahkan sudah ada 60 penyedia konten dimasukkan daftar hitam dan para operator diminta untuk tidak lagi berbisnis dengan mereka,” katanya.

Tidak Tepat
Sekjen Indonesia Mobile and Online Content Provider Association (IMOCA) Ferrij Lumoring menilai langkah yang diambil oleh regulator tidak tepat karena penyedia konten yang jujur terkena imbasnya. “Kami mendukung kebijakan yang diambil, tetapi jangan main bumi hangus. Kasihan pelaku usaha yang jujur. Harusnya yang di-reset adalah pelanggan yang didapat dari usaha menjebak saja,” katanya.

Wakomtap Bidang Pemberdayaan Daerah Kadin Iqbal Farabi menganalogikan langkah yang diambil regulator menjatuhkan bom atom untuk membunuh nyamuk nakal. “Kebijakan yang diambil itu membuat omset penyedia konten menurun drastis. Kondisi ini akan memicu penyedia konten menjadi mandul, pengangguran akan berlangsung, dan pajak akan berkurang, BRTI terkesan melindungi segelintir penyedia konten dengan membumihanguskan semuanya,” keluhnya.

Pengamat telematika Sapto A. Anggoro menilai BRTI memang harus berbuat terhadap kondisi yang sudah semerawut. “Ini risiko yang harus dibayar atas lemahnya kontrol selama ini. Semoga kejadian ini mendorong penjualan konten yang lebih baru, kreatif, dan mengedepankan prinsip fairness,” katanya.

Diharapkannya, operator transparan nantinya masalah refund pulsa terhadap pelanggan dan regulator mengumumkan ke publik. ‘Proses refund harus jelas. Untuk layanan yang dihentikan sejak kapan dan pelanggan yang mendapatkannya. Besarnya refund akan menunjukkan operator atau penyedia konten yang paling banyak menyedot pulsa pelanggan sebelumnya,” katanya.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Infromasi (LPPMI) Kamilov Sagala menyarankan, regulator menyiapkan aturan yang lebih jelas terhadap kartu prabayar karena 95 persen pengguna berasal dari layanan tersebut. ”Inti masalahnya adalah tidak ada kejelasan hukum di prabayar dimana operator menjadi pihak yang berkuasa atas uang pelanggan kala membeli kartu prabayar mengingat semuanya dibayar di depan. Ini harus diatur lebih jelas tentang pengelolaan uang pelanggan di tangan operator,” katanya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s