201011 Menhub EE Mangindaan : Konektivitas dan Keselamatan Menjadi Prioritas

Menteri Perhubungan KIB II 2011-2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menempatkan Evert Erenst Mangindaan sebagai Menteri Perhubungan dalam perombakan kabinet Indonesia bersatu (KIB II) terbaru mulai Rabu (19/10).

Pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, 5 Januari 1943 ini dalam KIB II sebelumnya adalah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Bagaimana program kerja 100 hari yang dipersiapkannya sebagai Menhub? Berikut kutipannya:

Apa rencana bapak untuk 100 hari di  Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Saya akan mempelajari dulu yang selama ini dijalankan oleh pendahulu. Secara konseptual berfikir, Kemenhub sudah memiliki perencanaan strategis arah dan tugasnya. Sebagain sudah tepat dan tinggal diteruskan.

Selanjutnya?
Fokus berikutnya adalah menyukseskan program Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kemenhub memiliki peran strategis dalam MP3EI yakni menjamin adanya konektivitas antar enam koridor yang ditetapkan.

Dalam membangun konektivitas nanti akan dilihat prioritas pembangunan jalur transportasinya, kawasan timur Indonesia akan diperhatikan.

Fokus lainnya adalah masalah keselamatan. Caranya dengan mengatasi dan meminimalisasi penyebab kecelakaan. Kita akan cari penyebab kecelakaan dan coba diatasi misalnya dengan menaikkan anggaran.

Apakah akan terjadi perombakan di eselon I?

Saya bukan tipikal pembawa gerbong dari luar. Personal yang dipakai oleh pendahulu tentu akan dipakai dulu. Saya ini memiliki latar belakang tentara yang melihat semua elemen adalah perekat untuk maju bersama.  Saya sendiri memiliki hutang reformasi birokrasi Kemenhub. Soal ini sudah saya titipkan ke Menpan yang baru.

Bagaimana visi Bapak sebagai pemimpin

Sebagai pemimpin kita harus prima agar  bisa melayani. Saya berjanji akan melanjutkan rencana-rencana strategis pendahulu. Pemimpin itu gayanya berbeda, tetapi tujuannya semua sama.

Mari kita beri pelayanan yang prima dan fokus pada keselamatan transportasi. Mari kita berfikir konseptual jangan parsial.[Dni]

201011 Tren Micro Luncurkan Aplikasi Keamanan Internet

JAKARTA—Tend Micro Incorporated meluncurkan  aplikasi keamanan internet  untuk melindungi kehidupan digital konsumen dalam berbagai peranti yang digunakan dengan merek Trend Micro Titanium Cloud Edition Maximum Security 2012.
Aplikasi ini  berbasis cloud computing menawarkan perlindungan menyeluruh terhadap ancaman seluruh malicious, tak peduli bagaimana mereka dihantarkan, dimana mereka bersembunyi, atau peranti apa yang digunakan.
“Trend Micro berkomitmen untuk memberdayakan pengguna internet dan keluarga mereka agar dapat menikmati kehidupan digital mereka, tanpa rasa takut atau ragu,” ujar Director Marketing dan Consumer Business Trend Micro, Malaysia dan Indonesia Jean Lim di Jakarta, Rabu (19/10).
Dijelaskannya,  keunggulan inovasi cloud titanium  memungkinkan secara proaktif untuk menjaga pelanggan yang selalu terkoneksi (online). Saat ini   telah ditambahkan fitur baru seperti perlindungan mobile dan social media yang menjamin semua aspek dalam gaya hidup digital menjadi   aman.
Dikatakannya, dengan tampilan antarmuka Set-and-forget, Trend Micro Titanium Cloud Edition Maximum Security 2012 memanfaatkan kekuatan cloud dan memberikan proteksi tanpa henti serta secara proaktif menghentikan ancaman sebelum sampai ke konsumen. Produk ini tidak saja melindungi koleksi foto-foto keluarga hingga data keuangan; belanja online hingga Facebook-an; mobile computing hingga bermain game, tak peduli apa pun peranti yang anda gunakan itu laptop, smartphone, tablet atau sebuah pc gaming sekalipun.
Disarankannya,  para pengguna  smartphone dan jaringan sosial   menyadari   penggunaan media tersebut menjadi target ancaman akan serangan. “Sebuah posting-an di wall dari seorang teman tampaknya tidak berbahaya, video share dari kontak online, atau pesan instan dari rekan, dapat berpotensi menyebabkan serangan. Ancaman mobile di dalamnya termasuk worm dan spyware yang menyerang pengguna yang mendeteksi lokasi dan aktivitas pengguna selama berselancar di web. Dalam enam bulan terakhir, kami telah mengobservasi bahwa pertumbuhan malware yang menyerang ponsel berbasis Android telah meningkat 14 kalinya,” jelasnya.

Fitur baru telah dibenamkan di dalam Trend Micro  Titanium Cloud Edition Maximum Security 2012, yakni sebuah alat yang dapat mengidentifikasi secara visual mana link yang aman di-klik dan link malicious yang seharusnya tidak kita klik dalam jaringan sosial seperti Facebook dan Twitter. Software ini pun menawarkan mobile security bagi smartphone dan tablet, termasuk kekuatan sarana untuk peranti berbasis Android dengan menggunakan  Trend Micro Mobile Security for Android Personal Edition, dan sinkronisasi folder dan file serta backup melalui Trend Micro SafeSync online service.

Trend Micro Titanium Cloud Edition Maximum Security 2012 didukung oleh infrastruktur Trend Micro Smart Protection Network memberikan konsumen perlindungan menyeluruh dan respon cepat dari kemungkinan munculnya ancaman. Teknologi Trend Micro Smart Protection Network telah menduduki peringkat  nomor satu dalam hal perlindungan berdasarkan 3 lab independen yang telah melakukan 10 test individual sejak September 2009. Karena telah menyediakan solusi berbasis cloud, Trend Micro Titanium Cloud Edition Maximum Security 2012 hanya memanfaatkan kurang dari setengah kapasitas memori saja dibandingkan produk keamanan lainnya.

Tingkat keamanan baru termasuk menghilangkan program yang menyamar sebagai aplikasi antivirus (Fake AV), perlindungan proaktif dari botnet dan PE Virus, serta teknologi packer yang melindungi dari malware.

Trend Micro Titanium Cloud Edition Maximum Security 2012 pun mencakup tambahan untuk Parental Controls, Behavioral Monitoring, dan penghapusan serta deteksi Rootkit. Dalam test terbaru yang dilakukan AVTES.org, menunjukkan 60 persen peningkatan dalam hal penghapusan serta deteksi Rootkit.[dni]

201011 TelkomVision Bidik 1 Juta Pelanggan

JAKARTA—Anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) di bidang TV berbayar, TelkomVision, membidik meraih satu juta pelanggan hingga akhir tahun ini.

Direktur Utama TelkomVision Elvizar KH mengungkapkan, saat ini perseroan memiliki 750 ribu pelanggan yang terdiri atas pengguna pascabayar melalui satelit sebanyak 55 persen, prabayar (30%), dan kabel lima persen.
“Kami ingin mengubah komposisi itu menjadi 50 persen pasca bayar, 40 persen prabayar, lima persen kabel, dan lima persen atau sekitar 50 ribu dari target satu juta pelanggan dari jasa baru, Internet Protocol TV (IPTV), “ungkapnya di Jakarta, kemarin.
IPTV adalah layanan televisi layaknya penyiaran biasa, namun jaringannya berbasis kepada internet protocol (IP). Layanan ini didefinisikan sebagai Interactive Personalize TV menggunakan kabel untuk bisa diakses pelanggan dan dijamin tingkat kerahasiaannya sehingga pelanggan bisa mereview menggunakan jaringan kabel telepon dan kabel broadband dalam satu waktu.
Layanan ini   memiliki keunikan dimana pelanggan pemegang kontrol terhadap konten yang disiarkan berkat adanya  berbagai fitur yang memungkinkan pelanggan untuk record, pause, dan rewind tayangan TV favoritnya dalam jangka waktu tiga hari. Selain itu juga  ada fasilitas video on demand  (VoD), game on line  bahkan karaoke.
Diungkapkannya, TelkomVision menjadi garda depan pemasaran IPTV milik Telkom dan mengubah strategi dengan mengedepankan layanan TV ketimbang akses broadband Internet Speedy. “Keahlian TelkomVision memang dalam menjual layanan TV. Kami optimistis target meraih 50 ribu pelanggan itu tercapai dan pada 2012, khusus IPTV akan digunakan 250 ribu pelanggan,” katanya.
Dijelaskannya, strategi yang dipersiapkan adalah dengan mengedepankan fitur unggulan dari IPTV yakni Video On Demand (VoD) hasil kerjasama dengan HBO. “VoD yang dimiliki TelkomVision sesuai dengan standar yang ada yakni berjalan di kabel melalui akses internet sehingga terjadi interaktif menonton TV. Ini berbeda dengan milik competitor,” tegasnya.
Dikatakannya, IPTV tak lama lagi akan dipasarkan ke   Medan, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta hingga tahun depan. Sedangkan untuk akses melalui PC dan mobile ditunda dulu.[dni]

201011 Aturan Teknis Netral Teknologi Disahkan

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan aturan teknis  tentang penggunaan netral teknologi di frekuensi 2,3 GHz untuk  rentang 2360-2390 MHz bagi penyelenggara layanan Broadband Wireless Access (BWA).

Aturan itu akan dituangkan dalam Keputusan Dirjen Sumber Daya Pos dan Informatika pada minggu ini. Aturan ini merupakan turunan dari  Permenkominfo No 19/2011 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel berbasis netral teknologi yang ditandatangani oleh Menkominfo Tifatul Sembiring pada 14 September 2011.

Keluarnya peraturan ini memberikan payung hukum bagi operator pemilik lisensi BWA memilih teknologi selain yang ditentukan kala tender 2009 lalu. Sebelumnya,  Kemenkominfo lebih memilih standar  IEEE 802.16d-2004 untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) yang lebih dikenal dengan standar 16d di rentang frekuensi tersebut.

Sekarang pemilik lisensi dibebaskan memilih  standar 16d,  IEEE 802.16e-2005  untuk Mobile Wimax dengan teknik modulasi Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA) atau 16e, dan mobile wimax,

Berkaitan dengan persyaratan teknis  perangkat telekomunikasi, nantinya ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal. Sedangkan masalah perubahan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, interferensi frekuensi, dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) telah diatur di aturan baru ini.

“Saya akan tanda tangani KepDirjen itu minggu ini. Semua sudah dikonsultasikan ke publik tinggal finalisasi,” ungkap Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika M.Budi Setyawan, kemarin.

Diungkapkannya, dalam KepDirjen itu tidak akan menyentuh masalah standar teknologi tetapi   hanya menjaga masalah peningkatan akses internet, kualitas layanan, dan komitmen pengembangan jaringan. “Kita tidak mau terbelenggu oleh standar teknologi. Kemajuan teknologi tak bisa dibendung. Regulasi hanya mengantisipasi dan menyiapkan aturan mainnya ,” katanya.

Direktur Penataan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Titon Dutono mengatakan para pemilik lisensi  dipersilakan menyiasati alokasi 15 MHz yang dimiliki   agar optimal dengan  melakukan koordinasi bersama pemilik pita disebelahnya agar kapasitas maksimal.  ”Kita  optimistis tidak akan ada interferensi karena frekuensinya berbeda. Jika itu terjadi, berarti perangkatnya tidak comply,” katanya.[dni]

201011 Merehabilitasi Bisnis Konten Komersial

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengambil langkah dramatis pada Jumaat (14/10) lalu dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 177/BRTI/2011. Dalam SE tersebut diperintahkan kepada 10 operator telekomunikasi untuk menghentikan penawaran konten melalui SMS broadcast, pop screen, atau voice broadcast sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Berikutnya, operator harus melakukan deaktivasi/unregistrasi paling lambat Selasa, 18 Oktober 2011 pukul 00.00 WIB untuk semua layanan Jasa Pesan Premium (termasuk namun tidak terbatas pada SMS/MMS Premium berlangganan, nada dering, games atau wallpaper) kecuali untuk layanan publik dan fasilitas jasa keuangan serta pasar modal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memberikan notifikasi deaktivasi dan informasi cara registrasi ulang bagi pengguna yang berminat tanpa dikenakan biaya tambahan.

Menyediakan data rekapitulasi pulsa pengguna yang terpotong akibat layanan Jasa Pesan Premium yang diaktifkan melalui SMS broadcasting/ pop screen. Mengembalikan pulsa pengguna yang pernah diaktifkan dan dirugikan akibat layanan Jasa Pesan Premium

Terakhir, pelaksanaan butir 1 sampai 4 di atas wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala kepada BRTI dimulai hari Rabu, 19 Oktober 2011 dan setiap hari Rabu pada tiap minggunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

Instruksi dari regulator direspons oleh para operator yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) dengan menghentikan penawaran konten komersial melalui SMSbroadcast, pop screen, atau voice broadcast terhitung sejak Selasa (18/10).

Sayangnya, untuk Ring Back Tone (RBT) terkesan ada tarik-menarik penghentiannya. ATSI mengambil langkah untuk penghentian RBT menunggu pelanggan usai masa berlangganannya (harian, mingguan, atau bulanan) dengan alasan tidak mengambil hak pelanggan yang telah membayar di depan.

Langkah yang diambil operator ini bisa dimaklumi mengingat dari nilai bisnis konten komersial sebesar 7 triliun rupiah, RBT mendominasi kontribusinya. Apalagi jika melihat pola pembagian dimana misalnya, sebesar 60 persen untuk penyedia konten dan 40 persen untuk operator.

Harus diingat 60 persen yang menjadi hak penyedia konten , masih harus dibagi lagi dengan pihak ketiga seperti label, artis, publisher, perusahaan advertising, dan marketing. Jika deaktivasi dilakukan, tentunya uang yang sudah dibagi-bagi itu perhitungannya akan merepotkan restitusinya.

Anggota Komite BRTI Heru Sutadi mengakui, dari evaluasi sementara terhadap langkah deaktivasi konten komersial, RBT tidak dihentikan oleh operator sesuai SE. ”Hari ini kita masih menunggu laporan operator, dan besok akan kita minta klarifikasinya untuk dibawa ke pleno pada siang harinya,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (19/10).

Diungkapkannya, hasil pertemuan terakhir dengan operator terdapat keberatan khususnya instruksi untuk melakukan deaktivasi atau unreg layanan konten komersial mulai Selasa (18/10) dengan alasan kemampuan masing-masing pelaku usaha berbeda-beda.

“Operator boleh beralasan, tetapi kami sudah memberikan batas waktu yang lumayan rasional untuk menjalankan instruksi tersebut. Ketegasan harus ditunjukkan oleh regulator terhadap operator saat ini karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaku usaha di sektor telekomunikasi mulai menurun akibat maraknya kasus sedot pulsa,” ketusnya.

Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono menjelaskan, langkah mengeluarkan SE pada Jumat lalu untuk merehabilitasi nama baik semua pihak yang terlibat di konten komersial yang telah tercoreng karena adanya isu sedot pulsa. ”Jika langkah teknis (penghentian dan registrasi ulang) tidak ditempuh, kredibilitas penyedia konten dan operator tidak akan terehabilitasi dengan cepat.Sekali lagi, ini adalah langkah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada para pelaku usaha, bukan BRTI mau unjuk kuasa,” tegasnya.

Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno menghimbau pelanggan yang merasa dirugikan oleh konten komersial untuk melakukan pengaduan ke call center BRTI atau cal center di masing-masing operator dan berjanji setiap laporan yang masuk ditindaklanjuti secara serius. “Termasuk melaksanakan restitusi kepada pelanggan yang terbukti dirugikan. Hal ini dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kebijakan masing-masing operator,” jelasnya.

Dikatakannya, ATSI juga sepakat prosedur berlangganan perlu dievaluasi dari waktu ke waktu dan prosedur berhenti berlangganan harus dilakukan sesederhana dan semudah mungkin.

“Sejauh ini anggota ATSI sangat responsif terhadap keluhan konten komersial. Terbukti, dari catatan BRTI lebih dari 90 persen keluhan yang masuk ke mereka sudah ditangani dengan baik. Bahkan sudah ada 60 penyedia konten dimasukkan daftar hitam dan para operator diminta untuk tidak lagi berbisnis dengan mereka,” katanya.

Tidak Tepat
Sekjen Indonesia Mobile and Online Content Provider Association (IMOCA) Ferrij Lumoring menilai langkah yang diambil oleh regulator tidak tepat karena penyedia konten yang jujur terkena imbasnya. “Kami mendukung kebijakan yang diambil, tetapi jangan main bumi hangus. Kasihan pelaku usaha yang jujur. Harusnya yang di-reset adalah pelanggan yang didapat dari usaha menjebak saja,” katanya.

Wakomtap Bidang Pemberdayaan Daerah Kadin Iqbal Farabi menganalogikan langkah yang diambil regulator menjatuhkan bom atom untuk membunuh nyamuk nakal. “Kebijakan yang diambil itu membuat omset penyedia konten menurun drastis. Kondisi ini akan memicu penyedia konten menjadi mandul, pengangguran akan berlangsung, dan pajak akan berkurang, BRTI terkesan melindungi segelintir penyedia konten dengan membumihanguskan semuanya,” keluhnya.

Pengamat telematika Sapto A. Anggoro menilai BRTI memang harus berbuat terhadap kondisi yang sudah semerawut. “Ini risiko yang harus dibayar atas lemahnya kontrol selama ini. Semoga kejadian ini mendorong penjualan konten yang lebih baru, kreatif, dan mengedepankan prinsip fairness,” katanya.

Diharapkannya, operator transparan nantinya masalah refund pulsa terhadap pelanggan dan regulator mengumumkan ke publik. ‘Proses refund harus jelas. Untuk layanan yang dihentikan sejak kapan dan pelanggan yang mendapatkannya. Besarnya refund akan menunjukkan operator atau penyedia konten yang paling banyak menyedot pulsa pelanggan sebelumnya,” katanya.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Infromasi (LPPMI) Kamilov Sagala menyarankan, regulator menyiapkan aturan yang lebih jelas terhadap kartu prabayar karena 95 persen pengguna berasal dari layanan tersebut. ”Inti masalahnya adalah tidak ada kejelasan hukum di prabayar dimana operator menjadi pihak yang berkuasa atas uang pelanggan kala membeli kartu prabayar mengingat semuanya dibayar di depan. Ini harus diatur lebih jelas tentang pengelolaan uang pelanggan di tangan operator,” katanya.[dni]