141011 BPKN Desak SMS Premium Dihentikan

JAKARTA–Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak segera dilakukannya penghentian layanan jasa pesan premium (SMS Premium) yang dilakukan oleh operator dan penyedia konten hingga pemerintah mampu menciptakan sistem yang efektif dalam pengawasan untuk melindungi konsumen.

“Pengaduan konsumen ke call center Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang mencapai 7 ribu belum ada pemberian sanksi kepada operator dan penyedia konten terhadap pelanggaran yang terjadi. Agar ada rasa keadilan bagi konsumen, rasanya layak dihentikan dulu layanan itu untuk sementara,” tegas Ketua BPKN Tini Hadad di Jakarta, Kamis (13/10).

Dimintanya, pihak kepolisian juga harus melakukan penyidikan terhadap kasus pencurian pulsa dan memprosesnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku guna memberikan kepastian hukum dan proaktif melakukan penyelidikan terhadap modus-modus penipuan melalui telepon seluler.

“Kementrian Sosial pun perlu melakukan sosialisasi tentang sistem perijinan dan pengawasan terkait dengan penyelenggaraan tawaran undian berhadiah oleh penyedia konten agar masyarakat dapat berperan aktif ikut melakukan pengawasan,” katanya.

BKPN sendiri akan menelaah perjanjian kerjasama antara penyedia konten dengan operator, serta konsumen dengan operator agar diketahui letak pelanggaran kepada pelanggan.

Menurutnya,  pemicu maraknya kasus sedot pulsa adalah dikirimkannya pesan premium atau SMS broadcast kepada konsumen yang tidak berlangganan (do not call registery), iklan-iklan dari operator yang melakukan klaim sepihak dan memberikan informasi menyesatkan, serta minimnya edukasi dari Kemenkominfo kepada konsumen untuk menghindari tipu muslihat SMS premium.

“Dalam jangka panjang rasanya perlu dikaji sebuah sistem atau mekanisme terstandar mengenai pengukuran pemakaian pulsa agar lebih transparan. Pengukuran ini mengikuti peneraan peralatan ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) seperti diatur dalam UU No 2/81 tentang Metrologi Legal,” katanya.

Secara terpisah, Anggota Komite BRTI Nonot Harsono mengatakan, masalah sedot pulsa bisa dihentikan saat ini juga cukup dengan memerintahkan semua operator meng-UNREG seluruh jasa sms premium. “Inilah moratorium yang diminta oleh masyarakat,” katanya.

Menurutnya, akar persoalan  adalah broadcasting via SMS yang  menyalahi kaidah dan  melanggar privasi. “Karena itu perlu direvisi  PM No 1/2009 tentang SMS/MMS Premium khususnya terkait broadcast SMS,”tegasnya.

Anggota komite lainnya, Heru sutadi mengatakan moratorium telah berlaku bagi penyedia konten baru yang mendaftar ke BRTI. “Kita lakukan moratorium bagi perusahaan baru karena disinyalir para pemain lama mendaftarkan nama baru,” katanya.

Ketua Indonesia Mobile Multimedia Association (IMMA), T. Amershah mengungkapka,  telah  memberikan solusi project Internet filtering kepada operator seluler seperti Telkomsel, dan aktif mengkampanyekan SMS penipuan bersama Kementerian Sosial sejak tahun lalu.

Menurutnya, fenomena sedot pulsa terjadi pada produk yang bersifat berlangganan.

“Hal yang diperlukan adalah edukasi pada dua sisi yaitu pelaku industri maupun konsumen dengan cara sosialisasi tentang produk yang akan dibeli,” jelasnya.

Menurutnya,  tidak perlu memberlakukan aturan berlebih seperti konfirmasi berulang kali dalam membeli suatu produk akan tetapi lebih kepada mudah keluar dengan cara apapun juga pada saat konsumen ingin berhenti berlangganan.[Dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s