121011 Komite Etik BRTI Harus Dibentuk

JAKARTA— Pemerintah diminta secepatnya membentuk komite etik untuk mengawasi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) agar lembaga terhormat itu tidak kehilangan kehormatannya dalam menangani kasus-kasus pelik yang terjadi di industri.

“BRTI sudah dibentuk untuk merealisasi permintaan kehadiran  lembaga regulasi sesuai amanah Undang-undang Telekomunikasi.   Namun, dalam praktiknya BRTI oleh sementara pihak dinilai kurang efektif, bahkan ada kecurigaan lembaga ini tak  berdaya menghadapi pelanggaran operator atau penyedia konten nakal,” ungkap Pengamat Telematika Sapto Anggoro di Jakarta,

Disarankannya, untuk menghindari  kecurigaan  terhadap badan yang terhormat itu, harus dibentuk   komite etik BRTI.  Komite ini terdiri dari kalangan yang terpilih, berintegritas serta memahami masalah telkomunikasi dan industri.

“Orang-orang yang kompeten tersebut bisa bekerja secara ad hoc atau pemilihannya berdasarkan kasus. Mereka bekerja secara independen karena itu pemilihannya dari   pihak yang punya integritasnya dan dipercaya, karena hanya orang lain yang tahu dan bisa menilai integritas seseorang,” katanya.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mendukung dibentuknya komite etik untuk menilai dan mengevaluasi kinerja para anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik di sektor telekomunikasi.

“Para KRT yang menjadi wakil masyarakat rasanya wajar diberikan perhatian terkait komitmennya membela pengguna. Pembentukan komite etik ini rasanya sesuatu yang tepat karena panitia seleksi KRT periode baru telah dibentuk,” katanya.

Sebelumnya, kinerja para KRTBRTI periode 2009-2011 dinilai sangat mengecewakan dibandingkan para pendahulunya karena tidak ada kebijakan monumental yang bisa dihasilkan demi kemajuan industri telekomunikasi. Hal ini bisa dilihat dari penyelesaian penataan frekuensi 3G, penurunan biaya interkoneksi, kasus SMS Premium dan SMS gratis, serta masalah pemberian lisensi.
Saking geramnya dengan prestasi BRTI, Anggota Komisi I DPR RI Enggartiasto Lukita menyarankan  lembaga ini tidak diberikan fasilitas berlebihan karena performa yang tidak kinclong. “Cukup digaji saja. Kalau sudah ada perbaikan, baru diberikan fasilitas,” sinisnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s