121011 Benang Kusut Harus Diurai

Kasus sedot pulsa yang menghantam bisnis konten  adalah gelombang ketiga sejak usaha ini marak di industri telekomunikasi. Kasus pertama adalah premium call yang sebelumnya sempat booming dengan layanan informasi seperti Halo Dokter, namun dihantam tsunami karena adanya jasa nakal yang menjurus kearah esek-esek.

Gelombang kedua adalah cara registrasi dengan pola push SMS dimana pelanggan yang merasa tidak mendaftar menjadi pelanggan. Terakhir, adalah sedot pulsa  dengan pola silent dan  smart charging.
Modus silent charging adalah melakukan pendaftaran secara paksa. Bila ditelisik memang terkesan random, padahal terstruktur rapi dengan berbagai metode filtering yang sebetulnya bisa dikaji lebih lanjut. Salah satu metode filtering tersebut adalah memilih daftar pelanggan yang paling rajin mengisi pulsa dan kemudian mempetakannya berdasarkan daerah serta sub-metode lainnya.
Sementara sistem smart charging sebetulnya penjelmaan dari metode penggerusan pulsa terhadap pelanggan yang benar-benar ingin mengikuti layanan, tetapi tidak terus menerus.
Bahaya lain yang mengancam konsumen lewat handset yang disuntik  semacam apps store atau aplikasi yang menyedot pulsa. Jika konsumen salah pencet atau tidak sengaja, bisa saja terdaftar  pada satu layanan SMS  Premium. Biasanya apps store semacam ini sudah tertanam  di firmware
Sekjen Indonesia Mobile and Online Content Association (IMOCA) Ferrij Lumoring mengakui, derasnya pemberitaan tentang kasus sedot pulsa akan meredakan aksi para penyedia konten nakal, namun tidak akan mengikisnya selama akar masalah belum dicarikan solusinya.
“Saya perkirakan setelah ramai-ramai diberitakan, mereka akan tiarap. Namun, setelah itu akan ramai lagi. Ini persis kala 2007 lalu ribut-ribut masalah SMS Push dimana kala itu IMOCA sempat menyidang dua anggotanya,” ungkapnya di Jakarta, kemarin.
Diungkapkannya, pemicu   layanan nakal tak bisa dilepaskan dari model bisnis antara  penyedia konten dengan operator dimana posisi salah satu pihak tidak setara. “Penyedia konten dalam posisi yang lemah. Salah satunya harus memenuhi target yang ditetapkan oleh operator jika ingin mencapai kelas tertentu dalam pembagian revenue. Inilah yang memicu penyedia konten menjadi agresif menawarkan layanan sehingga bisa menabrak aturan,” katanya.
Untuk diketahui,  nilai bisnis konten mencapai  4,8 triliun rupiah  per tahun.  Omzet rata-rata penyedia konten 2 miliar rupiah per bulan. Adapun yang omzetnya mencapai 20 miliar rupiah  per bulan diperkirakan  telah melakukan praktik ilegal atau penipuan.
Menurutnya, jika menginginkan industri ini bertahan, maka harus ada penataan secara menyeluruh, terutama masalah model bisnis dan komitmen dari operator memberikan insentif bagi penyedia konten yang memiliki produk kreatif dan jujur.
“Kami senang sektor ini diatur. Masalah adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait Permenkominfo No 1/2009  karena kami tidak setuju dianggap sebagai penyelenggara telekomunikasi dan dipaksa membayar Biaya Hak Penyelenggara (BHP telekomunikasi. Selain hal itu, pada prinispnya kita setuju,” katanya.
Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengatakan, benang kusut bisa diurai jika regulator  lebih  tegas dengan memberikan  sanksi kepada penyedia konten atau operator yang nakal. “Publikasikan nama perusahaannya dan pengusahanya untuk efek jera. Jangan malah ditutup-tutupi sehingga terkesan melindungi para penghisap pulsa rakyat,” tandasnya.
Namun, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Danrivanto Budhijanto berpendapat lain. Pengumuman nama penyedia konten nakal tidak mudah karena proses hukum masih berjalan.
“Kalau mau jujur, jumlahnya bisa saja lebih dari 60 perusahaan. Tapi yang sekarang jadi permasalahan, kalau  diumumkan nama-namanya, bisa saja mereka langsung membubarkan diri dan berganti baju, lalu  membelah diri menjadi 120 penyedia konten baru,” alasannya.
Pernyataan ini tentu berlawanan dengan ucapan   Menkominfo Tifatul Sembiring yang menyebutkan ada 60 penyedia konten  nakal yang telah melakukan pelanggaran karena menyedot pulsa pelanggan. Para pelaku   juga sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak boleh lagi bekerja sama dengan operator telekomunikasi.
Jika merujuk pernyataan Menkominfo, tentunya mengumumkan nama-nama penyedia konten  bermasalah adalah  hal yang mudah. Lantas kenapa justru BRTI mengambil langkah mundur dengan menahan mengungkapkan kebenaran? Jika demikian adanya, tentu benang kusut dari kasus sedot pulsa kian sulit untuk diurai.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s