121011 Babak Baru Pemberantasan Sedot Pulsa

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akhirnya bereaksi lebih cepat setelah mendapatkan desakan yang deras dari publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan kasus sedot pulsa yang meresahkan masyarakat belakangan ini.

Dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi I DPR RI pada Senin (10/10) direspons dengan rencana  lima langkah aksi oleh BRTI pada Selasa (11/10). Dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh para wakil rakyat adalah pertama, meminta operator dan regulator   untuk lebih memperketat monitoring layanan SMS Premium. Kedua, membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk kasus sedot pulsa agar bisa lebih mendalami masalah seperti aturan, model bisnis, hingga sanksi.
Sedangkan lima rencana aksi yang disiapkan oleh regulator dan diharapkan selesai dalam kurun waktu tiga bulan kedepan adalah pertama, BRTI akan menyampaikan data yang diduga telah merugikan konsumen berdasarkan masukan publik terkait penyedotan pulsa melalui SMS penipuan layanan pesan premium kepada polisi untuk ditindak secara hukum.
Kedua, BRTI akan melakukan pengawasan secara ketat untuk mendalami hubungan bisnis antara penyedia konten dan operator telekomunikasi dalam memberikan jasa pesan premium. Ketiga, BRTI bersama operator akan merancang sistem aplikasi yang memungkinkan jika konsumen tidak menginginkan jasa pesan premium.
Keempat, jika ada penyedia konten yang ditemukenali melakukan pelanggaran, BRTI akan menginstruksikan operator telekomunikasi untuk menghentikan jasa pesan premium dan mengawasi pemberian ganti rugi sesuai ketentuan yang hasilnya akan dipublikasikan kepada publik.
Penggantian pulsa masih dirumuskan metodenya.  Jika metode   belum  ditemukan, maka operator diwajibkan memberi ganti rugi secara merata, misalnya pulsa senilai  100 ribu rupiah per pelanggan.
Operator mengklaim telah melakukan restitusi bagi pelanggan yang terbukti dirugikan. Telkomsel setiap bulan melakukan restitusi sebesar 300 juta rupiah dari 20 ribu komplain yang ditangani. Namun, angka ini bertolak belakang dengan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia  (YLKI) yang menyatakan dari omset sebesar 300 juta rupiah yang dimiliki operator setiap hari, hanya 13 juta rupiah untuk restitusi.
Kelima, BRTI dan operator secara bersama-sama akan melakukan iklan layanan masyarakat secara massif mengenai nomor pengaduan yang dapat dihubungi konsumen dan cara pengaduan.
Ketua BRTI Syukri Batubara mengatakan, sesuai dengan Permenkominfo No 1/2009 tentang Jasa SMS/MMS Premium dalam pasal 20 penyelenggara konten dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana, hingga pencabutan ijin. “Itu bisa dilakukan. Kita tunggu saja hasilnya nanti dari pendalaman data,” katanya di Jakarta, kemarin.
Anggota Komite BRTI Danrivanto Budhijanto menambahkan, dalam waktu dekat akan ada audit forensik yang dilakukan oleh regulator terhadap isi perjanjian antara operator dengan penyedia konten. “Audit forensik ini meliputi bisnis, teknologi, dan hukum dimana  akan dilihat perjalanan produk yang ditawarkan penyedia konten selama setahun terakhir, penggunaan shortcode, dan lainnya,” katanya.
Sayangnya, Danrivanto hanya dalam selang waktu sehari, mengeluarkan pernyataan berbeda terkait ide moratorium layanan SMS Premium. Sebelumnya di depan para anggota komisi I (Senin, 10/10) Danri menyatakan  perlu  moratorium jasa tersebut sembari audit forensik selesai dilaksanakan.
”Moratorium yang saya lontarkan kala di Komisi I  adalah jika ada penyedia konten terbukti nakal, maka layanannya dihentikan. Jadi itu dijalankan secara  selektif dan berdasarkan regulasi, agar tidak semua pihak dirugikan,” kilahnya.
Anggota Komite BRTI Heru Sutadi mengatakan, moratorium berlaku bagi penyedia konten baru yang tengah mendaftar ke BRTI. ”Kita setop dulu pendaftaran penyedia konten baru karena ada indikasi pemain lama yang nakal mendaftar menggunakan nama baru. Minggu depan kami akan mengirimkan data yang terkumpul terkait sedot pulsa ke polisi,” katanya.
Anggota Komite lainnya, Iwan Krisnandi menegaskan, BRTI memiliki perhatian jangka pendek yakni membereskan pengaduan yang masuk ke call center 159 dimana dalam sehari ada 32 ribu panggilan, tetapi sumber daya terbatas. Pengaduan ke nomor ini harus ditindaklanjuti oleh operator dalam kurun waktu 14 hari.
”Untuk jangka panjang tengah dikaji adanya fitur do not call registry, bisa dengan memasukkan nama dalam satu situs agar tidak mendapatkan layanan SMS Premium dan memperketat option in untuk berlangganan,” jelasnya.
Tidak memuaskan
Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menilai sikap regulator dalam menyelesaikan kasus ini masih mengambang dan tidak memuaskan kebutuhan publik.
“Pengguna itu butuh aksi nyata sehingga rasa keadilan itu terbayar. Kalau melihat yang dipaparkan oleh BRTI, semua masih mengambang. Apalagi mengingat birokrasi yang membelitnya, tidak mungkin tiga bulan semua aksi itu bisa dituntaskan. Terlebih, sekarang masa seleksi anggota Komite BRTI baru sehingga konsentrasi anggota lama yang sedang mengikuti seleksi kembali akan terpecah,” katanya.
Perwakilan konsumen, David Tobing juga kecewa dengan hasil pertemuan antara BRTI, Kemenkominfo, dan semua pemangku kepentingan di industri telekomunikasi yang digelar pada Selasa (11/10). “Kami kecewa karena tidak ada yang kongkrit dihasilkan. Konsumen diundang ke pertemuan ini hanya untuk dicari legistimasinya,” katanya.
Menurutnya, jika regulator memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan kasus ini, bisa dimulai dengan melakukan moratorium layanan SMS Premium dan menindak penyelenggara yang nakal mengingat laporan dari publik sudah banyak.
“Saat rapat yang dibicarakan adalah koordinasi dan koordinasi. Tidak mencari titik temu apakah ada pelanggaran atau tidak. Bagaimana bisa berkoordinasi antara pelaku kejahatan dengan regulator,” sesalnya.
Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menyatakan, operator telepon seluler harus bertanggung jawab dalam kasus sedot pulsa  dan  harus mengganti pulsa korban dua kali lipat dari yang dihilangkan. “Operator itu bertanggung jawab karena yang bekerja sama dengan penyedia konten adalah operator, ” katanya.
Sedangkan Anggota Komisi I DPR, Zaki Iskandar meminta BRTI dibubarkan apabila sampai pada tanggal 1 Januari 2012 mendatang masih tetap ada kasus pencurian pulsa. “Kalau sampai 1 Januari masih ada kasus-kasus pencurian lebih baik BRTI dibubarkan saja ,”tegasnya.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s