121011 Flexi Mobile Broadband Layani 10 Kota

JAKARTA—Unit usaha Fixed Wireless Access (FWA) milik PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), Flexi,  meluncurkan layanan mobile broadband di 10 kota untuk menggarap pasar data yang kian cerah di industri telekomunikasi.

“Flexi telah memulai babak baru dengan layanan  Mobile Broadband dengan kecepatan sampai dengan 5 Mbps. Dalam waktu dekat fitur ini akan dirilis di 10 lokasi potensial di Indonesia antara lain Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang,  Jogjakarta, Banjarmasin, Pekanbaru, Makassar, Denpasar, dan  Medan,” ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah di Jakarta, Rabu (12/10).

Menurutnya, tingginya penetrasi internet di Indonesia yang tumbuh sekitar 60 persen belakangan ini serta pertumbuhan pengakses internet yang meningkat drastis mendorong Flexi  untuk masuk didalam bisnis yang berbasiskan broadband ini.

Dikatakannya, mainstream bisnis telekomunikasi memang mengarah kepada penyediaan layanan mobile data, dimana salah satu indikator yang paling sederhana adalah pertumbuhan pengguna smartphone yang dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan, kegiatan social networking (Facebook & Twitter) serta akses internet.

Diungkapkannya, dalam lima tahun terakhir bisnis telepon seluler menunjukan pertumbuhan jumlah pelanggan dan Average Revenue Per User (ARPU)  yang sangat tinggi, masing-masing sebesar  yakni antara 27 hingga  42 persen tetapi pada dua tahun terakhir ini justru mengalami pertumbuhan negatif.

Penurunan pertumbuhan ARPU yang berbanding terbalik dengan penambahan pelanggan tersebut terkait dengan  kecenderungan penurunan revenue voice. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi dipastikan dapat mengurangi profit margin operator, mengingat kontribusi revenue voice masih sangat dominan.

“Mobile broadband Flexi  didukung ketersediaan infrastruktur dan peningkatan kapasitas 6.000 BTS yang  telah tersebar di lebih dari 80 persen wilayah Indonesia,” katanya.

Ditegaskannya, Telkom akan mempercepat penggelaran layanan Flexi Mobile Broadband agar seluruh Indonesia dapat menikmati layanan Flexi Mobile Broadband. Penggelaran EVDO Flexi direncanakan selesai pada  awal 2012.  Pada awal Oktober 2011, Telkom telah mengoperasikan 735 BTS EVDO dengan rincian 462 di Jakarta, disusul dengan Jawa Barat sebanyak 123 BTS, Medan dengan 6 BTS, Pekanbaru 28 BTS, Banjarmasin 33 BTS, Makasar 40 BTS, Denpasar 13 dan Surabaya 15 BTS EVDO.

Khusus di Bali, Telkom telah siap memberikan layanan Flexi Mobile broadband. Dari 145 BTS yang ada di Denpasar saat ini telah terpasang 13 BTS dengan teknologi EVDO Rev A dan sampai dengan akhir tahun akan terpasang 49 BTS.

“Hingga akhir tahun ini, Telkom menargetkan sebanyak minimal 50.000 pelanggan Flexi Mobile Broadband,” tuturnya.[dni]

121011 GMF Optimistis Kuasai Perawatan Boeing 747

JAKARTA—PT GMF AeroAsia (GMF) optimistis bisa menguasai bisnis   perawatan pesawat Boeing 747 di kawasan regional karena memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding  bengkel pesawat lainnya.

“Kami optimistis dapat menangkap peluang pasar Modifikasi Section 41 khusus perawatan Boeing 747 karena  lebih unggul ketimbang  maintenance repair overhaul (MRO) atau bengkel pesawat  lainnya di kawasan regional,” ungkap Presiden Direktur GMF Richard Budihadianto di Jakarta, Rabu (12/10).

Modifikasi Section 41 mencakup penggantian atau memperkuat body skin (kulit tubuh), frame, stringer, intercostal dan beberapa struktur pilihan di area Nose Section 41. Modifikasi Section 41 pesawat AP-BIB untuk struktur ini membutuhkan waktu 25 hari.

Dikatakannya, menggarap perawatan tipe Boeing 747  dapat meningkatkan pangsa pasar yang saat ini masih 3 persen  untuk kawasan Asia. Hal ini karena pendapatan GMF dari modifikasi Section 41 ini lumayan signifikan, untuk satu pekerjaan modifikasi membutuhkan biaya 1,4 juta dollar AS belum termasuk material untuk modifikasi sehingga total bisa mencapai 3 juta dollar AS. Apalagi jumlah Boeing 747 di kawasan berjumlah sekitar 800 unit.

Diungkapkannya,   keunggulan dari  GMF dibanding bengkel perawatan lainnya terutama dari sisi biaya lebih kompetitif yakni 40 dollar AS per jam kerja, dimana rata-rata dalam overhaul perawatan sebanyak 50.000-60.000  jam kerja. Sementara MRO di kawasan regional rata-rata mengenakan biaya pekerja sebesar 40-45 dollar AS per jam kerja.

“Setiap tahun bisnis  perawatan pesawat di  Indonesia mencapai 750 juta dollar AS, namun MRO kita hanya mampu menyerap 250 juta dollar AS karena kemampuan terbatas, seperti kurangnya tenaga ahli,” jelasnya.

Selanjutnya dikatakan, sejak 1989 GMF telah  melakukan perawatan B 747 untuk Modifikasi Section 41 terhadap 10 unit pesawat. Kali ini GMF berhasil menangani perawatan satu pesawat milik maskapai asing dengan biaya 3 juta dollar AS. Pesawat kargo jenis Boeing 747-200 milik Aerospace Consortium International yang dioperasikan Rayyan Air dari Pakistan ini menjalani  perawatan besar berupa Modifikasi Section 41.

Satu pesawat milik Aerospace ini merupakan salah satu dari 10 pesawat jenis B 747 yang berhasil ditangani GMF sejak 1989 khusus untuk Modifikasi Section 41.

Dari 10 pesawat itu, enam pesawat B747-200 milik Garuda Indonesia, sisanya milik Pakistan International Airlines sebanyak 3 unit yang dikerjakan pada 1989-2000, dan satu unit jenis B 747-300 yang dikerjakan pada 2011. Dari seluruh pesawat tersebut, 9 unit pesawat merupakan pesawat penumpang dan satu pesawat kargo.[dni]

121011 Axis Bidik Sewa 5 Ribu Menara

JAKARTA—PT Axis Telekom Indonesia (Axis) membidik menyewa lima ribu menara untuk mendukung rencana ekspansi jaringan dari anak usaha Saudi Telecom Company (STC) itu.

“Jika penyewaan lima ribu menara untuk mendukung ekspansi Base Transceiver Station (BTS) ini selesai,   wilayah jaringan akan menjadi dua kali lipat, layanan mobile broadband akan secara signifikan lebih luas, dan kualitas semua layanan kami akan semakin baik,” ungkap  Presiden Direktur dan CEO Axis Erik Aas di Jakarta, kemarin.

Dijelaskannya, strategi  menyewa menara  sesuai dengan arahan pemerintah untuk pemanfaatan infrastruktur secara bersama di industri telekomunikasi. “Pada ekspansi ini kami memanfaatkan menara bersama lebih dari 90 persen. Nantinya  kecepatan data akan meningkat secara signifikan hingga 42 Mbps,” jelasnya.

Hingga saat ini Axis   berhasil meraup omzet sebesar 1,4 triliun di tahun ini, atau meningkat dua kali lipat dari  posisi akhir 2010 lalu yang hanya sebesar 700 miliar rupiah. Axis menargetkan pada akhir tahun nanti bisa meraih 17 juta pelanggan.

Berdasarkan catatan, Untuk proyek lima ribu BTS ini dianggarkan dana sekitar 500 juta dollar AS. Axis menargetkan pada 2014 akan memiliki 40 juta pelanggan. Untuk itu telah didapat dukungan   dana sebesar  1,6 miliar dollar AS, yang 1,2 miliar dollar AS di antaranya diperoleh dari pinjaman perbankan internasional.

Pada kesempatan lain VP XL Regional Sumatera Agus P Simorangkir mengungkapkan, telah  melakukan serangkaian uji jaringan di sejumlah kota besar di Sumatera pada September – Oktober 2011.

“Kegiatan ini terutama untuk membuktikan kemampuan dan kesiapan jaringan XL untuk komunikasi data. Khusus di Belitung, uji jaringan ini termasuk juga memastikan bisa turut mendukung industri pariwisata setempat secara umum, termasuk acara Sail Wakatobi – Belitung,” katanya.

Diungkapkannya,  di Belitung pengujian jaringan dilakukan di Lor In Beach Resort, Tanjung Tinggi, dengan menggunakan Modem dan BlackBerry.   XL mampu mendownload dengan kecepatan 118 Kbps dan upload 333 Kbps. Sedangkan operator lain nihil.

Sementara menggunakan modem, dengan layanan XL 2G mendownload dengan kecepatan 66 Kbps dan upload 51 Kbps, sedangkan operator lain mendownload hanya 23 Kbps dan upload 30 Kbps. Sama halnya dengan operator lainnya yang hanya memiliki kecepatan untuk mendownload 48 Kbps dan upload 24 Kbps.[dni]

121011 Komite Etik BRTI Harus Dibentuk

JAKARTA— Pemerintah diminta secepatnya membentuk komite etik untuk mengawasi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) agar lembaga terhormat itu tidak kehilangan kehormatannya dalam menangani kasus-kasus pelik yang terjadi di industri.

“BRTI sudah dibentuk untuk merealisasi permintaan kehadiran  lembaga regulasi sesuai amanah Undang-undang Telekomunikasi.   Namun, dalam praktiknya BRTI oleh sementara pihak dinilai kurang efektif, bahkan ada kecurigaan lembaga ini tak  berdaya menghadapi pelanggaran operator atau penyedia konten nakal,” ungkap Pengamat Telematika Sapto Anggoro di Jakarta,

Disarankannya, untuk menghindari  kecurigaan  terhadap badan yang terhormat itu, harus dibentuk   komite etik BRTI.  Komite ini terdiri dari kalangan yang terpilih, berintegritas serta memahami masalah telkomunikasi dan industri.

“Orang-orang yang kompeten tersebut bisa bekerja secara ad hoc atau pemilihannya berdasarkan kasus. Mereka bekerja secara independen karena itu pemilihannya dari   pihak yang punya integritasnya dan dipercaya, karena hanya orang lain yang tahu dan bisa menilai integritas seseorang,” katanya.

Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mendukung dibentuknya komite etik untuk menilai dan mengevaluasi kinerja para anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik di sektor telekomunikasi.

“Para KRT yang menjadi wakil masyarakat rasanya wajar diberikan perhatian terkait komitmennya membela pengguna. Pembentukan komite etik ini rasanya sesuatu yang tepat karena panitia seleksi KRT periode baru telah dibentuk,” katanya.

Sebelumnya, kinerja para KRTBRTI periode 2009-2011 dinilai sangat mengecewakan dibandingkan para pendahulunya karena tidak ada kebijakan monumental yang bisa dihasilkan demi kemajuan industri telekomunikasi. Hal ini bisa dilihat dari penyelesaian penataan frekuensi 3G, penurunan biaya interkoneksi, kasus SMS Premium dan SMS gratis, serta masalah pemberian lisensi.
Saking geramnya dengan prestasi BRTI, Anggota Komisi I DPR RI Enggartiasto Lukita menyarankan  lembaga ini tidak diberikan fasilitas berlebihan karena performa yang tidak kinclong. “Cukup digaji saja. Kalau sudah ada perbaikan, baru diberikan fasilitas,” sinisnya.[dni]

121011 Benang Kusut Harus Diurai

Kasus sedot pulsa yang menghantam bisnis konten  adalah gelombang ketiga sejak usaha ini marak di industri telekomunikasi. Kasus pertama adalah premium call yang sebelumnya sempat booming dengan layanan informasi seperti Halo Dokter, namun dihantam tsunami karena adanya jasa nakal yang menjurus kearah esek-esek.

Gelombang kedua adalah cara registrasi dengan pola push SMS dimana pelanggan yang merasa tidak mendaftar menjadi pelanggan. Terakhir, adalah sedot pulsa  dengan pola silent dan  smart charging.
Modus silent charging adalah melakukan pendaftaran secara paksa. Bila ditelisik memang terkesan random, padahal terstruktur rapi dengan berbagai metode filtering yang sebetulnya bisa dikaji lebih lanjut. Salah satu metode filtering tersebut adalah memilih daftar pelanggan yang paling rajin mengisi pulsa dan kemudian mempetakannya berdasarkan daerah serta sub-metode lainnya.
Sementara sistem smart charging sebetulnya penjelmaan dari metode penggerusan pulsa terhadap pelanggan yang benar-benar ingin mengikuti layanan, tetapi tidak terus menerus.
Bahaya lain yang mengancam konsumen lewat handset yang disuntik  semacam apps store atau aplikasi yang menyedot pulsa. Jika konsumen salah pencet atau tidak sengaja, bisa saja terdaftar  pada satu layanan SMS  Premium. Biasanya apps store semacam ini sudah tertanam  di firmware
Sekjen Indonesia Mobile and Online Content Association (IMOCA) Ferrij Lumoring mengakui, derasnya pemberitaan tentang kasus sedot pulsa akan meredakan aksi para penyedia konten nakal, namun tidak akan mengikisnya selama akar masalah belum dicarikan solusinya.
“Saya perkirakan setelah ramai-ramai diberitakan, mereka akan tiarap. Namun, setelah itu akan ramai lagi. Ini persis kala 2007 lalu ribut-ribut masalah SMS Push dimana kala itu IMOCA sempat menyidang dua anggotanya,” ungkapnya di Jakarta, kemarin.
Diungkapkannya, pemicu   layanan nakal tak bisa dilepaskan dari model bisnis antara  penyedia konten dengan operator dimana posisi salah satu pihak tidak setara. “Penyedia konten dalam posisi yang lemah. Salah satunya harus memenuhi target yang ditetapkan oleh operator jika ingin mencapai kelas tertentu dalam pembagian revenue. Inilah yang memicu penyedia konten menjadi agresif menawarkan layanan sehingga bisa menabrak aturan,” katanya.
Untuk diketahui,  nilai bisnis konten mencapai  4,8 triliun rupiah  per tahun.  Omzet rata-rata penyedia konten 2 miliar rupiah per bulan. Adapun yang omzetnya mencapai 20 miliar rupiah  per bulan diperkirakan  telah melakukan praktik ilegal atau penipuan.
Menurutnya, jika menginginkan industri ini bertahan, maka harus ada penataan secara menyeluruh, terutama masalah model bisnis dan komitmen dari operator memberikan insentif bagi penyedia konten yang memiliki produk kreatif dan jujur.
“Kami senang sektor ini diatur. Masalah adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait Permenkominfo No 1/2009  karena kami tidak setuju dianggap sebagai penyelenggara telekomunikasi dan dipaksa membayar Biaya Hak Penyelenggara (BHP telekomunikasi. Selain hal itu, pada prinispnya kita setuju,” katanya.
Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala mengatakan, benang kusut bisa diurai jika regulator  lebih  tegas dengan memberikan  sanksi kepada penyedia konten atau operator yang nakal. “Publikasikan nama perusahaannya dan pengusahanya untuk efek jera. Jangan malah ditutup-tutupi sehingga terkesan melindungi para penghisap pulsa rakyat,” tandasnya.
Namun, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Danrivanto Budhijanto berpendapat lain. Pengumuman nama penyedia konten nakal tidak mudah karena proses hukum masih berjalan.
“Kalau mau jujur, jumlahnya bisa saja lebih dari 60 perusahaan. Tapi yang sekarang jadi permasalahan, kalau  diumumkan nama-namanya, bisa saja mereka langsung membubarkan diri dan berganti baju, lalu  membelah diri menjadi 120 penyedia konten baru,” alasannya.
Pernyataan ini tentu berlawanan dengan ucapan   Menkominfo Tifatul Sembiring yang menyebutkan ada 60 penyedia konten  nakal yang telah melakukan pelanggaran karena menyedot pulsa pelanggan. Para pelaku   juga sudah dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak boleh lagi bekerja sama dengan operator telekomunikasi.
Jika merujuk pernyataan Menkominfo, tentunya mengumumkan nama-nama penyedia konten  bermasalah adalah  hal yang mudah. Lantas kenapa justru BRTI mengambil langkah mundur dengan menahan mengungkapkan kebenaran? Jika demikian adanya, tentu benang kusut dari kasus sedot pulsa kian sulit untuk diurai.[dni]

121011 Babak Baru Pemberantasan Sedot Pulsa

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akhirnya bereaksi lebih cepat setelah mendapatkan desakan yang deras dari publik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyelesaikan kasus sedot pulsa yang meresahkan masyarakat belakangan ini.

Dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi I DPR RI pada Senin (10/10) direspons dengan rencana  lima langkah aksi oleh BRTI pada Selasa (11/10). Dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh para wakil rakyat adalah pertama, meminta operator dan regulator   untuk lebih memperketat monitoring layanan SMS Premium. Kedua, membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk kasus sedot pulsa agar bisa lebih mendalami masalah seperti aturan, model bisnis, hingga sanksi.
Sedangkan lima rencana aksi yang disiapkan oleh regulator dan diharapkan selesai dalam kurun waktu tiga bulan kedepan adalah pertama, BRTI akan menyampaikan data yang diduga telah merugikan konsumen berdasarkan masukan publik terkait penyedotan pulsa melalui SMS penipuan layanan pesan premium kepada polisi untuk ditindak secara hukum.
Kedua, BRTI akan melakukan pengawasan secara ketat untuk mendalami hubungan bisnis antara penyedia konten dan operator telekomunikasi dalam memberikan jasa pesan premium. Ketiga, BRTI bersama operator akan merancang sistem aplikasi yang memungkinkan jika konsumen tidak menginginkan jasa pesan premium.
Keempat, jika ada penyedia konten yang ditemukenali melakukan pelanggaran, BRTI akan menginstruksikan operator telekomunikasi untuk menghentikan jasa pesan premium dan mengawasi pemberian ganti rugi sesuai ketentuan yang hasilnya akan dipublikasikan kepada publik.
Penggantian pulsa masih dirumuskan metodenya.  Jika metode   belum  ditemukan, maka operator diwajibkan memberi ganti rugi secara merata, misalnya pulsa senilai  100 ribu rupiah per pelanggan.
Operator mengklaim telah melakukan restitusi bagi pelanggan yang terbukti dirugikan. Telkomsel setiap bulan melakukan restitusi sebesar 300 juta rupiah dari 20 ribu komplain yang ditangani. Namun, angka ini bertolak belakang dengan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia  (YLKI) yang menyatakan dari omset sebesar 300 juta rupiah yang dimiliki operator setiap hari, hanya 13 juta rupiah untuk restitusi.
Kelima, BRTI dan operator secara bersama-sama akan melakukan iklan layanan masyarakat secara massif mengenai nomor pengaduan yang dapat dihubungi konsumen dan cara pengaduan.
Ketua BRTI Syukri Batubara mengatakan, sesuai dengan Permenkominfo No 1/2009 tentang Jasa SMS/MMS Premium dalam pasal 20 penyelenggara konten dapat dikenakan sanksi administrasi, pidana, hingga pencabutan ijin. “Itu bisa dilakukan. Kita tunggu saja hasilnya nanti dari pendalaman data,” katanya di Jakarta, kemarin.
Anggota Komite BRTI Danrivanto Budhijanto menambahkan, dalam waktu dekat akan ada audit forensik yang dilakukan oleh regulator terhadap isi perjanjian antara operator dengan penyedia konten. “Audit forensik ini meliputi bisnis, teknologi, dan hukum dimana  akan dilihat perjalanan produk yang ditawarkan penyedia konten selama setahun terakhir, penggunaan shortcode, dan lainnya,” katanya.
Sayangnya, Danrivanto hanya dalam selang waktu sehari, mengeluarkan pernyataan berbeda terkait ide moratorium layanan SMS Premium. Sebelumnya di depan para anggota komisi I (Senin, 10/10) Danri menyatakan  perlu  moratorium jasa tersebut sembari audit forensik selesai dilaksanakan.
”Moratorium yang saya lontarkan kala di Komisi I  adalah jika ada penyedia konten terbukti nakal, maka layanannya dihentikan. Jadi itu dijalankan secara  selektif dan berdasarkan regulasi, agar tidak semua pihak dirugikan,” kilahnya.
Anggota Komite BRTI Heru Sutadi mengatakan, moratorium berlaku bagi penyedia konten baru yang tengah mendaftar ke BRTI. ”Kita setop dulu pendaftaran penyedia konten baru karena ada indikasi pemain lama yang nakal mendaftar menggunakan nama baru. Minggu depan kami akan mengirimkan data yang terkumpul terkait sedot pulsa ke polisi,” katanya.
Anggota Komite lainnya, Iwan Krisnandi menegaskan, BRTI memiliki perhatian jangka pendek yakni membereskan pengaduan yang masuk ke call center 159 dimana dalam sehari ada 32 ribu panggilan, tetapi sumber daya terbatas. Pengaduan ke nomor ini harus ditindaklanjuti oleh operator dalam kurun waktu 14 hari.
”Untuk jangka panjang tengah dikaji adanya fitur do not call registry, bisa dengan memasukkan nama dalam satu situs agar tidak mendapatkan layanan SMS Premium dan memperketat option in untuk berlangganan,” jelasnya.
Tidak memuaskan
Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menilai sikap regulator dalam menyelesaikan kasus ini masih mengambang dan tidak memuaskan kebutuhan publik.
“Pengguna itu butuh aksi nyata sehingga rasa keadilan itu terbayar. Kalau melihat yang dipaparkan oleh BRTI, semua masih mengambang. Apalagi mengingat birokrasi yang membelitnya, tidak mungkin tiga bulan semua aksi itu bisa dituntaskan. Terlebih, sekarang masa seleksi anggota Komite BRTI baru sehingga konsentrasi anggota lama yang sedang mengikuti seleksi kembali akan terpecah,” katanya.
Perwakilan konsumen, David Tobing juga kecewa dengan hasil pertemuan antara BRTI, Kemenkominfo, dan semua pemangku kepentingan di industri telekomunikasi yang digelar pada Selasa (11/10). “Kami kecewa karena tidak ada yang kongkrit dihasilkan. Konsumen diundang ke pertemuan ini hanya untuk dicari legistimasinya,” katanya.
Menurutnya, jika regulator memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan kasus ini, bisa dimulai dengan melakukan moratorium layanan SMS Premium dan menindak penyelenggara yang nakal mengingat laporan dari publik sudah banyak.
“Saat rapat yang dibicarakan adalah koordinasi dan koordinasi. Tidak mencari titik temu apakah ada pelanggaran atau tidak. Bagaimana bisa berkoordinasi antara pelaku kejahatan dengan regulator,” sesalnya.
Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menyatakan, operator telepon seluler harus bertanggung jawab dalam kasus sedot pulsa  dan  harus mengganti pulsa korban dua kali lipat dari yang dihilangkan. “Operator itu bertanggung jawab karena yang bekerja sama dengan penyedia konten adalah operator, ” katanya.
Sedangkan Anggota Komisi I DPR, Zaki Iskandar meminta BRTI dibubarkan apabila sampai pada tanggal 1 Januari 2012 mendatang masih tetap ada kasus pencurian pulsa. “Kalau sampai 1 Januari masih ada kasus-kasus pencurian lebih baik BRTI dibubarkan saja ,”tegasnya.[dni]

111011 Garuda Tingkatkan Pelayanan

JAKARTA—PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya dengan  menyempurnakan konsep layanan terbarunya  melalui tagline Garuda Experience.

“Konsep Garuda Experience yang  menyajikan ciri khas Indonesia di dalam pesawat, ruang tunggu dan kantor penjualan ini adalah bentuk komitmen Garuda  untuk selalu menjaga dan melestarikan kekayaan budaya bangsa,” ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar di Jakarta, Selasa (11/10).
Dijelaskannya,   Garuda Indonesia Experience merupakan konsep layanan yang berakar pada kekayaan budaya bangsa seperti mengeluarkan album Sound of Indonesia dan Garuda Aromatic Fragrance bersama Komposer Addie MS dan Mustika Ratu.
“Sound of Indonesia merupakan koleksi lagu-lagu daerah dan tradisional dari seluruh penjuru Indonesia yang diaransemen ulang oleh Addie MS sebagai musik resmi yang akan diperdengarkan selama penerbangan maupun di lounge atau ruang tunggu khusus dan kantor penjualan Garuda Indonesia. Beberapa lagu-lagu tradisional dalam Sound of Indonesia tersebut antara lain Rasa Sayange, Janger, Ayo Mama dan Tanah Airku,” katanya.
Sementara Garuda Aromatic Fragrance  diciptakan secara khusus oleh Mustika Ratu dimana  merupakan wewangian aromaterapi khusus yang berasal dari hasil campuran antara buah cengkeh dan rempah-rempah lainnya yang akan digunakan sebagai wewangian resmi di pesawat selama penerbangan maupun di executive lounge dan kantor-kantor penjualan Garuda Indonesia.
“Dengan diluncurkannya dua produk baru pelengkap layanan Garuda Indonesia Experiance ini, maka diharapkan para pengguna jasa akan semakin nyaman terbang dengan Garuda. Dengan demikian tentunya diharapkan akan menambah jumlah penumpang,” katanya.
Direktur Niaga Garuda Indonesia Agus Priyanto menambahkan album Sound of Indonesia ini akan dikemas dalam bentuk compact disc (CD). Nantinya akan dijual dan dari hasil penjualan setelah dipotong biaya produksi, akan disumbangkan kepada tiga yayasan.
Sedangkan  Direktur Keuangan Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan mengatakan   belum bisa memprediksi  potensi kenaikan pendapatan dari layanan Garuda Indonesia Experience mengingat sifatnya jangka panjang dan dari anggaran beberapa tahun kedepan, bukan hanya dari tahun ini.
“Layanan ini untuk jangka panjang, masuk dalam cost passanger services. Dimulai tahun ini untuk membangun brand yang kuat. Dengan ini diharapkan mampu mendongkrak load factor atau tingkat keterisian penumpang,” katanya.
Elisa menargetkan pada triwulan III/2011 pihaknya mampu meraup keuntungan yang dapat dilihat dari kinerja Juli dan Agustus yang mencatat untung. “Saya belum bisa sebutkan besarannya. Tetapi kisi-kisinya begitu, dan sampai akhir tahun diprediksi untung,” katanya.
Diungkapkannya,  jika dihitung dari kinerja selama semester I  dan hingga Agustus 2011, kenaikan pendapatan Garuda Indonesia  mengalami kenaikan diatas 20 persen. Sedangkan hanya di semester pertama 2011 terjadi peningkatan mencapai  44.6 persen dibandingkan periode sama 2010.
Sebelumnya, selama Juli 2011 Garuda Indonesia  berhasil membukukan  laba usaha (operating profit) sebesar  459.5 miliar rupiah,  laba bersih (Rp 320 miliar), dan pendapatan usaha ( Rp 2,453 trilun) berkat mengangkut  1,642 juta penumpang. Kinerja selama satu bulan itu (Juli) berhasil menutup performa kurang menggembirakan maskapai ini pada semester I 2011.
Secara terpisah, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan   menghimbau maskapai penerbangan tidak melupakan  memiliki sistem teknologi informasi yang mumpuni selain meningkatkan layanan.
“Masalah sistem Teknologi Informasi harus menjadi perhatian dari maskapai saaat ini agar konsep layanan yang diusung demikian canggih bisa berjalan. Memang tidak ada aturan keharusan. Tetapi sebagai manajemen, seharusnya semua sistem harus ada back up atau cadangan apalagi untuk sistem yang sangat vital,” tegasnya.[dni]