111011 Telenovela Sedot Pulsa Belum Berakhir

Ibarat cerita telenovela yang bertele-tele, kasus sedot pulsa yang tengah marak di industri telekomunikasi diperkirakan belum akan berakhir. Pasalnya, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Menkominfo Tifatul Sembiring dan para wakil rakyat dari Komisi I DPR mengeluarkan rekomendasi yang mengambang, sehingga dipastikan konsumen telekomunikasi kian tersiksa oleh fenomena sedot pulsa.
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menjelang penutupan RDP mengumumkan dua rekomendasi dalam kasus sedot pulsa. Pertama, meminta operator, Kemenkominfo, dan Penyedia Konten untuk lebih memperketat monitoring layanan SMS Premium. Kedua, membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk kasus sedot pulsa agar bisa lebih mendalami masalah seperti aturan, model bisnis, hingga sanksi.
“Kita mengambil rekomendasi ini karena tidak ingin industri kreatif yang  bersandar pada   layanan SMS Premium menjadi mati. Kita tidak mau karena segelintir bermasalah, semua kena,” katanya di Jakarta, Senin (10/10).
Rekomendasi ini bisa dikatakan lebih persuasif ketimbang yang disuarakan oleh para Anggota Komisi I DPR RI seperti Teguh Juwarno yang meminta adanya moratorium atau pemberhentian sementara layanan SMS Premium sambil dilakukan penindakan dan evaluasi dari model bisnis jasa tersebut.
“Momentum hangatnya isu sedot pulsa harus digunakan untuk membenahi semua layanan ini. Selain dibentuk Panja, tentu melakukan moratorium jasa SMS Premium akan lebih baik sembari melihat siapa saja yang bermasalah,” tegasnya.
Anggota Komisi I lainnya, Enggartiasto Lukita meminta Kemenkominfo, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan operator untuk bisa menindak secara tegas para penyedia konten yang bermasalah serta tidak segan-segan untuk mengumumkan pelaku usaha yang bermasalah.
“Jika benar dikatakan ada 60 penyedia konten yang bermasalah, diumumkan ke masyarakat. Jangan disembunyikan. Ini akan menjadi pembelajaran agar pelaku usahanya tidak bisa semena-mena,” ketusnya.
Menanggapi hal itu, Menkominfo Tifatul Sembiring meminta semua pihak untuk melihat secara jernih kasus ini karena tidak semua konten yang merugikan masyarakat. “Ini ibarat pedagang yang nakal di pasar. Jika ada yang bandel, pedagangnya ditindak, bukan pasarnya dibakar. Kasus sedot pulsa adalah kriminal dan itu melanggar undang-undang. Kami akan berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menindaknya,” katanya.
Anggota Komite BRTI Danrivanto Budhijanto menambahkan, dalam waktu dekat akan ada audit forensik yang dilakukan oleh regulator terhadap isi perjanjian antara operator dengan penyedia konten. “Audit forensik ini akan melihat perjalanan produk yang ditawarkan penyedia konten selama setahun terakhir, penggunaan shortcode, dan lainnya. Kita berfikir perlunya moratorium SMS Premium sembari audit forensik ini selesai dilaksanakan,” katanya.
Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan, selama ini ada 20 ribu komplain yang ditangani setiap bulan terkait layanan SMS Premium dimana 300 juta rupiah setiap bulannya pulsa pelanggan dikembalikan. “Omset bisnis ini hanya 250 miliar rupiah setiap bulan dan menyumbang 7 persen bagi total pendapatan Telkomsel. Saat ini ada 460 penyedia konten yang menjadi mitra,” katanya.
Diingatkannya, bisnis kreatif ini merupakan salah satu pendorong perekonomian karena pemainnya mulai dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) hingga mahasiswa. “Kami menargetkan ada seribu penyedia konten yang nantinya bergabung dengan Telkomsel. Ini adalah salah satu bisnis yang diminati oleh anak-anak muda dan banyak yang menyenanginya,” jelasnya.
Direktur Utama Indosat Harry Sasongko mengungkapkan, telah melakukan revisi perjanjian dengan para penyedia konten dan  menerapkan sistem single server. “Kami dalam proses migrasi menjadi single server agar penyedia konten lebih mudah dikontrol. Sekarang prosesnya sudah berjalan hingga 60 persen. Diharapkan akhir tahun ini proses itu sudah selesai. Selain itu juga diterapkan stop keyword untuk semua layanan,” katanya.
Ketua umum Indonesia Mobile Content Associations (Imoca) A. Haryawirasma meminta semua pihak tidak menyamaratakan layanan SMS Premium karena terdapat konten yang diminati pelanggan seperti   layanan rohani atau  perbankan (phone/ sms banking). “Kuncinya  ada di operator dan BRTI, tinggal dipilih atau  diseleksi ulang mana layanan  yang boleh atau tidak,” katanya.
Menurutnya, pengawasan terhadap isi perjanjian antara penyedia konten dan operator mutlak dilakukan karena ketika diajukan isinya semua sangat ideal dan taat pada aturan. “Tetapi karena pengawasan lemah, ditengah jalan mulai terjadi kenakalan,” katanya.
Sebelumnya, terdapat dua kasus utama yang terjadi  yaitu  penipuan lewat SMS dan penyedotan pulsa tanpa seizin pengguna. Modus dari para ‘tuyul” di ponsel ini ada beberapa seperti mengirmkan pesan secara acak yang berisikan  minta pulsa atau minta transfer dana. Ada juga pengiriman SMS promosi yang redaksionalnya membingungkan sehingga tanpa sadar pengguna membalas dan dianggap telah melakukan registrasi.
Modus lainnya adalah teknik masking yang dilakukan dengan mengirimkan pesan seolah-olah dari  short code resmi  operator atau nomor biasa dimana kala dibalas SMS tersebut secara alogoritma dianggap sebagai konfirmasi berlangganan layanan SMS Premium. Para penerima SMS yang berisikan  minta transfer menyatakan hal ini terjadi pada diri mereka usai membalas isi pesan.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memprediksi dari 220 juta nomor telepon seluler yang aktif, ada sekitar 29 juta pengguna yang terjebak, dengan tarif konten berlangganan lima ribu rupiah per bulan, sehingga ada potensi kehilangan sekitar  147 miliar rupiah  per bulan.
Angka asumsi 29 juta muncul dari sekitar 30 persen dari total nomor aktif lalu sempat masuk ke layanan premium, ada 90 persen yang tidak membatalkan registrasi dan separuh di antaranya terpaksa.[dni]

111011 Kemenhub Survei Tujuan Transportasi Nasional

JAKARTA: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan  kembali melakukan survei  asal tujuan transportasi nasional dengan dukungan dana sebesar 41 miliar rupiah  selama empat hari yakni 13-16 Oktober 2011.

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemenhub Denny Siahaan survei asal tujuan transportasi nasional ini sangat bermanfaat sebagai masukan bagi pemerintah untuk merencanakan pembangunan sistem transportasi, khususnya pergerakan antar kabupaten, propinsi, dan nasional, baik yang menyangkut pengembangan infrastruktur jalan, maupun sarana transportasi dan kebijakan lain yng terkait.

“Survei ini biasa dilakukan lima tahunan, terakhir pada 2006. Dari hasil survei tersebut diketahui ada perubahan pergerakan angkutan barang, sedangkan penumpang tidak banyak perubahan. Dari survei tahun ini, nantinya akan dijadikan pembanding dan akan digunakan untuk mengambil keputusan,” katanya di Jakarta, Senin (10/10).

Dijelaskannya,  pelaksanaan survei dilakukan oleh Litbang Perhubungan dibantu oleh perguruan tinggi negeri di 32 propinsi di Indonesia, kecuali Sulawesi Barat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Survei dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 13-16 Oktober 2011, kecuali survei kapal on board (di tempat) yang disesuaikan dengan jadwal kapal.

Survei akan dilakukan di 445 kabupaten/kota di seluruh propinsi di Indonesia dan survei secara on board untuk kereta api sebanyak 29 perjalanan (PP) dan 17 kapal (PP). Jumlah formulir yang digunakan kurang lebih 5 juta formulir untuk semua moda. Jumlah pos yang disasar sebanyak 2.541 pos yang meliputi sisi jalan, jembatan timbang, terminal, jalan tol, dermaga penyeberangan dan sungai, pelabuhan, bandara dan survei di dalam kapal dan kereta api.

Untuk melakukan survei ada membutuhkan 18.000 orang untuk melakukan pengumpulan data.

Dikatakannya, survei untuk moda jalan lokasi survei dilakukan di sisi jalan, jalan tol, jembatan timbang, dan terminal.

Untuk moda penyeberangan dan sungai di dermaga. Untuk moda kereta api survei dilakukan di stasiun, dan di dalam kereta api. Untuk moda laut, lokasi survei di pelabuhan dan di dalam kapal, serta untuk moda udara, lokasi survei di bandara.

Dijelaskannya,  dari hasil survei ini akan mengetahui volume lalu lintas dari masing-masing jenis sarana transportasi yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar untuk proses ekspansi data sampel yang diambil.

“Hasil perhitungan lalu lintas ini akan digunakan sebagai populasi dalam proses ekspansi data hasil survei wawancara terhadap pengemudi dan penumpang sarana transportasi yang diambil sebagai sampel,” katanya.

Dari data tersebut akan dapat diputuskan apakah memerlukan tambahan sarana transportasi di beberapa daerah yang ternyata banyak penumpangnya.[Dni]

111011 Aturan Netral Teknologi Disahkan

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya mengeluarkan aturan tentang penggunaan netral teknologi di frekuensi 2,3 GHz untuk  rentang 2360-2390 MHz bagi penyelenggara layanan Broadband Wireless Access (BWA).

Aturan itu dituangkan dalam Permenkominfo No 19/2011 Tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel berbasis netral teknologi yang ditandatangani oleh Menkominfo Tifatul Sembiring pada 14 September 2011.

Keluarnya peraturan ini memberikan payung hukum bagi operator pemilik lisensi BWA memilih teknologi selain yang ditentukan kala tender 2009 lalu. Sebelumnya,  Kemenkominfo lebih memilih standar  IEEE 802.16d-2004 untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) yang lebih dikenal dengan standar 16d di rentang frekuensi tersebut.

Sekarang pemilik lisensi dibebaskan memilih  standar 16d,  IEEE 802.16e-2005  untuk Mobile Wimax dengan teknik modulasi Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA) atau 16e, dan mobile wimax,

Berkaitan dengan persyaratan teknis  perangkat telekomunikasi, nantinya ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal. Sedangkan masalah perubahan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, interferensi frekuensi, dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) telah diatur di aturan baru ini.

Pada Senin (10/10) akan diuji coba standar WiMax 16d dan WiMax 16e berjalan bersamaan  di Serpong.

Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika M.Budi Setyawan mengungkapkan, dalam regulasi yang dikeluarkan,  pemerintah hanya menjaga masalah peningkatan akses internet, kualitas layanan, dan komitmen pengembangan jaringan. “Sekarang ini sedang digodok masalah  standarisasi dan spesifikasi perangkat,” katanya di Jakarta, kemarin.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono  mengatakan, hadirnya regulasi baru tersebut mempersilahkan semua teknolgi digunakan untuk akses internet.

”Para pemilik lisensi  dipersilakan menyiasati alokasi 15 MHz yang dimiliki   agar optimal dengan  melakukan koordinasi bersama pemilik pita disebelahnya agar kapasitas maksimal.  Kita optimistis tidak akan ada interferensi karena grekuensinya berbeda. Jika itu terjadi, berarti perangkatnya tidak comply,” katanya.[dni]

111011 Telkom Luncurkan Kartu Prabayar Hongkong

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) meluncurkan kartu prabayar Telkom Hongkong untuk memanjakan pelanggan berkomunikasi selama di negara tersebut.
”Kami meluncurkan kartu prabayar Telkom Hongkong karena menyadari ada sekitar 150 ribu masyarakat Indonesia di sana. Melalui produk ini, komunikasi yang dilakukan ke Tanah Air bisa lebih hemat,” ungkap EGM Multimedia Telkom Jodhy Hernadi di Jakarta, Senin (10/10).
Dijelaskannya, kartu yang dibanderol seharga 50 dan 100 dollar Hongkong tersebut memiliki keunggulan pada tarif hemat ke nomor PSTN, Flexi atau lokal HongKong, serta bisa mengirimkan uang melalui  jasa pengiriman uang  (money remittance) Delivery Money Access (Delima) dengan opsi nominal 100, 300, 500 ribu hingga satu juta rupiah. Biaya sekali kirim uang sekitar 22 dollar HongKong.
Delima sendiri sejak dikomersialkan pada Juli lalu sudah memiliki sekitar 1.500 transaksi dengan nominal yang dikirimkan per transaksi sekitar 200-400 ribu rupiah. Delima didukung oleh  sekitar 731 Plasa Telkom di seluruh Indonesia dan kurang lebih 20.000 outlet mitra Delima. Dimasukkannya fitur Delima di kartu prabayar Telkom HongKong ini menjadikan produk tersebut telah resmi go international.
Jika pelanggan menggunakan  kartu yang dibanderol 50 dollar Hongkong  untuk mengirim uang, akan  mendapatkan bebas bicara ke Indonesia dengan tujuan nomor PSTN dan Flexi selama 2,5 jam. Sedangkan untuk kartu 100 dollar Hongkong mendapatkan bonus bicara 5 jam dengan masa berlaku dua minggu. Sementara tarif panggilan melalui kartu ini baik ke nomor lokal HongKong atau Sambungan Langsung  Internasional didiskon 30 persen.
”Kartu ini dibidik untuk traveller, tetapi jika para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) membelinya juga tidak apa-apa. Hingga akhir tahun ditargetkan ada 1.500 unit kartu terjual. Bulan depan kita akan luncurkan kartu sejenis untuk Malaysia. Pemasaran dari kartu ini dilakukan oleh Telkom Internasional (Telin),” katanya.[dni]

111011 XL Berikan Penghargaan Indonesia Berprestasi

JAKARTA—PT XL Axiata Tbk (XL) memberikan penghargaan Indonesia Berprestasi kepada   warga negara  yang mendedikasikan dirinya dalam perbaikan kualitas hidup masyarakat luas.

Pada penyelenggaraan kali ini XL  memberikan penghargaan kepada  Rukmini Paata Toheke (Seni & Budaya), Credit Union Pancur Solidaritas (Lintas Kategori/Kelompok), Valencia Mayke Randa (Kewirausahaan Sosial). Sementara itu untuk Penghargaan Khusus (Special Recognition) terpilih  pemenang yaitu Andi Arfan Sabran, serta Nata De Cassava.
Para peraih penghargaan  terpilih dari 9 finalis yang merupakan hasil seleksi dari  621 kandidat. Mereka selanjutnya akan saling berkompetisi untuk meraih predikat Best of The Best dan memenangi hadiah  100 juta rupiah.
Menurut Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi setiap kali dilakukan seleksi untuk menjaring kandidat,  bisa mengenal orang-orang hebat dari seluruh penjuru Nusantara.
”Mereka hebat karena bukan saja pintar, tetapi juga berdedikasi tinggi untuk bisa menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk mencari solusi persoalan yang dihadapi masyarakat luas. Atas pertimbangan itulah, XL mulai tahun ini berinisiatif untuk meningkatkan dukungan berupa peningkatan kapasitas kelembagaan,” katanya di Jakarta, kemarin.
Dikatakannya, untuk membantu para penerima penghargaan meraih yang terbaik, selama tiga bulan ke depan akan dibekali Manajemen Diri (antara lain motivasi, manajemen waktu, kreatifitas, komunikasi) dan berbagai tip  untuk pengembangan diri. Tujuan utama pembekalan adalah agar mereka dapat mengembangkan prestasinya dengan memajukan sisi Performa, Keberlanjutan (sustainability), dan dampak sosial yang lebih baik.
Indonesia Berprestasi Award (IBA), merupakan sebuah penghargaan terhadap warga negara Indonesia  yang terus berkarya dan memberikan kontribusi  secara nyata  bagi masyarakat Indonesia.  Ajang penghargaan ini merupakan program yang berkelanjutan sejak diselenggarakan kali pertama pada tahun 2007 yang lalu, dan selama ini telah berhasil menjaring beberapa anak bangsa yang telah berprestasi demi kemajuan bangsa.[dni]

111011 Melayani Umat di Tanah Suci

Indonesia pada pekan lalu mulai menerbangkan calon jemaah Haji ke Arab Saudi. Diperkirakan pada tahun ini Indonesia memiliki 221 ribu calon jemaah Haji.

Operator telekomunikasi pun tidak mau ketinggalan melayani calon jemaah Haji dalam berkomunikasi  mengingat ibadah ini membutuhkan waktu yang lumayan lama  di tanah suci. Kerinduan calon jemaah Haji kepada kerabat di tanah air diharapkan bisa terbayar melalui sambungan komunikasi yang disediakan oleh para operator.
Terdapat tiga operator sejauh ini yang memanfaatkan momentum ibadah Haji untuk mendongkrak pendapatannya yakni Telkomsel, Axis, dan XL.
Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengharapkan, pada musim haji kali ini 50 persen dari calon jemaah Haji akan menggunakan produk anak usaha Telkom tersebut.
”Kami menghadirkan layanan komunikasi dengan tarif paling hemat hingga 80 persen dan ragam layanan  bagi pelanggan yang beribadah haji di Tanah Suci,” katanya.
Dijelaskannya,  pelanggan Telkomsel tidak perlu mengganti sim card kala di tanah suci  karena tarif Telkomsel yang berlaku sudah setara dengan tarif lokal Arab Saudi. Tarif hemat layanan komunikasi haji ini hanya berlaku di jaringan operator Zain Arab Saudi.
Untuk melakukan panggilan telpon dan video call ke semua operator di Tanah Air, pelanggan hanya dikenakan  6 ribu rupiah  per menit, terima telpon  2.500 rupiah  per menit, kirim SMS  900 rupiah  per SMS, serta gratis menerima SMS dari semua operator.
Bahkan khusus untuk pelanggan kartuHALO tetap dapat terhubung dengan berbagai informasi selama berada di Tanah Suci dengan memanfaatkan tarif hemat layanan data Rp 100/ 10kb untuk pemakaian internet dan BlackBerry, dengan pembayaran maksimum  50 ribu rupiah per hari (APN BlackBerry) dan  150 ribu rupiah  per hari (APN non BlackBerry).
Telkomsel juga menyediakan paket hemat layanan data bagi pelanggan paskabayar maupun prabayar yang sedang menjalankan ibadah haji. Pelanggan dapat membeli paket unlimited data roaming 3 hari seharga  200 ribu rupiah  ataupun 7 hari dengan harga   450 ribu rupiah
Ada juga   paket unlimited BlackBerry Telkomsel yang menyajikan tarif hemat  45 ribu rupiah  untuk paket 1 hari, 130 ribu rupiah  untuk 3 hari,  300 ribu rupiah  untuk 7 hari, dan  850 ribu rupiah untuk 20 hari.
Bidik 40%
GM International Business and Domestic Wholesale XL Retno Wulan  mengungkapkan, pada tahun ini perseroan membidik sekitar 40 persen calon jemaah haji menggunakan paket komunikasi yang ditawarkannya. ”Selama musim Haji ini trafik internasional XL bisa naik 60 persen dibandingkan hari biasa,” katanya.
Dijelaskannya XL mengandalkan   tarif roaming internasional murah untuk Arab Saudi jika pelanggan melakukan  panggilan, Voice Over Internet Protocol (VoIP), maupun BlackBerry. Program ini berlaku mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2011 dan  bagi semua pelanggan XL baik prabayar maupun pasca bayar
Tarif roaming internasional  XL untuk Arab Saudi adalah Rp 2000/menit untuk terima telpon dari Indonesia, dan Rp 8000/menit untuk nelpon dari Arab Saudi ke Indonesia maupun nelpon ke nomor lokal Arab Saudi.
Untuk SMS, pelanggan hanya dikenakan tarif  850 rupiah untuk kirim SMS, sedangkan untuk terima SMS tidak dikenakan biaya. Agar bisa mendapatkan kemudahan tersebut, pelanggan dapat langsung menikmati tarif ini tanpa perlu melakukan registrasi atau mengganti kartu (simcard).
Sementara itu untuk layanan VoIP 01000 yang bisa digunakan untuk menelpon nomor lokal Arab Saudi dari nomor XL di Indonesia, pelanggan akan bisa mendapatkan tarif istimewa Rp 1800/menit, gratis 1,5 menit nelpon setelah nelpon 3 menit (berlaku per nelpon)
Pada layanan BlackBerry, tarif murah akan didapatkan pelanggan yaitu  75 ribu rupiah per hari. Untuk bisa mendapatkan tarif istimewa ini, pelanggan harus memastikan sudah berlangganan paket Full Service bulanan atau paket BB 3 in 1.
Pelanggan juga harus sudah mengaktifkan paket tersebut sebelum berangkat ke Arab Saudi. Setelah berada di Arab Saudi, perlu juga dipastikan untuk memilih jaringan operator “Mobily”, dengan cara: Menu/option à Mobile Network à Network selection mode (pilih manual).
“Kekuatan paket yang ditawarkan XL pada terima telepon dan SMS.  Tahun ini SMS menggunakan  XL paling murah, kami memilih fitur ini ditonjolkan karena jika sedang roaming internasional, SMS yang paling banyak digunakan,” katanya.
Andalkan Induk Usaha
Sementara Direktur Penjualan Axis Telekom Indonesia Syakieb A Sungkar mengatakan, perseroan mengandalkan subsidi tarif dari induk usahanya, Saudi Telecom Company (STC), untuk menawarkan paket komunikasi murah bagi calon jemaah Haji.
Dijelaskannya, pada musim haji tahun ini pelanggan Axis  dapat menikmati gratis  terima telepon dengan menggunakan nomor roaming lokalnya dan gratis  menerima SMS ke nomor Axis selama di tanah suci.
Sedangkan untuk layanan BlackBerry  pelanggan dapat memilih layanan BlackBerry unlimited harian 9.900 rupiah  per hari, mingguan (Rp 49.900) dan bulanan (Rp 199.900).
Jika menggunakan  nomor roaming lokalnya, pelanggan Axis dapat menelepon keluarga dan kerabat mereka di Indonesia dengan tarif paling hemat 5.500 rupiah  per menit. Axis  juga memberikan tarif super hemat untuk mengirim SMS, yaitu 899 rupiah  per SMS.
Axis  juga menawarkan tarif kompetitif bagi keluarga dan kerabat di Indonesia yang menggunakan nomor Axis  paket haji untuk menelepon pelanggan Axis di Arab Saudi dengan menggunakan kode akses layanan internasional 01012 hanya dengan 1.290 rupiah per menit. Untuk pelanggan Axis lain, tarif yang berlaku adalah1.388 rupiah  per menit.
”Kami mengharapkan ada 20 persen dari calon jemaah Haji menggunakan produk Axis. Bagi kami musim Haji ini adalah upaya menjaga momentum pendapatan tetap tumbuh usai Ramadan,” katanya.
Head of Corporate Communications Axis Telekom Indonesia Anita Avianty menambahkan, perseroan telah  berhasil meraup omzet sebesar 1,4 triliun di tahun ini, atau meningkat dua kali lipat dari  posisi akhir 2010 lalu yang hanya sebesar 700 miliar rupiah.
”Peningkatan omset   seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan dari 9 juta pada akhir 2010, menjadi 15 juta pelanggan sekarang. Kita targetkan pada akhir tahun nanti bisa meraih 17 juta pelanggan. Sekitar 30 persen dari omset  disumbangkan oleh pelanggan data. Selebihnya dari panggilan voice atau suara, dan  SMS,” katanya.[dni]

101011 Pelindo II Tuntaskan Pengerukan Pelabuhan Baai

JAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia II (PT Pelindo II) berhasil menuntaskan pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Baai, Bengkulu, sejak 3 Oktober 2011 yang menelan investasi 210 miliar rupiah agar kapal-kapal besar berkapasitas 40 ribu DWT hingga kapal petikemas bisa berlabuh.

”Kami melakukan pendalaman hingga 10 meter alur pelayaran Pelabuhan Baai sehingga akan terjadi perubahan jenis kapal yang masuk ke sana,” kata Direktur Utama PT Pelindo II Richard Jose Lino di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, jika selama ini pengiriman komoditas utama curah kering berupa batubara yang volumenya 80 persen dari total volume barang, harus melalui proses transhipment atau diangkut dulu dengan kapal tongkang ke Pulau Tikus untuk kemudian diangkut dengan kapal besar 40 ribu DWT, kini hal itu tak perlu dilakukan.

“Kapal-kapal besar hingga 40 ribu DWT bisa masuk, sehingga tak ada lagi transhipment kecuali memang untuk proses pengangkutan batubara untuk pembangkit di Jawa yang memang pakai tongkang. Jika sudah begini maka biaya pengiriman bisa ditekan,” jelasnya.

Menurutnya, tidak adanya transhipment, maka harga freight on board (FOB) untuk komoditas batubara dari Bengkulu bisa meningkat hingga 10 dollar AS per ton yang sebenarnya adalah ongkos untuk mengangkut batubara ke Pulau Tikus.

Dalam hitungan Pemprov Bengkulu, akibat adanya proses transhipment dana yang harusnya masuk ke pendapatan asli daerah (PAD) juga hanya 17 triliun rupiah dari nilai sebenarnya 34 triliun rupiah. “Kami akan terus jaga kedalaman -10 meter untuk Baai, dibutuhkan 35-45 miliar rupiah untuk keruk sedimen 600-700 ribu meter kubik per tahunnya, untuk biaya itu kami akan kerjasama dengan pengusaha batubara dengan menyisihkan sekian dollar per ton masuk dalam biaya handling,” katanya.

Diyakininya, perubahan kedalaman alur di Pelabuhan Baai akan membuat volume barang terdongkrak naik. Jika pada tahun ini dipatok 2,9 juta ton maka pada 2012 menjadi 3,7 juta ton.[dni]

101011 Kemenkominfo Siap Tuntaskan Kasus Sedot Pulsa

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan siap menuntaskan kasus penyedotan pulsa yang meresahkan masyarakat dan siap menindak pihak-pihak terlibat.

”Kami sudah lama mengantisipasi kasus penyedotan pulsa secara ilegal ini melalui Permenkominfo No 1/2009 tentang SMS/MMS Premium. Selain itu juga ada Undang-Undang (UU) Telekomunikasi  pasal  21 dan 22, serta  UU Perlindungan Konsumen. Sudah banyak operator dan penyedia konten yang dipanggil terkait layanan bermasalah,” tegas juru bicara Kemenkominfo Gatot S. Dewo Broto di Jakarta, Minggu (9/10).
Ditegaskannya, dalam menegakkan aturan, regulator memegang prinsip mengutamakan kepentingan kepatuhan hukum, kualitas layanan, dan perlindungan konsumen. ”Jadi, jika ada operator dan penyedia konten  nakal, pasti  ditindak. Soalnya di aturan itu jelas masalah reg atau unreg, dan kerjasama antara operator dan penyedia konten,” katanya.
Berkaitan dengan wacana pengurangan jumlah penyedia konten atau operator melalui merger, menurut Gatot, hal itu tidak bisa dilakukan  karena di regulasi  hanya mengatur masalah kewajiban perizinan berupa pendaftaran. ”Kita ini bukan negara otoriter yang memaksa entitas bisnis untuk merger,” katanya.
Secara terpisah, Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mengungkapkan, Menkominfo Tifatul Sembiring beserta jajarannya akan melakukan rapat dengan wakil rakyat di Komisi I pada Senin (10/10) membahas masalah penyedtotan pulsa. ”Kita akan rapat besok menuntaskan masalah ini,” katanya.
Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Pribadi  mengatakan, walau sudah ada regulasi terkait SMS Premium tetapi pada pelaksanaannya  belum dilakukan. Komitmen untuk melakukan tindakan dan pemberian sanksi belum juga terlaksana hingga kini.
Disarankannya, dibuat regulasi yang dapat merampingkan jumlah operator di Indonesia dengan cara merger. “Harusnya 12 operator yang ada di Indonesia dengan jumlah pelanggan 155 juta bisa dirampingkan dengan cara merger,” katanya.
Sebelumnya, penipuan melalui pesan singkat atau short message services (SMS) dengan menggunakan medium telepon seluler (Ponsel) kembali marak terjadi.  Terdapat dua kasus utama yang terjadi  yaitu  penipuan lewat SMS dan penyedotan pulsa tanpa seizin pengguna. Modus dari para ‘tuyul” di ponsel ini ada beberapa seperti mengirmkan pesan secara acak yang berisikan  minta pulsa atau minta transfer dana. Ada juga pengiriman SMS promosi yang redaksionalnya membingungkan sehingga tanpa sadar pengguna membalas dan dianggap telah melakukan registrasi.
Modus lainnya adalah teknik masking yang dilakukan dengan mengirimkan pesan seolah-olah dari  short code resmi  operator atau nomor biasa dimana kala dibalas SMS tersebut secara alogoritma dianggap sebagai konfirmasi berlangganan layanan SMS Premium. Para penerima SMS yang berisikan  minta transfer menyatakan hal ini terjadi pada diri mereka usai membalas isi pesan.
YLKI memprediksi dari 220 juta nomor telepon seluler yang aktif, ada sekitar 29 juta pengguna yang terjebak, dengan tarif konten berlangganan lima ribu rupiah per bulan, sehingga ada potensi kehilangan sekitar  147 miliar rupiah  per bulan.
Angka asumsi 29 juta muncul dari sekitar 30 persen dari total nomor aktif lalu sempat masuk ke layanan premium, ada 90 persen yang tidak membatalkan registrasi dan separuh di antaranya terpaksa.[dni]