071011 BRTI Mandul, Tuyul Berkeliaran di Ponsel

Penipuan melalui pesan singkat atau short message services (SMS) dengan menggunakan medium telepon seluler (Ponsel) kembali marak terjadi. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menjadikan bulan Oktober ini sebagai bulan pengaduan konsumen terkait kasus ini.

Terdapat dua kasus utama yang terjadi yaitu penipuan lewat SMS dan penyedotan pulsa tanpa seizin pengguna. Modus dari para ‘tuyul” di ponsel ini ada beberapa seperti mengirmkan pesan secara acak yang berisikan minta pulsa atau minta transfer dana. Ada juga pengiriman SMS promosi yang redaksionalnya membingungkan sehingga tanpa sadar pengguna membalas dan dianggap telah melakukan registrasi.

Modus lainnya adalah teknik masking yang dilakukan dengan mengirimkan pesan seolah-olah dari short code resmi operator atau nomor biasa dimana kala dibalas SMS tersebut secara alogoritma dianggap sebagai konfirmasi berlangganan layanan SMS Premium. Para penerima SMS yang berisikan minta transfer menyatakan hal ini terjadi pada diri mereka usai membalas isi pesan.

Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan, akan menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini karena merupakan tindakan kriminal. ”Ini namanya pencurian. Sebelumnya sudah dipanggil operator untuk menjelaskan duduk masalah kasus ini. Kita akan panggil kembali untuk mencari jalan keluar dari semua ini. Jika kriminal, tentu diserahkan kepada pihak berwajib,” tegasnya di Jakarta, kemarin.

Anggota Komite BRTI Heru Sutadi menambahkan, para korban atau yang mendapat SMS penipuan serta tersedot pulsanya bisa mengontak BRTI center di nomor singkat 159.

Diungkapkannya, berdasarkan penelusuran BRTI, salah satu pemicu bocornya data yang dirangkum dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah dalam klausula baku jika konsumen mengikat perjanjian dengan perbankan, dimungkin adanya data nasabah yang dapat diberikan pada pihak ketiga.

“Kalau kasus penyedotan pulsa, meski bukan dilakukan operator, tapi operator menjadi turut serta (terlibat) karena pengawasan yang kurang,” jelasnya.

Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mendesak pemerintah untuk tegas kepada para operator terkait kasus penipuan ini dengan memberikan sanksi kalau bukti-bukti di lapangan sudah lengkap.

“Saya sebal mendengar jawaban dari operator di media massa dimana semuanya lari dari tanggung jawab. Belum lagi Kemenkominfo yang lambat menangani hal ini, hingga konsumen membuat pos pengaduan sendiri. Sangat disayangkan fungsi melindungi pelanggan dilalaikan,” ketusnya.

Disarankannya, pemerintah harus berani mengevaluasi model bisnis antara penyedia konten dengan operator dan autran yang memayunginya karena keluhan konsumen terus berulang terjadi. “Bisnis ini sudah tidak sehat harus ada langkah komprehensif,” tegasnya.

BRTI Mandul
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo memperkirakan dari 220 juta nomor telepon seluler yang aktif, ada sekitar 29 juta pengguna yang terjebak, dengan tarif konten berlangganan lima ribu rupiah per bulan, sehingga ada potensi kehilangan sekitar 147 miliar rupiah per bulan.

Angka asumsi 29 juta muncul dari sekitar 30 persen dari total nomor aktif lalu sempat masuk ke layanan premium, ada 90 persen yang tidak membatalkan registrasi dan separuh di antaranya terpaksa.

Direktur Operasional Indonesia Mobile and Online Content Provider Association (IMOCA) Tjandra Tedja mengungkapkan, perputaran uang dari sektor layanan konten mencapai 5 persen dari nilai transaksi telekomunikasi. Adapun pada akhir tahun 2010 diperkirakan omzet industri telekomunikasi mencapai 100 triliun rupiah. “Saya perkirakan di kisaran puluhan miliar rupiah, masih di bawah 100 miliar rupiah,” katanya.

Ketua IMOCA A. Haryawirasma menuding masih maraknya pencurian pulsa yang diduga dilakukan oleh penyedia konten nakal, menunjukkan BRTI mandul dan tidak efektif. “Kami khawatir BRTI terkontaminasi sehingga pekerjaan utamanya mengawasi berbagai pelanggaran tidak efektif,” ungkapnya.

Sekjen IMOCA Ferrij Lumoring mengungkapkan, BRTI sudah memiliki senjata untuk melawan penyedia konten nakal yakni peraturan menteri (Permen) No.1/Per/M.Kominfo/01/2009 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2009 lalu. ”Semestinya BRTI tidak ragu untuk bertindak menindak setiap pelanggaran yang merugikan masyarakat. Menkominfo mesti membereskan BRTI dulu agar bekerja dengan benar,” tegasnya.

Ditegaskannya, secara organisasi IMOCA sering memberikan pengawasan internal kepada anggota yang nakal. Namun, IMOCA tidak bisa maksimal karena posisinya hanya bisa menghimbau karena tidak dilindungi peraturan atau payung hukum yang memadahi untuk melakukan penertiban.

“Secara bisnis kami juga bermitra dengan operator, sehingga yang maksimal dilakukan oleh IMOCA adalah memberikan surat pemberitahuan ke operator atas pelanggaran yang ditemukan oleh IMOCA,” katanya.

Ketua Komisi Tetap Perangkat Pendukung Aplikasi / Konten Bidang Telekomunikasi, Kadin Yusuf Khyber Hasnoputro mengatakan BRTI seperti bersikap tidak netral dalam menyikapi kasus pencurian pulsa pelanggan oleh penyedia konten dengan menimbulkan kesan hanya ingin melindungi pihak-pihak tertentu saja.

“Sayangnya, beberapa pribadi di BRTI mengeluarkan pernyataan yang seolah hanya ingin melindungi konsumen yang dirugikan, dan tidak melindungi para pemain, serta konsumen yang mendapat keuntungan dari industri ini,” sesalnya.

Menurut Yusuf, pemberitaan atas isu pencurian pulsa oleh CP harus berimbang. “Sayang sekali, karena selain konten kuis SMS premium, juga banyak konten yang bermanfaat seperti religi, pendidikan dan lain-lain,” ujarnya.

Dikatakannya, salah satu cara untuk memperbaiki permasalahan SMS premium adalah untuk terus mengedukasi pelanggan, karena berdasarkan pengamatan, banyak kasus yang terjadi masih berdasarkan karena human-error, entah apakah itu karena pelanggan lupa/tidak tahu cara untuk men-unreg dan lain-lain,” jelasnya.

Menanggapi tudingan miring, Heru meminta IMOCA berkaca terkait hal-hal yang sudah dilakukannya untuk masyarakat.

“Biarkan masyarakat menilai, dan sebelum menilai pihak lain. Dulu IMOCA menjamin anggotanya akan comply terhadap regulasi yang ada, lihat saja apakah fungsi itu juga berjalan,” tukas Heru.

Heru meyakini jika IMOCA bisa membina anggotanya, tidak akan ada penyedia konten premium berbisnis tidak benar. “Kalau IMOCA bisa membina anggotanya, Indonesian Mobile Multimedia Association (IMMA) juga melakukan begitu, yakin jugalah tidak ada namanya penyedia jasa pesan premium yang akan berbisnis dengan cara yang tidak jujur,” kesalnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s