071011 Kemenhub Restui Revisi Rencana Induk Bandara Sam Ratulangi

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) telah merestui revisi rencana induk (Masterplan) bandara Sam Ratulangi, Manado dengan memasukkan tanah di sekitar lokasi sebagai lahan penunjang.

“Rapat terakhir memang menyetujui adanya perubahan rencana induk dari bandara Sam Ratulangi. Tanah di sekitar bandara dimasukkan sebagai lahan penunjang,” ungkap Juru bicara Kemenhub Bambang S Ervan di Jakarta, Kamis (6/10).
Dijelaskannya, dalam revisi tersebut hanya menunjuk tanah di sekitar bandara sebagai lahan penunjang tanpa menyebut nama pemilik lahan. “Kami menghindari penyebutan karena masalah tanah terkait hukum. Kita hanya menyebutkan tanah di sekitar itu menunjang kegiatan bandara,” jelasnya.
Seperti diketahui, Bandara Sam Ratulangi rencananya akan menjadi salah satu tempat pembangunan hangar milik maskapai swasta Lion Air.  Maskapi ini   sudah memiliki komitmen memulai  bisnis pemeliharaan pesawat dengan menyiapkan  dana sebesar 30-40 juta dollar AS untuk   membangun hanggar di Bandara Sam Ratulangi, Manado.
Dana sebesar tujuh miliar rupiah sudah dikeluarkan untuk proyek ini dengan membeli tanah seluas 12 hektare (ha) di sebelah Bandara Sam Ratulangi.  Lion Air juga telah melakukan pembebasan tanah dari masyarakat untuk pembangunan jalan raya.
Hangar tersebut nantinya memiliki  kapasitas  maksimum menampung 2 pesawat Boeing 737-900ER. Struktur bangunan buatan Rubb Aviation USA, bangunan berlantai dua. Lantai dasar terdiri dari Engine Shop, Cabin Repair Shop, Avionic Shop, Non Distructvie Test Shop, Hydraulic Component Shop, Wheel Brake shop dan Ground Support Equipment. Sedangkan lantai dua untuk perkantoran dan guest house karyawan.
Realisasi proyek ini terkendala karena sempat muncul isu Angkasa Pura I (AP I) menginginkan sebagian saham dari pembangunan hangar tersebut. Alasan yang digunakan adalah lahan yang dimiliki Lion Air bukan bagian dari bandara, padahal kawasan tersebut harus dikelola oleh pengelola bandara.
Secara terpisah, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengatakan, meskipun sudah ada perubahan masterplan bandara Sam Ratulangi, perseroan menginginkan kepastian hal-hal lain yang menjamin investasinya di sana.
”Masalah perubahan masterplan itu memang kami kerjakan bersama AP I  untuk melobi pemerintah. Kami terus terang belum melihat hasil perubahannya. Satu hal yang pasti kita ingin hal-hal lainnya harus diperjelas sebelum hangar di bangun,” katanya.
Ditegaskannya, Manado tetap menjadi prioritas utama untuk investasi pembangunan hangar di kawasan timur Indonesia karena ekspansi armada Lion Air lumayan agresif. ”Selain Menado kita juga akan membangun di tempat lainnya,” katanya.
Direktur Utama Angkasa Pura I Tommy Soetomo mengungkapkan, perubahan dari rencana induk bandara Sam Ratulangi nantinya akan mengakomodasi keberadaan lahan milik Lion Air.
”Sebelumnya Lion Air meminta untuk dibuka akses dari lahannya ke bandara, itu tidak bisa diakomodasi. Dengan lahannya dianggap bagian dari bandara, itu baru bisa dilakukan. Inilah yang ada di perubahan masterplan,” katanya.
Dijelaskannya, direvisinya masterplan bandara Sam Ratulangi menjadikan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar  akan digunakan oleh  Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Untuk pembangunan hangar di Makassar, API   menyiapkan dana dari kas internal sebesar  80 miliar rupiah.
Hanggar tersebut rencananya dibangun di atas lahan terminal lama Bandara Sultan Hasanuddin yang mampu menampung dua pesawat berbadan lebar seperti Boeing 737 series. Dalam nota kesepahaman disepakati pihak AP I pada Mei lalu, akan menyediakan lahan dan bangunan hanggar, sedangkan peralatan akan disediakan Garuda Maintenance.
“Rencananya kami akan membangun dua hangar untuk tipe middle. Saat ini hanggar tersebut masih dalam tahap desain dan ditargetkan bisa beroperasi awal tahun depan,” katanya.[dni]

071011 Indosat Investasi US$ 5 Juta Kembangkan Mobile Advertising

JAKARTA—PT Indosat Tbk (Indosat) menggelontorkan investasi sebesar lima juta dollar AS untuk mengembangkan Mobile Off Portal Advertising yang didukung oleh penyedia solusi Ericsson.

“Kami adalah operator pertama di Indonesia yang menghadirkan channel terbaru mobile off portal advertising di bidang mobile advertising. Konsep ini menjadikan mobile advertising yang diusung Indosat bisa go global karena pemasang iklannya tidak hanya dari perusahaan lokal,” ungkap President Director and CEO Indosat Harry Sasongko di Jakarta, kemarin.

Dijelaskannya, Indosat Mobile Off Portal Advertising akan menampilkan iklan berada di top dan bottom suatu portal yang ditampilkan dan didukung oleh jaringan operator yang dapat dilihat oleh pengguna pada saat melakukan browsing mobile portal dari mobile device seperti handphone, tablet, netbook/notebook berbasis OS mobile.

“Kami sudah berhasil menggandeng salah satu bank terkemuka memanfaatkan layanan ini. Sekali iklan muncul itu dibayar sekitar 600 rupiah. Pada tahun lalu layanan mobile advertising bisa menghasilkan omset sekitar 10 miliar rupiah, kita harapkan dengan adanya platform ini akan tumbuh lebih pesat,” katanya.

Presiden Direktur Ericsson Indonesia Mats V. Otterstedt mengaku bangga menjadi bagian penting bagi Indosat dalam memperkenalkan inovasi baru pada layanan mobile advertising di Indonesia.

”Seiring dengan makin meningkatnya orang dan alat terkoneksi, operator akan semakin memainkan peranan penting untuk mendukung suksesnya layanan telekomunikasi menuju era Masyarakat Berjejaring (Networked Society). Kami harap kerjasama ini dapat meningkatkan lagi jalan ataupun akses menuju inovasi-inovasi baru lainnya seperti, multi screen TV, application stores, dan lain-lainnya,” katanya.

Untuk diketahui, Indosat telah menghadirkan layanan mobile advertising sejak tahun 2008 dengan brand-nya ‘i-klan’. Indosat saat ini telah memiliki channel untuk layanan mobile advertising sebanyak 20 channel dan telah dimanfaatkan oleh lebih 300 partner terpercaya.

Produk Indosat Mobile Off Portal Advertising saat ini dapat dilihat di beberapa portal lokal maupun global, diantaranya, yaitu: http://www.indosatm2.com, m.indosatm2.com, http://www.sonyericsson.com. Tahap berikutnya produk Indosat Mobile Off Portal Advertising akan diimplementasikan di semua portal yang diakses melalui Data Network Indosat dan diakses oleh pelanggan.[dni]

071011 Penataan Frekuensi Dilakukan Secara Menyeluruh

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan melakukan penataan penggunaan frekuensi secara menyeluruh, tidak hanya untuk pemilik lisensi 3G.

”Kami sedang mengaji untuk menata frekuensi secara menyeluruh, terutama terkait dengan penggunaan akses internet. Rencananya yang akan ditata di 2,1 GHz dimana selama ini untuk teknologi 3G dan 2,5 GHz yang  dikuasai oleh operator satelit,” ungkap Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika M.Budi Setyawan di Jakarta, kemarin.
Menurutnya, langkah ini dilakukan pemerintah karena tidak mau menyelesaikan kasus penataan frekuensi secara sepotong-potong seperti yang terjadi di 2,3 GHz dan penyusunan kanal kedua di 2,1 GHz yang sarat dengan tarik-menarik sehingga penyelenggaraan layanan menjadi terganggu.
”Kami tidak mau mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) hanya untuk satu kasus. Idealnya satu Permen untuk semua penataan frekeunsi. Misalnya,  untuk penataan di 2,1 GHz akan diselesaikan tiga hal yakni masalah posisi Telkomsel, kewajiban pembayaran biaya frekuensi Smart Telecom, dan tender untuk kanal ketiga,” katanya.
Berkaitan dengan nasib pergeseran posisi  Telkomsel dari  kanal 4 dan 5,   ke kanal 5 dan  6 di spektrum 2,1 GHz,  agar Tri bisa berada di kanal 1 dan 2, sedangkan Axis di 3 dan 4, Iwan mengatakan, hingga saat ini tidak ada langkah maju yang didapat.
Diungkapkannya, Telkomsel masih bersikukuh untuk mendapatkan kanal ketiga sehingga bisa berdampingan dengan posisi yang ada saat ini. Hal ini tak bisa diluluskan karena XL juga menginginkan kanal ketiga sehingga untuk mendapatkan kanal tambahan harus dilakukan lelang.
”Kami sayangkan kala setahun lalu di rapat sudah disetujui untuk pindah dan itu ditandatangani oleh pejabat Telkomsel setingkat Vice Presiden. Ternyata kesepakatan itu tidak melalui konsultasi dengan dewan direksi dan komisaris sehingga sekarang menjadi masalah. Karena itu sekarang jika ada pengambilan keputusan strategis, saya minta yang menandatangani Direktur Utama operator,” ketusnya.[dni]

071011 XL Baca akan Diakses 250 Ribu Pengguna

JAKARTA—PT XL Axiata Tbk (XL) menargetkan aplikasi e-book XL Baca akan diakses 250 ribu pengguna hingga akhir tahun nanti agar layanan Value Added Services (Vas) semakin menjadi salah satu kontirbutor  penopang pendapatan perseroan.
“Saat ini pengakses  XL Baca sejak diluncurkan pada  akhir Februari 2011 sekitar  80.540 pelanggan. Kita harapkan jumlah pengakses kian banyak seiring ditambahnya varian buku yang ada,” ungkap GM mCommerce Mobile Data Services XL, Thomas Aquines Syahreza Jenie di Jakarta, kemarin.
Diungkapkannya, XL baca  sudah  berisi 1736 judul buku serta 260-an majalah. Harga yang ditawarkan pun lebih murah 20 persen  dari pada versi cetak.  XL Baca akan menggenapkan konten perpustakaannya menjadi 2000 judul buku
”Guna mencapai target jumlah buku,  kami  sedang menjalin kerjasama dengan 2 penerbit lain dari 7 penerbit yang sudah ada sekarang,” katanya.
Dikatakannya, selain tersedia aplikasi khusus untuk pengguna handphone atau tablet Android, XL Baca juga bisa diakses oleh semua pengguna handphone atau tablet yang mendukung layanan GPRS. Cukup akses http://m.baca.xl.co.id dari browser, pelanggan sudah bisa melakukan pembelian atau sewa buku juga majalah. Kelak, XL menyiapkan akses lain dari web, sehingga pengguna laptop dengan modem XL juga bisa merasakan manfaat perpustakaan online ini.
Direktur Service Management XL Ongki Kurniawan mengatakan, dengan pergeseran bisnis XL yang kini lebih berfokus kepada layanan data, XL menempatkan layanan data dan konten sebagai salah satu layanan unggulan di masa depan. Karena itu, XL sangat serius untuk mengelola layanan ini, termasuk berusaha membangun citra layanan XL melalui layanan ini.”
“Sebagai rencana ke depan, XL akan mempublish sejumlah buku dan media lagi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.  XL Baca diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan informasi dan ilmu pengetahuan yang sederhana dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja,” katanya.[dni]

071011 Mengakhiri Kisah Klasik SMS Premium

Polemik yang ditimbulkan oleh penipuan menggunakan SMS seperti kisah klasik yang tak pernah usai. Pihak-pihak  yang terlibat dalam sangkarut ini sejak beberapa tahun lalu adalah operator, penyedia konten, regulator, dan konsumen.

Bahkan, keluarnya Permenkominfo No 1/2009 tentang SMS/MMS Premium seperti macan ompong yang tak mampu menata layanan ini. Padahal, dari sisi operator layanan SMS Premium hanya berkontribusi di bawah 7 persen bagi total omset.
Namun, bagi sejumlah kalangan lainnya, minimnya investasi untuk mendapatkan keuntungan puluhan miliar rupiah dengan cara tergolong mudah, tetap menggoda untuk digeluti. Inilah yang menjadi pemicu layanan SMS Premium tetap marak walaupun jumlah pemainnya secara signifikan terus berkurang.
Secara umum, terdapat dua bentuk layanan  SMS Premium yaitu pull SMS dan push SMS. Pull SMS didasarkan pada permintaan pelanggan yaitu hanya ketika diminta maka informasi via SMS tersebut akan dikirim ke pengguna ponsel. Push SMS  layanan yang diberikan jika pelanggan melakukan registrasi (REG) terlebih dahulu.
”SMS Premium berbasis teks memang terus menurun, beda dengan Ring Back Tone (RBT). Di XL, kami  memiliki aturan teknis yang dapat menghalangi pihak manapun untuk mengirimkan SMS broadcast yang bertujuan memotong pulsa pelanggan.,” tegas GM Mobile Data Services M-Commerce XL, Thomas Aquiness Jenie di Jakarta, kemarin.
Ditegaskannya, sebagai operator XL memiliki kontrol terhadap billing, penagihan, dan pengiriman SMS apapun melalui SMS gateway. ”Pengiriman SMS Premium itu bisa terjadi kalau pelanggan sudah teregistrasi. Kami tidak pernah membiarkan penyedia konten masuk hingga ke database pelanggan,” katanya.
Ditegaskannya, dalam kasus pelanggan yang membalas nomor biasa dari permintaan mentransfer dana, pulsa yang terpotong adalah tarif biasa karena dihitung sebagai pengiriman Person to Person (P to P). ”Tidak mungkin jika membalas SMS dari nomor biasa itu pulsa tersedot,” katanya.
Head Of Corporate Communication Indosat Djarot Handoko mengungkapkan, memiliki rencana jangka pendek yang akan selesai Oktober ini menertibkan layanan SMS Premium.
Pertama,  kontinual RBT akan didahulukan dengan reminder ke pelanggan dgn info How To Unreg. Kedua, perubahan mekanisme, dimana akan selalu ada konfirmasi ulang bagi layanan yang diakses  melalui UMB, WAP, SMS. Ketiga, tidak ada auto registrasi yang melalui UMB ataupun WAP.  Berikutnya, setiap notifikasi konfirmasi ulang selalu ada informasi How To Unreg, semua penyedia konten  akan masuk ke dalam sistem SPM, serta  rekonsiliasi data antara Indosat dan mitra.
Sedangkan rencana jangka menengah yang akan selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan adalah akan ada WAP landing page yang disediakan untuk konfirmasi  terakhir jika pelanggan akan berlangganan layanan content, Single Short Code untuk Unreg
masking MSISDN
“Rencana jangka panjang tahun depan adalah  menerapkan  Call Centre Cost dimana  setiap pelanggan yang komplain akan di bebankan ke penyedia konten dan  konsentrasi lebih di Pull Service bukan push berlangganan,” katanya.
Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E Marinto berjanji akan terus meningkatkan kualitas dan keamanan bagi pengguna kala menggunakan SMS Premium. ”Kita juga akan lebih selektif memilih penyedia konten yang diajak bekerjasama,” katanya.
Sementara Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala meminta, untuk mengakhiri kisah klasik ini  regulator lebih responsif dan tidak menunggu bola. “Kesan yang muncul  sekarang  kecelakaan sudah lama terjadi dan berdarah-darah namun kemarin masih diam saja, dan baru sekarang mau ditangani,” keluhnya.
Menurutnya, BRTI sebagai wakil masyarakat harus  berani dalam mengambil eksekusi karena tiga kewenangan BRTI adalah mengatur, mengendalikan dan mengawasi. ”Ini mana sekarang, seperti melempem. Buat apa ada anggota BRTI dari wakil masyarakat dan pemerintah tapi tiga fungsinya tidak jalan,” sesalnya.[dni]

071011 BRTI Mandul, Tuyul Berkeliaran di Ponsel

Penipuan melalui pesan singkat atau short message services (SMS) dengan menggunakan medium telepon seluler (Ponsel) kembali marak terjadi. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menjadikan bulan Oktober ini sebagai bulan pengaduan konsumen terkait kasus ini.

Terdapat dua kasus utama yang terjadi yaitu penipuan lewat SMS dan penyedotan pulsa tanpa seizin pengguna. Modus dari para ‘tuyul” di ponsel ini ada beberapa seperti mengirmkan pesan secara acak yang berisikan minta pulsa atau minta transfer dana. Ada juga pengiriman SMS promosi yang redaksionalnya membingungkan sehingga tanpa sadar pengguna membalas dan dianggap telah melakukan registrasi.

Modus lainnya adalah teknik masking yang dilakukan dengan mengirimkan pesan seolah-olah dari short code resmi operator atau nomor biasa dimana kala dibalas SMS tersebut secara alogoritma dianggap sebagai konfirmasi berlangganan layanan SMS Premium. Para penerima SMS yang berisikan minta transfer menyatakan hal ini terjadi pada diri mereka usai membalas isi pesan.

Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan, akan menuntut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini karena merupakan tindakan kriminal. ”Ini namanya pencurian. Sebelumnya sudah dipanggil operator untuk menjelaskan duduk masalah kasus ini. Kita akan panggil kembali untuk mencari jalan keluar dari semua ini. Jika kriminal, tentu diserahkan kepada pihak berwajib,” tegasnya di Jakarta, kemarin.

Anggota Komite BRTI Heru Sutadi menambahkan, para korban atau yang mendapat SMS penipuan serta tersedot pulsanya bisa mengontak BRTI center di nomor singkat 159.

Diungkapkannya, berdasarkan penelusuran BRTI, salah satu pemicu bocornya data yang dirangkum dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah dalam klausula baku jika konsumen mengikat perjanjian dengan perbankan, dimungkin adanya data nasabah yang dapat diberikan pada pihak ketiga.

“Kalau kasus penyedotan pulsa, meski bukan dilakukan operator, tapi operator menjadi turut serta (terlibat) karena pengawasan yang kurang,” jelasnya.

Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya mendesak pemerintah untuk tegas kepada para operator terkait kasus penipuan ini dengan memberikan sanksi kalau bukti-bukti di lapangan sudah lengkap.

“Saya sebal mendengar jawaban dari operator di media massa dimana semuanya lari dari tanggung jawab. Belum lagi Kemenkominfo yang lambat menangani hal ini, hingga konsumen membuat pos pengaduan sendiri. Sangat disayangkan fungsi melindungi pelanggan dilalaikan,” ketusnya.

Disarankannya, pemerintah harus berani mengevaluasi model bisnis antara penyedia konten dengan operator dan autran yang memayunginya karena keluhan konsumen terus berulang terjadi. “Bisnis ini sudah tidak sehat harus ada langkah komprehensif,” tegasnya.

BRTI Mandul
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo memperkirakan dari 220 juta nomor telepon seluler yang aktif, ada sekitar 29 juta pengguna yang terjebak, dengan tarif konten berlangganan lima ribu rupiah per bulan, sehingga ada potensi kehilangan sekitar 147 miliar rupiah per bulan.

Angka asumsi 29 juta muncul dari sekitar 30 persen dari total nomor aktif lalu sempat masuk ke layanan premium, ada 90 persen yang tidak membatalkan registrasi dan separuh di antaranya terpaksa.

Direktur Operasional Indonesia Mobile and Online Content Provider Association (IMOCA) Tjandra Tedja mengungkapkan, perputaran uang dari sektor layanan konten mencapai 5 persen dari nilai transaksi telekomunikasi. Adapun pada akhir tahun 2010 diperkirakan omzet industri telekomunikasi mencapai 100 triliun rupiah. “Saya perkirakan di kisaran puluhan miliar rupiah, masih di bawah 100 miliar rupiah,” katanya.

Ketua IMOCA A. Haryawirasma menuding masih maraknya pencurian pulsa yang diduga dilakukan oleh penyedia konten nakal, menunjukkan BRTI mandul dan tidak efektif. “Kami khawatir BRTI terkontaminasi sehingga pekerjaan utamanya mengawasi berbagai pelanggaran tidak efektif,” ungkapnya.

Sekjen IMOCA Ferrij Lumoring mengungkapkan, BRTI sudah memiliki senjata untuk melawan penyedia konten nakal yakni peraturan menteri (Permen) No.1/Per/M.Kominfo/01/2009 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2009 lalu. ”Semestinya BRTI tidak ragu untuk bertindak menindak setiap pelanggaran yang merugikan masyarakat. Menkominfo mesti membereskan BRTI dulu agar bekerja dengan benar,” tegasnya.

Ditegaskannya, secara organisasi IMOCA sering memberikan pengawasan internal kepada anggota yang nakal. Namun, IMOCA tidak bisa maksimal karena posisinya hanya bisa menghimbau karena tidak dilindungi peraturan atau payung hukum yang memadahi untuk melakukan penertiban.

“Secara bisnis kami juga bermitra dengan operator, sehingga yang maksimal dilakukan oleh IMOCA adalah memberikan surat pemberitahuan ke operator atas pelanggaran yang ditemukan oleh IMOCA,” katanya.

Ketua Komisi Tetap Perangkat Pendukung Aplikasi / Konten Bidang Telekomunikasi, Kadin Yusuf Khyber Hasnoputro mengatakan BRTI seperti bersikap tidak netral dalam menyikapi kasus pencurian pulsa pelanggan oleh penyedia konten dengan menimbulkan kesan hanya ingin melindungi pihak-pihak tertentu saja.

“Sayangnya, beberapa pribadi di BRTI mengeluarkan pernyataan yang seolah hanya ingin melindungi konsumen yang dirugikan, dan tidak melindungi para pemain, serta konsumen yang mendapat keuntungan dari industri ini,” sesalnya.

Menurut Yusuf, pemberitaan atas isu pencurian pulsa oleh CP harus berimbang. “Sayang sekali, karena selain konten kuis SMS premium, juga banyak konten yang bermanfaat seperti religi, pendidikan dan lain-lain,” ujarnya.

Dikatakannya, salah satu cara untuk memperbaiki permasalahan SMS premium adalah untuk terus mengedukasi pelanggan, karena berdasarkan pengamatan, banyak kasus yang terjadi masih berdasarkan karena human-error, entah apakah itu karena pelanggan lupa/tidak tahu cara untuk men-unreg dan lain-lain,” jelasnya.

Menanggapi tudingan miring, Heru meminta IMOCA berkaca terkait hal-hal yang sudah dilakukannya untuk masyarakat.

“Biarkan masyarakat menilai, dan sebelum menilai pihak lain. Dulu IMOCA menjamin anggotanya akan comply terhadap regulasi yang ada, lihat saja apakah fungsi itu juga berjalan,” tukas Heru.

Heru meyakini jika IMOCA bisa membina anggotanya, tidak akan ada penyedia konten premium berbisnis tidak benar. “Kalau IMOCA bisa membina anggotanya, Indonesian Mobile Multimedia Association (IMMA) juga melakukan begitu, yakin jugalah tidak ada namanya penyedia jasa pesan premium yang akan berbisnis dengan cara yang tidak jujur,” kesalnya.[dni]