051011 Regulator Proses Pencabutan  Ijin Prinsip First Media 

JAKARTA—Regulator telekomuniksi tengah memperoses pencabutan ijin Broadband Wireless Access (BWA) dari First Media yang melakukan perubahan kepemilikan disaat masih mengantongi ijin prinsip.

“Saat ini tengah diproses pencabutan itu karena melakukan pelanggaran pengalihan saham kala masih mengantongi ijin prinsip,” ungkap Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Selasa (4/10).

Diungkapkannya, secara lisan operator itu sudah diberikan peringatan terkait pelanggaran yang dilakukan. “Kami menyarankan mereka memperbaharui administrasinya,” katanya.

Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika M.Budi Setyawan mengatakan, sesuai regulasi jika 50 persen dari komitmen pembangunan jaringan belum direalisasikan maka komposisi kepemilikan tidak boleh berubah.

“Secara aturan itu otomatis berubah. Tetapi kami tidak mau main keras dulu karena kita punya tujuan memberikan akses internet murah bagi rakyat. Apalagi sekarang kondisi bisnis sedang lesu, kita menghimbau dengan lisan dulu,” katanya.

Sementara itu kabar beredar mengatakan surat untuuk pembuatan Keputusan Menteri Kominfo untuk pencabutan ijin prinsip Firs Media tengah dikaji drafnya. Sementara surat teguran ke operator bersangkutan telah dikirimkan pertengahan bulan lalu.

Pelanggaran yang dilakukan oleh operator tersebut karena secara sepihak mengalihkan aset dan kewajiban pembangunan jaringan kepada pemegang saham baru. Sementara anak usahanya  juga memegang ijin prinsip packet switched yang tidak boleh berubah kepemilikannya.

Dalam regulasi, masalah komitmen pembangunan jaringan tidak bisa dipindahkan sepihak karena dibuat dengan pemerintah.

Berdasarkan penelusuran, PT First Media Tbk (KBLV) yang menjual 49 persen saham di anak perusahaannya PT Link Net kepada anak perusahaan CVC Capital Partners (CVC).

CVC menanamkan modal sebesar 2,35 triliun rupiah  di PT Link Net. Selain itu, CVC akan membayar First Media sebesar  722 miliar rupiah untuk instrumen obligasi.  CVC pun akan menyuntikkan 1,63 triliun rupiah ke Link Net untuk pertukaran saham baru yang setara dengan 33,94 persen saham Link Net.

Kombinasi ini akan memungkinkan CVC untuk memiliki hingga 49 persen saham di Link Net. Meskipun demikian, First Media akan terus memiliki 51 persen saham mayoritas di Link Net. At

CVC merupakan perusahaan reksa dana global yang mengelola dana lebih dari 43 miliar dolar AS. CVC di Asia Pasifik merupakan salah satu investor paling aktif di kawasan ini dan tengah melakukan investasi dana di kawasan Asia senilai kurang lebih 6,8 miliar dolar AS. CVC memiliki keahlian yang mendalam di sektor media dan lainnya.[dni]

051011 Ditjen Hubla Audit Kapal Penumpang

JAKARTA–Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementrian Perhubungan melakukan audit terhadap 733 kapal penumpang, terkait dengan banyaknya kecelakaan kapal dalam beberapa pekan terakhir.

Dirjen Perhubungan Leon Muhammad menjelaskan, tim auditor sudah diterjunkan ke sejumlah daerah untuk melakukan pemeriksaan.

“Audit  tetap dilakukan meski perusahaannya  telah mengantongi sertifikat dari lembaga audit,” jelasnya di Jakarta, Selasa (4/10).

Dijelaskannya, audit yang berlangsung selama satu bulan  dengan tujuan melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap kapal-kapal penumpang baik secara fisik maupun administrasi.

Dikatakannya, pemeriksaan fisik difokuskan pada aspek keselamatan seperti memeriksa seluruh peralatan navigasi, peralatan keselamatan seperti live jacket, pemadam kebakaran dan pelampung, serta tidak kalah pentingnya adalah manajemen perusahaan tersebut.

Tim auditor akan melakukan pemeriksaan kepada seluruh kapal penumpang dengan bobot diatas 7 DT yang menjadi kewenangan Kementrian Perhubungan. “Semua kapal akan diperiksa. Kalau pemeriksaannya dengan sistem random kita khawatir justru kapal yang bermasalah tidak terperiksa,” jelasnya.

Ditambahkannya, pemeriksaan terhadap manajemen perusahaan juga diperlukan, untuk mengetahui jangan-jangan tidak lengkapnya peralatan keselamatan karena faktor dari pihak manajemen yang ingin melakukan penghematan namun justru berpotensi mengabaikan aspek-aspek keselamatan.

Dijelaskannya, dari hasil audit yang sudah dilakukan pada beberapa kapal banyak di temukan sejumah kekurangan. Misalnya akibat dari ketidakseriusan anak buah kapal (ABK) banyak ditemukan ketersediaan alat-alat keselamatan pelayaran.

Dari hasil penemuan tersebut, ada satu kasus yang kapalnya sempat tertunda pelayarannya sebab ada sekoci keselamatan yang di ikat secara permanen, sehingga saat dibutuhkan dalam keadaan darurat akan sulit digunakan. ABK diminta untuk melepas ikatannya dan di simpul dengan ikatan yang lebih sederhana.

Menurutnya,  banyak hal yang menjadi penyebab kecelakaan. Seperti faktor teknis, sumber daya manusia maupun manajemen. Tidak ketinggalan faktor alam seperti saat terjadinya ombak dan badai.[Dni]

051011 Lisensi NBA Dibekukan Sementara

JAKARTA–Regulator penerbangan sipil membekukan sementara (suspend) lisensi terbang (air operator certificate/AOC) 135 maskapai PT Nusantara Buana Air (NBA) terhitung sejak Selesa (4/10).

Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Herry Bakti Singayuda Gumay menjelaskan, pembekuan AOC dilakukan karena dari hasil evaluasi ditemukan bahwa maskapai NAB tidak memenuhi (comfirmness) atas standar praktis penerbangan yang ditetapkan.

“Pembekuan sementara sudah diteken Senin (3/10), surat sudah dikirim ke maskapai dan berlaku efektif Selasa (4/10). Berlakunya suspend untuk AOC NBA menjadikan seluruh operasionalnya  otomatis berhenti,” katanya di Jakarta, Selasa (5/10).

Dikatakannya,  Kemenhub tidak memberikan tenggat waktu sampai kapan pembekuan itu diberlakukan, meski diharapkan dalam sebulan maskapai itu bisa berbenah diri.

“Operasional NBA bisa kembali dijalankan setelah NBA bisa memenuhi semua standar praktis penerbangan yang ditetapkan,” katanya.

NBA adalah salah satu operator penerbangan perintis di Tanah Air. Maskapai itu melayani 38 rute perintis di sembilan provinsi, di antaranya Sumatera 20 rute, Sulawesi lima rute, dan sisanya di Kalimantan, NTT, dan Maluku. Dengan berhentinya operasional NBA,  layanan terbang perintis di Indonesia akan berkurang.[Dni]

051011 Kemenkominfo Tetap Desak RIM Bangun Data Center

JAKARTA–Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tetap mendesak  Resarch in Motion (RIM) untuk membangun data center meskipun  produsen Blackberry itu  menunjukkan minat mengembangkan investasi bidang konten dan aplikasi di Indonesia.
“Kami tetap mendesak RIM membangun data center di Indonesia karena itu amanah dari UU Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE),” tegas Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Selasa (5/10).
Diungkapkannya, pada  akhir tahun ini  akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait kewajiban membangun data center bagi perusahaan telekomunikasi dan perbankan  yang beroperasi di Indonesia. “Sekarang kita tidak mau ngotot dulu minta RIM bangun data center karena PP belum ada. Tetapi kita sudah beritahu mereka, agar menyesuaikan diri dengan aturan di Indonesia,” jelasnya.
Berkaitan dengan isu RIM akan membangun Network Agregator di Singapura, Tifatul mengaku sudah mendengar isu tersebut, dan akan mengonfirmasi ke pihak perusahaan asal Kanada tersebut.
“Sebenarnya masalah keinginan berinvestasi itu urusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan RIM sendiri sebagai pemilik uang. Kita tidak bisa paksa dia mau investasi dimana,” jelasnya.
Secara terpisah, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengungkapkan, RIM telah mengirim surat pernyataan tentang rencana membangun network agregator di Singapura. “Mereka akhirnya memilih Singapura untuk Network Agregator kawasan Asia,” jelasnya.
Sebelumnya, kantor MenkoPerekonomian mengungkapkan,  RIM segera investasi di Indonesia untuk  pengembangan riset center dan institut aplikasi yang pasarnya dunia
RIM pada November nanti akan mengajukan konsep investasinya di Indonesia
Upaya pembangunan institut aplikasi RIM ini rencananya akan dilakukan melalui kerjasama dengan beberapa institute teknologi di Indonesia, seperti di Bandung dan Bali.
Menanggapi hal ini, Pengamat Telematika Abimanyu Wachjoewidajat menegaskan, investasi RIM di bidang aplikasi tidak signifikan karena bentuknya kerjasama dengan para kreator. “Kalau pengembangan aplikasi, jika dijual itu ada sharing. Harusnya investasi langsung yang membawa dampak bagi sektor riil,” jelasnya.
Pengamat telematika lainnya, M.S Manggalany mengungkapkan, RIM harus didesak secepatnya membangun data center di Indonesia sebelum tren BlackBerry menurun. “Tidak mahal dan susah investasi untuk Data Center itu. Ini masalah kemauan perusahaan itu mengikuti aturan dan wibawa dari regulator lokal dimata pemain asing,” jelasnya.
Sementara menurut Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya  terombang-ambingnya masalah RIM tak bisa dilepaskan dari tidak jelasnya posisi Indonesia dalam bernegosiasi. [Dni]