041011 Babak Baru Penataan Frekuensi 3G

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menepati janjinya untuk ikut menyelidiki penataan frekuensi 3G yang berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) No 5/99 khususnya pasal 17 dan 25.
Pasal 25 ayat 1 dalam UU anti persaingan tidak sehat menyatakan  pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk  membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau  menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untukmemasuki pasar bersangkutan.
Sedangkan Pasal 17 menyatakan pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.
“Penyelidikan yang kami  lakukan dalam tahap awal. Sekarang  dalam rangka pengumpulan bukti-bukti tentang keengganan incumbent bergeser kanal merupakan   bagian dari upaya penghambatan berusaha sebagaiamana diatur pasal 17 dan 25 UU No 5/99,” ungkap Juru Bicara KPPU A. Junaidi di Jakarta, Senin (3/10).
Diungkapkannya, KPPU telah mengagendakan memanggil  Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), serta   para operator yang terlibat seperti Telkomsel, Axis, dan Tri. “Operator, terutama incumbent pastinya dipanggil untuk   memberikan penjelasan posisi hukum perusahaan tersebut,” tegasnya.
Langkah yang diambil KPPU ini bisa dikatakan sebagai babak baru dalam kisruh penataan frekuensi 3G yang menguak ke publik sejak Juli 2011.  Dalam pandangan lembaga ini,  frekuensi adalah alat produksi di industri telekomunikasi sehingga tidak bisa penguasaan diberikan tanpa kontrol kepada pelaku usaha oleh pemerintah. Pelaku usaha pun tidak bisa semena-mena dengan alat produksi yang dikuasainya untuk menghambat pemain lainnya masuk di pasar.
Untuk diketahui, walaupun  rapat pleno  BRTI  menyarankan  Telkomsel  yang telah datang duluan di kanal 4 dan 5 diminta pindah ke kanal 5 dan  6 di spektrum 2,1 GHz,  agar Tri bisa berada di kanal 1 dan 2, sedangkan Axis di 3 dan 4. Tetapi hingga sekarang realisasi dari saran ini tak terjadi, walaupun masa tenggat waktu sudah berulang kali diulur-ulur.
Posisi  sekarang adalah Tri berada di kanal 1, NTS (3), Telkomsel (4 dan 5), Indosat (7 dan 8), XL (9 dan 10). Sementara kanal nomor 2, 6, 11, dan 12 lowong. Telkomsel menolak permintaan tersebut dengan alasan bisa mengancam kualitas layanan dan harus mengeluarkan dana  sekitar 34 miliar rupiah. Bahkan, Telkomsel   berani mengajukan tambahan kanal ketiga dan harus bersebelahan
Menkominfo Tifatul Sembiring mengakui masih terjadi tarik-menarik di penataan frekuensi 3G walaupun sudah ada rekomendasi dari BRTI. “Kita harus mendengar masukan dari semua pihak dan melihat kepentingan dari operator besar. Semoga ada solusi yang baik bagi semuanya,” katanya.
Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika M.Budi Setyawan mempersilahkan, KPPU untuk menyelidiki masalah penataan frekuensi. “Silahkan diselidiki. Tepat atau tidaknya KPPU masuk ke dalam masalah ini tentu lembaga itu sendiri yang dapat menilai setelah menelaah apa yang ditata dan diperuntukkan,” katanya.
Anggota Komite BRTI Heru Sutadi mengakui telah memberikan keterangan  kepada  KPPU terkait hal tersebut.  “Jika memang ada persaingan yang tidak sehat maka kami juga tidak melarang KPPU untuk memeriksanya,” ujarnya.
Sementara Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E Marinto menegaskan, posisi perseroan dalam penataan frekeunsi 3G belum berubah yakni tidak menginginkan adanya pergeseran kanal.
Sebelumnya,  Direktur Penjualan Axis Telekom Syakieb Sungkar meminta semua pihak untuk berkomitmen dalam menjalankan kesepakatan yang ada dan mawas diri terhadap posisi masing-masing.
”Sebenarnya jika semua menyadari posisinya di industri ini maka penataan berjalan lancar. Regulator menegakkan aturan, operator menjalankannya. Masalahnya, sekarang sudah ada aturan, tinggal dijalankan. Lantas kenapa sekarang menjadi mandeg,” keluhnya.
Direktur Government Relations HCPT Sidarta Sidik menegaskan, Tri harus mendapatkan tambahan kanal pada tahun ini agar kualitas layanannya tidak menurun. ”Kami sudah mengirimkan surat kepada regulator tentang kesediaan membayar kanal kedua untuk 10 tahun mendatang. Pemerintah harus tegas menata hal ini demi kepastian berinvestasi,” tandasnya.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s