011011 KPPU Selidiki Tender e-KTP

JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyelidiki tender e-KTP yang memiliki nilai proyek sekitar 5.84 triliun rupiah.

“Setelah melakukan serangkaian klarifikasi, sejak tanggal 28 September 2011, KPPU mulai meningkatkan laporan yang masuk  ke tahap penyelidikan,” ungkap Kepala Humas dan Hukum KPPU A.Junaidi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumaat (30/9).

Dijelaskannya, penyelidikan ini bertujuan untuk memperdalam dan mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran pasal 22 UU No.5/1999 atas potensi persekongkolan tender pelelangan pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 dengan Terlapor I, panitia pelelangan pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011, Terlapor II yaitu Konsorsium PN, dan Terlapor III Konsorsium AG.

Hal ini berdasarkan Pasal 22 UU No 5/99 yang mengatur: ”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

“Berdasarkan kewenangan dan dugaan pelanggaran pasal ini maka Tim Penyelidik KPPU akan fokus pada isu apakah terjadi persekongkolan atau pengkondisian pemenang dalam tender ini baik dan tidak pada isu mengenai kerugian negara yang notabene menjadi kewenangan penegak hukum antikorupsi,” katanya.

Diungkapkannya,  KPPU akan mengagendakan pemanggilan para pelaku usaha Terlapor, panitia yang juga sebagai Terlapor, termasuk juga saksi atau pelaku usaha lain di luar peserta tender yang dipandang mengetahui fakta dugaan persekongkolan ini.

Penyelidikan ini, sebagaimana diatur pasal 37 jo pasal 38 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, akan berlangsung hingga ditemukannya 2 alat bukti dan dalam 60 hari kerja akan dilaporkan perkembangannya pada Komisioner.

Sebelumnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)menyatakan bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari lelang tender e-KTP di Kementerian Dalam Negeri bertentangan dengan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Government Watch (Gowa) juga telah  melaporkan proses tender pengadaan e-KTP  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai terdapat potensi kerugian negara lebih dari satu triliun rupiah.

Gowa me nilai proses pelelangan sejak dari perencanaan, pengajuan anggaran hingga pelaksanaan lelang patut diduga sarat dengan kepentingan pihak tertentu. Semua diarahkan pada pengaturan dukungan pada satu konsorsium perusahaan.[Dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s