041011 Regulator Siap Cabut Ijin Prinsip Pemain BWA

 

JAKARTA—Regulator telekomuniksi disinyalir tengah bersiap mencabut izin salah satu pemain Broadband Wireless Access (BWA) karena melakukan perubahan kepemilikan disaat masih mengantongin ijin prinsip.

“Surat untuuk pembuatan Keputusan Menteri Kominfo untuk pencabutan tengah dikaji drafnya. Sementara surat teguran ke operator bersangkutan telah dikirimkan pertengahan bulan lalu,” ungkap sumber yang dapat dipercaya.

Dijelaskannya, pelanggaran yang dilakukan oleh operator tersebut karena secara sepihak mengalihkan aset dan kewajiban pembangunan jaringan  kepada pemegang saham baru. Sementara anak usahanya  juga memegang ijin prinsip packet switched yang tidak boleh berubah kepemilikannya.

“Ini pelanggaran berat dari PM No I/2009, terutama masalah komitmen pembangunan jaringan. Tidak bisa komitmen itu dipindahkan sepihak karena dibuat dengan pemerintah,” katanya.

Berdasarkan penelusuran, salah satu operator BWA yang mengubah kepemilikan sahamnya adalah  PT First Media Tbk (KBLV) yang menjual 49 persen saham di anak perusahaannya PT Link Net kepada anak perusahaan CVC Capital Partners (CVC).

CVC menanamkan modal sebesar  2,35 triliun rupiah  di PT Link Net. Selain itu, CVC akan membayar First Media sebesar  722 miliar rupiah  untuk instrumen obligasi. CVC pun akan menyuntikkan 1,63 triliun rupiah ke Link Net untuk pertukaran saham baru yang setara dengan 33,94 persen saham Link Net.

Kombinasi ini akan memungkinkan CVC untuk memiliki hingga 49 persen saham di Link Net. Meskipun demikian, First Media akan terus memiliki 51 persen saham mayoritas di Link Net. At

CVC merupakan perusahaan reksa dana global yang mengelola dana lebih dari 43 miliar dolar AS. CVC di Asia Pasifik merupakan salah satu investor paling aktif di kawasan ini dan tengah melakukan investasi dana di kawasan Asia senilai kurang lebih 6,8 miliar dolar AS. CVC memiliki keahlian yang mendalam di sektor media dan lainnya.[dni]

041011 Huawei Luncurkan GigaSite

 

JAKARTA— Penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dari negeri Tiongkok, Huawei,  memperkenalkan solusi GigaSite  yang dirancang  agar  operator telekomunikasi bisa mengembangkan kapasitas jaringan dan memenuhi tantangan dalam memajukan indsutri mobile dimana trafik sekarang ini diukur dari gigabyte.

“Kapasitas jaringan merupakan permasalahan dasar yang dihadapi oleh operator telekomunikasi di era mobile broadband. Berdasarkan pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan dari para operator, Huawei meluncurkan GigaSite,” jelas CEO Huawei Indonesia Li Wenzhi, di Jakarta, Senin (3/10).

Dijelaskannya, Huawei memperkenalkan solusi GigaSite sebagai salah satu dari tiga solusi mobile utama yang diumumkan dalam sebuah konteks yang Huawei pandang sebagai Giga World.

Huawei GigaSite memanfaatkan teknologi yang berorientasi pada masa depan untuk mewujudkan efisiesi spektrum yang lebih tinggi dan meningkatkan throughput serta batas kecepatan. GigaSite mendukung multi-band, multi-mode dan multi-sector untuk meningkatkan jumlah kapasitas.

Kekuatan dari amplifiers menawarkan kekuatan daya tinggi untuk volume terkecil sekalipun. GigaSite juga menawarkan pengelolaan situs yang lebih sederhana dan  Total Cost of Ownership (TCO) yang rendah.

Menurutnya, didasarkan pada SingleRAN Huawei yang sudah dipergunakan secara luas, GigaSite mendukung konvergensi dari GSM/UMTS/CDMA/WiMAX/LTE dan evolusi LTE-Advanced.

“Kerjasama global bersama para pelanggan dan investasi berkelanjutan Huawei  dalam penelitian serta pengembangan telah mendukung pengenalan GigaSite untuk membantu para operator meraih sukses Mobile Broadband di industri mobile terbaru Giga World,” katanya.

Solusi GigaSite ini telah diluncurkan di acara 2nd Global MBB Forum yang diadakan di Berlin dari 20 – 22 September 2011 dengan mitra pendukung GSMA. Acara tersebut menarik lebih dari 200 peserta dari seluruh ekosistem dan termasuk operator, vendor, penyedia perangkat, penyedia chipset, penyedia konten, analis, regulator, dan badan standarisasi.[dni]

041011 Penipuan Via Ponsel Kian Marak

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mensinyalir penipuan menggunakan  telepon seluler (Ponsel) untuk menipu masyarakat kian marak selama Oktober lalu.

“Saking derasnya pengaduan masyarakat tentang  kasus penipuan lewat SMS serta penyedotan pulsa, BRTI menjadikan bulan Oktober ini sebagai bulan pengaduan konsumen untuk dua kasus tersebut,” sesal Anggota Komite BRTI Heru Sutadi di Jakarta, Senin (3/10).

Dikatakannya,  BRTI dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan semua stakeholder industri, mulai dari operator, konsumen, regulator termasuk kepolisian, sektor perbankan, agar masalah ini dapat diselesaikan.

“Para korban atau yang mendapat SMS penipuan serta tersedot pulsanya bisa mengontak BRTI center di nomor singkat 159. Sedangkan pertemuan dengan para pihak terkait akan digelar  dua minggu ke depan,” ungkapnya.

Diungkapkannya, berdasarkan  penelusuran BRTI, salah satu pemicu  bocornya data yang dirangkum dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah dalam klausula baku jika konsumen mengikat perjanjian dengan perbankan, dimungkin adanya data nasabah  yang dapat diberikan pada pihak ketiga.

“Kalau kasus penyedotan pulsa, meski bukan dilakukan operator, tapi operator menjadi turut serta (terlibat) karena pengawasan yang kurang,” jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini salah satu kasus penyedotan pulsa yang tengah disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah  Telkomsel digugat oleh pelanggannya,  David Tobing.

David yang mengaku sebagai pelanggan kartu HALO merasa dirugikan karena pulsanya terpotong sepihak, akibat berlangganan konten Opera Mini. Padahal, David mengaku tak pernah mendaftar (REG) untuk layanan Opera Mini di BlackBerry miliknya.

David mengaku telah menderita kerugian materil sebesar 90 ribu rupiah  dari sembilan kali transaksi registrasi konten Opera Mini. Karena itu David mengajukan gugatan ganti rugi materil sebesar 90 ribu rupiah  dan kerugian imateril sebesar 10 ribu rupiah  atau total senilai 100 ribu rupiah.

Dalam gugatannya David menuntut pengadilan  menghukum  Telkomsel untuk tidak melakukan penawaran, pengikatan secara sepihak dan perpanjangan otomatis fasilitas layanan tambahan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan Pelanggan dan  tidak melakukan penawaran fasilitas layanan tambahan dengan metode “Negative Option” yang membebankan pelanggan melakukan konfirmasi untuk menolak atau berhenti berlangganan.[dni]

041011 Telkom Gandeng SK Telecom

 

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menggandeng  operator dari Korea Selatan, SK Telecom (Korea), untuk menyelenggarakan layanan konten dan platform pendidikan bahasa Inggris di Indonesia.

Operation Vice President Public Relations Telkom, Agina Siti Fatimah mengatakan layanan yang  disebut sebagai Connected Learning Indonesia itu  dalam pengoperasiannya didukung oleh kemampuan Telkom yang mumpuni di bidang  Information and Communication Technology (ICT) serta pengalaman SK Telecom dalam mengelola bisnis edukasi serta best practice yang telah dicapainya melalui penyediaan layanan belajar bahasa Inggris di pasar Korea melalui http://www.englishbean.com.

“Kerjasama dengan SK Telecom tersebut memiliki arti penting bagi Telkom yang sedang mengembangkan bisnis  Telecommunication, Information, Media dan Edutainment (TIME)  di Indonesia,” katanya di Jakarta, Senin (3/10).

Dijelaskannya,  Telkom akan mengambil peran pemasaran dan penjualan layanan di pasar domestik, penyediaan jaringan, billing, infrastruktur dan bundling produk.

Di sisi lain, SK Telecom berencana akan mendukung dengan mengerahkan kemampuan manajemennya yang solid dalam membangun platform bisnis   Digital Content Exchange Hub (DCEH), menyediakan sumber-sumber konten digital terutama konten pendidikan dan pengelolaan operasional layanan.

Layanan Connected Learning merupakan layanan pembelajaran bahasa Inggris interaktif melalui media penyampaian: web, mobile dan telepon untuk memfasilitasi suatu lingkungan belajar kapan saja dan di mana saja. Metode pembelajaran ini memanfaatkan isu dan topik terhangat saat ini, baik lokal maupun internasional, untuk mengekspresikan opini pelanggan dengan menggunakan kosa kata-kosa kata pembelajaran yang mudah dan sederhana.

Konten Connected Learning direncanakan dan dibuat dalam kategori beberapa topik industri seperti: Pertambangan, Kontruksi, Layanan, Manufaktur, Keuangan, Perbankan, Pengiriman, serta Pemerintahan, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan korporat dalam industri bisnis.

Connected Learning diharapkan menciptakan sebuah model bisnis baru yang diharapkan dapat memuaskan seluruh stakeholders bisnis konten – dari pelanggan hingga institusi pendidikan seperti sekolah, lembaga pendidikan non-formal dan operator penyedia layanan pelatihan baik online maupun offline – dengan memanfaatkan kemampuan ICT dan pengalaman yang mumpuni dalam bisnis tersebut.

Kekuatan kompetitif utama Connected Learning Indonesia adalah mampu menyediakan pembelajaran kapan saja dan di mana saja, menggunakan media elektronik terkini dan interaktif seperti: telepon seluler dan tablet, serta menyediakan isu dan topik terhangat sehingga pelanggan dimanjakan dan termotivasi dalam sebuah metode belajar yang efektif.[dni]

041011 Babak Baru Penataan Frekuensi 3G

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menepati janjinya untuk ikut menyelidiki penataan frekuensi 3G yang berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) No 5/99 khususnya pasal 17 dan 25.

Pasal 25 ayat 1 dalam UU anti persaingan tidak sehat menyatakan  pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk  membatasi pasar dan pengembangan teknologi atau  menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untukmemasuki pasar bersangkutan.

Sedangkan Pasal 17 menyatakan pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.

“Penyelidikan yang kami  lakukan dalam tahap awal. Sekarang  dalam rangka pengumpulan bukti-bukti tentang keengganan incumbent bergeser kanal merupakan   bagian dari upaya penghambatan berusaha sebagaiamana diatur pasal 17 dan 25 UU No 5/99,” ungkap Juru Bicara KPPU A. Junaidi di Jakarta, Senin (3/10).

Diungkapkannya, KPPU telah mengagendakan memanggil  Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), serta   para operator yang terlibat seperti Telkomsel, Axis, dan Tri. “Operator, terutama incumbent pastinya dipanggil untuk   memberikan penjelasan posisi hukum perusahaan tersebut,” tegasnya.

Langkah yang diambil KPPU ini bisa dikatakan sebagai babak baru dalam kisruh penataan frekuensi 3G yang menguak ke publik sejak Juli 2011.  Dalam pandangan lembaga ini,  frekuensi adalah alat produksi di industri telekomunikasi sehingga tidak bisa penguasaan diberikan tanpa kontrol kepada pelaku usaha oleh pemerintah. Pelaku usaha pun tidak bisa semena-mena dengan alat produksi yang dikuasainya untuk menghambat pemain lainnya masuk di pasar.

Untuk diketahui, walaupun  rapat pleno  BRTI  menyarankan  Telkomsel  yang telah datang duluan di kanal 4 dan 5 diminta pindah ke kanal 5 dan  6 di spektrum 2,1 GHz,  agar Tri bisa berada di kanal 1 dan 2, sedangkan Axis di 3 dan 4. Tetapi hingga sekarang realisasi dari saran ini tak terjadi, walaupun masa tenggat waktu sudah berulang kali diulur-ulur.

Posisi  sekarang adalah Tri berada di kanal 1, NTS (3), Telkomsel (4 dan 5), Indosat (7 dan 8), XL (9 dan 10). Sementara kanal nomor 2, 6, 11, dan 12 lowong. Telkomsel menolak permintaan tersebut dengan alasan bisa mengancam kualitas layanan dan harus mengeluarkan dana  sekitar 34 miliar rupiah. Bahkan, Telkomsel   berani mengajukan tambahan kanal ketiga dan harus bersebelahan

Menkominfo Tifatul Sembiring mengakui masih terjadi tarik-menarik di penataan frekuensi 3G walaupun sudah ada rekomendasi dari BRTI. “Kita harus mendengar masukan dari semua pihak dan melihat kepentingan dari operator besar. Semoga ada solusi yang baik bagi semuanya,” katanya.

Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika M.Budi Setyawan mempersilahkan, KPPU untuk menyelidiki masalah penataan frekuensi. “Silahkan diselidiki. Tepat atau tidaknya KPPU masuk ke dalam masalah ini tentu lembaga itu sendiri yang dapat menilai setelah menelaah apa yang ditata dan diperuntukkan,” katanya.

Anggota Komite BRTI Heru Sutadi mengakui telah memberikan keterangan  kepada  KPPU terkait hal tersebut.  “Jika memang ada persaingan yang tidak sehat maka kami juga tidak melarang KPPU untuk memeriksanya,” ujarnya.

Sementara Deputy VP Corporate Secretary Telkomsel Aulia E Marinto menegaskan, posisi perseroan dalam penataan frekeunsi 3G belum berubah yakni tidak menginginkan adanya pergeseran kanal.

Sebelumnya,  Direktur Penjualan Axis Telekom Syakieb Sungkar meminta semua pihak untuk berkomitmen dalam menjalankan kesepakatan yang ada dan mawas diri terhadap posisi masing-masing.

”Sebenarnya jika semua menyadari posisinya di industri ini maka penataan berjalan lancar. Regulator menegakkan aturan, operator menjalankannya. Masalahnya, sekarang sudah ada aturan, tinggal dijalankan. Lantas kenapa sekarang menjadi mandeg,” keluhnya.

Direktur Government Relations HCPT Sidarta Sidik menegaskan, Tri harus mendapatkan tambahan kanal pada tahun ini agar kualitas layanannya tidak menurun. ”Kami sudah mengirimkan surat kepada regulator tentang kesediaan membayar kanal kedua untuk 10 tahun mendatang. Pemerintah harus tegas menata hal ini demi kepastian berinvestasi,” tandasnya.[dni]

041011 Kebijakan Telematika : TKDN TIK Diredefinisi. Membangun Ekosistem Manufaktur TIK

Data yang disajikan  oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkait nilai  ekspor dan impor barang-barang Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) Indonesia lumayan mengejutkan. Pada 2009, nilai ekspor TIK untuk komputer, notebook, dan bagiannya tercatat 747,8 juta dollar AS, namun pada 2010 mengalami penurunan menjadi 631,1 juta dollar AS.

Tren penurunan diperkirakan akan berlanjut jika melihat selama semester I 2010 nilai ekspor mencapai 347,8 juta dollar AS, sementara semester I 2011 hanya 244,1 juta dollar AS.

Namun kenaikan nilai ekspor terjadi pada  perangkat telepon dan telekomunikasi lainnya, serta serat optik.  Pada  2009 untuk perangkat telepon dan telekomunikasi nilai ekspor 105,2 juta dollar AS, dan 2010 (US$ 115,1 juta). Tren kenaikan diperkirakan akan berlanjut karena pada semester I 2011 nilai ekspor mencapai 83,8 juta dollar AS, sementara periode sama tahun lalu hanya 44,5 juta dollar AS.

Untuk serat optik pada 2009 nilai ekspor hanya 0,7 juta dollar AS, 2010 (US$ 6,1 juta). Diperkirakan pada tahun ini akan terjadi penurunan karena   pada semester I 2011 nilai ekspor mencapai 0,8 juta dollar AS dibanding periode sama tahun 2010 mencapai 5 juta dollar AS.

Dari data yang disajikan BPS terlihat tidak seimbang antara nilai ekspor dan impor. Terutama untuk perangkat telepon dan telekomunikasi lainnya, serta serat optik. Pada 2009 nilai impor perangkat telepon dan telekomunikasi lainnya 3.055,6 miliar dollar AS dan 2010 (US$ 3.759,5 miliar). Hingga semester I 2011 saja telah diimpor perangkat telepon senilai 2.044,4 miliar dollar AS, sementara pada periode sama tahun lalu hanya 1.745,2 miliar dollar AS.

Hal yang sama juga terjadi di impor serat optik pada 2009 yang mencapai 2.245,9 miliar dollar AS dan pada 2010 menjadi 5.520,1 miliar dollar AS. Sedangkan pada semester I 2011 nilai impor telah mencapai 3.036,2 miliar dollar AS. Sedangkan lembaga riset IDC memperkirakan investasi di sektor telematika negeri ini mencapai 35 triliun rupiah pada 2011.

Dirjen Alat Transportasi dan Telematika Kemenperin Budi Darmadi mengungkapkan, Indonesia memiliki ambisi ingin mengembangkan industri manufaktur dan komponen perangkat telematika guna  mendukung pembangunan infrastruktur telematika. “Kita punya target jangka menengah bisa lebih menguasai pasar regional dan jangka panjang berbicara banyak di global,” katanya di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, tiga pokok kebijakan telah dilakukan yakni pengembangan program terkait berbasis telematika sebagai basis pengembangan industri dalam negeri, meningkatkan kemampuan industri manufaktur dan komponen perangkat telematika, serta meningkatkan kemampuan industri konten dan aplikasi telematika.

“Program pokok dari kebijakan ini adalah memfasilitasi pemodalan, evaluasi perhitungan Tingkat kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan pengembangan inovasi R&D,” katanya.

Perlu Redefinisi

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo M.Budi Setyawan mengakui,  Konsep  TKDN di industri Telekomunikasi, Informasi, dan Komunikasi perlu diredefinisi agar Indonesia bisa menciptakan ekosistem manufaktur yang sehat.

Redefinisi   mencakup  pengertian dari TKDN itu sendiri  dan cara penilaiannya agar tidak menjadi hambatan mengembangkan industri TIK Indonesia.

Dijelaskannya, tujuan dari meredefinisi TKDN adalah agar  menciptakan regulasi yang economically feasible untuk diimplementasikan.  Memberikan kesempatan bagi Industri Dalam Negeri  untuk lebih berperan serta dalam ekosistem telekomunikasi di Indonesia.  Tetap menjaga kontinuitas layanan telekomunikasi.

“Redefinisi TKDN itu harus  sesuai dengan ekosistem telekomunikasi yang ada saat ini dan mendorong pertumbuhan ekosistem ke depannya,” jelasnya.

Dijelaskannya, Kemenkominfo sendiri  dalam mendukung TKDN telah menerapkan penggunaan barang lokal untuk  Base Station dan  Subcriber Station di frekuensi  2,3 & 3,3 GHz dengan melihat  komponen elektronika, software, dan casing. Sementara untuk Antenna dilihat dari sisi  tower dan  sub antenna.

Insentif

Direktur Xirka Dama Persada Sylvia W Sumarlin mengungkapkan, dominasi asing dalam satu produksi perangkat masih kental. Untuk komponen TIK  seperti chipset, PCB design house, antenna, module, cabling, dan power dikuasai asing sebesar 60 persen. Sedangkan Indonesia hanya menguasai non komponen TIK seperti plastik, tembaga 95%0, assembly (5%), dan aplikasi design house dikuasai bersama sebesar 30 persen.

”TKDN dimulai dengan jenis perangkat yang pasarnya sudah terbentuk dan  diberikan kepada produsen lokal, bukan kepada mitra asingnya. Ini agar  terjadi kelangsungan dan kestabilan produksi. Hal yang sama juga berlaku untuk Type of Approval,” katanya.

Disarankannya, pendirian R&D harus diperbanyak  agar   manufaktur lokal tidak  hanya menjadi assembly oriented. Salah satu keseriusan dari hadirnya suatu R&D adalah dengan adanya keberhasilan mencetak patent teknologi lokal yang berkualitas internasional dan  menjadi aset nasional

Menurutnya, pemerintah harus menurunkan  nilai pajak impor hingga 0 persen atas komponen elektronik dan telekomunikasi. komponen tersebut merupakan bahan baku perangkat telekomunikasi. Saat ini dengan adanya beberapa perjanjian free-trade, maka pajak impor akan perangkat secara utuh sudah 0 persen, sehingga terjadi masuknya barang bekas atau kadaluarsa, dan  hampir kadaluarsa.

”Kami juga meminta adanya insentif bunga bagi manufaktur, seperti yang ditawarkan oleh negara lain hingga  3 persen . Pinjaman tersebut merupakan fasilitas dari dana PNBP yg telah disetorkan oleh sektor ICT,” tuturnya.

VP Teknologi Riset Global (TRG) Achmad Sariwijaya meminta jika penilaian TKDN direvisi, harus diperhatikan cara perhitungannya karena selama ini hanya manis di kertas tetapi rentan dimanipulasi. Apalagi pola perhitungan TKDN di TIK masih mengacu pada industri otomotif.

”Mau bicara besar atau kecil persentase TKDN tidak ada masalah asalkan penilainnya transparan. Selain itu kita butuh konsistensi terhadap satu kebijakan agar investasi tidak sia-sia,” tegasnya.

Ketua Bidang Teknologi Informasi Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Taufik Hasan menyarankan, dalam melihat TKDN porsi untuk   software design diperbesar, bukan cuma biaya pegawai.  ”Indonesia berpotensi sebagai  pengekspor sistem yang sudah jadi. Nilai tambah dr suatu produk itu besar di desain bukan komponen. Kalau menunggu Indonesia bisa membuat komponen sendiri akan lama,” katanya.[dni]

031011 Angkutan Haji Berkontribusi 10% Bagi Omset Garuda

JAKARTA—Pelayanan angkutan haji tahun 2011/1432H diperkirakan berkontribusi kurang dari 10 persen dari total omset Garuda Indonesia pada tahun ini.

“Kontribusi pendapatan dari melayani angkutan Haji biasanya di bawah 10 persen bagi total omset. Saat ini kontribusi terbesar bagi pendapatan dari penerbangan reguler,” ungkap Direktur Keuangan Garuda Indonesia Elisa Lumbantoruan di Jakarta, Minggu (2/10).

Menurutnya, kenaikan pendapatan reguler jauh lebih cepat mengingat produk Garuda Indonesia  semakin bagus  dan mereknya kian kuat di pasar.

“Kalau keuntungan dari penerbangan haji itu tipis sekali walau biaya angkutan sudah dinaikkan. Apalagi kami sudah melakukan lindung nilai (hedge) bahan bakar hingga 100 persen,” jelasnya.

Diungkapkannya,  jika dihitung dari kinerja selama semester I  dan hingga Agustus 2011, kenaikan pendapatan Garuda Indonesia  mengalami kenaikan diatas 20 persen. Sedangkan hanya di semester pertama 2011 terjadi peningkatan mencapai  44.6 persen dibandingkan periode sama 2010.

Sebelumnya, selama Juli 2011 Garuda Indonesia  berhasil membukukan  laba usaha (operating profit) sebesar  459.5 miliar rupiah,  laba bersih (Rp 320 miliar), dan pendapatan usaha ( Rp 2,453 trilun) berkat mengangkut  1,642 juta penumpang. Kinerja selama satu bulan itu (Juli) berhasil menutup performa kurang menggembirakan maskapai ini pada semester I 2011.

VP Corporate Communication  Garuda Indonesia Pujobroto menambahkan, mulai   Minggu (2/10), perseroan  menerbangkan kloter pertama calon jemaah haji Indonesia di delapan embarkasi dari sembilan embarkasi yang dilayani oleh Garuda Indonesia pada tahun ini.

Delapan embarkasi yang mulai menerbangkan calon jemaah haji tersebut yaitu embarkasi Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang Pelembang, Solo, Balikpapan dan Makassar. Sementara itu embarkasi Banjarmasin akan memulai penerbangan kloter pertama pada tanggal 6 Oktober 2011 mendatang.

Pada musim haji 2011/1432H ini, Garuda Indonesia akan menerbangkan sebanyak 113.903 yang tergabung dalam 299 kelompok terbang (kloter) dari 9 embarkasi, yaitu embarkasi Banda Aceh (4.873 jemaah), Medan (8.500 jemaah), Padang (7.873 jemaah), Palembang  (7.721 jemaah), Jakarta (23.016 jemaah), Solo (33.813 jemaah), Banjarmasin (5.680 jemaah), Balikpapan (5.876 jemaah)  dan Makassar (16.551 jemaah).  Sedangkan pada musim haji 2010, Garuda Indonesia mengangkut pada 2010 sebanyak 118.999 jemaah.

Dalam pelaksanaan penerbangan haji tahun 2011 ini, Garuda Indonesia mengoperasikan 14 pesawat berbadan lebar terdiri  dari 3 pesawat B-747, satu pesawat B-767, dua pesawat A330-300 dan delapan pesawat A330-200. Pesawat–pesawat tersebut rata rata berusia muda dan bahkan ada pesawat yang di produksi pada tahun 2009. Garuda menyewa seluruh pesawat tersebut dari enam perusahaan penyewaan pesawat yaitu HiFly, Thomson Airways, Air Transat, Monarch, Pullmantur, dan Thomas Cook.

Awak kabin yang akan bertugas dalam pelaksanaan penerbangan haji tahun 2011/1432H ini berjumlah 687  orang dan 622 diantaranya (91%) adalah awak kabin yang direkrut dari daerah embarkasi. Tujuan Garuda Indonesia merekrut awak kabin asal daerah embarkasi tersebut adalah merupakan bagian dari “pelayanan” Garuda Indonesia kepada para jemaah untuk mengatasi kendala komunikasi (bahasa), mengingat sebagian besar jemaah hanya mampu berbahasa daerah. [dni]

031011 Dua Maskapai Baru akan Hiasi Industri Penerbangan

JAKARTA—Dua maskapai baru diperkirakan akan menghiasi ketatnya industri penerbangan nasional seiring dikeluarkannya lampu hijau perizinan dari otoritas penerbangan sipil.

Kedua maskapai itu adalah  PT Air Borneo (Air Born) yang telah  mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) dan  PT Pacific Royale yang diniliai  telah memenuhi syarat untuk mendapatkan SIUP.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bakti Singayuda Gumay mengungkapkan,    telah menandatangani SIUP Air Born untuk penerbangan carter.

“Sudah saya teken beberapa minggu lalu. Sekarang  tunggu maskapai itu mengadakan pesawat dan setelah dapat AOC (Air Operator Certificate) 135 dan izin rute maka bisa terbang,” katanya   di Jakarta, kemarin.

Sedangkan untuk Pacific Royale, dijelaskannya,   telah memenuhi syarat untuk mendapatkan SIUP mengingat  rencana bisnisnya  disetujui oleh otoritas penerbangan.  Meski demikian, pemerintah sedang menunggu setoran modal Pacific Royale.

Dijelaskannya, sebagai maskapai penerbangan berjadwal dengan AOC 121, pemerintah ingin tahu kekuatan modal Pacific Royale. Sesuai dengan UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, maskapai penumpang berjadwal harus mengoperasikan minimal 10 unit pesawat. Minimal lima pesawat harus dimiliki sedangkan lima lainnya dikuasai maskapai tersebut.

Secara terpisah, Managing Director Pacific Royale, Samudra Sukardi   menyatakan siap menggelontorkan modal sebesar 42 juta dollar AS untuk menjadi maskapai penumpang berjadwal baru di Indonesia.

Dijelaskannya,   dana sebesar itu akan digunakan setengahnya untuk pengadaan pesawat yaitu lima unit Airbus A320 dan lima unit Fokker.  “Sisanya adalah untuk dana penyertaan modal dan operasional, termasuk sewa gedung dan lain-lain. Kita optimistis akan segera terbang sebelum tahun ini berakhir,” katanya.

Ditambahkannya, dana penyertaan modal akan segera disetorkan ke bank sebagai syarat administrasi agar mendapatkan  SIUP.

Pacific Royale adalah maskapai patungan antara pengusaha lokal dengan investor India. Goenarni Goenawan sebagai pengusaha lokal memiliki sebanyak 51 persen saham. Sisanya dikuasai oleh Tarun Trikha, pengusaha asal India.[dni]

011011 KPPU Selidiki Tender e-KTP

JAKARTA–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyelidiki tender e-KTP yang memiliki nilai proyek sekitar 5.84 triliun rupiah.

“Setelah melakukan serangkaian klarifikasi, sejak tanggal 28 September 2011, KPPU mulai meningkatkan laporan yang masuk  ke tahap penyelidikan,” ungkap Kepala Humas dan Hukum KPPU A.Junaidi melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumaat (30/9).

Dijelaskannya, penyelidikan ini bertujuan untuk memperdalam dan mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran pasal 22 UU No.5/1999 atas potensi persekongkolan tender pelelangan pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011 dengan Terlapor I, panitia pelelangan pekerjaan penerapan KTP berbasis NIK Nasional (KTP Elektronik) tahun 2011, Terlapor II yaitu Konsorsium PN, dan Terlapor III Konsorsium AG.

Hal ini berdasarkan Pasal 22 UU No 5/99 yang mengatur: ”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

“Berdasarkan kewenangan dan dugaan pelanggaran pasal ini maka Tim Penyelidik KPPU akan fokus pada isu apakah terjadi persekongkolan atau pengkondisian pemenang dalam tender ini baik dan tidak pada isu mengenai kerugian negara yang notabene menjadi kewenangan penegak hukum antikorupsi,” katanya.

Diungkapkannya,  KPPU akan mengagendakan pemanggilan para pelaku usaha Terlapor, panitia yang juga sebagai Terlapor, termasuk juga saksi atau pelaku usaha lain di luar peserta tender yang dipandang mengetahui fakta dugaan persekongkolan ini.

Penyelidikan ini, sebagaimana diatur pasal 37 jo pasal 38 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, akan berlangsung hingga ditemukannya 2 alat bukti dan dalam 60 hari kerja akan dilaporkan perkembangannya pada Komisioner.

Sebelumnya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)menyatakan bahwa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari lelang tender e-KTP di Kementerian Dalam Negeri bertentangan dengan Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Government Watch (Gowa) juga telah  melaporkan proses tender pengadaan e-KTP  kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai terdapat potensi kerugian negara lebih dari satu triliun rupiah.

Gowa me nilai proses pelelangan sejak dari perencanaan, pengajuan anggaran hingga pelaksanaan lelang patut diduga sarat dengan kepentingan pihak tertentu. Semua diarahkan pada pengaturan dukungan pada satu konsorsium perusahaan.[Dni]

011011 XL Tambah Direksi dan Komisaris

JAKARTA–PT XL Axiata Tbk (XL) menambah jumlah direksi dan komisaris dalam rangka memperkuat transformasi guna menghadapi persaingan di industri telekomunikasi tanah air.

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi melalui keterangan tertulis menjelaskan, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Jumat (30/09) telah menyetujui adanya penambahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dijelaskannya, pada RUPSLB ini, Perseroan menyetujui pengangkatan Bapak James Carl Grinwis Maclaurin selaku Komisaris, dan Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin dan Bapak Ongki Kurniawan yang keduanya diangkat selaku Direktur.

Dengan demikian, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2014, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris terdiri dari Presiden Komisaris Yang Berbahagia Tan Sri Dato’ Insinyur Muhammad Radzi bin Haji Mansor. Jajaran Komisaris Yang Berbahagia Dato’ Sri Jamaludin bin Ibrahim,
Ahmad Abdulkarim Mohd Julfar, Dr. Muhammad Chatib Basri, dan James Carl Grinwis Maclaurin.

Sementara Komisaris Independen  Peter J. Chambers,  Dr. Ir. Giri Suseno Hadihardjono,  Elisa Lumbantoruan, dan  Yasmin Stamboel Wirjawan

Sedangkan jajaran Direksi adalah Presiden Direktur Hasnul Suhaimi dengan dukungan para Direktur Willem Lucas Timmermans,  Dian Siswarini,  Joy Wahjudi,  P. Nicanor V. Santiago III, Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin, dan  Ongki Kurniawan.

“Pengangkatan terhadap dua Direktur baru sejalan dengan komitmen XL terhadap seluruh stakeholders, dimana Perusahaan mampu lebih fokus kepada kebutuhan pelanggan dan akhirnya akan lebih meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Bapak Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin akan memangku jabatan sebagai Direktur/Chief Financial Officer yang sempat kosong untuk beberapa bulan, dan Bapak Ongki Kurniawan akan melanjutkan fungsi baru sebagai Direktur/Chief Service Management Officer,” jelas Hasnul.

Menurutnya,  adanya pengangkatan dua direktur baru menjadikan seluruh proses terhadap penyempurnaan organisasi telah terpenuhi dan diharapkan akan membawa kinerja yang lebih besar lagi terhadap perusahaan.

Diungkapkannya, pemisahan atas fungsi serta penyempurnaan organisasi XL telah dimulai sejak bulan Mei tahun ini, yaitu  dengan adanya perubahan fungsional dalam jabatan Direksi, dimana Bapak Willem Lucas Timmermans sebagai Direktur/Chief Operating Officer, Bapak Joy Wahjudi sebagai Direktur/Chief Marketing Officer, dan Bapak P. Nicanor V. Santiago III sebagai Direktur/Chief Commercial Officer.

Di samping itu, dengan adanya pemisahan fungsi jabatan Direksi, Ibu Dian Siswarini akan memiliki tanggung jawab baru sebagai Direktur/Chief Technology, Content & New Business Officer, yang dahulu dikenal dengan Direktur/Chief Services & Technology Officer.[Dni]