290911 Sektor Telekomunikasi akan Dikenakan Pajak 5%

JAKARTA—Sektor telekomunikasi sedang dikaji dikenakan   penarikan pajak 5 persen  dari pendapatan kotor pelaku usaha   untuk meningkatkan pendapatan negara.

”Penambahan pajak sebesar 5 persen  itu untuk kepentingan pembangunan nasional. Kami menilai, selama ini pendapatan dari sektor telekomunikasi belum maksimal,” kata Ketua Bidang Informasi Pertahanan Luar Negeri Komisi I DPR Muhammad Najib di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pajak 5 persen  itu tidak perlu dibebankan kepada konsumen di Indonesia. Karena model bisnis dari operator telekomunikasi saat ini terkesan hanya mengandalkan lisensi dari pemerintah.   Di sisi lain, yang berinvestasi adalah para pemasok dengan cara pembayaran lunak yaitu pay as you grow, yakni bayar jika operator sudah mendapatkan uang dari konsumen.

Masih menurutnya,   pendapatan operator saat ini dari berbagai lini yakni layanan 3G, mobile modem, e-banking, e-wallet, ring back tone, content dan dalam waktu dekat ini dari Wimax ataupun triple play. Pendapatan lain para operator juga berasal dari penjualan saham, obligasi, dan  menara.

”Tidak sepantasnya konsumen Indonesia dijadikan sapi perahan selama beberapa tahun ini. Karena sampai saat ini, para supplier telekomunikasi tidak pernah membuka pabrik disini.  Tidak ada niat dari mereka untuk transfer teknologi,” tegasnya.

Direktur Independen   Bakrie Telecom  Rakhmat Junaidi meminta,  semua pihak mendata ulang kembali semua regulatory cost yang dibebankan ke operator sebelum menarik kesimpulan perlunya pembebanan tambahan. “Regulatory cost di operator tidak hanya di pusat namun juga di daerah seperti biaya IMB, dan lainnya,” ungkapnya.

Direktur Utama  XL Axiata Hasnul Suhaimi mengatakan,   penambahan pajak itu akan sangat memberatkan operator karena pasar telah masuk era saturasi mengingat penetrasi sudah 100 persen.

Sementara itu, Direktur Corporate Sales Indosat Fadzri Sentosa mengungkapkan,  regulatory charge Indonesia   relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. ”Dari segi kompetisi merupakan salah satu negara yang paling ketat sehingga ARPU sangat rendah. Margin cenderung turun,” katanya.

Selama ini operator telekomunikasi   dibebani Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berdasarkan jumlah BTS atau lebar frekuensi, Biaya Hak Penyelenggaraan Jastel, dan pungutan USO.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s