290911 Membangun Masyarakat Digital

Kantor Menko Perekonomian akhirnya memperkenalkan National Broadband Plan (NBP) untuk mendukung realisasi visi Indonesia 2025 yaitu mengangkat negeri ini menjadi negara maju berperingkat 10 besar dunia dan 6 besar dunia pada 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,

NBP adalah program yang memandang telematika sebagai salah satu infrastruktur dasar dengan dua fungsi utama yakni membentuk konektivitas dunia maya dan mempercepat terciptanya ekonomi berbasis pengetahuan.

Pada 2014, NBP diharapkan bisa menjangkau minimum 30 persen populasi yang tersebar di 6 koridor ekonomi. Memberikan layanan akses broadband yang berkualitas, berbasis service level guarantee dengan kecepatan mulai 2 Mbps, sementara internet murah tersedia dengan layanan best effort.

Berikutnya memberikan layanan internet, Virtual private Network (VPN), cloud services kepada pelanggan besar, UKM, dan perorangan. Terakhir, memberikan open access melalui sinergi dengan pengelola infrastruktur lainnya sehingga investasi dapat dioptimalkan.

Sesmenko Perekonomian Eddy Abdurrahman mengungkapkan, NBP berpotensi mendatangkan investasi tambahan untuk ekonomi nasional hingga 2014 nanti sebesar 450 triliun rupiah dari target Produk Domestik Bruto (PDB) nominal 10.854 triliun rupiah atau 1,206 miliar dollar AS.

Diungkapkannya, menyesuaikan dengan format Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, skenario NBP dibuat dalam tiga kategori besar. Pertama, pembangunan proyek berbasis nasional terdiri atas tiga proyek yakni jaringan backbone, core, data center, dan central office. Berikutnya pengembangan ekosistem nasional, termasuk SDM dan industri jasa. Terakhir, pabrikan perangkat terminal.

Kedua, pembangunan proyek berbasis koridor ekonomi terdiri atas jaringan akses beserta backhaul, network operation center, dan customer support. Ketiga, pembangunan program khusus terdiri atas international gateway di Batam, Menado, dan Merauke, dimana sistem back up dipusatkan di Banjarmasin. Berikutnya showcase TIK di Bali, pabrikasi chipset perangkat terminal di Jawa, dan pusat pengembangan ekosistem lokal di setia koridor ekonomi.

“Masuknya Indonesia ke era broadband ekonomi diperkirakan akan mendatangkan tambahan investasi ke dalam perekonomian nasional sebesar 96 hingga 169,5 triliun rupiah tergantung dari mekanisme pembangunan yang dipilih,” katanya di Jakarta.

Menurutnya, jika konsep sharing dapat diterapkan secara ideal, maka potensi penghematan biaya sampai 73,5 triliun rupiah diperkirakan dapat dicapai. “Diharapkan sumber dana dialokasikan dari dana APBN sebesar 8 persen dari total investasi sementara 92 persen lainnya dari dana swasta atau Public Private Partnership (PPP),” ungkapnya.

Dikatakannya, timeline yang diusulkan untuk proyek ini adalah 2011-pertengahan 2012 difokuskan untuk menyiapkan kebijakan, organisasi, rencana pembangunan, anggaran, dan pemilihan pelaksana proyek.

Pertengahan 2012-2014 difokuskan untuk mendukung kegiatan sektor MP3EI berbasis nasional dan per koridor ekonomi. Awal 2014-2015 difokuskan untuk memperluas broadbaand ke penduduk di sekitar MP3EI per koridor. Pertengahan 2015-2025 difokuskan untuk memperluas broadband secara nasional dalam rangka meningkatkan digital inclusion ke seluruh penduduk.

“Perusahaan dan lembaga yang berpotensi bergabung di proyek Broadband nasional ini mencapai 40 badan usaha. Saat ini baru sepertiga dari total badan usaha yang bergabung di proyek ini,” ungkap Asisten Deputi urusan Telematika dan Utilisasi Kementrian Koordinator Perekonomian Eddy Satriya.

Menurutnya, sekarang ini ada dua perusahaan yang sudah sejalan dengan proyek NBP pengembangan jaringannya. Jika dilihat hingga tahun depan itu bisa mencapai 14 perusahaan,” ungkapnya.

Beberapa perusahaan yang sudah berkomitmen menyukseskan NBP adalah Telkom, Xirka, Inti, Telkomsel, Indosat, Bakrie Telecom, XL Axiata, dan Hariff. Dua institusi pemerintah yang juga berkomitmen adalah Kementrian Perdagangan dan Bappenas.

ICT Fund
Deputi Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Sarana dan Prasarana Deddy S Priatna memperkirakan agar jaringan broadband mencapai 88 persen dari total ibukota harus bisa ditambah 16 ibukota lagi. Sementara agar penetrasi pengguna broadband mencapai 30 persen dari total populasi terdapat kekurangan sekitar 30,2 juta orang.

“Kita banyak terbantu oleh komitmen pembangunan infrastruktur oleh Telkom. Untuk menutup kekurangan perlu adanya intervensi pemerintah mempercepat pembangunan melalui kerangka regulasi dan anggaran,” katanya.

Dijelaskannya, dalam kerangka regulasi tengah digodok antara lain ICT fund sebagi bentuk dukungan pemerintah, pemanfaatan spektrum frekuensi secara optimal, broadband sebagai bagian dari kewajiban universal, pengembangan konten lokal, dan program demand side.

“Untuk ICT Fund terdapat pergeseran paradigma dari hard infrastructure ke soft infrastructure seperti pengembangan aplikasi dan konten, serta industri TIK dalam negeri. “Diperlukan strategi agar pemanfaatan ICT Fund dapat lebih efektif dan efisien terasuk mengidentifikasi bentuk dukungan pemerintah berupa subsidi, stimulus, insentif perpajakan untuk mendukung soft infrastructure,” jelasnya.

Diungkapkannya, saat ini aturan yang sudah keluar adalah Perpres No. 56 Tahun2011, Pasal17A ayat(4) terkait persetujuan Menkeu Tentang Pemberian Dukungan Pemerintah Dalam bentuk kontribusi fiskal dalam bentuk finansial yang diusulkan oleh Menteri sektor.

Sedangkan Permen Kominfo tentang ICT Fund sedang difinalisasi, dan Permen Keuangan tentang viability gap fund yang mengatur tentang transfer dana dari pemerintah ke badan usaha pemenang lelang sebagai bentuk dukungan pemerintah fiskal finansial sedang disusun.

Menkominfo Tifatul Sembiring mengungkapkan, sekitar 15-20 persen dari dana ICT Fund itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan jaringan. “Pungutan dana USO ini lumayan besar, sekitar satu triliun rupiah setiap tahunnya,” ungkapnya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa mengatakan, sudah saatnya Indonesia memiliki NBP karena memberikan dampak kepada kehidupan sosial ekonomi bangsa. “Setiap 10 persen penetrasi broadband itu memberikan kenaikan produk domestik bruto sampai 1,38 persen di negara sedang berkembang,” jelasnya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s