290911 Maskapai Disarankan Perbaharui Kontrak Asuransi

JAKARTA—Maskapai penerbangan disaraankan untuk memperbaharui kontrak pertanggungan dengan pihak asuransi dimana hal yang ditanggung disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

“Saat ini kami sedang sosialisasi aturan asuransi yang baru ini. Jika tidak ada masalah, pertengahan November sudah bisa dijalankan,” ungkap Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay di Jakarta, Kamis (29/9).

Dijelaskannya, aturan terbaru itu mengatur mengenai hal-hal yang harus menjadi tanggung jawab dari pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara antara lain penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka; hilang atau rusaknya bagasi kabin; hilang atau rusaknya bagasi tercatat; hilang atau rusaknya kargo; keterlambatan angkutan udara; dan kerugian yang diderita pihak ketiga.

Disarankannya, maskapai menghabiskan lebih dulu kontrak dengan pihak asuransi yang sebelumnya, dan bila sudah selesai harus memulai kontrak baru sesuai dengan isi regulasi yang baru.

Beberapa hal mencolok dalam peraturan ini antara lain penetapan asuransi keselamatan jiwa. Asuransi penumpang meninggal sebesar 1 miliar rupiah dan asuransi penumpang luka cacat parah sebesar 1,2 miliar rupiah.

Berkaitan dengan keterlambatan angkutan udara, ada tiga kriteria yaitu keterlambatan penerbangan, tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat uadara, dan pembatalan penerbangan. Ganti rugi keterlambatan sebesar 400 ribu rupiah, bila terjadi keterlambatan lebih dari empat jam. Aturan ini juga mengatur ganti rugi sebesar 50 persen bila menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan akhir adalah tujuan penumpang (re-routing).

Terhadap tidak terangkutnya penumpang, pengangkut mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan. Bila tidak ada pengalihan, pengangkut harus memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi. Sedangkan terhadap pembatalan penerbangan, Bambang menyatakan, pihak pengangkut harus mengembalikan seluruh uang tiket yang telah dibayar penumpang.

Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab bila keterlambatan disebabkan faktor cuaca atau teknis operasional. Regulasi ini juga memaparkan teknis operasional yang dimaksud antara lain, bandar udara tujuan tidak dapat digunakan, lingkungan bandar udara mengalami gangguan, terjadinya antrian pesawat untuk lepas landas (take off), dan keterlambatan pengisian bahan bakar (refuelling).

Direktur Angkutan Udara Kemenhub Edward A Silloy menyarankan, maskapai membuat kontrak baru dengan perusahaan ground handling dengan memasukkan klausul pergantian barang rusak. “Soalnya yang mengurus barang itu sebenarnya ground handling, masalahnya penumpang tahunya itu semua ditangani maskapai. Jadi maskapai harus membuat kontrak yang jelas dengan ground handling,” katanya.

Sementara Sekjen Inaca Tengku Burhanudin menilai aturan ini terburu-buru, bahkan sosialisasi yang dilakukan terlalu pendek. Karena itu pihaknya telah mengajukan keberatan dan minta pemberlakuannya ditunda.

“Ini tidak mudah dilakukan karena berkaitan dengan uang. Kami masih butuh waktu karena banyak masalah belum diselesaikan untuk didiskuisikan,” katanya.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s