180911 AP I segera Operasikan BIL

JAKARTA–PT Angkasa Pura I (AP I) segera mengoperasikan Bandara Internasional Lombok (BIL) pada awal Oktober nanti untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat.

” Bandara Selaparang Lombok akan ditutup untuk umum pada 30 September dan dipindah ke bandara baru, Bandara Internasional Lombok yang berjarak 40 kilo meter,” kata Sekretaris Perusahaan PT Angkasa Pura I Miduk Situmorang di Jakarta, Jumat (16/9).

Di bandara lama, maskapai yang terbang ke Selaparang Lombok, yakni Garuda, Lion Air, Batavia Air, Merpati, Wings Air, Trigana Air, Travira Air, dan Silk Air.

BIL memiliki landasan pacu 2.750 meter x 40 meter persegi, sehingga mampu didarati pesawat Airbus 330 atau Boeing 767 dan dapat menampung 10 unit pesawat.

Berbeda dengan Bandara Selaparang Mataram yang luas arealnya hanya 28.881 meter persegi. Terminal penumpang BIL seluas 21 ribu meter persegi, atau empat kali lipat lebih luas terminal Bandara Selaparang Mataram yang hanya 4.796 meter persegi.

Kapasitas tampung terminal penumpang BIL mencapai tiga juta setahun, dengan luas areal parkir 17.500 meter persegi. Berbeda dengan Bandara Selaparang Mataram yang hanya 7.334 meter persegi.

Diungkapkannya, pada pertengahan Oktober nanti Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono akan meresmikan BIL, sedangkan pengoperasian bandara

baru yang menelan dana 850 miliar rupiah itu akan dimulai 1 Oktober 2011.

Pendanaan dari proyek bandara itu. berasal dari pemerintah Kabupaten ( Rp 40 miliar) pemerintah propinsi (Rp110 miliar), dan sisanya dari AP I.

Terbitkan Obligasi

Lebih lanjut Miduk mengungkapkan, perseroan menyiapkan belanja modal atau capital expenditure senilai 5,6 triliun rupiah hingga 2013.

“Guna memenuhi belanja modal, sedang dikaji. menerbitkan obligasi sekitar 3 triliun rupiah  yang akan dikelola dua perusahaan sekuritas yakni Danareksa dan Bahana,” ungkapnya.

Diungkapkannya,  pihaknya lebih tertarik untuk menerbitkan obligasi karena biaya dananya lebih murah ketimbang pinjaman bank. Namun hal itu masih tergantung pengkajian kedua perusahaan sekuritas yakni Danareksa dan Bahana.

Dikatakannya, saat ini pihaknya memiliki dana yang siap dipakai untuk capex sebesar 1,5 triliun rupiah.

Dijelaskannya,  seluruh dana capex.  akan digunakan untuk mengembangkan sejumlah bandara di bawah naungannya yakni bandara Ngurah Rai, Bali yang akan menelan dana 2 triliun rupiah, Sepinggan Balikpapan (Rp1,7 triliun), Bandara Juanda Surabaya (Rp 400 miliar), Adi Sucipto Yogyakarta (Rp 300 miliar), bandara di Banjarmasin, dan di Kupang serta di Lombok.[Dni]

180911 Posindo Ajukan Izin Agen Inspeksi

JAKARTA—PT Pos Indonesia (Posindo) akan mengajukan izin sebagai agen inspeksi guna meningkatkan omset dan membantu memperlancar distribusi kargo udara.

“Kami memang akan mengajukan izin sebagai agen inspeksi ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Sekarang lagi dipersiapkan semua  kelengkapan persyaratan administrasi dan perangkat sebagai regulated agent (RA) atau agen inspeksi,” ungkap Wakil Direktur Utama PT Pos Indonesia Sukatmo Padmosukarso di Jakarta, Jumaat (16/9).

Dikatakannya, perseroan tidak membutuhkan keluar investasi besar untuk bisa menjalankan bisnis agen inspeksi karena beberapa infrastruktur sudah dimiliki. “Kemungkinan membeli X-ray dan lainnya. sekarang kami sedang mengurus badan hukum untuk usaha ini,” jelasnya.

Selanjutnya dikatakan, sebagai  perusahaan yang bergerak di bisnis kargo, adanya aturan agen inspeksi memang menjadikan tarif pengiriman barang menjadi terkoreksi.   “Kami sudah mulai naikkan tarif pengiriman kepada pelanggan karena biaya kargo  regulated agent juga sudah naik,” katanya.

Diungkapkannya,  biaya pengiriman  mengalami kenaikan tidak sampai 10 persen, karena harga pengiriman kargo di RA sudah naik menjadi 450 rupiah  per kilogram dari sebelumnya 60 rupiah kg. Kenaikan tarif ini sudah berlaku sejak 3 September 2011.

Kepala Administrator Bandara Soekarno-Hatta Adi Kandrio Dayanun mengakui regulator  mempermudah pelaksanaan agen inspeksi   untuk mengantisipasi kedatangan tim dari Uni Eropa yang akan meninjau kesiapan Indonesia dalam keamanan kargo. Jika dinilai belum siap, Indonesia bisa dilarang mengirim kargo ke kawasan itu.Tim inspeksi dari Uni Eropa itu sendiri dijadwalkan berkunjung ke Bandara Soekarno-Hatta pada Oktober 2011.

“Kami akan permudah dan tidak bisa menunda pelaksanaan peraturan SKEP No.255/IV/2011 tentang  RA, karena akan berdampak pada dilarangnya Indonesia mengirim kargo udara ke Uni Eropa,” katanya.

Menurutnya,  meski pelaksanaan peraturan mengenai RA masih dilakukan parsial, yakni khusus kargo domestik, setidaknya Indonesia sudah melakukan langkah perbaikan yang dituntut Uni Eropa untuk menjaga keamanan kargo dan penerbangan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara memutuskan untuk menerapkan SKEP 255 pada 3 September 2011, sementara hanya untuk kargo pengiriman domestik. Kargo internasional khususnya untuk kawasan berikat, masih menunggu hasil pembicaraan dengan Ditjen Bea dan Cukai.

Sebagai upaya mempercepat dan memperlancar penerapan peraturan RA ini, Ditjen Perhubungan Udara mengeluarkan Surat Edaran No.27/2011 yang ditandatangani Direktur Keamanan Penerbangan M. Fuschad pada 9 September 2011.

Surat edaran berisi untuk memberi keleluasaan partisipasi menjadi operator RA dengan menyederhanakan persyaratan administrasi bagi perusahaan-perusahaan jasa kargo dan kurir yaitu dengan menambahkan kegiatan usaha berupa pemeriksaan keamanan kargo dan pos pada anggaran dara perseroannya.

Dalam surat edarannya, bagi perusahaan-perusahaan jasa kargo dan kurir yang telah memenuhi persyaratan teknis dan operasional namun masih memproses penyesuaian anggaran dasar pada akte pendirian perusahaan akan diterbitkan sertifikat RA sementara.

Surat edaran ini dibuat untuk menindaklanjuti instruksi Menteri Perhubungan pada 7 September 2011 untuk membentuk tim perumusan revien SKEP 255, serta untuk membahas masalah tarif.

Saat ini ada enam perusahaan RA yang melakukan pemeriksaan kargo dan pos yang diangkut pesawat udara di Bandara Soekarno-Hatta. Tarif yang diberikan berkisar 250-850 rupiah per kg, tarif ini berlaku pasca dimulainya implementasi SKEP 255/IV/2011 mengenai RA pada 3 September 2011. [dni]

180911 Pembangunan Infrastruktur Dasar Sebaiknya Tanpa Tender

JAKARTA—Pembangunan infrastruktur dasar yang menunjang perekonmian nasional sebaiknya dilakukan tanpa tender dan memberikan prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah siap mengerjakannya.

“Kita jangan terjebak kepada kontes yang ingin menunjukkan kepada masyarakat nilai uang dari satu proyek. Jika BUMN sudah siap mengerjakannya, sebaiknya diberikan prioritas dan tidak terkungkung oleh jebakan peraturan yang ada,” tegas , Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Infrastruktur  Sumaryanto Widayatin di Jakarta, Kamis (15/9).

Ditegaskannya, BUMN layak diberikan kepercayaan untuk membangun infrastruktur dasar, karena dalam beberapa kasus, ternyata perusahaan pelat merah yang justru memiliki inisiatif untuk membangun. “Lihat saja rencana pengembangan Pelabuhan Kali Baru dimana Pelindo II sudah memiliki inisiatif, ternyata malah ditender. Hal ini justru menjadi bumerang karena rencana investasi dari beberapa perusahaan yang ingin membangun pabrik di Indonesia seperti Toyota  batal karena kondisi pelabuhan Tanjung Priok yang tidak ideal,” ungkapnya.

Dikatakannya, right to match yang diberikan kepada Pelindo II dalam tender Kali Baru tidak menjamin BUMN itu akan keluar sebagai pemenang karena dalam proses prakualifikasi tender saja terjadi ketidakhati-hatian dimana peserta tender yang terindikasi memiliki kepemilikan silang (cross ownership) dibiarkan lolos.

“Jika peserta tender itu lolos dan kala menawar harga proyek berani pasang harga, tentu right to match yang dimiliki Pelindo II pun tak mampu mengimbangi. Ini harus disadari oleh kementrian teknis,” katanya.

Disarankannya, untuk memuluskan jalan bagi BUMN membangun infrastruktur dasar maka solusinya adalah menerbitkan Peraturan Presiden untuk penunjukkan langsung seperti yang terjadi di proyek kereta api bandara.

Sumaryanto mengingatkan,  Indonesia harus secepatnya membangun infrastruktur dasar khususnya untuk mendukung sektor logistik nasional, karena  masih belum siap menghadapi liberalisme ekonomi masyarakat ASEAN (Asean Economic Community 2011), menyusul kenyataan masih kurangnya koneksi antar moda transportasi.

“Saat ini biaya logistik di Indonesia mencapai 30 persen dari biaya produksi dan menyerap 24 persen dari total GDP, sementara negara maju yang menjadi tolak ukur kemajuan ekonomi seperti Amerika Serikat atau negara berkembang lainnya Vietnam, Thailand, Malaysia dan China mampu menekan hingga di bawah 10 persen,” katanya.

Direktur Utama Pelindo II RJ Lino mengungkapkan, saat ini 70 persen ekspor-impor Indonesia dilakukan dari pelabuhan Tanjung Priok, sehingga sangat mendesak untuk dikembangkan karena kapasitasnya terbatas. “Jika Pelindo II ditunjuk untuk membangun, kita siap segera melaksanakan karena dukungan pendanaan dan lainnya  tidak ada masalah,” tegasnya.

Lino mengungkapkan, selain harus membangun infrastruktur dasar, sektor logistik juga tidak bisa melupakan sektor teknologi informasi (TI) yang bisa menunjang arus barang sebagai soft infrastructure. “Penggunaan teknologi informasi itu bisa meningkatkan kapasitas sebesar 30 persen tanpa harus membangun infrastruktur dasar. Selain itu masa penumpukan barang (Dwelling time) bisa dipangkas dari 5,5 hari bisa menjadi 3,5 hari jika sistem   TI diimplementasikan,” tuturnya.

Dijelaskannya, Pelindo II sudah melakukan pengembangan soft infrastructure didukung oleh Telkom, dan rencananya BUMN telekomunikasi itu akan mengembangkan ke  PT Pelindo I, PT Pelindo III, PT Pelindo IV, PT KAI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pupuk Sriwidjaya, PT Pos Indonesia, PT Kawasan Berikat Indonesia, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Semen Gresik, PT Varuna Tirta Prakasya, PT Bhanda Ghara Reksa dan Perum Bulog untuk penguatan konektivitas.

Sinergi itu dibalut dalam Indonesia Logistics Community Services (ILCS). ILCS adalah layanan end-to-end yang bertujuan mewujudkan konektivitas nasional untuk mendukung pencapaian tiga objektif konektivitas nasional secara serempak yaitu; menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan, menghubungkan daerah tertinggal, dan menghubungkan daerah terpencil. Untuk Pelindo II rencananya akan diimplementasikan oleh Telkom pada Juni 2011.[dni]

 

180911 Investor Asing Tertarik Kembangkan BSH

JAKARTA—Sejumlah investor asing mentakan ketertarikan untuk ikut mengembangkan Bandara Soekarno-Hatta (BSH) seiring telah selesainya rencana induk pengembangan infrastruktur transportasi itu.

“Sejumlah investor asing sudah mendekati Angkasa Pura II (AP II). Ada dari India, Singapura, Korea, dan Jepang,” ungkap Direktur Utama Angkasa Pura II Tri S Sunoko di Jakarta, Kamis (15/8).

Disebutkannya, investor dari Korea Selatan ada dua yakni Samsung dan Incheon International Airport Company(IIAC), pengelola bandara Korea Selatan. Sedangkan investor dari Singapura disebut-sebut Temasek  dan dari jepang Itochu.

“Mereka menawarkan kerjasama pembangunan terminal. Kalau terminal, AP II sudah berketetapan akan mengerjakan sendiri dengan dukungan dana dari perbankan lokal sertta penerbitan obligasi. Jika pun akan ada kerjasama dengan investor, itu untuk daerah komersial seperti pusat perbelanjaan atau  hotel,” katanya.

Diungkapkannya, sejauh ini tiga bank yang telah siap menggelontorkan pinjaman bagi AP II adalah BNI, Mandiri, dan BRI. “Kami belum tahu besaran pinjaman dan obligasi yang diterbitkan. Angka 11,75 triliun rupiah yang  disebut itu masih hitungan kasar. Bisa saja berubah jika  desain teknis rinci atau detail engineering design (DED) selesai dikerjakan,” jelasnya.

Diharapkannya,  jika DED selesai dikerjakan maka proses tender bisa dilaksanakan pada kuartal I 2012 nanti.   “Ground breaking tahun depan tidak boleh molor, karena bisa memberikan efek domino terhadap seluruh proses di belakangnya,” katanya.

Tri menegaskan, percepatan terhadap proses pengembangan BSH  mutlak untuk dilakukan. Hal itu mengingat jumlah pergerakan penumpang saat ini telah mencapai dua kali lipat dari kapasitas yang tersedia, yaitu 44,3 juta penumpang per tahun yang dilayani 14 maskapai pada jalulr penerbangan domestik dan 41 maskapai di rute internasional. Sedangkan kapasitas terminal yang tersedia hanya untuk melayani 22 juta penumpang per tahun. ”Target dari revitalisasi ini adalah meningkatkan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta agar dapat melayani hingga 62 juta penumpang per tahun pada 2014,” ujarnya.

Selanjutnya dikatakan, dampak dari agresifnya AP II berinvestasi untuk mengembangkan bandara yang berada di bawah pengelolaanya, kemungkinan laba bersih dari perseroan akan sama dengan tahun lalu yakni sekitar 900 miliar rupiah.

“Sama saja besarannya dengan tahun lalu itu sudah bagus. Kami memang tahun ini sedang fokus pada ekspansi kualitas layanan dan kapasitas,” tuturnya.[dni]

190911 Lion Air Bidik Pasar Layanan Penuh

JAKARTA—Maskapai penerbangan swasta terbesar, Lion Air, akan mendirikan anak usaha untuk membidik pasar penumpang full service (layanan penuh) 2012.

“Kami akan menggarap pasar full service. Sekarang sedang dibentuk anak usaha untuk mewujudkan rencana tersebut. Surat Izin Usaha Penerbangan (SIUP) juga tengah diurus ke regulator,” ungkap Direktur Umum Lion Air Edward Sirait di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, perseroan harus membentuk anak usaha baru khusus menggarap segmen full service karena tipe layanan ini berbeda dengan pasar yang biasanya dilayani yakni budget traveler. “Untuk menggarap segmen ini Air Operation Certificate (AOC) tidak boleh sama dengan Lion Air. Selain itu kemampuan pesawat dan sumber daya manusia juga berbeda. Karena itu persiapannya harus matang. Diperkirakan pada November tahun depan baru terealisasi,” katanya.

Diungkapkannya, untuk menggarap segmen full service, perseroan akan mengalokasikan sekitar 12 pesawat tipe Boeing 737-900 ER yang telah dimodifikasi interiornya sesuai dengan segmen yang dilayani. “Kami sekarang telah memiliki 50 pesawat tipe Boeing 737-900 ER, hingga akhir tahun nanti akan menjadi 54 unit. Sedangkan pada 2016 nanti akan menjadi 178 unit,” katanya.

Saat ini Lion Air dan anak usaha Wings Air telah mengoperasikan 92 pesawat yang terdiri dari Boeing 747-400, Boeing 737-400, Boeing 737-300, dan MD 90.  yang melayani 53 kota untuk rute domestic dan 6 rute luar negeri. Sehari ada sekitar 500 penerbangan yang dilakoni oleh armada Lion Air.

Direktur Utama Lion Air Rusdi Kirana mengatakan, agresifnya perseroan mengembangkan usaha tak bisa dilepaskan dari kepercayaan para pendukung pendanaan. Misalnya, komitmen kredit yang berhasil didapatkan dari Bank Exim AS sebesar  dua miliar dollar AS dan BNP Paribas sekitar satu miliar dollar AS dengan waktu kredit 10-12 tahun dengan bunga di bawah 5 persen per tahun.

Diungkapkannya, untuk layanan Full Service perseroan akan membuat  jarak antar kursi menjadi 32 feet  bukan 31 feet seperti yang ada selama ini dengan hiburan penuh. “Kita sudah pesan untuk interiornya untuk kapasitas 180 kursi. Kemungkinan November tahun depan sudah bisa dipasarkan.  Rute yang dibidik adalah  Jakarta-Bali, Jakarta -Hongkong, Bali- Hongkong, dan Bali- Shanghai, “ungkapnya.

Sebelumnya, maskapai Sriwijaya Air juga telah mencanangkan  pada awal 2012 akan  memberikan layanan full services tanpa harus mendirikan anak usaha.  Armada yang digunakan rencananya adalah  20 unit Boeing 737-800 NG dan 20 unit Embraer 190. Di Indonesia pemimpin pasar full services adalah Garuda Indonesia.

Perbaiki OTP

Selanjutnya Rusdi   mengungkapkan, maskapainya telah berhasil meningkatkan On Time Performance (OTP) setelah sempat diperingati oleh regulator pada pertengahan Juli lalu.

”Saya akui OTP Lion Air beberapa waktu lalu sempat jelek yakni sekitar 66,45 persen. Namun setelah melakukan perbaikan, pada Lebaran lalu OTP berhasil naik menjadi 89 persen,” katanya.

Dijelaskannya, kala diperingatkan oleh regulator, maskapainya sempat tidak menerbangkan sejumlah armadanya. Sementara pilot yang ada diberikan kesempatan untuk mendidik pilot-pilot muda. Alhasil, berkat adanya program tersebut stok pilot Lion Air untuk 2012 diklaim mampu mencukupi crew set untuk jumlah armada tahun depan.

”Kami juga memperbaiki sistim Teknologi Informasi (TI) agar lebih baik dalam penjadwalan kru dan check in penumpang. Kita optimistis angka OTP di atas 80 persen itu bisa dipertahankan. Untuk semua ini kami ada pengorbanan yakni terjadinya potensi kehilangan pendapatana karena pesawat di-grounded,” tegasnya.

Pada kesempatan sama, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menegaskan, walau Lion Air mengklaim telah melakukan perbaikan di sisi OTP, tetapi evaluasi secara periodik yang dilakukan oleh regulatorlah akan menilai nantinya.

”Kami menghargai usaha yang dilakukan oleh Lion Air. Tetapi dilihat saja nanti hasil evaluasi periodik terhadap maskapai ini,” katanya.

Dijelaskannya, seiiring keluarnya regulasi yang mengatur tentang kompensasi delay oleh maskapai, maka kemampuan mensinergikan jumlah armada, kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan sistim operasi pendukung harus ditingkatkan. ”Jika ini tidak dilakukan maskapai, dijamin akan kedodoran memberikan layanan berkualitas bagi pelanggan. Saya harap aturan itu dilihat semangat peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat, bukan masalah pemilihan asuransi mitra dan lainnya,” tandasnya.[dni]

190911 Regulator Wajibkan Maskapai Terapkan SMS

JAKARTA—Regulator penerbangan   sipil nasional mewajibkan seluruh maskapai penerbangan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan (safety management system/SMS) dalam operasional perusahaannya.

“Penerapan SMS itu mutlak karena Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) juga mewajibkan seluruh anggotanya untuk mengadopsi sistem itu untuk meminimalkan kecelakaan penerbangan,” tegas Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub Diding Sunardi di Jakarta, kemarin.

Diungkapkannya, untuk mensukseskan jalannya SMS,   Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan membangun pusat data (data base)  yang terintegrasi dari seluruh maskapai penerbangan nasional. Sistem SMS yang terpusat itu akan mengumpulkan hasil laporan dari seluruh operator penerbangan di Indonesia. Setelah itu, pemerintah akan meneliti apakah maskapai tersebut sudah memenuhi standar dalam sistem SMS tersebut.

Ditegaskannya, regulator akan memberikan sanksi tegas bagi maskapai yang tidak memenuhi standar sistem SMS yang diterapkan maskapai bersangkutan. Sanksi pertama dan kedua bentuknya teguran, sedangkan sanksi terakhir bisa berupa pencabutan izin operasi. Untuk kewajiban hukum itu, Kemenhub tidak akan memberikan toleransi.

Dijelaskannnya,  regulator akan menyediakan  beberapa daftar kejadian yang akan dimasukkan ke dalam tiga kategori besar, yaitu kecelakan serius, kecelakaan biasa, dan kondisi laten. Maskapai akan melaporkan setiap kejadian yang dialami dan memasukan ke dalam tiga kategori tersebut. Pusat data ini nantinya akan dipublikasikan dan bisa diakses publik.

Menurutnya, hasil kajian  Heinrich Review,  sebuah kecelakaan serius di awali 10 kecelakaan biasa yang juga diawali dengan 30 kondisi laten.  Namun demikian, Kemenhub dan maskapai penerbangan akan bersepakat dulu mengenai jumlah toleransi kecelakaan per tahun yang dialami sebuah maskapai. Kemenhub dalam diskusi bersama para maskapai akan menawarkan batas toleransi yaitu tiga kecelakaan serius per tahun, kecelakaan biasa sejumlah 30 dan kondisi laten sejumlah 50.

“Hasil akhirnya adalah kesepakatan, kami akan lihat sejauh mana kesanggupan maskapai karena tiap maskapai punya masalah sendiri. Selanjutnya, nanti akan keluar aturan yang mengatur hal tersebut, misalnya peraturan menteri perhubungan (permenhub) yang akan mulai dibuat bulan depan. Semua ini kami lakukan tak sebatas memenuhi ketentuan ICAO, namun juga kami ingin meningkatkan keamanan dan keselamatan penerbangan,” katanya.

Direktur Operasi  Airfast Indonesia Erlangga Suryadarma mengatakan, penerapan sistem SMS hendaknya tidak hanya sebatas teori. Namun  bisa menjadi budaya bagi seluruh sumber daya manusia (SDM), baik dari sisi operator maupun regulator.

“Di Indonesia bisa saja diwajibkan, karena kalau tidak diwajibkan nanti Indonesia tidak lulus audit ICAO. Tapi kalau SMS masih sebatas teori, tidak jadi budaya juga percuma. Misalnya, ada kecelakaan, maskapai lain yang tidak kecelakaan acuh  saja tidak mau mengecek kondisi pesawatnya, itu tidak  akan efektif untuk menekan kecelakaan,” jelasnya.[dni]