140911 Sulitnya Menaklukkan RIM

Research in Motion (RIM) bisa dikatakan salah satu pemasok perangkat yang menjadi incaran dari pemerintah Indonesia. Pasalnya, diperkirakan  pada tahun depan penjualan BlackBerry di Indonesia   akan menembus 4 juta unit dengan nilai rata-rata  300 dollar AS per unit. Ini tentu nominal yang menggiurkan.

Pemerintah sendiri melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah beberapa kali berusaha menundukkan RIM agar mau lebih banyak berkontribusi bagi industri telekomunikasi di tanah air,  alias tidak hanya dijadikan sebagai pasar untuk berjualan.

Sayangnya, aksi yang dilakukan Kemenkominfo seperti membentur tembok raksasa. Lihat saja, masalah pembangunan server atau data center di Indonesia, pembukaan purna jual,   klarifikasi pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi serta kewajiban  Universal Service Obligation (USO) yang masih terkatung-katung hingga sekarang.

Jika pun ada permintaan dari Kemenkominfo yang diloloskan oleh RIM, hanyalah masalah sensor konten porno dengan setengah hati. Hal ini karena hingga sekarang akses ke beberapa situs porno masih bisa dilakukan melalui BlackBerry. Pembukaan purna jual pun ternyata tidak setara dengan di Singapura, bahkan untuk perbaikan barang masih dibawa ke negeri tetangga itu.

Namun, sepertinya aksi terakhir dari RIM telah membuat gusar tidak hanya Kemenkominfo. RIM mendirikan pabrik di Penang, Malaysia, pada Juli lalu untuk memenuhi produksi di Asia Pasifik. Bayangkan, Malaysia hanya memiliki 400 ribu pelanggan BlackBerry, sementara Indonesia yang menjadi pasar utama dengan 4 juta pelanggan tidak dianggap.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan mengaku kecewa dengan aksi RIM dan meminta  pemerintah untuk menyikapi hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan disinsentif seperti tarif perpajakan dengan mengenakan PPnBM.

Menurut Gita hal tersebut wajar dilakukan untuk   perusahaan-perusahaan yang memiliki pangsa pasar besar di Indonesia tetapi enggan membangun pabrik di Indonesia, serta industri yang masih mengekspor barang mentah.

Menteri Perindustrian MS Hidayat  menyatakan usulan pemberian disinsentif atas produk impor yang mendominasi pasar dalam negeri bisa dilakukan meski saat ini ada aturan-aturan World Trade Organization (WTO) yang membatasi kebijakan seperti disinsentif suatu negara.

“Free trade agreement (FTA) harus mengutamakan kepentingan nasional. Pemberlakuan disinsentif merupakan strategi untuk melindungi industri dalam negeri. Saat ini, pemerintah dan prinsipal sedang mencari titik persamaan untuk bisa duduk bersama. Amerika Serikat yang mbahnya kapitalisme berani memberlakukan disisentif untuk melindungi kepentingan nasional,”  tegasnya.

Ekonom senior Indef, Didik J Rachbini,  mendukung ide atau rencana pemberian disinsentif. Produsen jangan seenaknya memanfaatkan pasar dalam negeri yang besar, namun negara tidak memperoleh devisa.

“Barangnya laku diserap pasar dalam negeri, tapi negara tidak mendapat keuntungan, dalam hal ini serapan tenaga kerja. Kalau mereka tidak memberi kita keuntungan, mereka harus dikenakan disisentif seperti apa bentuknya, nanti biar ditentukan pemerintah dengan timnya,” kata Didik.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Chris Kanter mengatakan keputusan RIM  memilih Malaysia sebagai basis produksi harus menjadi cermin bagi pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan terkait UU Ketenagakerjaan 13/2008 dan infrastruktur.

Praktisi Telematika Abimanyu Wachjoewidajat menilai   pembangunan pabrik RIM di Malaysia membuat Indonesia kehilangan potensi  pertumbuhan sektor riil. Apalagi, Indonesia dinilai selama ini tidak mendapatkan keuntungan financial dari hadirnya RIM.

“Jika ada kerjasama dengan universitas lokal untuk mengembangkan platform, itu  justru RIM yang diuntungkan karena turut memiliki hasil riset dan aplikasi apapun yang dihasilkan pengembang di Indonesia,” katanya.

Namun, diingatkannya, jika diterapkan  disinsentif bagi RIM , justru makin merugikan masyarakat karena barang selundupan akan semakin membanjir masuk ke pasar. “Saya rasa hal yang realistis adalah mendesak pembangunan data center sekarang di Indonesia. Jika menunggu tahun depan, itu sudah terlambat, karena bisa saja ketika sudah selesai dibangun, tren BlackBerry sudah hilang,” katanya.

Sebenarnya, jika pemerintah memang ingin memberikan pelajaran kepada RIM tanpa harus melakukan disinsentif pun bisa.  Cukup menegakkan aturan yang ada di Indonesia secara konsisten dan tegas. Misalnya, masalah purnajual yang tidak sesuai standar undang-undang konsumen atau  mensertifikasi perangkat lebih ketat sesuai UU Telekomunikasi. Bahkan bisa juga memakai UU Persaingan Tidak Sehat jika RIM dianggap Penyedia Jaringan Internet (PJI). Hal ini karena sebagai PJI, RIM telah menguasai koneksi secara end to end. Nah, sekarang tergantung pemerintah. benarkah mau memberikan pelajaran ke RIM atau sekadar gertak sambal, karena kecolongan oleh Malaysia?[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s