130911 Pasar Cloud Computing Tumbuh 53,4%

JAKARTA—Layanan Cloud Computing terutama segmen Infrastructure as a Service (IaaS) diyakini akan  tumbuh 53.4 persen  selama periode 2010 – 2014 karena industri semakin sadar manfaat efisiensi biaya yang ditawarkan jasa ini.

“Pangsa pasar dari  IaaS dalam pasar Cloud Computing diperkirakan juga akan mengalami peningkatan sebesar 34 persen  pada 2014 dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 30 persen,” ungkap Senior Consultant, ICT Practice, Frost & Sullivan Indonesia Iwan Rachmat di Jakarta, kemarin.

Diungkapkannya,  65 persen  dari pasar data center di industri BFSI (Banking, Financial Services & Insurance), Manufaktur, dan Telco/IT menyediakan potensi terbesar bagi layanan Cloud (IaaS) di Indonesia.

“Namun masih banyak perusahaan yang menunjukkan sikap skeptis terhadap penerapan sistem Cloud karena adanya kekhawatiran atas keamanan (Security) dan privasi (Privacy). Hal ini, ditambah dengan rendahnya konektivitas internet broadband yang handal di Indonesia, dapat menghambat penerapan sistem Cloud,” ungkapnya .

Menurutnya, meskipun mengalami pertumbuhan, pasar Cloud Computing Indonesia masih dalam tahap pengembangan awal karena skalanya yang masih relatif kecil, mengingat Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat.

“Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang terkait dengan ketersediaan dan konektivitas internet. Penetrasi internet di luar ibukota Jakarta pada umumnya melalui konektivitas nirkabel dan tidak memiliki kapasitas untuk koneksi broadband dalam skala besar,” paparnya.

Dikatakannya,   tidak adanya konektivitas internet yang cepat dan dapat diandalkan di Indonesia, ditambah dengan rendahnya minat perusahaan-perusahaan lokal terhadap TI merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh penyedia layanan Cloud Computing.

Meskipun demikian, lanjutnya,  saat ini pasar Cloud tengah mengalami peningkatan permintaan dari perusahaan-perusahaan lokal karena mereka mulai memahami lebih banyak aplikasi model dan adanya kesempatan untuk mengurangi biaya dan mendorong terciptanya efektivitas.  Selain itu, investasi asing di sektor telekomunikasi dan rencana ekspansi pemain lokal ke Broadband Wireless Access telah menarik perhatian pemain global seperti Google, Amazon,  NetSuite, Salesforce, RightNow, Oracle dan Zoho yang telah memasuki pasar Indonesia, melalui 17 mitra saluran.

“Pasar Cloud Indonesia tengah berada dalam kurva pertumbuhan pesat dan semakin banyak perusahaan yang akan menjadikan Cloud sebagai prioritas mereka dalam tahun-tahun mendatang seiring dengan adanya kesempatan bagi perusahaan-perusahaan lokal untuk memperoleh pemahaman lebih baik mengenai Cloud Computing melalui strategi marketing pemain-pemain global yang mencoba memasuki pasar Indonesia dalam bentuk konferensi dan road show,” ungkap Iwan. “ Hal ini diharapkan akan meningkatkan level kesadaran dan adopsi sistem Cloud dalam jangka panjang,” katanya.[dni]

130911 Tiga Operator Pasarkan Varian Baru BlackBerry

JAKARTA—Tiga operator yang menjadi mitra dari Research in Motion (RIM) mulai memasarkan varian baru dari BlackBerry yakni tipe Bold  9900, untuk meningkatkan jumlah pelanggannya.

Ketiga operator itu adalah Telkomsel yang membuka pre order hingga 22 September, XL yang menutup pre order pada 16 September, dan Indosat akan meluncurkan pada 17 September nanti.

“Sejak di buka Pre Order Blackberry Bold, sudah ada  sekitar 2.000 pemesan produk baru ini. Kita prediksi hingga ditutup akan ada 10 ribu pemesan, dimana 25-30 persen akan merealisasikan pemesanan,” ungkap   GM Device Bundling Management Telkomsel, Heru Sukendro di Jakarta, kemarin..

Direncanakannya, penjualan resmi produk ini dimulai pada   23-25 September bersamaan dengan Launch Event Bold 9900. Tahap awal Telkomsel menyiapkan sedikitnya 3.000 unit Bold 9900 yang akan dilepas dengan harga  5,999 juta rupiah.

Diungkapkannya, adanya produk baru ini menjadikan  Telkomsel merevisi taget jumlah pelanggan layanan BlackBerry Internet Services (BIS) menjadi sekitar 3 juta, dari sebelumnya dipatok sebesar 2,5 juta pelanggan.

Dia optimistis,   tambahan pelanggan baru sebanyak 500 ribu bisa dicapai dalam tiga bulan ke depan. Ia bahkan memprediksi target akan lebih mudah dicapai sejalan dengan bertambahnya tipe ”Selain Bold 9900, Oktober mendatang akan muncul tiga Curve baru,” kata Heru.

Sementara  Direktur Marketing XL, Joy Wahjudi mengungkapkan, XL menjadi operator pertama di Indonesia yang membuka program pre-order untuk Bold 9900.

Diungkapkannya,  berbagai keuntungan akan didapat antara lain gratis BlackBerry Paket Spesial dari XL , serta gratis vocer asesoris untuk 500 pemesan pertama (first come first serve), serta cicilan 0 persen bila pembayaran dilakukan lewat Bank yang bekerja sama dalam program ini.

Hingga saat ini, jumlah pelanggan XL BlackBerry telah mencapai lebih dari 1,3 juta pelanggan. Untuk menjamin kenyamanan dan kualitas layanan, saat ini XL juga telah meningkatkan besaran kapasitas bandwidth BlackBerry secara langsung ke RIM sebesar 2 Gbps, melalui dua penyedia layanan infrastruktur yang berbeda.  .

Head of Corporate Communication Indosat Djarot Handoko mengatakan, perseroan  telah menjalin komunikasi dengan komunitas BlackBerry untuk melakukan pre order varian baru tersebut. ”Respons dari komunitas lumayan positif,” katanya.[dni]

130911 Axis Gandeng Huawei

JAKARTA—PT Axis Telekom Indonesia (Axis) menggandeng penyedia jaringan dari China, Huawei, untuk membangun lima ribu BTS baru guna meningkatkan kualitas layanannya.

“Kami ingin meningkatkan kualitas jaringan 2G. Selain itu, jasa mobile broadband juga akan digeber, sebanyak 4 ribu BTS baru itu nantinya adalah 3G dilengkapi High Speed Packet Access (HSPA),” ungkap Chief Technology Officer Axis, Michael McPhail, di Jakarta, kemarin.

Diungkapkannya,   pihaknya juga akan menggunakan teknologi HSPA di lebih dari 45 persen BTS-nya serta menawarkan layanan mobile broadband dengan kecepatan hingga 42 Mbps, di wilayah-wilayah utama bagi 15 juta pelanggannya.

Head of Regulatory & Goverment Relation Axis Chandra Hawan Aden mengharapkan,  pemerintah segera memberikan jalan untuk teknologi 3G bagi perseroan setelah sejumlah keseriusan ditunjukkan.

“Pemerintah lewat BRTI memang sudah memberikan izin bagi semua operator di Indonesia untuk spektrum 3G blok kedua. Namun dalam hal eksekusi hingga saat ini kami belum mendapatkannya. Kondisi ini membuat ekspansi layanan data sedikit terhambat,” ungkapnya  .

Sebelumnya, opsi yang disiapkan oleh regulator, pertama, setiap pemain diberikan blok yang bersebelahan. Untuk mewujudkan ini, Telkomsel diminta pindah dari blok ke 4 ke 6 dengan konsekuensi operator itu harus mengeluarkan dana sekitar 34 miliar rupiah dan ada kendala kualitas layanan kala salah satu kanal dimatikan. Hingga saat ini Telkomsel belum berhasil dipindahkan, bahkan terkesan menantang putusan pemerintah.

Sementara itu, CEO PT. Huawei Tech Investment, Li Wenzhi, menyatakan siap menjadi mitra dalam kerja sama itu. “Kami siap menghadirkan solusi yang optimal untuk memenuhi kebutuhan mobile broadband, yang pada akhirnya juga mendukung kesuksesan bisnis di Indonesia,” katanya.

Huawei telah menjadi mitra strategis Axis sejak perusahaan meluncurkan layanannya pada tahun 2008. Untuk proyek lima ribu BTS ini dianggarkan dana sekitar 500 juta dollar AS. Axis menargetkan pada 2014 akan memiliki 40 juta pelanggan. Untuk itu telah didapat dukungan   dana sebesar  1,6 miliar dollar AS, yang 1,2 miliar dollar AS di antaranya diperoleh dari pinjaman perbankan internasional.[dni]

130911 Teknologi Netral untuk Dorong Akses Pita Lebar

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya memberikan “parsel” yang istimewa bagi pemilik  frekuensi di band 2,3 GHz untuk rentang 2360 – 2390 Mhz menjelang Lebaran lalu.

Kado yang diberikan adalah berupa dibukanya penggunaan teknologi netral  bagi pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) 2009 lalu. Jika sebelumnya,  Kemenkominfo lebih memilih standar  IEEE 802.16d-2004 untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) yang lebih dikenal dengan standar 16d di rentang frekuensi tersebut.

Maka sekarang para pemenang tender dibebaskan memilih teknologi yang akan digunakan bisa standar 16d,  IEEE 802.16e-2005  untuk Mobile Wimax dengan teknik modulasi Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA) atau 16e, mobile wimax, bahkan Time Duplex  Long Term Evolution (TD-LTE) sekalipun.

Lima pemenang tender BWA yang masih eksis adalah Telkom, First Media, Berca Hardayaperkasa, Indosat Mega Media (IM2), dan  Jasnita Telekomindo

“Kami memutuskan  untuk memberlakukan teknologi netral bagi pemenang tender BWA tiga tahun lalu.  Nantinya kebijakan ini akan di tuangkan dalam bentuk  Peraturan Menteri Kominfo tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel ( Wireless Broadband ) Berbasis Netral Teknologi,” ungkap Juru Bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya,  sesuai hasil pertemuan antara regulator dengan para pemenang tender, maka diberikan   diberikan pilihan  untuk  tetap menggunakan teknologi sesuai Dokumen Seleksi tahun 2009, dengan nilai Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) Tahunan sesuai hasil seleksi lelang tahun 2009, atau  menggunakan teknologi BWA lainnya dengan konsekuensi wajib menerima nilai BHP IPSFR dari penyesuaian nilai harga seleksi lelang tahun 2009.

Kewajiban BHP IPSFR adalah BHP IPSFR tahunan, untuk pembayaran tahun ketiga sampai dengan tahun kesepuluh atau sampai dengan masa laku IPSFR berakhir. Tahun ketiga sampai dengan tahun kesepuluh, yaitu untuk periode 17 November 2011 sampai dengan 16 Nopember 2019. Mekanisme dan tata cara pembayaran kewajiban BHP IPSFR ditetapkan dengan Keputusan Menteri tersendiri.

Berdasarkan simulasi data yang dihimpun oleh Koran Jakarta. Kenaikan BHP yang diterima oleh pemenang tender jika memilih teknologi netral antara 8-10 persen dari tahun pertama. Misal, untuk zona gemuk Banten & Jabodetabek yang sebelumnya ditarik BHP 110,033 miliar rupiah, berubah menjadi 119,435 miliar rupiah. Begitu juga dengan Jabar dari 18,408 miliar rupiah menjadi 19,962 miliar rupiah dan Jawa bagian timur dari 29,742 miliar rupiah menjadi 32,290 miliar rupiah.

“Pilihan ini diberikan bagi pemenang tender tanpa ada paksaan dan sudah dikonsultasikan dengan instansi terkait untuk menghindari adanya potensi pelanggaran peraturan seperti post bidding,” jelasnya.

Ditegaskannya, walau diberikan keleluasaan bagi penyelenggara untuk memilih teknologi netral, tetapi pemerintah tidak akan melepaskan masalah pemenuhan   Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya 30 persen  untuk subscriber station (SS) dan 40 persen  untuk base station ( BS) .

Begitu juga dengan rencana secara bertahap, alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan BWA wajib memenuhi TKDN sekurang-kurangnya 50 persen   dalam jangka waktu 5 tahun.

Diharapkannya, setelah pemilik lisensi menetukan pilihan teknologi, segera dilaksanakan  Uji Laik Operasi (ULO), selanjutnya pengajuan permohonan untuk mermperoleh izin penyelenggaraan. Jika izin penyelenggaraan sudah diperoleh, para penyelenggara BWA diizinkan untuk melakukan kegiatan komersial kepada para pelanggan. “Namun jika hanya masih memegang izin prinsip (yang kesemuanya ini akan berakhir pada sekitar tanggal 6 November 2011), maka dilarang untuk melakukan kegiatan komersial,” tegasnya.

Pilihan Ke 16e

Direktur Berca Hardayaperkasa Duta Sarosa,  Direktur Jasnita Telekomindo Sammy Pangerapan, dan Sekretaris Perusahan Indosat Mega Media (IM2) Andri Aslan menegaskan, pilihan dari perseroan jatuh kepada standar  Wimax 16e, walaupun harus merogoh kocek makin dalam untuk membayar BHP.

“Teknologi ini lebih berkelanjutan dan telah mencapai skala ekonomis baik dari sisi perangkat untuk operator atau pelanggan,” kata ketiganya secara terpisah.

Sammy yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengingatkan pemain BWA  untuk menggandeng Penyedia Jasa Internet (PJI) dengan mengalokasikan 20 pesen dari kapasitas terpasang yang digelar.

”Sesuai dokumen tender kala lelang tiga tahun lalu, para pemenang diwajibkan membuka 20 persen kapasitasnya bagi PJI. Kami ingin memastikan operator BWA yang akan menggelar layanan secara komersial setelah keluarnya aturan penggunaan teknologi netral untuk melakukan hal tersebut,” ungkapnya.

Diperkirakannya, implementasi WiMax berstandar teknologi terbuka akan mampu melayani 23 juta pelanggan dengan nilai bisnis sekitar 5,75 triliun rupiah dalam setahun.

Menurutnya,  dengan kapasitas yang ada saat ini, dan dengan nilai total  BHP frekuensi sebesar 235 miliar rupiah , maka jumlah pelanggan yang bisa ditampung operator WiMax saat ini adalah sekitar 23 juta pelanggan dalam setahun, atau penambahan 2 juta setiap bulannya.

Terkait dengan harga BHP yang mahal, Sammy mengatakan biaya itu tidak mahal, karena berdasarkan perhitungan, biaya yang dikeluarkan operator untuk bayar lisensi per pelanggan per bulan adalah hanya 10 ribu rupiah  dengan average revenue per user (ARPU) adalah sebesar 250 ribu rupiah.

Sementara Sekretaris Perusahaan First Media Harianda Noerlan mengungkapkan, masih dilakukan konsolidasi internal untuk menentukan pilihan standar yang diambil. ”Masih dilakukan konsolidasi internal, terutama masalah untung-rugi dan tambahan bayar BHP,” katanya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengaku masih berpegang pada dokumen tender kala lelang dilakukan yakni Wimax Nomadic. “Kami terus terang belum berubah pendiriannya. Kita lihat saja nanti dinamika pasar,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI)  Sarwoto Atmosutarno mengaku, teknnologi Wimax terlepas apapun pilihannya bisa menjadi solusi bagi operator 3G untuk meng-overload kapasitasnya agar jaringan tidak terbebani.

“Bisa saja terjadi kerjasama antara pemain 3G dan BWA dalam membawa trafik akses ke pelanggan. Tinggal skema bisnisnya saja dibuat saling menguntungkan,” katanya.[dni]

130911Teknologi yang (Tidak) Netral

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya memilih penerapan teknologi netral di frekuensi 2,3 Ghz. Secara harafiah, pemilihan teknologi netral berarti pemberian izin tidak dikaitkan dengan satu inovasi, industri memiliki hak untuk memilih.

Jika merujuk ke pengertian tersebut, standar WiMax  16d,  WiMax16e, mobile wimax, bahkan Time Duplex  Long Term Evolution (TD-LTE) sekalipun, bebas dijalankan oleh para pemenang tender Broadband Wirless Access (BWA) 2009 lalu.Spektrum yang ideal untuk LTE adalah di  700 MHZ dan 2,6 GHz dengan lebar pita 20 MHz.  Namun, LTE juga bisa berjalan di  1.800 MHz, atau  2,3 GHz, seperti   di  China dan India.

Namun, sinyal yang dilontarkan oleh Menkominfo Tifatul Sembiring berkata lain. “Kita sadar teknologi itu tidak dapat dipasung. Pilhan teknologi netral itu antara wiMax 16d atau wiMax 16e. Sedangkan untuk LTE baru akan dilaksanakan tender dua tahun lagi,” katanya di Jakarta, belum lama ini.

VP Teknologi Riset Global (TRG) Achmad Sariwijaya menegaskan kebijakan yang diambil Kemenkominfo tidak adil dan tidak konsisten kepada semua ekosistem “Teknologi yang sudah ditetapkan saja masih megap-megap, apalagi disuruh teknologi netral. Memangnya mudah pindah teknologi. Hal lain yang mengesalkan bagaimana nasib investasi kami sebesar 60 miliar rupiah,” kesalnya.

Ditegaskannya,  mandeknya perkembangan BWA  berbasis teknologi WiMax bukan karena ketidakmampuan anak bangsa mengembangkan perangkat sesuai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

“Jika WiMax belum digelar walau lelang sudah usai 3 tahun lalu,  itu bukan kesalahan IDN. Kami sudah mengembangkan perangkat sesuai regulasi yang diminta oleh pemerintah dan berinvestasi puluhan miliar rupiah. Harusnya balik ditanya, bagaimana komitmen operator pemenang BWA menggunakan perangkat lokal,”

Diungkapkannya, selama ini para operator pemenang tender BWA tidak memiliki kepercayaan kepada produk lokal walaupun sudah sesuai standar yang diinginkan pemerintah. “Jika ada yang beli produk lokal, itu cuma syarat lulus Uji Laik Operasi (ULO). Produk lokal itu kesulitan memenuhi keinginan operator yang meminta diberikan fasilitas pembiayaan seperti perangkat asing, itu inti masalahnya,” ungkapnya.

Dijelaskannya, perangkat asing yang umumnya menggunakan perangkat standar  802.16e (16e) untuk Mobile Wimax menawarkan masa garansi lima tahun dengan rentang tagihan memasuki tahun ketiga. Itu pun mulai dihitung penagihan jika regulasi sudah memungkinkan dengan kata lain operator nyaris tidak mengeluarkan investasi untuk instalasi perangkat.

Direktur Utama Xirka Darma Persada Sylvia W Sumarlin mengungkapkan, sebagai pembuat chipset wiMax 16e siap memenuhi kebutuhan operator karena produksi mencapai 100 ribu unit hingga akhir tahun nanti.

“Kami menggandeng Huawei untuk produksi. Sejauh ini beberapa operator yang akan membeli produk Xirka adalah Berca, First Media, Jasnita, dan Indosat,” katanya.

Sementara Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menilai langkah yang diambil Kemenkominfo menetapkan teknologi netral akan berdampak kepada pemain lain yang menduduki frekuensi sekelas BWA seperti di 2,1 GHz. “Bisa saja pemain 3G meminta dibebaskan menggunakan Long Term Evolution (LTE) karena selama ini membayar BHP berbasis pita seperti pemain di 2,3 GHz,” katanya.

Menurutnya, hal lain yang dilupakan Kemenkominfo nasib perusahaan manufaktur lokal yang telah berinvestasi mengembangkan standar 16d. “Ini kan mencla-mencle namanya. Apa tidak dipikir nasib investasi pemain lokal itu. Saya juga tidak yakin jika nantinya teknologi netral yang dikembangkan WiMax, bisa jadi para pemain itu malah memilih TD-LTE. Hal ini karena di dunia WiMAX sudah kalah pamor,” katanya.

Pengamat telematika lainnya Soemitro Roestam meminta polemik tentang pilihan teknologi dilupakan karena Indonesia sudah mengalami banyak kerugian akibat BWA belum berjalan. ”Jika menggunakan asumsi setiap 10 persen penterasi Broadband menumbuhkan PDB 1,38 persen, maka setiap tahun Indonesia kehilangan potensi sekitar 138 triliun rupiah. Kita harapkan kehadiran teknologi baru ini bisa mengangkat penterasi broadband Indonesia yang masih rendah,” katanya.[dni]

 

 

130911 Garuda Bentuk Tim Kaji Sistem Remunerasi

JAKARTA–PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) akan membentuk tim guna mengaji sistem remunerasi guna merespons  tuntutan Asosiasi Pilot Garuda (APG) yang menginginkan adanya perbaikan kesejahteraan.

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Garuda Indonesia  Herianto Agung Putra menjelaskan, tim pengkajian itu akan terdiri dari perwakilan Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan manajemen Garuda.

VP Corporate Communication Garuda Indonesia Pujobroto menambahkan,  hingga kini manajemen dan APG masih melakukan pembahasan mengenai empat hal terkait sumber daya manusia  salah satunya mengenai remunerasi untuk pilot.

“Kami sudah lakukan pertemuan sejak 13 Agustus 2011, dan selama puasa ada pertemuan manajemen dengan APG, untuk bahas empat hal. Disepakati empat hal untuk dibahas dalam pertemuan lanjutan untuk referensi bersama,” kata Pujo.

Pujobroto menjelaskan keempat kesepakatan yang akan dibahas tersebut yakni pertama, soal pilot asing dan lokal dan diputuskan bahwa hal ini sudah tidak masalah lagi, karena pilot asing hanya sampai habis masa kontrak kerjanya, hanya tinggal 5 orang yang masih bekerja hingga 2012.

Kedua, masalah remunerasi, akan dipangkas menjadi 10 tingkatan penggajian atau layer dari sebelumnya 17 layer. Ketiga, mengenai masa kerja pilot, sampai 25 tahun diberi penghargaan lebih proporsional. Keempat, masalah komunikasi.

“Kami ingin bangun sistem penggajian yang sistematis. Bangun sistem tidak bisa serta merta, ada tiga pertimbangan, yakni pertama penggajian sesuai kinerja. Kedua, sesuai pasar, ketiga, disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Konsepnya harus jelas, bangun sistemnya,” jelas Pujo.

Pujo membantah manajemen inkonsisten terkait empat poin kesepakatan dengan APG, ” Inkonsistennya dimana, manajemen masih lakukan pembahasan hingga kini, dan suasananya berjalan kondusif. Setelah Lebaran sudah lakukan pertemuan 2-3 kali,” katanya.

Terkait  besaran remunerasi, menurut Pujobroto, masih harus ditentukan formulasinya dahulu sehingga belum dapat menentukan besarannya.

Secara terpisah, Presiden  APG Capt. Stephanus Gerardus meminta direksi  Garuda Indonesia  untuk secepatnya menyepakati empat poin yang telah dirundingkan sebelumnya.

“Jika tidak, para pilot ini mengancam untuk kembali melakukan aksi mogok terbang seperti yang pernah dilakukan pada akhir Juli lalu,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini ada inkonsitensi dari manajemen Garuda Indonesia. Hal itu terlihat pada perundingan 15 Agustus 2011 di kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) yang dihadiri oleh Menneg BUMN Mustafa Abubakar, Deputy dan Staf Ahli Hukum Menneg BUMN, jajaran direksi Garuda Indonesia dan tim perunding APG, disepakati empat poin.

Kesepakatan dalam pertemuan tersebut adalah:  Pertama, terkait keberadaan pilot asing, masa kontraknya tidak akan diperpanjang (maksimal satu tahun) dan perhitungan kembali sistem renumerasi agar tidak terlalu besar perbedaannya.

Kedua, pensiun penerbang tetap pada usia 60 tahun, namun penghargaan masa kerja dihitung secara proposional.  Ketiga,  peninjauan kembali atas sistim Production Allowance  dan Service Allowance.  Keempat, perbaikan komunikasi.

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa perundingan antara manajemen Garuda dan APG harus selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 2011. Hasil pertemuan akan dilaporkan kepada Menteri dalam pertemuan terakhir. Tanggal perundingan yang disepakati oleh Manajemen Garuda dan APG adalah tanggal 19, 22, 23, 24, 25 dan 26 Agustus 2011.

Namun, lanjut Stephanus, pada pertemuan 26 Agustus 2011, ternyata dinyatakan belum adanya kata kesepakatan dari empat poin utama  sebagaimana yang telah disepakati dalam perundingan pada 15 Agustus 2011. Bahkan, masih terjadi beda pendapat terkait masalah yang akan dibahas.

“Hal ini tentunya sangat mengecewakan karena seluruh anggota APG sudah menunggu hasil perundingan tersebut,” kata dia.

Menurut Stephanus,  pihaknya merasa tidak perlu melanjutkan pertemuan 26 Agustus ini karena batas waktu yang telah disepakati telah selesai tanpa ada kesepakatan apapun.

“Kami mau menunggu direksi Garuda untuk ambil langkah terkait kesepakatan sebelumnya. Pernyataan ini juga merupakan hak jawab kami atas pernyataan pers manajemen sebelumnya,” tuturnya.[dni]

120911 Regulator Buka Peluang Seluasnya Dirikan Agen Inspeksi

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang seluas-luasnya bagi  bagi pelaku usaha untuk menjadi agen inspeksi (Regulated Agent/RA)  barang kargo yang akan dikirim melalui bandara agar kelancaran distribusi terjamin.

”Saat ini  baru 11 perusahaan yang mendaftar. Kesebelas perusahaan ini  benar-benar  mengajukan diri untuk menjadi RA.  Sedangkan yang lainnya hanya menanyakan cara  untuk menjadi RA,” ungkap Juru bicara Kemenhub Bambang S Ervan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, untuk menjadi perusahaan agen inspeki tidak mudah karena harus memiliki syarat-syarat tertentu. Misalnya Sumber Daya Manusia (SDM) dari  RA harus memiliki sertifikat aviation security (avsec), perlengkapan yang butuh investasi besar seperti x-ray dan lain-lain.

“Pemerintah tidak akan asal kasih izin tanpa adanya kemampuan perusahaan itu melakukan inspeksi barang,” tegasnya.

Sebelumnya, sedikitnya jumlah agen inspeksi ini dipermasalahkan oleh perusahaan pengguna jasa karena dianggap menghambat proses pemeriksaan barang. Bahkan di luar negeri minimal jumlahnya 100 perusahaan.

Saat ini  tiga perusahaan yang telah disertifikasi  menjadi agen inspeksi sementara adalah  PT Birotika Semesta (DHL Express) yang berlokasi di Slipi, PT Pajajaran Global Service yang berlokasi di Kelapa Gading dan PT Angkasa Pura II (Persero) yang berlokasi di lini 2 (gudang duty free) kawasan kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Tiga perusahaan itu akan menyusul tiga agen inspeksi lainnya yang telah mendapat sertifikasi yakni PT Duta Angkasa Prima Kargo yang berlokasi di kawasan kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Kota Bandung, PT Fajar Anugerah Semesta yang berlokasi di kawasan industri Cibitung, Cikarang dan PT Ghita Avia Trans yang berlokasi di Mangga Dua, Rawa Bokor dan kawasan kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Selanjutnya dikatakan, untuk kargo internasional Kemenhub  dan  Bea Cukai telah menginventarisasi masalah yang akan diselesaikan dalam pelaksanaan RA.

Permasalahan terkait agen inspeksi akan dicarikan solusinya dan disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub dengan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan terkait penanganan kargo internasional dan kawasan berikat.

“Nantinya akan disepakati siapa yang melakukan penyegelan setelah kargo diinspeksi agar tidak ada penyegelan dua kali, bagaimana proses pemeriksaannya dan siapa yang bertanggungjawab setelah disegel apakah bea cukai atau regulated agent (RA),” katanya.

Tim Kecil

Sebelumnya, guna menyelesaikan kisruh implementasi RA di kargo domestik, dibentuk Tim kecil terdiri dari Kementrian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Ditjen Bea dan Cukai, Karantina, Kadin, Angkasa Pura,pelaku bisnis termasuk Asperindo, ALFI  dan enam perusahaan RA saat ini. Tim akan bekerja hingga akhir September ini.

Ketua Umum Asperindo M. Kadrial mengharapkan, soal tarif  dari hasil kajian tim kecil tidak terlalu memberatkan, yakni dikisaran 90-100 rupiah per kg. Tim kecil akan bekerja

Direktur Utama Gita Avia Trans (Gatrans) Ibrahim mengatakan sebagai  perusahaan RA yang mengantongi sertifikat dari Kemenhub, akan mengupayakan besaran tarif yang ditentukan pemerintah.

“Dunia usaha RA tanggapi positif masalah revisi tarif. Kalau bisa diterima ya dijalankan, kalau tidak, kita jalankan apa yang bisa dilakukan,” kata Ibrahim.

Dia menambahkan sebenarnya Gatrans sebagai perusahaan RA baru sangat berat menurunkan tarif karena disesuaikan dengan biaya investasi. Pihaknya bahkan sebelumnya menerapkann tarif sebesar 800 rupiah per kg, namun sebelum Lebaran diturunkan menjadi 430 rupiah per kg. “Penurunan ini saja membuat kami megap-megap, apalagi kalau jadi 100 rupiah per kg,” jelasnya.[dni]