050911 Pelaku Usaha Tolak Implementasi Agen Inspeksi

JAKARTA—Para pelaku usaha tetap menolak implementasi agen inspeksi yang dijalankan secara  efektif  mulai 4 September 2011 karena dinilai bisa mengurangi daya saing perekonomian nasional.

”Sesuai dengan kesepakatan dari organisasi yang terafiliasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, kami tetap menolak implementasi agen inspeksi atau regulated agent (RA) karena bisa menganggu perekonomian nasional,” tegas Direktur Eksekutif H Syarifuddin Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Indonesia (Asperindo) di Jakarta, Minggu (4/9).

Regulated Agent merupakan badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dengan badan usaha angkutan udara yang memperoleh izin dari Direktur Jenderal untuk melaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos.

Dijelaskannya, terdapat tiga alasan para pelaku usaha menolak implementasi RA. Pertama, aturan yang membawahi RA berlawanan dengan regulasi dari International Civil Aviation Organization (ICAO) dan Peraturan Menteri Perhubungan. Kedua, aturan tentang RA tidak dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya seperti Bea dan Cukai, Karantina, serta Kementrian Perindustrian atau Perdagangan.

”Saya dengar dua instansi itu akan meminta ke Kementrian Perhubungan untuk mencabut surat kepetusan terkait RA tersebut,” katanya.

Terakhir, masalah penetapan tarif yang mengalami kenaikan berlipat-lipat dari awalnya 60 rupiah per kilogram. Kenaikan tarif ini jika dipaksakan oleh pelaku usaha akan dibebankan ke konsumen sehingga bisa menganggu arus distribusi barang yang berujung pada menurunnya daya saing perekonomian Indonesia.

”Pemerintah tidak bisa melihat kelancaran arus barang hanya pada hari ini atau  Senin (5/9). Soalnya para produsen belum optimal berproduksi mengingat masih suasana Lebaran. Pada Selasa (6/9), kita tidak tahu apa yang terjadi, bisa saja kejadian kala Juli lalu terulang,” katanya.

Sementara itu, Senior General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) cabang Bandara Soekarno-Hatta, Sudaryanto mengungkapkan, pihaknya   resmi mengantongi izin  RA dengan  mengoperasikan jasa tersebut mulai  3 September 2011.

Pengoperasian keagenan inspeksi tersebut merujuk pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan No: AU/9392/DKP.926/VII/2011 tertanggal 25 Agustus 2011, tentang Pemberian Izin AP II sebagai RA sementara berlaku selama tiga bulan, terhitung sejak tanggal penerbitan.

Dijelaskannya,  kurun waktu tiga bulan tersebut diberikan seiring dilakukannya pembentukan badan hukum baru berbentuk perseroan terbatas (PT) oleh AP II sebagai pengelola RA ke depan. Saat ini, status badan hukum RA yang dikelola AP II adalah unit bisnis strategis (SBU) yang berada di dalam struktur organisasi Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta.

Diungkapkannya, selama masa awal pengoperasian hingga maksimal enam bulan ke depan, AP II akan mengenakan tarif jasa inspeksi dengan harga paket promosi sebesar  250 rupiah per kg.

Tarif yang dilegitimasi Dirjen Perhubungan Udara tersebut, antara lain mencakup biaya Security Charge, biaya loading/unloading, biaya penggunaan fasilitas, serta biaya distribusi dari area inspeksi ke Gudang Lini 1.

Lokasi Regulated Agent AP II berada di area Gudang Duty Free, di dalam kawasan Pergudangan Bandar Udara Soekarno-Hatta.  Dalam satu waktu pemeriksaan sekaligus, kapasitas kegiatan inspeksi AP II di Bandara Soekarno-Hatta tersedia untuk lima kendaraan.

Khusus pemeriksaan antara pukul 20.00 – 05.00 WIB yang merupakan masa-masa padat (peak), pemeriksaan kargo yang dilayani adalah kargo dari agent/shipper yang telah melakukan pemesanan (konfirmasi) pemeriksaan selambatnya 1 jam sebelum melakukan pemeriksaan dilaksanakan. Selanjutnya, pemeriksaan akan dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan pada saat pemesanan, serta melihat kapasitas area inspeksi yang tersedia agar tidak terjadi penumpukan.

“Kami belum menargetkan kontribusi dari bisnis RA ini bagi total omset perseroan. Saat ini kita hanya melayani kargo domestik saja,” katanya.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Udara Herr Bakti S Gumay menegaskan, implementasi RA secara efektif akan berlaku  mulai 4 September 2011.

Semula aturan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos ditunda dari pemberlakuan pada 16 Agustus 2011. Penundaan dilakukan untuk lebih mempersiapkan sarana dan prasarana serta alur lalu lintas kendaraan pengangkut di pergudangan.

Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang telah memiliki izin sebagai RA yaitu PT Duta Angkasa Prima Kargo yang berlokasi di kawasan kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Kota Bandung, PT Fajar Anugerah Semesta yang berlokasi di kawasan industri Cibitung, Cikarang (khusus untuk known consignor/shipper); dan PT. Ghita Avia Trans yang berlokasi di Mangga Dua, Rawa Bokor dan kawasan kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Sementara perusahaan yang telah mengajukan permohonan adalah sebanyak 11 perusahaan, yakni PT Wahana Senareksa (RPX), PT Birotika Semesta (DHL Express), PT Pajajaran Global Service, PT. Gapura Angkasa, PT Jasa Angkasa Semesta, PT Pos Indonesia, PT Restu Mitra, PT Cardig Logistic, PT Wahana Dirgantara. PT Surveyor Indonesia, dan PT Angkasa Pura II.

Dari 11 perusahaan yang telah mengajukan permohonan tersebut, tiga perusahaan yang siap disertifikasi dalam waktu dekat adalah PT Birotika Semesta (DHL Express) yang berlokasi di Slipi; PT Pajajaran Global Service yang berlokasi di Kelapa Gading; PT. Angkasa Pura II (Persero) yang berlokasi di lini 2 (gudang duty free) kawasan kargo Bandar Udara Soekarno-Hatta.[dni]

 

 

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s