110811 Usulan Kebijakan: Reformasi Pengelolaan Frekuensi. Menimbang Hadirnya Badan Spektrum Nasional

 

Layu sebelum berkembang. Inilah ungkapan yang tepat bagi usulan  Center For Indonesian Telecommunication Regulation Study (CITRUS) untuk mereformasi pengelolaan frekuensi di Indonesia.
Alih-alih idenya untuk menata ulang dan audit frekuensi di terima oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Usulan untuk membuat Badan Spektrum Nasional (BSN) juga ditolak mentah-mentah karena dianggap memboroskan keuangan negara.
”Ide yang kami gulirkan adalah agar negara menyadari bahwa spektrum frekuensi sudah mulai habis karena dibagi-bagi tanpa perencanaan sehingga nilai ekonomis dari sumber daya alam terbatas itu tidak optimal dinikmati oleh negara,” jelas Direktur CITRUS Asmiati Rasyid di Jakarta, Rabu (10/8).
Menurutnya, jika dilihat dari jumlah pelanggan, habisnya spektrum tidak rasional.  Jumlah total pengguna  selular baru sekitar 200 juta nomor,  bandingkan kondisinya di India yang sudah lebih dari 600 juta nomor.  Sementara Jumlah pelanggan wireless broadband di Indonesia sekitar 16.5 juta nomor sementara di  India mencapai 156 juta nomor.
Di negara lain rata-rata band spektrum yang dialokasikan untuk industri selular baru sekitar 400 MHz.  Sementara, di Indonesia  sudah mencapai 800 MHz lebih. Hal ini mengesankan terjadi pemborosan sumber daya alam yang terbatas.
Masih menurutnya, hal itu juga sinyal telah terjadi penumpukkan (hoarding spectrum) yakni  sebagian besar spektrum yang sudah diserahkan belum dipakai. Akibatnya, sumber daya alam yang bernilai trilliunan rupiah tersebut belum produktif dan tidak memberikan manfaat ekonomi langsung maupun tak langsung kepada negara dan masyarakat banyak.
Dijelaskannya, sebenarnya ada dua isu pokok yang digulirkan oleh CITRUS yakni pembenahan jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek harus secepatnya dilakukan audit dan tata ulang spektrum frekuensi dengan membenahi aturan-aturan yang tidak kredibel. Sementara di jangka panjang dibentuk BSN untuk meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam terbatas itu.
Lembaga seperti BSN ini akan langsung di bawah komando Presiden mengingat kepemilikan frekuensi lintas sektoral yakni penyiaran, telekomunikasi, pertahanan, dan pendidikan.  issues pokok yg hrs dibicarakan
Syarat dari suksesnya BSN harus ada  Undang-Undang khusus tentang penggunaan frekuensi. Konsep badan pengelola seperti ini  ada di beberapa negara Eropa seperti Perancis yang memiliki Agence Nationale des Frequences (ANF).
”Ide untuk membentuk BSN ini bukan ambisi pribadi seorang Asmiati. Jadi, jangan dilihat kalau semua ini akal-akalan pribadi saya perlu adanya BSN di Indonesia. BSN diperlukan agar nilai ekonomis frekuensi itu dinikmati negara. Di Inggris itu nilai ekonomis frekuensi diestimasi 24 miliar poundsterling. Indonesia baru meraih sekitar 10 triliun rupiah dari frekuensi jangan bangga dulu,” tegasnya.
 
 
 
Ditolak
Usulan boleh mulia, apa daya Kemenkominfo menolak keras. Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto menegaskan instansinya tidak memiliki agenda untuk membentuk BSN seperti yang digulirkan oleh CITRUS.
Diungkapkannya, pengelolaan spektrum sejak 1 Januari 2011 sudah tidak lagi berada di bawah level Direktorat Spektrum Frekuensi Radio, tetapi lebih tinggi lagi yaitu di bawah Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
Bahkan, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
Selain itu, BRTI juga memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian, yang menjadikannya sebagai mitra yang kritis, independen dan strategis, terutama dalam membantu melakukan pengelolaan spektrum.
Sementara untuk  Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ranah frekuensi juga diakui meningkat dari tahun ke tahun.  “Seandainya tidak ada tendensi peningkatan PNBP khususnya dari BHP Frekuensi Radio sejak 5 tahun terakhir ini berarti Kemekominfo tidak mampu, tidak kredibel dan tidak eligibel untuk mengelola spektrum frekuensi radio. Yang terjadi justru Kementerian Kominfo mampu melakukannya,” tegasnya.
Menurutnya, setiap proses seleksi terhadap penggunaan frekuensi radio telah dilakukan secara terbuka dan transparan serta tidak memberi ruang bagi kemungkinan interverensi dari pihak manapun saja baik dalam maupun luar negeri.
Anggota Komite BRTI  Danrivanto Budhijanto menilai keberadaan BSN   berpotensi menimbulkan konflik dan tumpang tindih kewenangan. “Tidak perlu ada BSN. Urusan penataan frekuensi itu portofolionya Kemenkominfo. Kalau sampai ada Badan Spektrum sendiri, itu bisa menimbulkan konflik dan disharmonisasi,” katanya.
Menurutunya,  dalam UU Telekomunikasi No.36/1999 dan UU Kementerian Negara, urusan pengaturan frekuensi itu sudah didelegasikan kepada kementerian terkait, yaitu Kemenkominfo. “Aturan telekomunikasi Indonesia mengacu pada  International Telecommunication Union (ITU). Di sini, yang menjadi representasi untuk urusan ini ya negara, bukan lembaga,” tegasnya.
Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono menambahkan, setoran PNBP bukan target utama dalam mengelola frekuensi karena bisa membuat industri tidak berkembang. ”Hal yang dibutuhkan itu adalah dikuatkannya lembaga yang sudah ada. Jika ada lembaga baru itu memboroskan keuangan negara,” katanya.
Sementara Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa menyetujui adanya lembaga seperti BSN. ”Memang dibutuhkan lembaga seperti itu yang langsung di bawah Presiden. Kemenkominfo nanti bisa fokus mengurus hal-hal di luar frekuensi,” katanya.
Sedangkan Head of Corporate Communication XL Axiata Febriati Nadira menilai   pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam pengelolaan frekuensi dan independen, sehingga pembentukan badan pengelola diluar pemerintah tidak dibutuhkan.
Head Of Corporate Communication Indosat Djarot Handoko mengatakan, sejauh frekuensi masih dikelola oleh pemerintah dan dijalankan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, serta biaya yang dibebankan ke pelaku usaha jelas, tidak ada masalah.
”Hal yang penting itu jangan biaya frekuensi memberatkan pelaku usaha dan pengalokasiannya harus independen. Harus dipahami, frekuensi itu memiliki manfaat  jangka panjang dan mendorong perekonomian,” jelasnya.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s