110811 Independensi, Syarat Menata Frekuensi

Mengelola frekuensi memang pekerjaan paling berat bagi Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang dibantu oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Pengelolaan frekeunsi salah satu fokus dari Kemenkominfo karena inilah sumber  utama  Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

Pada tahun lalu, PNBP Kemenkominfo  sekitar 8,5 hingga 9,1 triliun rupiah, dimana  hampir 80 persen  disumbang pengelolaan frekuensi. Sektor telekomunikasi menyumbang 90 persen  dari  BHP frekuensi, yaitu mencapai 5,13 triliun rupiah, sedangkan   sektor penyiaran hanya menyumbang 20 miliar rupiah pada tahun lalu.

Sayangnya, hingga sekarang setumpuk persoalan terkait penataan frekuensi belum bisa diselesaikan oleh regulator. Sebut saja masalah tunggakan BHP frekuensi Smart Telecom (Smart) dimana menurut perhitungan Kemenkominfo  saat ini sudah mencapai 1,1 triliun rupiah.

Berikutnya, tak optimalnya penggunaan frekuensi 2,3 GHz walaupun BHP dan Up front fee telah dibayar oleh lima pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA). Terakhir, yang paling kontroversial adalah tarik ulur penataan frekuensi 3G di 2,1 GHz karena Telkomsel engan untuk berpindah kanal.

Mengapa kontroversial? BRTI dalam plenonya telah memutuskan meminta   Telkomsel   yang telah datang duluan di kanal 4 dan 5 pindah ke kanal 5 dan  6 agar Tri bisa berada di kanal 1 dan 2, sedangkan Axis di 3 dan 4. Posisi  sekarang adalah Tri berada di kanal 1, NTS (3), Telkomsel (4 dan 5), Indosat (7 dan 8), XL (9 dan 10). Sementara kanal nomor 2, 6, 11, dan 12 lowong.

Namun, apa yang terjadi? Walaupun Menkominfo Tifatul Sembiring sudah memberikan sinyal mengikuti saran BRTI dan menahan lelang kanal ketiga bagi pemain 3G hingga tahun depan, Telkomsel tak bergeming.

Bahkan opini publik dibangun seolah-olah penataan ditunggangi oleh kepentingan asing dimana secara kebetulan dua operator (Tri dan Axis) yang sangat membutuhkan tambahan kanal dikuasai oleh investor luar negeri, serta tidak optimalnya frekuensi yang dikelola selama ini oleh mereka.

Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak adanya sosok yang memiliki ketegasan sebagai Ketua di BRTI layaknya era Basuki Yusuf Iskandar bisa dikatakan salah satu pemicunya.

Hal ini tak bisa dilepaskan dari adanya dua dirjen (Dirjen Sumber Daya Pos dan Informatika dan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika) di BRTI sebagai perwakilan pemerintah yang memunculkan kesan “Matahari Kembar”,  walaupun ketuanya adalah Syukri Batubara yang menjabat  Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Kala Basuki menjadi Ketua BRTI, juga terjadi tarik ulur masalah penataan frekuensi di 1.900 MHz.

Namun berkat ketegasannya, StarOne dan Flexi, pindah ke frekuensi 800 MHz. Hal yang sama juga terjadi  dalam pembukaan kode akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) oleh Telkom bagi Indosat.

Faktor lain  yang menjadi pemicu adalah dilupakannya peran sebagai pengayom semua pemain oleh para anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) yang sebagian adalah wakil masyarakat.
Hal itu bisa dilihat kala diskusi yang diadakan oleh  Telkomsel dalam rangka kesiapan jaringannya menyambut Lebaran pada Senin (9/8), dimana sejumlah anggota KRT menjadi narasumber.

Tentu ini menyakiti pemain lain karena bisa disalahartikan sebagai bentuk dukungan bagi Telkomsel secara tidak langsung. Jika merujuk pada masalah etika, tentu tidak elok kala masalah belum selesai regulator terlihat ”mesra” dengan operator yang bermasalah.

Menurut Direktur Penjualan Axis Telekom Syakieb Sungkar, posisi regulator itu adalah mengatur industri sehingga harus bisa menunjukkan ketegasan dan independensi.

”Regulator itu tugasnya menegakkan aturan main yang sudah disepakati. Jangan sampai terkesan malah pemain yang mengatur wasit. Ini yang bikin kompetisi tidak sehat,” ketusnya.

Praktisi telematika Kanaka Hidayat mengakui industri telekomunikasi membutuhkan regulator yang independen dalam mengelola spekturm frekuensi.

“Idealnya BRTI diberdayakan dengan menambah personil yang berkualitas untuk membantu para KRT. Jangan seperti sekarang  dimana posisinya  mengambang diantara dua konsep yakni regulator sebagai bagian dari pemerintah  dan  regulator sebagai badan independen terpisah dari jajaran pemerintah,” katanya.[dni]

Iklan

1 Komentar

  1. Kita sebagai pengguna tentu tidak terlalu mengerti dengan penataan frekuens, saya sih terserah pemerintah saja, yang jelas penataannya jangan sampai merugikan pelanggannya, sebab telepon yang kita pakai kan juga suka dipakai sebagai media bisnis.


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s