110811 Pelni Siapkan 27 Armada Sambut Arus Mudik

JAKARTA—PT Pelayaran Indonesia (Pelni) menyiapkan 27 armada kapal penumpang untuk menyambut arus mudik 2011 yang diperkirakan akan meningkat sebesar dua persen dari 614 ribu penumpang pada 2010 menjadi 614.443 penumpang pada 2011.
Direktur Utama Pelni Jussabella Sahea menjelaskan, armada yang disiapkan terdiri dari 13 unit kapal penumpang tipe 2000 dan 3000, 9 unit kapal penumpang tipe 1000, 3 unit kapal tipe 500, serta 2 unit kapal penumpang Ro-Ro dengan total kapasitas mencapai 51.048 seat termasuk dispensasi kapasitas penumpang.
“Kami menyiapkan posko angkutan Lebaran mulai H-15 sampai H+15 atau dari 15 Agustus sampai 15 September 2011. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada hari-hari tersebut,” katanya di Jakarta, Rabu (10/8).
Dijelaskannya, terdapat beberapa rute padat penumopang yang diprioritaskan. Rute –rute tersebut antara lain Belawan , Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Priok, Pontianak, Kumai, Sampit, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Pare-pare, dan Bau-bau.
Dikatakannya, dari beberapa pelabuhan tersebut, Pelni melakukan deviasi (pengalihan) rute kapal ke rute yang padat penumpang. Seperti KM Ciremai melayani rute tambahan dari Tanjung Priok tujuan Belawan. Di samping itu juga menambah frekuensi pelayaran KM Lawit dari Sampit ke Semarang.
“Pada mudik  Lebaran kami menetapkan kebijakan tarif ekonomi tidak ada kenaikan alias berlaku tarif normal,” katanya.
Diungkapkannya, perseroan memberikan diskon khusus untuk tariff non ekonomi untuk ruas tertentu seperti rute Jakarta-Surabaya tariff tiket kelas satu 180 ribu rupiah, rute Jakarta-Semarang tarif tiket kelas I  150 ribu rupiah. “tariff ini lebih murah jika dibandingkan moda transportasi lainnya,” katanya.
Terkait untuk persiapan armada, seluruh kapal Pelni telah dilakukan perbaikan dan perawatan (docking) sebelum awal Agustus ini. “Seluruh kapal juga telah memnuhi standar regulasi keselamatan pelayaran, karena dilengkapi dengan sistem dan fasilitas keselamatan sesuai dengan standar International Maritime Organization (IMO),” jelasnya.[dni]

110811 Program Retensi Flexi Pikat 380 Ribu Pelanggan

JAKARTA—Program retensi Flexi Poin Reward  yang dijalankan oleh  pemain  Fixed Wireless Access (FWA) Telkom Flexi, berhasil memikat 380 ribu pelanggannya untuk mengikuti kegiatan yang memeperebutkan satu unit mobil mewah sebagai hadiah utama tersebut.
General Manager Koperasi Karyawan Trendy Eddy Satriono mengungkapkan, selama periode Januari-Juni sudah ada 380 ribu pelanggan yang mengikuti kegiatan tersebut. “Ini pesertanya belum maksimal karena banyak pelanggan Flexi yang belum tahu. Kami harapkan, setelah diumumkan pemenang untuk periode ini, akan banyak lagi yang ikut,” katanya di Jakarta, Rabu (10/8).
Diungkapkannya, untuk periode Januari-Juni  seorang ibu rumah tangga   dari  Bogor  memenangkan hadiah utama satu unit  mobil Pajero Sport keluaran 2011.  Sementara hadiah bulanan sebesar 8 juta rupiah jatuh kepada pelanggan Flexi dari Yogyakarta, Jambi, dan Mojokerto. Untuk  hadiah harian masing-masing 2,4 juta rupiah  dimenangkan pelanggan  yang tersebar di wilayah Indonesia antara lain Palembang, Batam, Makassar, Malang, Surabaya, Bandung dan Jakarta.
Deputy Network Service Flexi Rubi Handojo mengatakan,  Flexi Poin Reward  sebuah program apresiasi dari Telkom Flexi untuk memanjakan pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi baik pelanggan Prabayar maupun Paskabayar. “ Program Flexi Point Reward yang berlangsung selama enam bulan ini  telah memberikan kontribusi pendapatan bagi Telkom Flexi  berupa  revenue  sharing  lebih dari  2,7 miliar  rupiah,” ungkapnya.
Dijelaskannya, untuk mengikut program ini pelanggan Flexi yang melakukan panggilan sebesar seribu rupiah  mendapatkan 1 poin yang dapat ditukar dengan tiket undian. Cara menukarkannya cukup ketik FP kirim ke 212.
Poin yang telah dimiliki pelanggan   dapat ditukarkan menjadi tiket undian yang akan diundi untuk memperebutkan hadiah mingguan, bulanan dan  utama.
Program ini bersifat nasional, sehingga semua pelanggan Flexi di seluruh Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti undian dan memenangkan hadiahnya.  Tahap II dari progam ini adalah periode Juli – Desember 2011.  Pelanggan Flexi sendiri hingga semester I 2011 berjumlah 18,74 juta nomor naik   17,9 persen dari periode sama tahun lalu sebesar   15,9  juta pelanggan.[dni]

110811 Manufaktur Lokal Bukan Pemicu WiMax Stagnan

JAKARTA—Pelaku manufaktur Industri Dalam Negeri (IDN) menegaskan mandeknya perkembangan Broadband Wireless Access (BWA) berbasis teknologi WiMax bukan karena ketidakmampuan anak bangsa mengembangkan perangkat sesuai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).
“Jika WiMax belum digelar walau lelang sudah usai 3 tahun lalu,  itu bukan kesalahan IDN. Kami sudah mengembangkan perangkat sesuai regulasi yang diminta oleh pemerintah dan berinvestasi puluhan miliar rupiah. Harusnya balik ditanya, bagaimana komitmen operator pemenang BWA menggunakan perangkat lokal,” tegas VP Teknologi Riset Global (TRG) Achmad Sariwijaya di Jakarta, Rabu (10/8).
Diungkapkannya, selama ini para operator pemenang tender BWA tidak memiliki kepercayaan kepada produk lokal walaupun sudah sesuai standar yang diinginkan pemerintah. “Jika ada yang beli produk lokal, itu cuma syarat lulus Uji Laik Operasi (ULO). Produk lokal itu kesulitan memenuhi keinginan operator yang meminta diberikan fasilitas pembiayaan seperti perangkat asing, itu inti masalahnya,” ungkapnya.
Dijelaskannya, perangkat asing yang umumnya menggunakan perangkat standar  802.16e (16e) untuk Mobile Wimax menawarkan masa garansi lima tahun dengan rentang tagihan memasuki tahun ketiga. Itu pun mulai dihitung penagihan jika regulasi sudah memungkinkan dengan kata lain operator nyaris tidak mengeluarkan investasi untuk instalasi perangkat.
“Sekarang regulasi diubah menjadi teknologi netral. Kami tidak pernah diajak bicara, tiba-tiba beberapa waktu lalu disosialisasikan oleh salah satu Staf Khusus Menkominfo bahwa standar WiMax berubah. Kalau sudah diputuskan buat apa diajak diskusi dan sosialisasi. Itu namanya mencari pembenaran,” ketusnya.
Dikatakannya, akibat perubahan regulasi yang tengah dirancang oleh pemerintah tersebut, perangkat WiMax   802.16d (16d) untuk Nomadic WiMax yang sudah dibuat vendor lokal   menjadi mubazir karena operator tentunya akan memilih perangkat dengan teknologi terkini, yaitu 16e.
“Saya yakin jika nanti dilepas ke teknologi netral, yang dikembangkan oleh operator adalah menjadi penyedia WiFi atau langsung ke Time Duplex Long Term Evolution (LTE). Tantangannya, di spektrum 2,3 GHz itu masih kotor alias banyak interferensi,” katanya.
Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto mengakui jika hingga saat ini diskusi terkait penggunaan standar teknologi ini masih terus berlangsung.
Terakhir, pemerintah telah bertemu dengan pihak pendukung standar 16d sekitar minggu lalu. Acara tersebut mengagendakan pembahasan kesiapan dari vendor terkait untuk menggelar layanan Wimax di Tanah Air. “Dan mereka mengaku siap,” tegasnya.[dni]

110811 BRTI Minta Aktivasi BIS Tanpa Pungutan

 

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) meminta operator yang menyediakan layanan BlackBerry Internet Service (BIS) untuk menghilangkan pungutan dalam aktivasi karena memberatkan pelanggan.
“SMS aktivasi untuk layanan  BIS  dikategorikan  ke aturan SMS Premium, dimana pengguna tidak lagi dikenakan biaya saat melakukan registrasi seperti ”BB On”. Apalagi aturannya setiap SMS itu seharusnya dikenakan biaya 150 rupiah, bukan 300 rupiah ,” ungkap Anggota Komite BRTI Heru Sutadi di Jakarta, Rabu (10/8).
Heru menanggapi aksi Telkomsel yang menerapkan sistem aktivasi BIS melalui SMS yang dikenakan pungutan bagi pelanggannya. Telkomsel satu-satunya operator yang menerapkan pola ini dari para mitra Research in Motion (RIM). Indosat, XL, Axis, dan Tri membebaskan pelangganya dari biaya SMS aktivasi.
Dimintanya,  Telkomsel harus tegas dalam memberikan syarat dan ketentuan berlaku. Apabila memang SMS itu dibebankan kepada pelanggan, operator perlu memberitahukan aturan tersebut.
“Walaupun idealnya SMS untuk aktivasi BlackBerry itu sudah tidak termasuk lagi, karena memang sudah dipotong buat biaya berlangganan. Jadi, bila biaya berlanggananya lima ribu rupiah, cukup sebesar itu saja. Jangan terlalu maruk menyedot pulsa pelanggan,” ketusnya.
Diungkapkannya,  sudah ada beberapa laporan yang diterima oleh BRTI terkait masalah tersebut. Namun pihaknya akan melakukan cross check dahulu, lalu kemudian meminta klarifikasi kepada Telkomsel. Karena  aturan ini sendiri masih menggunakan peraturan SMS premium.
Berdasarkan catatan, Telkomsel memiliki 2,5 juta pengguna BlackBerry dengan kapasitas ke RIM  sebesar 2,4 Gbps. Jika pola berlangganan BIS dengan menarik bayaran sekitar 700 rupiah melalui dua kali pengiriman SMS, maka Telkomsel bisa meraup omset 39,375 miliar rupiah dengan asumsi 90 persen pelanggan prabayar dan menggunakan pola berlangganan harian.[dni]

110811 Independensi, Syarat Menata Frekuensi

Mengelola frekuensi memang pekerjaan paling berat bagi Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang dibantu oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Pengelolaan frekeunsi salah satu fokus dari Kemenkominfo karena inilah sumber  utama  Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

Pada tahun lalu, PNBP Kemenkominfo  sekitar 8,5 hingga 9,1 triliun rupiah, dimana  hampir 80 persen  disumbang pengelolaan frekuensi. Sektor telekomunikasi menyumbang 90 persen  dari  BHP frekuensi, yaitu mencapai 5,13 triliun rupiah, sedangkan   sektor penyiaran hanya menyumbang 20 miliar rupiah pada tahun lalu.

Sayangnya, hingga sekarang setumpuk persoalan terkait penataan frekuensi belum bisa diselesaikan oleh regulator. Sebut saja masalah tunggakan BHP frekuensi Smart Telecom (Smart) dimana menurut perhitungan Kemenkominfo  saat ini sudah mencapai 1,1 triliun rupiah.

Berikutnya, tak optimalnya penggunaan frekuensi 2,3 GHz walaupun BHP dan Up front fee telah dibayar oleh lima pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA). Terakhir, yang paling kontroversial adalah tarik ulur penataan frekuensi 3G di 2,1 GHz karena Telkomsel engan untuk berpindah kanal.

Mengapa kontroversial? BRTI dalam plenonya telah memutuskan meminta   Telkomsel   yang telah datang duluan di kanal 4 dan 5 pindah ke kanal 5 dan  6 agar Tri bisa berada di kanal 1 dan 2, sedangkan Axis di 3 dan 4. Posisi  sekarang adalah Tri berada di kanal 1, NTS (3), Telkomsel (4 dan 5), Indosat (7 dan 8), XL (9 dan 10). Sementara kanal nomor 2, 6, 11, dan 12 lowong.

Namun, apa yang terjadi? Walaupun Menkominfo Tifatul Sembiring sudah memberikan sinyal mengikuti saran BRTI dan menahan lelang kanal ketiga bagi pemain 3G hingga tahun depan, Telkomsel tak bergeming.

Bahkan opini publik dibangun seolah-olah penataan ditunggangi oleh kepentingan asing dimana secara kebetulan dua operator (Tri dan Axis) yang sangat membutuhkan tambahan kanal dikuasai oleh investor luar negeri, serta tidak optimalnya frekuensi yang dikelola selama ini oleh mereka.

Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak adanya sosok yang memiliki ketegasan sebagai Ketua di BRTI layaknya era Basuki Yusuf Iskandar bisa dikatakan salah satu pemicunya.

Hal ini tak bisa dilepaskan dari adanya dua dirjen (Dirjen Sumber Daya Pos dan Informatika dan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika) di BRTI sebagai perwakilan pemerintah yang memunculkan kesan “Matahari Kembar”,  walaupun ketuanya adalah Syukri Batubara yang menjabat  Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Kala Basuki menjadi Ketua BRTI, juga terjadi tarik ulur masalah penataan frekuensi di 1.900 MHz.

Namun berkat ketegasannya, StarOne dan Flexi, pindah ke frekuensi 800 MHz. Hal yang sama juga terjadi  dalam pembukaan kode akses Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) oleh Telkom bagi Indosat.

Faktor lain  yang menjadi pemicu adalah dilupakannya peran sebagai pengayom semua pemain oleh para anggota Komite Regulasi Telekomunikasi (KRT) yang sebagian adalah wakil masyarakat.
Hal itu bisa dilihat kala diskusi yang diadakan oleh  Telkomsel dalam rangka kesiapan jaringannya menyambut Lebaran pada Senin (9/8), dimana sejumlah anggota KRT menjadi narasumber.

Tentu ini menyakiti pemain lain karena bisa disalahartikan sebagai bentuk dukungan bagi Telkomsel secara tidak langsung. Jika merujuk pada masalah etika, tentu tidak elok kala masalah belum selesai regulator terlihat ”mesra” dengan operator yang bermasalah.

Menurut Direktur Penjualan Axis Telekom Syakieb Sungkar, posisi regulator itu adalah mengatur industri sehingga harus bisa menunjukkan ketegasan dan independensi.

”Regulator itu tugasnya menegakkan aturan main yang sudah disepakati. Jangan sampai terkesan malah pemain yang mengatur wasit. Ini yang bikin kompetisi tidak sehat,” ketusnya.

Praktisi telematika Kanaka Hidayat mengakui industri telekomunikasi membutuhkan regulator yang independen dalam mengelola spekturm frekuensi.

“Idealnya BRTI diberdayakan dengan menambah personil yang berkualitas untuk membantu para KRT. Jangan seperti sekarang  dimana posisinya  mengambang diantara dua konsep yakni regulator sebagai bagian dari pemerintah  dan  regulator sebagai badan independen terpisah dari jajaran pemerintah,” katanya.[dni]

110811 Usulan Kebijakan: Reformasi Pengelolaan Frekuensi. Menimbang Hadirnya Badan Spektrum Nasional

 

Layu sebelum berkembang. Inilah ungkapan yang tepat bagi usulan  Center For Indonesian Telecommunication Regulation Study (CITRUS) untuk mereformasi pengelolaan frekuensi di Indonesia.
Alih-alih idenya untuk menata ulang dan audit frekuensi di terima oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Usulan untuk membuat Badan Spektrum Nasional (BSN) juga ditolak mentah-mentah karena dianggap memboroskan keuangan negara.
”Ide yang kami gulirkan adalah agar negara menyadari bahwa spektrum frekuensi sudah mulai habis karena dibagi-bagi tanpa perencanaan sehingga nilai ekonomis dari sumber daya alam terbatas itu tidak optimal dinikmati oleh negara,” jelas Direktur CITRUS Asmiati Rasyid di Jakarta, Rabu (10/8).
Menurutnya, jika dilihat dari jumlah pelanggan, habisnya spektrum tidak rasional.  Jumlah total pengguna  selular baru sekitar 200 juta nomor,  bandingkan kondisinya di India yang sudah lebih dari 600 juta nomor.  Sementara Jumlah pelanggan wireless broadband di Indonesia sekitar 16.5 juta nomor sementara di  India mencapai 156 juta nomor.
Di negara lain rata-rata band spektrum yang dialokasikan untuk industri selular baru sekitar 400 MHz.  Sementara, di Indonesia  sudah mencapai 800 MHz lebih. Hal ini mengesankan terjadi pemborosan sumber daya alam yang terbatas.
Masih menurutnya, hal itu juga sinyal telah terjadi penumpukkan (hoarding spectrum) yakni  sebagian besar spektrum yang sudah diserahkan belum dipakai. Akibatnya, sumber daya alam yang bernilai trilliunan rupiah tersebut belum produktif dan tidak memberikan manfaat ekonomi langsung maupun tak langsung kepada negara dan masyarakat banyak.
Dijelaskannya, sebenarnya ada dua isu pokok yang digulirkan oleh CITRUS yakni pembenahan jangka pendek dan panjang. Untuk jangka pendek harus secepatnya dilakukan audit dan tata ulang spektrum frekuensi dengan membenahi aturan-aturan yang tidak kredibel. Sementara di jangka panjang dibentuk BSN untuk meningkatkan nilai ekonomi sumber daya alam terbatas itu.
Lembaga seperti BSN ini akan langsung di bawah komando Presiden mengingat kepemilikan frekuensi lintas sektoral yakni penyiaran, telekomunikasi, pertahanan, dan pendidikan.  issues pokok yg hrs dibicarakan
Syarat dari suksesnya BSN harus ada  Undang-Undang khusus tentang penggunaan frekuensi. Konsep badan pengelola seperti ini  ada di beberapa negara Eropa seperti Perancis yang memiliki Agence Nationale des Frequences (ANF).
”Ide untuk membentuk BSN ini bukan ambisi pribadi seorang Asmiati. Jadi, jangan dilihat kalau semua ini akal-akalan pribadi saya perlu adanya BSN di Indonesia. BSN diperlukan agar nilai ekonomis frekuensi itu dinikmati negara. Di Inggris itu nilai ekonomis frekuensi diestimasi 24 miliar poundsterling. Indonesia baru meraih sekitar 10 triliun rupiah dari frekuensi jangan bangga dulu,” tegasnya.
 
 
 
Ditolak
Usulan boleh mulia, apa daya Kemenkominfo menolak keras. Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto menegaskan instansinya tidak memiliki agenda untuk membentuk BSN seperti yang digulirkan oleh CITRUS.
Diungkapkannya, pengelolaan spektrum sejak 1 Januari 2011 sudah tidak lagi berada di bawah level Direktorat Spektrum Frekuensi Radio, tetapi lebih tinggi lagi yaitu di bawah Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
Bahkan, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) juga memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
Selain itu, BRTI juga memiliki fungsi pengaturan, pengawasan, dan pengendalian, yang menjadikannya sebagai mitra yang kritis, independen dan strategis, terutama dalam membantu melakukan pengelolaan spektrum.
Sementara untuk  Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ranah frekuensi juga diakui meningkat dari tahun ke tahun.  “Seandainya tidak ada tendensi peningkatan PNBP khususnya dari BHP Frekuensi Radio sejak 5 tahun terakhir ini berarti Kemekominfo tidak mampu, tidak kredibel dan tidak eligibel untuk mengelola spektrum frekuensi radio. Yang terjadi justru Kementerian Kominfo mampu melakukannya,” tegasnya.
Menurutnya, setiap proses seleksi terhadap penggunaan frekuensi radio telah dilakukan secara terbuka dan transparan serta tidak memberi ruang bagi kemungkinan interverensi dari pihak manapun saja baik dalam maupun luar negeri.
Anggota Komite BRTI  Danrivanto Budhijanto menilai keberadaan BSN   berpotensi menimbulkan konflik dan tumpang tindih kewenangan. “Tidak perlu ada BSN. Urusan penataan frekuensi itu portofolionya Kemenkominfo. Kalau sampai ada Badan Spektrum sendiri, itu bisa menimbulkan konflik dan disharmonisasi,” katanya.
Menurutunya,  dalam UU Telekomunikasi No.36/1999 dan UU Kementerian Negara, urusan pengaturan frekuensi itu sudah didelegasikan kepada kementerian terkait, yaitu Kemenkominfo. “Aturan telekomunikasi Indonesia mengacu pada  International Telecommunication Union (ITU). Di sini, yang menjadi representasi untuk urusan ini ya negara, bukan lembaga,” tegasnya.
Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono menambahkan, setoran PNBP bukan target utama dalam mengelola frekuensi karena bisa membuat industri tidak berkembang. ”Hal yang dibutuhkan itu adalah dikuatkannya lembaga yang sudah ada. Jika ada lembaga baru itu memboroskan keuangan negara,” katanya.
Sementara Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa menyetujui adanya lembaga seperti BSN. ”Memang dibutuhkan lembaga seperti itu yang langsung di bawah Presiden. Kemenkominfo nanti bisa fokus mengurus hal-hal di luar frekuensi,” katanya.
Sedangkan Head of Corporate Communication XL Axiata Febriati Nadira menilai   pemerintah telah melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam pengelolaan frekuensi dan independen, sehingga pembentukan badan pengelola diluar pemerintah tidak dibutuhkan.
Head Of Corporate Communication Indosat Djarot Handoko mengatakan, sejauh frekuensi masih dikelola oleh pemerintah dan dijalankan oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya, serta biaya yang dibebankan ke pelaku usaha jelas, tidak ada masalah.
”Hal yang penting itu jangan biaya frekuensi memberatkan pelaku usaha dan pengalokasiannya harus independen. Harus dipahami, frekuensi itu memiliki manfaat  jangka panjang dan mendorong perekonomian,” jelasnya.[dni]