100811 PSO PT KAI Rp 639 miliar

 

JAKARTA—PT Kereta Api Indonesia (KAI) dipastikan mendapatkan dana Public Service Obligation (PSO) sebesar 639 miliar rupiah  untuk kereta kelas ekonomi tahun 2011 setelah dicapai kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan  (Kemenhub).
“Kesepakatan perhitungan PSO tersebut dilakukan untuk mempercepat pencairan di Kementerian Keuangan,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang Supriyadi Ervan di Jakarta, Selasa (9/8).
Dijelaskannya, proses pembayaran subsidi tiket kereta api ekonomi masih menunggu penandatanganan dokumen perhitungan tarif oleh Dirjen Perkeretaapian.
Ditegaskannya  Kemenhub tidak pernah bermaksud menghambat pembayaran PSO. Penentuan dana PSO selalu terbentur oleh perhitungan yang berbeda antara PT KAI dan Kemenhub. “PT KAI selalu menggunakan perhitungan tarif kereta api di atas kelas ekonomi sehingga sulit dipenuhi oleh pemerintah,”katanya.
Dikatakannya,  pemerintah akan segera membayar PSO sebelum terjadi kepadatan pada arus mudik. PT KAI, sambung dia, juga akan memeroleh subsidi khusus untuk kereta api kelas ekonomi pada H-7 hingga H+7 Lebaran. “PT KAI meminta subsidi pada H-10 hingga H+10 Lebaran. Padahal pada H-10 belum memasuki kepadatan arus lalu lintas,” katanya.
Ditegaskannya,  pemerintah tidak pernah berhutang dana PSO kepada PT KAI. Selain itu,   subsidi operasional kereta api kelas ekonomi dinilai sudah mencukupi.
Sebelumnya, dana   PSO untuk PT KAI belum juga disetujui oleh pemerintah. Kementerian Keuangan menunda persetujuan pencairan karena PT KAI mengusulkan besarannya terlalu besar. Dikabarkan perusahaan BUMN tersebut mengusulkan PSO hampir  satu triliun rupiah. Pada 2010  PT KAI mendapatkan dana PSO sebesar  500 miliar  rupiah dari dana yang diusulkan sebesar 600 miliar rupiah.
Menurut Direktur Komersial PT Kereta Api Indonesia Sulistyo Wimbo Hardjito,   pemerintah sudah sepantasnya menanggung pembiayaan sarana dan prasarana perkeretaapian. Meski begitu, PT KAI masih harus membayar Track Access Charge (TAC) kepada Pemerintah.
“Ada faktor-faktor utama pada Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang membuat tarif kereta api menjadi mahal terutama mengenai aturan TAC,”katanya.
Dikatakannya, pemerintah seharusnya mengucurkan dana PSO pada awal tahun. Namun, pemerintah  selalu mencairkan anggaran subsidi kelas ekonomi tersebut pada pertengahan atau akhir tahun, sehingga PT KAI harus menutupi beban subsidi menggunakan kas internal.
Ketua Indonesian Railway Preservation Society Aditya Dwi Laksana mengatakan PT KAI membutuhkan dana PSO yang mencukupi serta pengucuran dana sedini mungkin. “Tetapi   PT KAI juga harus menyiapkan laporan keuangan khusus untuk TAC. Memang perlu waktu untuk memisahkan laporan keuangan. Tapi dengan begitu akan memudahkan pemerintah memantau pemakaiannya,” jelasnya.
Diusulkannya,  draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang subsidi untuk moda kereta api segera diterbitkan agar kepastian bisnis PT KAI bisa lebih terjamin.Saat ini, pengaturan subsidi untuk moda kereta api masih mengacu kepada SKB 3 Menteri (Menhub, Menkeu dan Kepala Bappenas) yaitu KM 19/1999 tentang PSO, IMO dan TAC.
“Sejak 2000, PT KAI tidak memperoleh bantuan pemerintah berupa Infrastructure Maintenance and Operations (IMO) karena PT KAI wajib membayar TAC kepada Pemerintah berupa ongkos yang dibebankan dalam menggunakan infrastruktur negara seperti jalan rel dan sinyal,”katanya

Menurutnya,   anggaran  IMO bisa dialokasikan sepenuhnya untuk memperbaiki sarana dan prasarana termasuk menambah pasokan listrik.[dni]

Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s