040811 Pilihan Diwarnai Kontroversi


Tender Broadband Wireless Access (BWA) yang diselenggarakan oleh pemerintah tiga tahun lalu bisa dikatakan meninggalkan setumpuk pekerjaan rumah (PR) sejak wacana lelang dilakukan hingga saat ini.
Tujuan pemerintah menyelenggarakan tender BWA di frekuensi 2,3 GHz antara lain, adalah memberikan nilai ekonomis atas sumber daya frekuensi yang terbatas, tarif internet terjangkau, dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri (IDN) perangkat BWA.
Tujuan pertama yakni memberikan nilai ekonomis terhadap frekuensi memang tercapai. Hal itu bisa dilihat dari hasil lelang dimana harga frekuensi per zona melonjak hampir 9 kali dari reserved price yang diusulkan pemerintah. Diperkirakan pemerintah mendapatkan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi per tahun sebesar  458 miliar rupiah untuk 30 MHz, yang berarti sekitar  15 miliar per MHz.
Sedangkan pada 3G, besarnya BHP frekuensi adalah  32 miliar per MHz. Bila dibanding dengan BHP 3G, BHP BWA 2,3 GHz lebih murah, tetapi bila dibandingkan dengan jenis layanan dan jangkauannya,layanan BWA lebih mahal dari 3G.
Lantas bagaimana dengan tujuan lainnya yang ingin dicapai oleh pemerintah? Ternyata semuanya layu sebelum berkembang. Hal ini berpangkal pada ngototnya pemerintah untuk  memilih standar WiMAX 802.16d.
Pilihan pemerintah pada standar ini tak bisa dilepaskan dari keinginan agar IDN bangkit mengingat sudah ada beberapa pemain lokal yang mampu memproduksi sesuai standar yang diinginkan seperti Teknologi Riset Global (TRG), Hariff, LEN, atau Alvaritek.
Tetapi kenyataan berbicara lain. Dari 8 pemenang lelang, tiga gugur dengan alasan telat membayar BHP atau pilihan standar tidak sesuai skala  ekonomis. Hanya tiga  operator yakni Berca, First Media, dan Telkom yang terlihat menggelar jaringan, sedangkan lainnya menunggu pemerintah melunak dengan pilihan standar teknologinya.
Bagi operator masalah pilihan standar teknologi ini sangat penting karena berkaitan dengan  investor untuk mengadakan jasa. Hal ini karena di industri telekomunikasi saat ini tengah marak pola investasi dengan vendor financing. Dalam skema ini operator menggandeng   vendor perangkat untuk menggelar jaringan.
Sistem itu biasanya memungkinkan   perangkat dipasang dulu setelah itu hasilnya dibagi dua.  Hal yang menjadi masalah, standar pilihan pemerintah ini tidak diminati oleh pemain perangkat asing yang cenderung bermain di WiMax 16e.
Sekarang pemerintah telah melunak dengan memberikan kebebasan pilihan yakni teknologi netral. Tetapi akankah WiMax sesuai keinginan pemenang tender terwujud?. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No  53/2000 Tentang  Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit dalam pasal 27  dinyatakan pelaksanaan realokasi frekuensi radio harus memberitahu pemegang izin dua tahun sebelum penetapan.
Artinya, jika merujuk kepada regulasi ini tentunya pengubahan standar akan membuat komersialisasi Wimax semakin lama.  Seandainya dipaksakan pun pengubahan standar maka bisa dianggap melanggar  PerPres 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa dimana dianggap telah terjadi post bidding. Pasalnya, Kemenkominfo kala menginformasikan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa kabarnya tidak mencantumkan bahwa satu pemenang, Telkom, tidak menyetujui langkah pilihan teknologi netral ini. Diyakini potensi Telkom akan menuntut ke pengadilan akan tinggi karena operator ini dirugikan dengan kebijakan itu.
Pengamat telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono menilai langkah yang diambil Kemenkominfo menetapkan teknologi netral akan berdampak kepada pemain lain yang menduduki frekuensi sekelas BWA seperti di 2,1 GHz. “Bisa saja pemain 3G meminta dibebaskan menggunakan Long Term Evolution (LTE) karena selama ini membayar BHP berbasis pita seperti pemain di 2,3 GHz,” katanya.
Menurutnya, hal lain yang dilupakan Kemenkominfo nasib perusahaan manufaktur lokal yang telah berinvestasi mengembangkan standar 16d. “Ini kan mencla-mencle namanya. Apa tidak dipikir nasib investasi pemain lokal itu. Saya juga tidak yakin jika nantinya teknologi netral yang dikembangkan WiMax, bisa jadi para pemain itu malah memilih TD-LTE. Hal ini karena di dunia WiMAX sudah kalah pamor,” katanya.
Direktur  Teknologi Riset Global (TRG) Gatot Tetuko menegaskan kebijakan yang diambil Kemenkominfo tidak adil dan tidak konsisten kepada semua ekosistem “Teknologi yang sudah ditetapkan saja masih megap-megap, apalagi disuruh teknologi netral. Memangnya mudah pindah teknologi. Hal lain yang mengesalkan bagaimana nasib investasi kami sebesar 60 miliar rupiah,” kesalnya.
Menurutnya, tidak jalannya komersial BWA sejak lelang dilakukan tak bisa dilepaskan dari mental pemenang yang tidak mempercayai kemampuan perangkat lokal. “Ada pemenang tender yang hanya membeli perangkat TRG hanya untuk syarat lolos Uji Laik Operasi (ULO). Ini kan sudah tidak benar,” keluhnya.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s