260711 Pembangunan Telematika :Indonesia membutuhkan NBN. Menjadikan Broadband Penggerak Ekonomi

 

Pemerintah Indonesia memiliki impian yang luar biasa di bidang perekonomian pada 2050 mendatang. Pada masa itu Indonesia diperkirakan memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) nominal 26,679 miliar dollar AS dengan PDB nominal per kapita 78,478 dollar AS dan menjadi salah satu dari kekuatan ekonomi 6 besar dunia.
Pada tahun lalu,  PDB nominal per kapita Indonesia 2,963  dollar AS. Diharapkan pada 2014 nanti PDB nominal menjadi 1,206 miliar dollar AS dengan PDB nominal per kapita 4.803 dollar AS dimana posisi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi 14 besar dunia.
Staf Ahli Menkominfo Bidang Hubungan Internasional dan Digital Dividen Kalamullah Ramli mengatakan, Indonesia jika ingin menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia harus mengubah pola pembangunan yang selama ini mengandalkan keunggulan komparatif menjadi kompetitif.
”Kita harus meningkatkan kemampuan ekonomi dari sebelumnya berbasis pertanian dengan PDB dibawah 2000 ribu dollar AS menjadi ekonomi berbasis inovasi yang bisa mencapai PDB 17 ribu dollar AS. Salah satu alat dari inovasi itu adalah telematika yang kuat,” tegasnya di Jakarta, kemarin.
Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo Ashwin Sasongko menjelaskan, pemerintah telah memiliki rencana induk percepatan perluasan pembangunan ekonomi, dimana telekomunikasi menjadi salah satu dari 8 program utama aktivitas yang mampu mendorong perekonomian.
“Kami menyadari peran strategis dari telematika sebagai penggerak ekonomi dengan semakin besarnya peran dunia maya. Kita ingin mendorong transformasi dari real space ke cyber space agar terjadi efisiensi,” jelasnya.
Diungkapkannya, pemerintah memiliki visi dalam menjalankan ekonomi berbasis broadband nantinya dengan mengimplementasikan e-government, e-public service, e-business, dan e-retail services. “Masing-masing itu akan diatur minimum bandwitdh yang dibutuhkan, interperobilitasnya, dan bisa dijangkau dengan harga murah oleh masyarakat,” katanya.
Dijelaskannya, pemerintah sekarang sedang menggodok regulasi yang mendorong konvergensi dan  insentif untuk meningkatkan infrastruktur telekomunikasi serta konten. “Kita tengah persiapkan dana dari ICT Fund sebagai salah satu sumber pendanaan,” katanya.
Sedangkan untuk tahun ini infrastruktur telekomunikasi yang digeber adalah pembangunan jasa akses telekomunikasi di 33.259 desa, internet di 5.748 kecamatan dengan tingkat pencapaian 20 persen, regional internet exchange di 10 kota, dan community access point di 222 kecamatan.
Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan Indonesia membutuhkan dana sebesar 169,77 triliun rupiah selama 2012-2015 untuk membangun infrastruktur telekomunikasi yang akan memperkuat konektifitas domestik dan internasional.
Butuh NBN
Direktur Independen Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi mengakui mengembangkan akses internet berbasis broadband dapat memberikan pengaruh kepada perekonomian dengan melihat dari aspek kesempatan dan keterampilan pekerja, kesejahteraan dan kualitas hidup, serta partisipasi sosial.
”Survei Bank Dunia telah secara tegas menyatakan setiap kenaikan 10 persen dari penetrasi broadband meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara sebesar 1,3 persen. Bahkan Komisi Eropa memperhitungkan pertumbuhan tahunan pneterasi broadband di negara anggotanya dievaluasi 0,89 persen bagi PDB dan terus tumbuh,” katanya.
Menurutnya, di Indonesia, dampak dari broadband dan industri yang berhubungan dengannya telah menghasilkan sekitar 9 miliar dollar AS atau 1,68 persen dari GDP pada 2015 nanti. ”Sayangnya, kondisi di Indonesia kondisi penetrasi broadband tertinggal tiga tahun di belakang Philipina dan Thailand,” jelasnya.
Diharapkannya, pemerintah harus secepatnya mengeluarkan regulasi terkait dengan perkembangan broadband ini bagi operator telekomunikasi  karena telah menjadi kebutuhan  hidup masyarakat.
”Pendekatan regulasinya harus mengantisipasi perubahan transmisi ke Internet Protocol, memberikan kepastian investasi, menstimuliasi adanya tarif murah bagi masyarakat, menghadirkan biaya murah bagi pelaku usaha, dan mendukung inovasi,” katanya.
CIO Huawei Regional Office Barry Lerner mengatakan, Indonesia perlu belajar dari negara lain mengembangkan broadband dengan menawarkan kondisi bisnis yang menjanjikan, aturan yang jelas, dan model investasi yang menggiurkan bagi swasta.
”Sekarang banyak negara tengah mengembangkan National Broadband Plan (NBN) untuk mendukung perubahan sosial. Contohnya terjadi di Australia, Malaysia, atau Singapura. Indonesia harus memiliki semacam NBN ini agar ekonomi berbasis broadband ini terjadi,” katanya.
Menurutnya, NBN akan memastikan adanya kompetisi di tingkat operator sehingga masyarakat bisa memilih layanan sesuai kebutuhannya yang memacu adanya perubahan sosial. ”Kondisi inilah yang diharapkan muncul pendorong pertumbuhan ekonomi karena industri teknologi informasi lokal yang tumbuh sehingga meningkatkan daya saing satu negara,” katanya.
Diungkapkannya, terdapat berbagai model investasi dalam pembangunan infrastruktur yang bisa dimasukkan dalam NBN. Pertama, pemerintah yang membiayai pembangunan dengan menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau BUMN mengerjakan proyek dengan pendanaan dari menjual saham ke pasar modal.
Kedua, pendanaan dibiayai oleh industri, dimana bisa saja operator yang berinvestasi sebagai bagian dari pengembangan jaringan atau pemerintah memberikan lisensi bagi operator membangun di area rural. Ketiga, pemerintah menunjuk satu operator berdasarkan area operasi di daerah untuk membangun jaringan. Pendanaan bisa berdasarkan kebutuhan area
Sementara Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menyarankan dilakukan pemetaan kondisi riil infrastruktur dan pemakaian broadband selama ini di masyarakat sebelum didorong ekonomi berbasis broadband.
”Kita jangan latah asal membangun dulu infrastruktur. Dilihat kondisi riilnya, terus disiapkan regulasi yang matang. Hal yang lebih penting adalah koordinasi dan kesamaan persepsi semua pihak baik di pemerintah, DPR, dan pelaku usaha  tentang broadband ini,” katanya.
Menurutnya, perlu kejelasan kebijakan nantinya dalam  penyusunan NBN versi Indonesia terutama terkait  komitmen membangun dalam modern-licensing, pelaksanaan program Universal Service Obligation (USO) dan klarifikasi bentuk kontribusi USO.
Berikutnya, kepastian broadcaster dan operator cable-TV menjadi IP-services provider, serta kepastian peleburan internet dan  telco. ”Ini soalnya akan terkait dengan  penggunaan spektrum untuk semua layanan (neutral technology). Sebaiknya penguasa spektrum sedikit saja, yang lain sebagai mitra kerja (reseller). Isu spektrum ini krusial karena di Indonesia banyak yang salah kaprah penggunaanya selama ini,” tegasnya.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s