260711 Mendorong Kota Berbasis TIK

Hasil  riset yang dilakukan oleh perusahaan penyedia jaringan dan tekenologi informasi, Ericsson,  tentang kesiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)  di 25 kota besar di dunia lumayan mengagetkan.
Melalui Indeks Kota dalam Masyarakat Berjejaring (Networked Society City Index), dipastikan posisi Jakarta berada di posisi 19 dengan skor 14. Jakarta berada di atas Delhi (skor 12) atau Manila (skor 11). Sementara pemuncak klasemen dipegang oleh Singapura (skor 66), disusul Stockholm (skor 59), dan Seoul (skor 53).
“Kami sengaja melihat indeks berdasarkan kota karena lebih mudah membandingkannya jika diambil framework negara. Selain itu, dengan melihat indeks kota dalam network society ini akan menjadi rangsangan bagi pejabat daerah merancang strategi menaikkan gengsi kotanya,” kata Vice President Marketing and Communications Ericsson Indonesia Hardyana Syintawati di Jakarta, akhir pekan lalu.
Dijelaskannya, parameter untuk mengukur indeks dilihat dari kesiapan infrastruktur TIK di satu kota, keterjangkauan tarif termasuk regulasi yang mendukungnya, dan penggunaan TIK sendiri oleh  penduduk di kota tersebut.
Menurutnya, dari penelitian yang dilakukan terhadap 25 kota besar di dunia tersebut terbukti adanya hubungan antara kemajuan TIK di satu kota dengan  tiga pembangunan mendasar yakni  ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu ada hubungan antara Return of Investment dari TIK dengan naiknya kematangan TIK.
Dipparkannya, dalam hasil penelitian 25 kota  di bagi atas tiga klaster sesuai urutan posisi yakni tinggi, medium, dan rendah. Jika satu kota berada di klaster tinggi maka disarankan untuk lebih mengeksploitasi TIK yang ada untuk menciptakan inovasi baru.
Sementara kota yang berada di posisi medium harus pintar melihat di bagian mana yang kurang dalam pengembangan TIK dan harus tahu memprioritaskan antara inovasi atau edukasi penggunaan.
Terakhir untuk kota yang berada di kelompok indeks rendah harus lebih gencar mendorong penduduknya memanfaatkan TIK, serta memberikan layanan publik bebrasis TIK agar terjadi efisiensi biaya dan transparansi.
”Kalau bicara Jakarta yang berada di posisi serba tanggung karena antara masuk ke medium tetapi diujungnya kelompok rendah. Pemerintah Jakarta masih butuh edukasi  penggunaan TIK sembari menggalakkannya untuk sektor  yang bisa mendorong perekonomian,” katanya.
Disarankannya, jika Jakarta ingin menaikkan posisinya, ketiga parameter yang menjadi alat menghitung harus diselaraskan. Misalnya berbicara infrastruktur. Jakarta sudah memiliki segalanya untuk melakukan akses dan dukungan backbone, tetapi masih kurang dari sisi kualitas. Kualitas yang dimaksud disini adalah transmisi atau kurangnya gateway internet ke luar negeri,” jelasnya.
Sementara dari sisi tarif, Jakarta dinilai masih memiliki biaya interkoneksi yang mahal, baik antar operator atau ketika panggilan dilakukan lintas pulau.  Sementara dari sisi penggunaan  masih dibutuhkan edukasi ke masyarakat agar TIK tidak hanya digunakan untuk hal yang konsumtif tetapi juga produktif.
”Kita tidak usah bicara tentang akses internet dulu, sekarang saja sudah banyak pemesanan untuk sayaur-mayur dilakukan melalui pesan singkat. Hal-hal seperti ini harus ditingkatkan agar TIK bisa berdampak kepada tingkat ekonomi masyarakat,” katanya.
Masih menurutnya, jika melihat tingkat kematangan TIK dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia sudah berada di posisi yang benar. Hal yang harus dibenahi adalah lebih dalamnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Misalnya Kemenkominfo membuat regulasi TIK sementara untuk pemilihan aplikasi per sektor yang tepat tentu pemerintah daerah yang lebih tahu.
”Indonesia juga harus lebih jeli memilih standar teknologi sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam yang ada agar frekuensi dapat dioptimalkan. Hal ini karena akses di Indonesia sangat mengandalkan wireless yang identik dengan frekuensi,” katanya.
Dikatakannya, pemerintah dalam masalah pengelolaan frekuensi dengan operator lebih melihat dampaknya sebagai pendorong perekonomian ketimbang alat untuk mendapatkan pendapatan.
”Jika pola pungutan sewa frekuensi bisa lebih fleksibel itu akan menekan biaya operasi operator sehingga tarif kian terjangkau. Dampak tidak langsung dari kebijakan ini lebih luar biasa mendorong perekonomian ketimbang hanya melihat frekuensi sebagai sumber pendapatan negara,” katanya.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s