190711 ATS Akan Berbentuk Perum

JAKARTA—Pemerintah akan  membentuk  perusahaan umum (Perum)  khusus menangani navigasi penerbangan (Air Traffic Services/ATS)  seperti yang dipersyaratkan International  Civil Aviation  Organization (ICAO).
“Kita harus secepatnya merealisasikan pembentukan Perum ATS ini agar level kepatuhan (Compliance Level) Indonesia di mata International Civil Aviation (ICAO) meningkat,” ujar  Menteri  Perhubungan  Freddy Numberi di Jakarta, Senin (18/7).
Diungkapkannya, berdasarkan hasil audit ICAO pada tahun 2007 terdapat 121 temuan yang menunjukkan compliance level Indonesia hanya sebesar 54 persen. Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan program ICAO Coordinated Validation Mission (ICVM)  yang membuahkan meningkatnya compliance level menjadi 80,4 persen pada Agustus 2009.
Dikatakannya, pada tahap awal, segera dibicarakan secara khusus dengan Kementerian Keuangan dan Menneg Badan Usaha Minik Negara (BUMN) untuk pembentukan Perum ATS itu.
“Secara struktural, lembaga non profit itu nantinya akan bertanggungjawab langsung kepada  Menhub.  Dan seluruh pendapatan  yang diperoleh lembaga itu melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan diserahkan langsung kepada negara dan dikembalikan lagi untuk kepentingan keselamatan penerbangan. Artinya, Perum  yang dibentuk itu, benar-benar menangani soal teknis keselamatan  penerbangan dan tidak ada kaitannya dengan profit,” jelasnya.
Menurutnya, pembentukan lembaga itu harus menunggu penyelesaian Rancangan peraturan pemerintah (RPP) dari Kementrian Keuangan. Jika nantinya RPP itu telah turun, langsung diajukan ke Sekretarian Negara.  “Saya janjikan kepada ICAO, lembaga itu selesai tahun ini.” kata Freddy.
President  ICAO  Roberto  K. Gonzales mengungkapkan, dari 2007 hingga 2009 sebanyak 8 kriteria diperiksa secara teliti untuk keselamatan penerbangan Indonesia. Delapan kriteria itu adalah elemen legal dari otoritas penerbangan, organisasi dari otoritas, lisensi personal, lisensi inspektur, operasi pesawat, navigasi, dan bandar udara. “Berdasarkan kriteria ICAO, ATS diserahkan ke lembaga independen, bukan digabung dengan pengelola bandara,” katanya.
Berdasarkan catatan, seharusnya pembentukan lembaga independen mengelola ATS harus dibentuk dan beroperasi sejak  Januari 2011. Lambannya pembentukan lembaga ini karena adanya tarik menarik bentuk organisasi antara menjadi Badan Layanan Umum atau Perum. Dua pengelola bandara terbesar di Indonesia,   PT Angkasa Pura I dan II,   memprediksi pemisahan fungsi itu dari organisasinya akan menggerus pendapatan sebesar  30-40 persen.[dni]
Iklan

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s